Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.polkam.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2017 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1019 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Gamal Haryo Putro jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN KLASIFIKASI FASILITATIF PR PERENCANAAN
00.Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 02 Rencana Strategis (Renstra) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). 03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah-naskah terkait penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional.
01.Perencanaan Kinerja dan Anggaran 00 Penyiapan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari pengumpulan bahan, pemrosesan dan penetapan Pagu Indikatif, Pagu Definitif, jdih.polkam.go.id Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 01 Rencana Kinerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 02 Inisiatif Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Program dan Anggaran berdasar Inisiatif Baru.
02.Penetapan Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti pimpinan tinggi pratama dengan pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi madya dengan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi utama dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
03.Revisi Dokumen Anggaran 00 Revisi DIPA dan POK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran. 01 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT). 02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya APBNP. EP EVALUASI DAN PELAPORAN 00 Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pelaksanaan program-program di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari penyusunan rencana kegiatan pemantauan sampai pelaksanaan. jdih.polkam.go.id 01 Evaluasi Program 00 Evaluasi Program Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program unit kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. 01 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari perencanan sampai dengan pelaksanaan. 02 Laporan 00 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja seperti laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, laporan semester, dan laporan tahunan. 01 Laporan Khusus/Laporan Insidental Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 02 Laporan Perkembangan (Progress Report) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). 03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal. jdih.polkam.go.id OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
00.Penataan Organisasi 00 Analisis Organisasi/Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis dan evaluasi organisasi/kelembagaan. 01 Penyempurnaan Organisasi/Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi/kelembagaan.
01.Penataan Instrumen Jabatan 00 Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 01 Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan data beban kerja jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 02 Standar Kompetensi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana. 03 Peta Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan peta jabatan. 04 Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi faktor jabatan struktural, fungsional tertentu, dan pelaksana.
02.Penataan Tata Laksana 00 Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis penyusunan dan evaluasi proses bisnis. 01 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi Pemerintahan. jdih.polkam.go.id 02 Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan. 03 Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman kerja (Fasilitasi Ketatalaksanaan).
03.Manajemen Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan kemajuan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk penetapan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. DI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI 00 Pengelolaan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan data kinerja instansi mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyajian data. 01 Teknologi Informasi 00 Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi meliputi penyusunan dan penetapan rencana strategis (master plan) pembangunan manajemen sistem informasi 01 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi (e-office, Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dan lain-lain) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan website. jdih.polkam.go.id 02 Perekaman dan Pemutakhiran Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data. 03 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi. 04 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting. 05 Layanan Back Up Data Digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan Back Up Data Digital. PS PERPUSTAKAAN
00.Pengadaan Bahan Pustaka 00 Pembelian Bahan Pustaka Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku. 01 Hibah Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui hibah. 02 Sumbangan Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain. 03 Kerjasama Naskah-naskah terkait pengadaan bahan pustaka melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain.
01.Pengolahan Bahan Pustaka 00 Inventarisasi Naskah-naskah terkait proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak dan labelisasi bahan pustaka. 01 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka jdih.polkam.go.id Naskah-naskah terkait kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. 02 Stock Opname Naskah-naskah terkait kegiatan stock opname. 03 Penyiangan Naskah-naskah terkait kegiatan penyiangan bahan pustaka.
02.Layanan Perpustakaan 00 Sirkulasi Bahan Pustaka Naskah-naskah terkait sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku. 01 Keanggotaan Perpustakaan Naskah-naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian. PH PRODUK HUKUM
00.Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat mengatur mulai dari persiapan, analisis, penyusunan, pengoordinasian, perumusan, dan pembahasan sampai dengan pengesahannya.
01.Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan/atau fasilitasi penyusunan produk hukum yang bersifat penetapan (Keputusan), sejak awal proses sampai dengan penandatanganan.
02.Dokumentasi Produk Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
03.Publikasi Produk Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi produk hukum seperti kegiatan sosialisasi produk hukum dan penyebarluasan produk/instrumen hukum kepada lembaga, masyarakatm, dan/atau perorangan.
04.Telaah Produk Hukum/Perjanjian/Akta jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan penelaahan produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan termasuk telaah perjanjian dan akta dan penelaahan produk hukum di bidang politik, hukum, dan keamanan.
05.Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan fasilitasi pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. SD PERSIDANGAN
00.Rapat Koordinasi Tingkat Menteri 00 Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM), termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rakor Tingkat Menteri, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 02 Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Menteri dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.
01.Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya jdih.polkam.go.id Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan.
02.Rapat Internal Staf (RIS) 00 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan RIS pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. 01 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 02 Naskah-naskah terkait perencanaan, penyiapan naskah persidangan, pelaksanaan, pendokumentasian administrasi, dan penatausahaan RIS pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, termasuk didalamnya pelaksanaan perekaman dan transkrip, penyusunan notulensi, dan resume persidangan serta kegiatan penyusunan risalah persidangan dan pengelolaan hasil risalah persidangan. HM KEHUMASAN
00.Peliputan dan Dokumentasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti foto, video, rekaman suara, dan multimedia.
01.Penyajian Informasi 00 Publikasi jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan publikasi/ penyebarluasan informasi antara lain poster, buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan isi website. 01 Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan bulletin/majalah/jurnal/surat kabar/naskah sumber/ karya ilmiah dan popular serta kegiatan lain semacamnya mulai dari perencanaan sampai penyebaran. 02 Pers/Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah penerangan yang dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, radio, televisi, dan lain semacamnya berupa wawancara dan konferensi pers/press release dari pemberitaan lain.
02.Keterbukaan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk didalamnya kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
03.Hubungan Antar Lembaga 00 Lembaga Negara Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. 01 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. 02 Perusahaan Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perusahaan. 03 Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah-naskah terkait hubungan antar lembaga dengan perguruan tinggi/sekolah. 04 Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. 05 Pendapat Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian masukan dan saran dari praktisi/para ahli tentang penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan beserta tanggapannya.
04.Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan 00 Penghargaan/tanda kenang-kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan dan kenang-kenangan kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. 01 Ucapan duka/terima kasih/permohonan maaf Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan (terima kasih, bela sungkawa, atau permohonan maaf) kepada masyarakat/tokoh negara/tamu negara/pejabat negara. TU KETATAUSAHAAN
00.Persuratan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan/pengelolaan surat masuk dan surat keluar, seperti kegiatan penomoran surat, pengarahan, pencatatan, dan pendistribusian surat, penggunaan cap/stempel dan pengiriman surat/barang cetakan. 00 Pengurusan Surat Masuk Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk 01 Pengurusan Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat keluar.
01.Kearsipan 00 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan meliputi kode klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem keamanan, dan akses arsip termasuk pedoman dan petunjuk teknis kearsipan jdih.polkam.go.id 01 Pengelolaan Arsip Aktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip aktif. 02 Pengelolaan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip inaktif. 03 Pembinaan dan Konsultasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan konsultasi kearsipan.
02.Monitoring dan Evaluasi Sistem Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan tentang kegiatan monitoring/pengawasan dan evaluasi sistem kearsipan yang diterapkan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
03.Keprotokolan 00 Upacara/Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan protokoler termasuk upacara bendera, upacara hari besar, upacara pelantikan, dan upacara serah terima jabatan. 01 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pelaksanaan agenda pimpinan antara lain agenda rapat pimpinan dan jadwal kegiatan pimpinan dan sebagainya. 02 Kunjungan Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam negeri. 03 Kunjungan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas luar negeri. 04 Sambutan/Pidato Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan sambutan/pidato meliputi bahan sambutan/ pidato Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan termasuk sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang jdih.polkam.go.id Politik, Hukum, dan Keamanan/Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan/pejabat pimpinan tinggi madya. KP KEPEGAWAIAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyiapan perencanaan dan pengembangan pegawai, pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, dan pelaksanaan penerapan disiplin dan kesejahteraan pegawai. 00 Bezzeting/Persediaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan bezzeting/persediaan pegawai. 01 Formasi Pegawai 00 Penyusunan Usulan Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan formasi oleh unit kerja dan pengumpulan bahan untuk penyusunan usulan formasi termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan. 01 Pengajuan usulan formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sampai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta penetapan formasi (kecuali formasi khusus). 02 Penetapan Formasi khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus. 02 Pengadaan dan Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil 00 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. 01 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil termasuk nota usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) 02 Orientasi CPNS jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil seperti pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil dan program magang Calon Pegawai Negeri Sipil di unit kerja. 03 Prajabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan. 04 Penempatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil di unit-unit kerja. 05 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, termasuk nota usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil. 03 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, test sampai dengan pengumuman penerimaan. 04 Pengangkatan dan Pemberhentian 00 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 01 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu mulai dari usul, penilaian angka kredit sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 02 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional Umum jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional umum mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. 03 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, seperti pindah antar instansi, pegawai yang diperkerjakan, dan pegawai yang diperbantukan ke instansi lain dan pemindahan sementara termasuk rotasi antar unit dalam rangka pemantapan tugas. 04 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan hasil Baperjakat. 05 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh) 00 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif. 01 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan) 06 Kenaikan Pangkat/Golongan 00 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil organik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil organik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 01 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 02 Kenaikan Pangkat Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 03 Kenaikan Pangkat, Golongan, dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan/jenjang jabatan fungsional tertentu termasuk proses penetapan angka kredit. 07 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK 08 Pembinaan Karier Pegawai 00 Kompetensi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pegawai sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/ Assestment test 01 Pemetaan/talent mapping pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/talent mapping pegawai 02 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai. 03 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai 04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjejangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, jdih.polkam.go.id pelaporan, dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV 05 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/ Kursus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. 06 Tugas Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar. 07 Izin Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan izin belajar dan laporan berkala pelaksanaan izin belajar. 08 Prestasi Kerja Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilai Prestasi Kerja Pegawai. 09 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/ sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai. 10 Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, dan surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya. Termasuk naskah-naskah tentang seluruh proses pemberian hukuman disiplin mulai dari dugaan pelanggaran, berita acara sampai dengan penetapan Keputusan oleh pejabat berwenang. 09 Administrasi Pegawai 00 Data/Keterangan Pegawai jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. 01 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. 02 Kartu Istri/Kartu Suami Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). 03 Penyesuaian Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. 04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). 05 Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan pegawai termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian. 06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah-naskah yang berkaitan dengan KP4 07 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN 10 Kesejahteraan Pegawai 00 Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan berupa piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan 01 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai yang meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara mulai usul sampai dengan penetapan 02 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penyelenggaraan poliklinik, pemeriksaan kesehatan pegawai, peningkatan wawasan kesehatan serta pengurusan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 03 Tabungan Pensiun (Taspen) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen. 04 Tabungan Perumahan (Bapetarum) Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan. 05 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk didalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya. 06 Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk didalamnya kegiatan keagamaan dan capacity building. 07 Olahraga/Kesenian/Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga/kesenian/rekreasi. 08 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Koperasi. 09 Fasilitas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai seperti pakaian dinas, ruang menyusui, penitipan anak, perumahan, transportasi antar jemput pegawai, dan fasilitas lainnya. 11 Pemberhentian Pegawai 00 Dengan Hormat jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. 01 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji pegawai negeri sipil dan sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mulai dari pengajuan permohonan sampai dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. 02 Pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, pensiun janda/duda. 03 Pemberhentian Sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai 12 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 13 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 14 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan PPNPN mulai dari usulan dari unit kerja, pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan penerimaan, penempatan, pendataan serta pembinaannya. 15 Pengarusutamaan Gender Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan dan program pengarusutamaan gender meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan. jdih.polkam.go.id PL PERLENGKAPAN
00.Perencanaan Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan termasuk permintaan atau pengusulan rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja.
01.Pengadaan Barang dan Jasa 00 Pengadaan Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima. 01 Pengadaan Jasa Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima. 02 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. 03 Pengadaan Jasa Konsultasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan Jasa Konsultasi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. 04 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi Unit Layanan Pengadaan.
02.Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 00 Pejabat Pengguna BMN Naskah-naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. jdih.polkam.go.id 01 Pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran dari gudang. 02 Penggunaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 03 Pemanfaatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. 04 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, dan perbaikan kendaraan dinas. 05 Penilaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 06 Pemindahtanganan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 07 Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan jdih.polkam.go.id Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 08 Penghapusan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan termasuk berita acaranya.
03.Penatausahaan Barang Milik Negara 00 Pembukuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara dan penyusunan daftar barang penggunan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar Barang Milik Negara. 01 Inventarisasi Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 02 Laporan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan.
04.Pengawasan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara mulai dari pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban aset, pelaporan pengawasan, sampai dengan pengendalian Barang Milik Negara. RT RUMAH TANGGA
00.Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 00 Gedung dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma. 01 Kendaraan Dinas jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas. 02 Instalasi/jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/ listrik/telekomunikasi, Local Area Network (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya.
01.Keamanan dan Ketertiban Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir.
02.Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat termasuk pertanggungjawabannya.
03.Pertamanan dan Kebersihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman. KU ADMINISTRASI KEUANGAN
00.Pelaksanaan Anggaran 00 Pejabat Pengelola Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, staf pengelola keuangan, dan Pengelola Barang. 01 Pendapatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari: Surat Setoran Pajak (SSP), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, penerimaan sisa anggaran lebih dari saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja (SSPB), bunga, dan atau jasa giro jdih.polkam.go.id pada Bank, piutang negara, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 02 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 03 Pengeluaran Anggaran/Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah-naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 04 Penggajian dan Tunjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai. 05 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan.
01.Pengelolaan Perbendaharaan 00 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak. 01 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 02 Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah. jdih.polkam.go.id 03 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yan berkaitan dengan pengujian/peneltian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran. 04 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/ hibah dari luar negeri.
02.Ketatausahaan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) serta permohonan pinjaman.
03.Laporan Keuangan 00 Laporan Keuangan Bulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 01 Laporan Keuangan Triwulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 02 Laporan Keuangan Semesteran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 03 Laporan Keuangan Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari jdih.polkam.go.id Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 04 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Akuntasi Instansi (SAI).
04.Pertanggungjawaban Keuangan Negara 00 Laporan Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya. 01 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. RK REKOMENDASI KEAHLIAN 00 Rekomendasi Isu-Isu Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi yang terkait dengan isu strategis politik, hukum, dan keamanan di bidang ideologi dan konstitusi, ketahanan nasional, kedaulatan wilayah dan kemaritiman, perekonomian, sumber daya manusia dan teknologi, dan sumber daya alam dan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan tindak lanjut hasil rekomendasi. PW PENGAWASAN 00 Perencanaan Kebijakan Pengawasan 00 Perencanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan. 01 Kerjasama Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerjasama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerjasama pengawasan. 01 Audit/Pemeriksaan 00 Audit Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan jdih.polkam.go.id keuangan negara, audit pengelolaan Barang Milik Negara, dan audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 01 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 02 Probity Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat- menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 02 Reviu 00 Reviu Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 01 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 02 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat- menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 03 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN) jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 04 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. 03 Evaluasi 00 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. 01 Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi PMPRB mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 02 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 03 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. 04 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. jdih.polkam.go.id 04 Pemantauan 00 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. 01 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. 02 Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 05 Konsultan 00 Pedoman Pengawasan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan pedoman terkait kegiatan pengawasan sampai dengan penetapan, bimbingan teknis, maupun sosialisasinya. 01 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi, pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, jdih.polkam.go.id penerapan sistem peringatan dini (early warning system) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya. 02 Whistleblowing System Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan Whistleblowing System di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 03 Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. 04 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. 05 Pengelolaan Gratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan. 06 Forum Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi. FUNGSI SUBSTANTIF DN POLITIK DALAM NEGERI 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. 00 Kelembagaan Demokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop jdih.polkam.go.id tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi. 01 Desentralisasi dan Otonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus. 02 Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat dan penguatan partai politik. 03 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik dalam negeri. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dalam negeri 00 Kelembagaan Demokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi. 01 Desentralisasi dan Otonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus. jdih.polkam.go.id 02 Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat sipil dan penguatan partai politik. 03 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah. LN POLITIK LUAR NEGERI 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. 00 Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah. 01 Kerja Sama Amerika dan Eropa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa. 02 Kerja Sama Association of South East Asia Nations (ASEAN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN. 03 Kerja Sama Organisasi Internasional jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik luar negeri. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik luar negeri. 00 Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afrika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah. 01 Kerja Sama Amerika dan Eropa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa. 02 Kerja Sama ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN. 03 Kerja Sama Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum, dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan. HK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA jdih.polkam.go.id 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. 00 Materi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat. 01 Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum. 02 Hukum Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter. 03 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hukum dan hak asasi manusia. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 00 Materi Hukum jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat. 01 Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum. 02 Hukum Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter. 03 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. HN PERTAHANAN NEGARA 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara. 00 Doktrin dan Strategi Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan. 01 Intelijen Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan, jdih.polkam.go.id pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara. 02 Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan. 03 Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertahanan negara. 00 Doktrin dan Strategi Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan. 01 Intelijen Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara. 02 Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan. 03 Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan. KM KEAMANAN DAN KETERTIBAN 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. 00 Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional. 01 Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. 02 Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. 03 Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik, dan keamanan transportasi. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keamanan nasional. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan nasional. 00 Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional. 01 Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. 02 Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. 03 Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik, dan keamanan transportasi. KB KESATUAN BANGSA 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. 00 Wawasan Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan jdih.polkam.go.id forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa. 01 Memperteguh Ke-Bhinneka-an Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal. 02 Kewaspadaan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. 03 Kesadaran Bela Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang bela Negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa. 00 Wawasan Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa. 01 Memperteguh Ke-Bhinneka-an Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu jdih.polkam.go.id ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal. 02 Kewaspadaan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. 03 Kesadaran Bela Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela Negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan. KI KOMUNIKASI DAN INFORMASI 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi dan informasi. 00 Informasi Publik dan Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa. 01 Telekomunikasi dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi dan informasi. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi. 00 Informasi Publik dan Media Massa jdih.polkam.go.id Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa. 01 Telekomunikasi dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika. AP APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional 00 Tata Kelola Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional. 01 Peningkatan Pelayanan Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi. 01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional. 02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang aparatur dan reformasi birokrasi nasional 00 Tata Kelola Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen jdih.polkam.go.id sumber daya manusia, pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional. 01 Peningkatan Pelayanan Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. WIRANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, Gamal Haryo Putro