DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Nomor: 17
Tahun: 2022
Ditetapkan: 26 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional.
3.Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

a.UPT TN; dan
b.UPT KSDA.

Pasal 3

(1)UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1)UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. b.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. c.pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. d.pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. e.pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
6. f.pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
7. g.pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
8. h.pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
9. i.evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. j.pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. k.penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
12. l.penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
13. m.pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. n.penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
15. o.pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
16. p.pengelolaan kawasan taman nasional; dan
17. q.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1)UPT TN terdiri atas:
1. a.UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan
2. b.UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.
(2)Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Besar Taman Nasional tipe B.
(3)Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Balai Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3. c.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4. d.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
5. e.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 8

Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi; penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas; pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; pelayanan perizinan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 9

(1)Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. b.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. c.pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. d.pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. e.pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik;
6. f.pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
7. g.pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif;
8. h.pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan;
9. i.evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. j.pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. k.pelayanan perizinan;
12. l.penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
13. m.penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. n.pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
15. o.penyelenggaraan kemitraan konservasi;
16. p.pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan
17. q.pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 10

(1)Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah pada Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
1. a.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
2. b.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
3. c.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
4. d.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;
5. e.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V; dan
6. f.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.
(2)Seksi Pengelolaan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; serta pengelolaan kawasan taman nasional.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2.Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional.
3.Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat UPT KSDA adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, serta koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi.
4.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
6.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem terdiri atas:

a.UPT TN; dan
b.UPT KSDA.

Pasal 3

(1)UPT TN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
(2)UPT TN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1)UPT TN mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT TN menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. b.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. c.pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. d.pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. e.pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik di taman nasional;
6. f.pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional;
7. g.pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional;
8. h.pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional;
9. i.evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. j.pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. k.penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional;
12. l.penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di taman nasional;
13. m.pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. n.penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional;
15. o.pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional;
16. p.pengelolaan kawasan taman nasional; dan
17. q.pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

Pasal 5

(1)UPT TN terdiri atas:
1. a.UPT TN kelas I, selanjutnya disebut dengan Balai Besar Taman Nasional; dan
2. b.UPT TN kelas II, selanjutnya disebut dengan Balai Taman Nasional.
(2)Balai Besar Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Balai Besar Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Besar Taman Nasional tipe B.
(3)Balai Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Balai Taman Nasional tipe A; dan
2. b.Balai Taman Nasional tipe B.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional;
3. c.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
4. d.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
5. e.Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur organisasi Balai Besar Taman Nasional tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

(1)Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan;
2. b.pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas taman nasional;
3. c.pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional;
4. d.pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan di taman nasional;
5. e.pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik;
6. f.pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional;
7. g.pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif;
8. h.pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan;
9. i.evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional;
10. j.pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
11. k.pelayanan perizinan;
12. l.penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
13. m.penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
14. n.pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
15. o.penyelenggaraan kemitraan konservasi;
16. p.pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; dan
17. q.pengelolaan kawasan taman nasional.

Pasal 10

(1)Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah pada Balai Besar Taman Nasional tipe A terdiri atas:
1. a.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I;
2. b.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II;
3. c.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III;
4. d.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV;
5. e.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah V; dan
6. f.Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah VI.
(2)Seksi Pengelolaan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan; perlindungan dan pengamanan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati; pengendalian kebakaran hutan; pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar serta sumber daya genetik; pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional; pengelolaan keamanan hayati, surveilans, dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar dan pengendalian jenis invasif; pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan; evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi; pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; penyelenggaraan kemitraan konservasi; dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar taman nasional; serta pengelolaan kawasan taman nasional.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021