7.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 467); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN. Pasal I Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1019) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini. Pasal II Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2024, No.19 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2024 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. MOH. MAHFUD MD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA 2024, No.19 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN KLASIFIKASI FASILITATIF PR PERENCANAAN PR.00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan PR.00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)/Master Plan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). PR.00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). PR.00.02 Rencana Strategis (Renstra) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra). PR.00.03 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan nasional. PR.01 Perencanaan Kinerja dan Anggaran PR.01.00 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Termasuk Inisiatif Baru Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari pengumpulan bahan, penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), penelaahan usulan unit kerja, pemrosesan dan penetapan pagu indikatif, pagu definitif, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). PR.01.01 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PR.01.02 Inisiatif Baru 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program dan anggaran berdasar inisiatif baru. PR.02 Perjanjian Kinerja PR.02.00 Perjanjian Kinerja Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kinerja dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PR.02.01 Perjanjian Kinerja Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama ke bawah Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian kinerja dengan pimpinan tinggi madya dan pratama ke bawah. PR.03 Revisi Dokumen Kinerja dan Anggaran PR.03.00 Revisi Daftar Isian Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran. PR.03.01 Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Revisi Anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT). PR.03.02 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi anggaran yang disebabkan oleh adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). PR.03.03 Revisi Dokumen Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan revisi dokumen kinerja. EP EVALUASI DAN PELAPORAN EP.00 Monitoring/Pemantauan Kegiatan EP.00.00 Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring/Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan monitoring/pemantauan. EP.00.01 Laporan Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pemantauan kegiatan pelaksanaan program di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. EP.01 Evaluasi Program EP.01.00 Evaluasi Program dan Anggaran Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran unit kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. EP.01.01 Evaluasi Program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan seluruh program Kementerian 2024, No.19 Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. EP.02 Laporan Kinerja EP.02.00 Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Triwulan I, II, III, dan Tahunan Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala pelaksanaan rencana kinerja unit kerja mulai dari laporan triwulan dan laporan tahunan. EP.02.01 Laporan Khusus/Laporan Insidental Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan khusus, antara lain adalah laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, dan laporan atas pelaksanaan kegiatan/program tertentu seperti: pidato Presiden dan rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. EP.02.02 Laporan Perkembangan (Progress Report) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mencerminkan kemajuan tahapan pelaksanaan kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tertentu (untuk kegiatan yang berkelanjutan yang memerlukan waktu lebih dari satu tahun). EP.02.03 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang dicapai oleh unit kerja atau lembaga berdasarkan penetapan kinerja yang telah ditetapkan kepada pihak internal dan eksternal. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA OT.00 Penataan Organisasi OT.00.00 Analisis Organisasi/Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses identifikasi kebutuhan organisasi dan naskah akademis. OT.00.01 Penyempurnaan Organisasi/Kelembagaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan unit kerja, dokumen proses pembahasan dengan unit kerja internal dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dokumen proses pengajuan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta dokumen penyusunan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja. 2024, No.19 OT.01 Penataan Instrumen Jabatan OT.01.00 Analisis Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan analisis jabatan struktural, fungsional, dan jabatan pelaksana. OT.01.01 Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses identifikasi kebutuhan nomenklatur jabatan, dokumen penyusunan analisis beban kerja, surat pengajuan kepada dan penetapan rekomendasi dari instansi pembina jabatan fungsional, dan dokumen proses dan penetapan analisis beban kerja. OT.01.02 Standar Kompetensi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan dan penetapan standar kompetensi jabatan struktural, fungsional, dan jabatan pelaksana. OT.01.03 Peta Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penetapan peta jabatan. OT.01.04 Evaluasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan informasi faktor jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. OT.02 Penataan Tata Laksana OT.02.00 Penyusunan dan Penyempurnaan Proses Bisnis Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses analisis penyusunan dan evaluasi proses bisnis. OT.02.01 Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan SOP Administrasi Pemerintahan. OT.02.02 Monitoring dan Evaluasi SOP Administrasi Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses monitoring/pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SOP Administrasi Pemerintahan. OT.02.03 Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumen atau Pedoman Ketatalaksanaan, Mekanisme, dan Tata Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan penyempurnaan instrumen atau pedoman kerja (fasilitasi ketatalaksanaan). OT.03 Manajemen Reformasi Birokrasi OT.03.00 Penyusunan Road Map dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan peta jalan (road map) dan rencana aksi reformasi birokrasi. 2024, No.19 OT.03.01 Internalisasi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen internalisasi reformasi birokrasi. DI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DI.00 Pengelolaan Data DI.00.00 Dokumen Pengelolaan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan naskah dinas permintaan data dan tanggapan dari unit kerja dan dokumen penyusunan hasil pengolahan data. DI.01 Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Sistem Informasi DI.01.00 Rencana strategis/master plan Pembangunan Sistem Informasi (SIM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembahasan dan penetapan master plan dan rencana induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). DI.01.01 Dokumentasi Arsitektur dan Implementasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen arsitektur dan implementasi aplikasi (e- office, layanan pengadaan secara elektronik, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, dan lain-lain) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta infrastrukturnya termasuk pengelolaan website. DI.01.02 Perekaman dan Pemutakhiran Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan perekaman dan pemutakhiran data. DI.01.03 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan migrasi sistem aplikasi dan data mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan migrasi. DI.01.04 Dokumen Hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen hosting. DI.01.05 Layanan Back Up Data Digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan back up data digital. DI.02 Pengembangan Sistem Informasi DI.02.00 Pembangunan Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan Daftar Flow Diagram (DFD), proses bisnis, dan kode sumber aplikasi. DI.02.01 Pengembangan Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan bisnis proses re-engeneering, kode sumber aplikasi, dan rancangan aplikasi. DI.03 Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). 2024, No.19 PS PERPUSTAKAAN PS.00 Pengadaan Bahan Pustaka PS.00.00 Pembelian Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka melalui pembelian mulai dari penyusunan daftar pemesanan buku, pengajuan usulan sampai dengan pembelian termasuk berita acara serah terima buku. PS.00.01 Hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka melalui hibah. PS.00.02 Sumbangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka melalui sumbangan dari instansi lain. PS.00.03 Kerja Sama Pengadaan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka melalui kerja sama dengan Kementerian/lembaga lain. PS.01 Pengolahan Bahan Bacaan PS.01.00 Inventarisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penginputan data bahan pustaka ke buku induk, katalogisasi, penyusunan data bibliografi, penentuan abstrak, dan labelisasi bahan bacaan. PS.01.01 Pemeliharaan dan Perawatan Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka. PS.01.02 Stock Opname Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan stock opname. PS.01.03 Penyiangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiangan bahan pustaka. PS.02 Pelayanan Perpustakaan PS.02.00 Sirkulasi Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan sirkulasi bahan pustaka meliputi peminjaman bahan pustaka, layanan rujukan, dan literasi informasi termasuk penyusunan kartu buku. PS.02.01 Keanggotaan Perpustakaan Naskah-naskah terkait dengan keanggotaan perpustakaan mulai dari pendaftaran sampai dengan pemberhentian. PH HUKUM PH.00 Penyusunan Produk Hukum yang Bersifat Pengaturan PH.00.00 Peraturan Menteri Koordinator Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota dinas, keputusan, dan rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2024, No.19 PH.00.01 Pedoman Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota dinas unit kerja perihal permohonan penyusunan pedoman, nota dinas Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat perihal penyampaian rancangan pedoman beserta rancangan pedoman, pedoman yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang beserta dokumen paraf autentikasi, dan salinan pedoman. PH.00.02 Petunjuk Pelaksanaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota dinas unit kerja perihal permohonan penyusunan petunjuk pelaksanaan, nota dinas Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat perihal penyampaian rancangan petunjuk pelaksanaan beserta rancangan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang beserta dokumen paraf autentifikasi. PH.00.03 Instruksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan nota dinas unit kerja perihal permohonan penyusunan instruksi, Nota Dinas Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat perihal penyampaian rancangan instruksi beserta rancangan instruksi, instruksi yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beserta dokumen paraf autentifikasi, dan salinan instruksi. PH.00.04 Surat Edaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat edaran dan dokumen paraf autentifikasi. PH.01 Produk Hukum yang Bersifat Penetapan PH.01.00 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan penyusunan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang beserta dokumen paraf autentifikasi, dan salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PH.01.01 Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang beserta dokumen paraf autentifikasi, dan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. 2024, No.19 PH.02 Dokumentasi dan Publikasi Produk Hukum PH.02.00 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). PH.02.01 Publikasi Produk Hukum (Internal) Naskah-naskah yang berkaitan publikasi produk hukum berupa undangan, daftar hadir sosialisasi/penyuluhan produk hukum, surat permohonan narasumber, dan laporan kegiatan. PH.03 Penelaahan Produk Hukum/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama PH.03.00 Penelaahan Produk Hukum yang Ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penelahaan produk hukum. PH.03.01 Penelaahan Produk Hukum Nasional Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penelaahan produk hukum nasional. PH.03.02 Penelaahan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penelaahan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama. PH.03.03 Penelaahan Masalah Umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penelaahan berita acara, dan kasus/sengketa hukum pidana/perdata/tata usaha negara/arbitrase. PH.03.04 Evaluasi Periodik atas Produk Hukum/Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas evaluasi periodik atas produk hukum/nota kesepahaman/perjanjian kerja sama yang telah dilakukan. PH.04 Pemberian Pertimbangan dan Advokasi Hukum PH.04.00 Pemberian Pertimbangan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemberian pertimbangan hukum. PH.04.01 Pemberian Advokasi/Bantuan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pemberian advokasi/bantuan hukum. PH.05 Penyelesaian Kasus/Sengketa Hukum PH.05.00 Litigasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa kasus pidana/perdata/tata usaha negara. PH.05.01 NonLitigasi 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus/sengketa kasus yang diselesaikan secara nonlitigasi. SD PERSIDANGAN SD.00 Rapat Tingkat Menteri SD.00.00 Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.00.01 Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakor Tingkat Menteri) Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.00.02 Rapat Menteri dengan Majelis Pemusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah. Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.00.03 Rapat Menteri dengan Unsur Lain Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.01 Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan Tinggi Madya SD.01.00 Administrasi Rapat Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.02 Rapat Internal Staf (RIS) SD.02.00 Rapat Internal Staf Pimpinan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. SD.02.01 Rapat Internal Staf Pimpinan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan, konfirmasi peserta, daftar hadir peserta, layout peserta rapat, materi rapat, notula rapat, risalah rapat, dan rekaman rapat. 2024, No.19 HM KEHUMASAN HM.00 Peliputan dan Dokumentasi HM.00.00 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Kedinasan Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan liputan dan dokumentasi kegiatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. HM.00.01 Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Unit Kerja/Kedinasan Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan liputan dan dokumentasi kegiatan unit kerja/kedinasan lainnya. HM.01 Penyajian Informasi HM.01.00 Publikasi dan Penerangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas publikasi dan penerangan tentang kegiatan dan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan. HM.01.01 Bahan dan Hasil Penerbitan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bahan, hasil, dan master penerbitan buletin, newsletter, majalah, buku kelembagaan, dan video kelembagaan. HM.01.02 Pers/Media Massa/Pers On The Spot Naskah-naskah yang berkaitan dengan siaran pers/konferensi pers/press release/wawancara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta pers on the spot/kunjungan wartawan dan peliputan. HM.01.03 Pengelolaan Web dan Media Sosial Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengelolaan web dan media sosial milik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. HM.02 Pengelolaan Informasi Publik HM.02.00 Organisasi Pengelola Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembentukan dan kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). HM.02.01 Pelayanan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan surat/formulir permohonan informasi publik, tanda terima informasi publik, hasil koordinasi dengan unit kerja terkait permohonan informasi, surat persetujuan/penolakan pemberian informasi publik, formulir pengajuan keberatan informasi publik, surat dari atasan PPID terkait dengan keberatan permohonan, daftar register pemohon informasi publik, daftar register pengajuan keberatan informasi publik. HM.02.02 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi publik. 2024, No.19 HM.02.03 Pengklasifikasian Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian konsekuensi dan surat penetapan klasifikasi. HM.02.04 Daftar Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan daftar informasi publik. HM.02.05 Laporan Kepuasan Layanan Informasi Publik/Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan kepuasan layanan informasi publik/masyarakat. HM.02.06 Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan tahunan dalam kegiatan layanan informasi publik. HM.03 Hubungan Antarlembaga HM.03.00 Lembaga Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga dengan Kementerian/Lembaga Negara serta Pemerintah Daerah. HM.03.01 Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga dengan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat. HM.03.02 Perusahaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga dengan perusahaan. HM.03.03 Perguruan Tinggi/Sekolah Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga dengan perguruan tinggi/sekolah. HM.03.04 Badan/Forum Koordinasi Hubungan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan forum kehumasan dan/atau forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. HM.03.05 Lembaga Legislatif Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan antarlembaga dengan lembaga legislatif. HM.03.06 Komunitas Naskah-naskah yang hubungan antarlembaga dengan komunitas. HM.04 Pemberian Tanda Penghargaan, Kenang-kenangan, dan Ucapan HM.04.00 Pemberian Penghargaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian tanda penghargaan kepada Masyarakat, tokoh negara, tamu negara, dan/atau pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. HM.04.01 Pemberian Kenang-Kenangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian kenang-kenangan kepada Masyarakat, tokoh negara, tamu negara, dan/atau pejabat negara yang memiliki jasa prestasi besar. HM.04.02 Penyampaian Ucapan Selamat/ Belasungkawa/Terima Kasih/Permohonan Maaf 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan ucapan (selamat, terima kasih, belasungkawa, atau permohonan maaf) kepada Instansi, masyarakat, tokoh negara, tamu negara, dan/atau pejabat negara. HM.05 Keprotokolan HM.05.00 Upacara/Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara bendera, hari besar, serah terima jabatan, pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pelantikan Jabatan Tinggi Pratama ke bawah. HM.05.01 Agenda Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan jadwal Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan serta Jabatan Pimpinan Tinggi. HM.05.02 Kunjungan Kedinasan Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kedinasan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan baik di dalam maupun luar negeri. HM.05.03 Kunjungan Kedinasan Pimpinan Tinggi/Pejabat Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan kedinasan pimpinan tinggi pejabat lainnya baik di dalam maupun luar negeri. HM.05.04 Sambutan/Pidato Naskah-naskah yang berkaitan dengan sambutan/pidato Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pejabat lainnya, dan Presiden. HM.05.05 Buku Tamu Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu kehadiran pejabat negara, tokoh, dan selain pejabat negara dan tokoh. HM.05.06 Penyusunan Memorandum Serah Terima Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan memorandum serah terima jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan pejabat lainnya. HM.05.07 Daftar Nama/Jabatan/Alamat Kantor Pejabat Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama/jabatan/alamat kantor pejabat. TU KETATAUSAHAAN TU.00 Persuratan TU.00.00 Pengurusan Surat Masuk/Surat Keluar Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan surat masuk dan surat keluar berupa agenda, catatan, dan tanda terima surat keluar. TU.01 Kearsipan TU.01.00 Penyusunan Sistem Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sistem kearsipan meliputi kode 2024, No.19 klasifikasi, jadwal retensi arsip, sistem keamanan, dan akses arsip. TU.01.01 Pengelolaan Arsip Aktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip aktif. TU.01.02 Pengelolaan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengolahan arsip inaktif. TU.01.03 Pembinaan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan yang meliputi bimbingan teknis, bimbingan konsultasi, seminar, sosialisasi, pemberian penghargaan dan pendampingan kearsipan lainnya. TU.01.04 Pengawasan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan kearsipan yang meliputi pelaksanaan audit kearsipan eksternal, audit kearsipan internal, audit pengelolaan arsip elektronik, dan kegiatan supervisi kearsipan lainnya. TU.01.05 Pemindahan Arsip Inaktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara pemindahan dan daftar arsip inaktif yang dipindahkan. TU.01.06 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna Naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan tim pemusnahan, notula rapat tim, penetapan daftar usul musnah, persetujuan pemusnahan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Surat Keputusan Pemusnahan Arsip, berita acara pemusnahan, dan daftar arsip yang dimusnahkan. TU.01.07 Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan Tim Pembentukan Panitia Penilai Arsip, notula rapat Panitia Penilai Arsip, surat pertimbangan dari Panitia Penilai Arsip, surat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, surat pernyataan dari pimpinan pencipta arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan, surat keputusan pimpinan pencipta arsip tentang penetapan pelaksanaan penyerahan arsip statis, berita acara penyerahan, dan daftar arsip yang diserahkan. TU.01.08 Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis. TU.01.09 Alih Media Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan berita acara alih media arsip dan daftar arsip yang dialihmediakan. TU.01.10 Pengelolaan Arsip Vital Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar arsip vital. 2024, No.19 TU.01.11 Pengelolaan Arsip Terjaga Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar arsip terjaga dan berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga. TU.01.12 Pengelolaan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan dan penyajian arsip menjadi informasi. KP KEPEGAWAIAN KP.00 Bezzetting/Persediaan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan bezzetting/persediaan pegawai seperti data pegawai hasil pengklasifikasian, kajian data pegawai, konsep data bezzetting, evaluasi proses penyusunan data bezzetting, serta hasil dan laporan data bezzetting. KP.01 Formasi Aparatur Sipil Negara KP.01.00 Penyusunan Usulan Formasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan formasi oleh unit kerja dan pengumpulan bahan untuk penyusunan usulan formasi termasuk rencana penempatan pegawai dan rencana penetapan klasifikasi pendidikan. KP.01.01 Pengajuan usulan dan Penetapan Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan formasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara sampai dengan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta penetapan formasi kecuali formasi khusus. KP.01.02 Penetapan Formasi Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan formasi khusus. KP.02 Pengadaan dan Penempatan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) KP.02.00 Penerimaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pegawai mulai dari pengumuman, lamaran, seleksi, pengumuman kelulusan, sampai dengan pemberitahuan berkas lamaran yang diterima maupun tidak diterima. KP.02.01 Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan isian formulir daftar riwayat hidup, ijazah terakhir, keterangan bebas negara, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), keterangan fisik dan jiwa, hingga penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP). KP.02.02 Orientasi/Masa Percobaan Calon ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas dan ijazah terakhir. KP.02.03 Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pendidikan prajabatan ataupun pelatihan dasar. 2024, No.19 KP.02.04 Penempatan ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penempatan Calon Aparatur Sipil Negara di unit- unit kerja. KP.02.05 Pengangkatan ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara mulai dari pemeriksaan kesehatan sampai dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara. KP.03 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan pejabat mulai dari pengumuman, lamaran, pemanggilan, tes sampai dengan pengumuman penerimaan. KP.04 Pengangkatan dan Pemberhentian KP.04.00 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. KP.04.01 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu mulai dari usul, penilaian angka kredit sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. KP.04.02 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional umum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengangkatan dalam jabatan fungsional umum mulai dari usul sampai penetapan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian. KP.04.03 Alih Tugas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan alih tugas pegawai Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti pindah antarinstansi, pegawai yang diperkerjakan, dan pegawai yang diperbantukan ke instansi lain dan pemindahan sementara termasuk rotasi antarunit dalam rangka pemantapan tugas. KP.04.04 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pertimbangan jabatan dan pangkat, termasuk di dalamnya pembentukan tim, usulan promosi jabatan, perencanaan, pengumpulan dan penyusunan bahan, penyelenggaraan dan hasil Baperjakat. 2024, No.19 KP.05 Pendelegasian Wewenang (Plt/Plh) KP.05.00 Pelaksana Tugas (Plt) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan yang belum diisi secara definitif. KP.05.01 Pelaksana Harian (Plh) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan pejabat pelaksana harian dikarenakan pejabat definitif tidak menjalankan tugas secara optimal (tugas luar, cuti, sakit, atau mengikuti pendidikan dan pelatihan). KP.06 Kenaikan Pangkat/Golongan KP.06.00 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil organik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil organik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. KP.06.01 Kenaikan Pangkat/Golongan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. KP.06.02 Kenaikan Pangkat Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Naskah-naskah yang berkaitandengan kenaikan pangkat prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. KP.06.03 Kenaikan Pangkat, Golongan, dan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu Naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan pangkat/golongan/jenjang jabatan fungsional tertentu termasuk proses penetapan angka kredit. KP.07 Pembinaan Karier Pegawai KP.07.00 Kompetensi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi pegawai sampai dengan penilaian kompetensi pegawai termasuk ujian kompetensi/assestment test. KP.07.01 Pemetaan/talent mapping pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemetaan/talent mapping pegawai. KP.07.02 Ujian Penyesuaian Ijazah Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai. KP.07.03 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian dinas bagi pegawai. 2024, No.19 KP.07.04 Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelatihan penjejangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi diklat penjenjangan pegawai dari tingkat eselon I sampai dengan tingkat eselon IV. KP.07.05 Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional/Kursus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional/kursus mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. KP.07.06 Tugas Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan tugas belajar dan laporan berkala pelaksanaan tugas belajar. KP.07.07 Izin Belajar Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan karier pegawai berupa tugas belajar mulai dari usulan sampai dengan penerbitan keputusan penetapan izin belajar dan laporan berkala pelaksanaan izin belajar. KP.07.08 Prestasi Kerja Pegawai/Keputusan Naskah-naskah yang berkaitan dengan usul dan penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilai Prestasi Kerja Pegawai. KP.07.09 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan perselisihan/sengketa kepegawaian mulai dari proses pengajuan sampai dengan penetapan termasuk pengajuan keberatan pegawai serta bantuan/advokasi hukum bagi pegawai. KP.07.10 Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan disiplin pegawai berupa daftar hadir pegawai, rekapitulasi daftar hadir, laporan disiplin pegawai, dan surat keterangan ketidakhadiran/hadir dan pulang tidak pada waktunya termasuk naskah-naskah tentang seluruh proses pemberian hukuman disiplin mulai dari dugaan pelanggaran, berita acara sampai dengan penetapan Keputusan oleh pejabat berwenang. KP.08 Administrasi Pegawai KP.08.00 Data/Keterangan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan data pegawai dan keterangan pegawai. KP.08.01 Kartu Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan kartu pegawai. KP.08.02 Kartu Istri/Kartu Suami Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan Kartu Istri (Karis) atau Kartu Suami (Karsu). KP.08.03 Penyesuaian Masa Kerja 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan perhitungan masa kerja untuk penyesuaian ruang gaji. KP.08.04 Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Kenaikan Gaji Berkala (KGB). KP.08.05 Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan dan penetapan penyesuaian tunjangan pegawai termasuk proses pengurusan surat izin pernikahan/perceraian. KP.08.06 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Naskah-naskah yang berkaitan dengan KP4. KP.08.07 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan LHKPN. KP.08.08 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan DUK. KP.09 Kesejahteraan Pegawai KP.09.00 Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian penghargaan berupa piagam/tanda jasa (Bintang Satyalencana dan sejenisnya) mulai dari surat usulan sampai dengan penetapan dan penyerahan. KP.09.01 Cuti Naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti pegawai yang meliputi cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti tahunan, cuti alasan penting, dan cuti diluar tanggungan negara mulai usul sampai dengan penetapan. KP.09.02 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesehatan pegawai dari aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif seperti penyelenggaraan poliklinik, pemeriksaan kesehatan pegawai, peningkatan wawasan kesehatan serta pengurusan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). KP.09.03 Tabungan Pensiun (Taspen) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembuatan kartu dan layanan Taspen. KP.09.04 Tabungan Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan Tabungan Perumahan. KP.09.05 Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau tunjangan sosial kepada pegawai dan keluarganya yang mengalami musibah termasuk didalamnya bantuan sosial yang diberikan oleh atau kepada pihak lain, sumbangan-sumbangan lainnya. KP.09.06 Konsultasi dan Pembinaan Mental Pegawai 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan konsultasi pegawai dan bimbingan mental pegawai termasuk di dalamnya kegiatan keagamaan dan capacity building. KP.09.07 Olahraga/Kesenian/Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan olahraga, kesenian, dan/atau rekreasi. KP.09.08 Fasilitas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas pegawai seperti pakaian dinas, ruang menyusui, penitipan anak, perumahan, transportasi antarjemput pegawai, dan fasilitas lainnya. KP.10 Pemberhentian Pegawai KP.10.00 Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, penyederhanaan organisasi, dan tidak cakap jasmani dan rohani mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. KP.10.01 Tidak Dengan Hormat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan, dan dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mulai dari pengajuan permohonan sampai dikeluarkannya Keputusan pemberhentian. KP.10.02 Pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan pensiun pegawai, pensiun janda/duda. KP.10.03 Pemberhentian Sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian sementara pegawai. KP.11 Organisasi Non Kedinasan KP.11.00 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. KP.11.01 Koperasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan koperasi. KP.11.02 Dharma Wanita Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan organisasi Dharma Wanita Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2024, No.19 KP.12 Administrasi Perseorangan KP.12.00 Menteri Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas surat keputusan Presiden tentang Pengangkatan menjadi Menteri, nota persetujuan/pertimbangan Menteri, dan berkas personal lainnya. KP.12.01 Pimpinan Tinggi Madya Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan pimpinan tinggi madya. KP.12.02 ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perseorangan PNS dan PPPK. KP.12.03 ASN yang Berjasa/Terlibat dalam Peristiwa Berskala Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen perseorangan ASN yang berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional. KP.12.04 Prajurit TNI/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen prajurit Tentara Nasional Indonesia serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mulai dari keputusan pengangkatan, keputusan kenaikan pangkat, hingga keputusan pemberhentian ataupun keputusan pengunduran diri, dan keputusan pensiun. PG PENGARUSUTAMAAN GENDER PG.00 Pengarusutamaan Gender Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengarusutamaan gender. PL PERLENGKAPAN PL.00 Perencanaan Kebutuhan Pengadaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dalam hal pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan termasuk permintaan atau pengusulan rencana kebutuhan barang/jasa dari unit kerja. PL.01 Pengadaan Barang dan Jasa PL.01.00 Pengadaan Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. PL.01.01 Pengadaan Jasa Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. 2024, No.19 PL.01.02 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. PL.01.03 Pengadaan Jasa Konsultasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan jasa konsultasi lainnya, mulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan penerimaan barang yang dibuktikan dengan pembuatan berita acara serah terima. PL.01.04 Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ). PL.02 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) PL.02.00 Penetapan Pengguna BMN Naskah-naskah yang terkait dengan proses penetapan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PL.02.01 Pergudangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pergudangan, meliputi kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dari gudang. PL.02.02 Penggunaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PL.02.03 Pemanfaatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna, dan kerja sama penyediaan infrastruktur. PL.02.04 Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Pengamanan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk pelaporan kerusakan, dan pemeliharaan/perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomunikasi dan server/hosting, dan perbaikan kendaraan dinas. PL.02.05 Penilaian BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penilaian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2024, No.19 PL.02.06 Pemindahtanganan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemindahtanganan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PL.02.07 Pemusnahan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pengusulan pemusnahan, persetujuan, dan pelaksanaan pemusnahan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PL.02.08 Penghapusan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan barang mulai dari persiapan/pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, pelelangan, sampai dengan pelaporan termasuk berita acaranya. PL.03 Penatausahaan Barang Milik Negara PL.03.00 Pembukuan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pembukuan meliputi pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara dan penyusunan daftar barang penggunan/daftar Barang Kuasa Pengguna dan daftar Barang Milik Negara. PL.03.01 Inventarisasi Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PL.03.02 Laporan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Barang Milik Negara yang terdiri dari laporan semesteran dan tahunan. PL.03.03 Dokumen Kepemilikan set/Kekayaan (Sertifikat Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Blueprint, dan Lain-Lain) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kepemilikan atau kekayaan seperti sertifikat tanah, STNK, blueprint, dan lainnya. PL.04 Pengawasan dan Pengendalian BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara mulai dari pemantauan penggunaan, pengamanan, penertiban aset, pelaporan pengawasan, sampai dengan pengendalian Barang Milik Negara. RT RUMAH TANGGA RT.00 Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor RT.00.00 Gedung dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan gedung, 2024, No.19 auditorium/aula, ruang rapat, rumah dinas, dan wisma. RT.00.01 Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan angkutan atau kendaraan dinas seperti formulir permohonan penggunaan kendaraan dinas. RT.00.02 Instalasi/jaringan Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi penggunaan dan pemeliharaan sarana instalasi air/ listrik/telekomunikasi, Local Area Network (LAN), penerangan, dan peralatan kantor lainnya. RT.01 Keamanan dan Ketertiban Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor, termasuk pengelolaan parkir. RT.02 Pelayanan Rapat dan Urusan Dalam Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan rapat dan urusan dalam seperti permintaan pelayanan, proses pelayanan rapat termasuk pertanggungjawabannya. RT.03 Pertamanan dan Kebersihan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengelolaan kebersihan gedung dan taman. KU KEUANGAN KU.00 Pelaksanaan Anggaran KU.00.00 Pejabat Pengelola Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pejabat pengelola keuangan berupa penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kuasa pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran, staf pengelola keuangan, dan Pengelola Barang. KU.00.01 Pendapatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pendapatan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang terdiri dari Surat Setoran Pajak (SSP), dana bagi hasil yang bersumber dari pajak, penerimaan sisa anggaran lebih dari saldo kas atau surat setoran pengembalian belanja (SSPB), bunga, dan/atau jasa giro pada bank, piutang negara, pengelolaan investasi, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). KU.00.02 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). KU.00.03 Pengeluaran Anggaran/Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengeluaran anggaran/belanja, mulai dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) sampai dengan terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), termasuk naskah- 2024, No.19 naskah terkait petunjuk pelaksanaan/mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). KU.00.04 Penggajian (Gaji, Tunjangan, Honorarium, Uang Makan, Lembur Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai berupa daftar gaji pegawai, kartu gaji, dan bukti pembayarannya serta tunjangan pegawai. KU.00.05 Tunjangan Kinerja dan Uang Makan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan tunjangan kinerja dan uang makan. KU.01 Pengelolaan Perbendaharaan KU.01.00 Pajak Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan dan pembayaran pajak. KU.01.01 Pembukuan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan anggaran, berupa Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pembantu (BKP), kartu-kartu realisasi anggaran, dan kartu pengawasan, termasuk Rekening Koran Bank, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Kas/Register Penutupan Kas Laporan Pendapatan Negara, dan Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) Bulanan/Triwulan/Semesteran, Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KU.01.02 Rekening Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan rekening pemerintah. KU.01.03 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yan berkaitan dengan pengujian/peneltian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertai dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran anggaran. KU.01.04 Pinjaman/Bantuan/Hibah Luar Negeri Naskah Dinas yang berkaitan dengan pinjaman/bantuan/hibah dari luar negeri. KU.02 Ketatausahaan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dengan kegiatan permintaan dan penerbitan Keterangan Penghasilan, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), serta permohonan pinjaman. KU.03 Laporan Keuangan KU.03.00 Laporan Keuangan Bulanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan bulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 2024, No.19 KU.03.01 Laporan Keuangan Triwulan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan triwulanan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). KU.03.02 Laporan Keuangan Semesteran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan semesteran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). KU.03.03 Laporan Keuangan Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). KU.03.04 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Sistem Akuntasi Instansi (SAI). KU.04 Pertanggungjawaban Keuangan Negara KU.04.00 Laporan Hasil Pemeriksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan tindak lanjutnya. KU.04.01 Dokumen Penyelesaian Keuangan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan. PW PENGAWASAN PW.00 Perencanaan Kebijakan Pengawasan PW.00.00 Perencanaan Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana pengawasan mulai dari penyusunan, penetapan sampai dengan pemantauan rencana, dan program pengawasan. PW.00.01 Kerja Sama Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama pengawasan mulai dari penyusunan sampai dengan penetapan kerja sama pengawasan. PW.01 Audit/Pemeriksaan PW.01.00 Audit Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit kinerja yang meliputi audit kepegawaian, audit pengelolaan keuangan negara, audit pengelolaan Barang Milik Negara, dan audit Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mulai dari penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. PW.01.01 Audit dengan Tujuan Tertentu dan Pemeriksaan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pemeriksaan khusus yang meliputi penyusunan dan penetapan 2024, No.19 rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. PW.01.02 Probity Audit Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan audit pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana pemeriksaan, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. PW.02 Reviu PW.02.00 Reviu Laporan Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan sampai dengan pelaporan. PW.02.01 Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) atau Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RKA-KL dan reviu revisi RKA-KL yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan, sampai dengan pelaporan. PW.02.02 Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan sampai dengan pelaporan. PW.02.03 Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK- BMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu RK-BMN yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan sampai dengan pelaporan. PW.02.04 Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana reviu, surat-menyurat, surat penugasan sampai dengan pelaporan. PW.03 Evaluasi PW.03.00 Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Eselon I Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Implementasi SAKIP Eselon I mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. PW.03.01 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. PW.03.02 Evaluasi Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. PW.03.03 Evaluasi Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian kapabilitas APIP mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. PW.03.04 Evaluasi Penilaian Zona Integritas (ZI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan evaluasi penilaian ZI mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. PW.04 Pemantauan PW.04.00 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. PW.04.01 Tindak Lanjut Monitoring Hasil Pemeriksaan Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal termasuk didalamnya pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sampai dengan laporan penyelesaian TP-TGR dan pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLLHP) sampai dengan pelaporan. PW.04.02 Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan masyarakat kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PW.05 Konsultasi PW.05.00 Pengawasan Internal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan konsultasi pengawasan internal sampai dengan bimbingan teknis, maupun sosialisasinya. PW.05.01 Pembinaan Komitmen Anti Korupsi 2024, No.19 Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pembinaan komitmen anti korupsi antara lain meliputi pencanangan/penguatan Zona Integritas (ZI), program dan kegiatan wilayah bebas dari korupsi (WBK), penilaian dan penetapan WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sosialisasi anti korupsi, kampanye anti korupsi, penerapan sistem peringatan dini (early warning system) penetapan pejabat anti korupsi dan sebagainya. PW.05.02 Whistleblowing System Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan, penerapan serta penguatan whistleblowing system di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. PW.05.03 Pendampingan Pemeriksaan BPK RI Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendampingan pemeriksaan BPK RI kepada unit kerja. PW.05.04 Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mulai dari persiapan, pelaksanaan, penilaian, penetapan unit kerja terbaik, satuan pelaksana pengendalian intern, Pembina SPIP terbaik, pemantauan dan pelaporan, dan sebagainya. PW.05.05 Pengelolaan Gratifikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan gratifikasi mulai dari persiapan, koordinasi, pelaksanaan, pengadministrasian, tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi, penghargaan, dan saksi serta pelaporan. PW.05.06 Forum Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan forum pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan evaluasi. KLASIFIKASI SUBSTANTIF DN POLITIK DALAM NEGERI DN.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan DN.00.00 Perumusan Kebijakan Kelembagaan Demokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi. DN.00.01 Perumusan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus. DN.00.02 Perumusan Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk 2024, No.19 penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat dan penguatan partai politik. DN.00.03 Perumusan Kebijakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah. DN.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan demokrasi, desentralisasi dan otonomi, organisasi masyarakat sipil dan partai politik, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). DN.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan DN.02.00 Kelembagaan Demokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan dan penguatan demokrasi. DN.02.01 Desentralisasi dan Otonomi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi khusus. DN.02.02 Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pengawasan organisasi masyarakat sipil dan penguatan partai politik. DN.02.03 Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemilihan legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden, dan pemilihan kepala daerah. LN POLITIK LUAR NEGERI LN.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan LN.00.00 Perumusan Kebijakan Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah. 2024, No.19 LN.00.01 Perumusan Kebijakan Kerja Sama Amerika dan Eropa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa. LN.00.02 Perumusan Kebijakan Kerja Sama Association of South East Asia Nations (ASEAN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN. LN.00.03 Perumusan Kebijakan Kerja Sama Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan. LN.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama Asia, Pasifik, dan Afrika, kerja sama Amerika dan Eropa, kerja sama ASEAN, dan kerja sama organisasi internasional. LN.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan LN.02.00 Kerja Sama Asia, Pasifik, dan Afrika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Asia dan Pasifik, serta Afrika dan Timur Tengah. LN.02.01 Kerja Sama Amerika dan Eropa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu politik, hukum, dan keamanan di bidang kerja sama bilateral dan regional Amerika dan Eropa. LN.02.02 Kerja Sama ASEAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang politik, pertahanan, keamanan, dan hukum dan hak asasi manusia ASEAN. LN.02.03 Kerja Sama Organisasi Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu kerja sama multilateral di bidang politik, 2024, No.19 pertahanan, keamanan, hukum dan hak asasi manusia, serta kemanusiaan. HK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA HK.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan HK.00.00 Perumusan Kebijakan Materi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat. HK.00.01 Perumusan Kebijakan Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum. HK.00.02 Perumusan Kebijakan Hukum Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter. HK.00.03 Perumusan Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. HK.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang materi hukum, penegakan hukum, hukum internasional, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. HK.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan HK.02.00 Materi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi hukum publik dan privat. HK.02.01 Penegakan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penyelesaian kasus hukum, budaya hukum, dan pemberdayaan aparatur hukum. HK.02.02 Hukum Internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan 2024, No.19 tentang isu di bidang hukum laut, hukum dirgantara, dan hukum humaniter. HK.02.03 Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pemajuan hak asasi manusia, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia. HN PERTAHANAN NEGARA HN.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan HN.00.00 Perumusan Kebijakan Doktrin dan Strategi Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan. HN.00.01 Perumusan Kebijakan Intelijen Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara. HN.00.02 Perumusan Kebijakan Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitandengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggara forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan. HN.00.03 Perumusan Kebijakan Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan. HN.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang doktrin, dan strategi pertahanan, intelijen pertahanan, wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan. HN.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan HN.02.00 Doktrin dan Strategi Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan strategi pertahanan. 2024, No.19 HN.02.01 Intelijen Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang doktrin dan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan pertahanan, serta ancaman intelijen terhadap negara. HN.02.02 Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu pertahanan di bidang wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar serta tata ruang pertahanan. HN.02.03 Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi, kekuatan, dan kemampuan pertahanan serta kerja sama pertahanan. KM KEAMANAN DAN KETERTIBAN KM.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan KM.00.00 Perumusan Kebijakan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional. KM.00.01 Perumusan Kebijakan Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. KM.00.02 Perumusan Kebijakan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. KM.00.03 Perumusan Kebijakan Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/ rapat koordinasi nasional/workshop isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik, dan keamanan transportasi. 2024, No.19 KM.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional, penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara, penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa, kontijensi konflik, dan keamanan transportasi. KM.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan KM.02.00 Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang intelijen keamanan, bimbingan masyarakat, dan obyek vital nasional. KM.02.01 Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara. KM.02.02 Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa. KM.02.03 Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang penanganan konflik dan kontijensi konflik serta keamanan transportasi. KB KESATUAN BANGSA KB.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan KB.00.00 Perumusan Kebijakan Wawasan Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa. KB.00.01 Perumusan Kebijakan Memperteguh Ke-Bhinneka- an Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal. KB.00.02 Perumusan Kebijakan Kewaspadaan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk 2024, No.19 penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. KB.00.03 Perumusan Kebijakan Kesadaran Bela Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang bela negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan. KB.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang wawasan kebangsaan, memperteguh ke- bhineka-an, kewaspadaan nasional, dan kesadaran bela negara. KB.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa. KB.02.00 Wawasan Kebangsaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang materi wawasan kebangsaan, etika, dan karakter bangsa. KB.02.01 Memperteguh Ke-Bhinneka-an Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu ke-bhinneka-an di bidang kerukunan suku dan umat beragama, dan pembauran bangsa dan kearifan lokal. KB.02.02 Kewaspadaan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang potensi ancaman ideologi, sosial, dan budaya serta peningkatan kewaspadaan masyarakat. KB.02.03 Kesadaran Bela Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang bela Negara di lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, dan pendidikan. KI KOMUNIKASI DAN INFORMASI KI.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan KI.00.00 Perumusan Kebijakan Informasi Publik dan Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa. 2024, No.19 KI.00.01 Perumusan Kebijakan Telekomunikasi dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika. KI.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang informasi publik dan media massa, telekomunikasi dan informatika. KI.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan KI.02.00 Informasi Publik dan Media Massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa. KI.02.01 Telekomunikasi dan Informatika Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang telekomunikasi dan informatika. AP APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL AP.00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan AP.00.00 Perumusan Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional. AP.00.01 Perumusan Kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyelenggaraan forum/sosialisasi/rapat koordinasi nasional/workshop tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi. AP.01 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik. AP.02 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan AP.02.00 Tata Kelola Pemerintahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia, 2024, No.19 pengawasan aparatur, dan reformasi birokrasi nasional. AP.02.01 Peningkatan Pelayanan Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang pelayanan barang dan jasa dan pelayanan administrasi. RK REKOMENDASI KEAHLIAN RK.00 Rekomendasi Keahlian Isu-Isu Strategis RK.00.00 Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Ideologi dan Konstitusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang ideologi dan konstitusi. RK.00.01 Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Ketahanan Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang ketahanan nasional. RK.00.02 Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang kedaulatan wilayah dan kemaritiman. RK.00.03 Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang sumber daya manusia dan teknologi. RK.00.04 Perumusan Rekomendasi Keahlian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan rekomendasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. MOH. MAHFUD MD .