DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2020

Nomor: 92
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 September 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai penetapan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

1.Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO8 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a916l;
3.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2Ol2 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2072 Nomor l29l sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2Ol2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 272);
4.Peraturan

(1)
(2)
(1)(2t
(3)PRESTDEN

4.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9-2O24 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O2);
5.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2Ol9 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2O3): MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden. Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

(5)Ruang... (41
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perlrmusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi .Iabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri prlmer . . . primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; f . pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan' BAB II . . .

BAB II

ORGANISASI

Pasal 6

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
c.Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
d.Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
e.Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
f.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
g.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
h.Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
i.Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kernitraan Lingkungan;
j.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
k.Inspektorat Jenderal;
1. 1.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
m.Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
o.Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
p.Staf Ahli Bidang Energi;
q.Staf ...
q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
r.Staf Ahli Bidang Pangan.

Pasal 7

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.koordinasi dan pen5rusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi
e.koordinasi dan pen5rusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang ljasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal 1 1 Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perLlrnusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a.perLlmusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan. . . REPUBLIK INDONESTA hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
c.pen5rusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan. kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
d.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
e.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
f.pelaksanaan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
g.pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022