Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 48
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha www.peraturan.go.id 2020, No.1 Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
BAB II PELAKSANAAN KUR Bagian Kesatu Penerima KUR
BAB II
1) Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 2) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan); atau 3) Kelompok Usaha lainnya.
dan/atau
www.peraturan.go.id 2020, No.1
Bagian Kedua Penyalur KUR
www.peraturan.go.id 2020, No.1
(7), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Lembaga Keuangan tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Lembaga Keuangan bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
www.peraturan.go.id 2020, No.1
(1).
www.peraturan.go.id 2020, No.1
www.peraturan.go.id 2020, No.1
(7), kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Koperasi tidak layak atau kinerjanya tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Koperasi yang bersangkutan, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, serta kuasa pengguna anggaran KUR.
www.peraturan.go.id 2020, No.1
Pendanaan untuk Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR bersumber dari dana Lembaga Keuangan Penyalur KUR.
Bagian Ketiga Penjamin KUR
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)