DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Ringkasan

Peraturan Menteri Koordinator ini mengatur mengenai klasifikasi arsip. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan. Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian Koordinator dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian dan perkembangan kebutuhan organisasi sehingga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Klasifikasi Arsip; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
4.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
2.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
4.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi Kearsipan.
5.Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
6.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dan keamanan.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip merupakan acuan bagi unit kerja di Kementerian Koordinator dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Dinamis.

Pasal 3

Klaisifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a.Klasifikasi Arsip fasilitatif; dan
b.Klasifikasi Arsip substantif.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengelompokan arsip berdasarkan fungsi fasilitatif yang berkaitan dengan kegiatan penunjang tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
(2)Klasifikasi Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.evaluasi dan pelaporan;
3. c.organisasi dan tata laksana;
4. d.kerja sama;
5. e.data dan teknologi informasi;
6. f.perpustakaan;
7. g.hukum;
8. h.persidangan;
9. i.hubungan masyarakat;
10. j.protokol dan pengamanan;
11. k.kearsipan;
12. l.kepegawaian;
13. m.pengarusutamaan gender;
14. n.perlengkapan;
15. o.rumah tangga;
16. p.keuangan; dan
17. q.pengawasan.

Pasal 5

(1)Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pengelompokan arsip yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator secara substantif.
(2)Klasifikasi Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.politik dalam negeri;
2. b.politik luar negeri;
3. c.pertahanan negara;
4. d.kesatuan bangsa;
5. e.keamanan dan ketertiban masyarakat;
6. f.komunikasi dan informasi; dan
7. g.rekomendasi keahlian.

Pasal 6

(1)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk kombinasi huruf dan angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan sesuai tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Koordinator sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemeliharaan Arsip aktif dan inaktif, serta penyusutan Arsip.

Pasal 7

(1)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun berdasarkan pengelompokan masalah yang dilakukan secara berjenjang yang terdiri atas unsur:
1. a.pokok masalah;
2. b.submasalah; dan
3. c.sub-submasalah.
(2)Pokok masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan masalah utama yang terdapat pada klasifikasi dengan menggunakan kode huruf ganda yang mengandung singkatan penyebutan pokok masalah.
(3)Submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pokok masalah yang menggunakan kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu) dan seterusnya.
(4)Sub-submasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari submasalah yang menggunakan kode angka secara berurutan dari 00 (nol nol), 01 (nol satu) dan seterusnya yang diawali dengan 2 (dua) angka kode submasalah di depannya.

Pasal 8

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 9

Pemberkasan dan penyusutan Arsip terhadap Arsip yang tercipta sebelum Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…