DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 717

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; www.peraturan.go.id 2021, No. 756

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No. 756

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.peraturan.go.id 2021, No. 756

Pasal 5

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. c.Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. d.Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. e.Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. f.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. g.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. h.Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. i.Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. j.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. k.Inspektorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
12. l.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. m.Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
15. o.Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
16. p.Staf Ahli Bidang Energi;
17. q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
18. r.Staf Ahli Bidang Pangan.
(2)Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dibentuk unit organisasi terdiri atas:
1. a.Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
2. b.Pusat Kebijakan Strategis;
3. c.Pusat Data dan Informasi; dan
4. d.Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan.
(2)Susunan unit organisasi sebagai pendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2021, No. 756

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,dokumentasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Isi peraturan

Teks717PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri. www.peraturan.go.id 2021, No. 756

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(4)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 3

Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 4

Pasal 5

Untukmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
d.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
f.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan kehutanan di daerah; dan
g.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:
1. a.Sekretariat Jenderal;
2. b.Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. c.Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. d.Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
5. e.Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
6. f.Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
7. g.Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. h.Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
9. i.Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
10. j.Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. k.Inspektorat Jenderal; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
12. l.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. m.Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. n.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah;
15. o.Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional;
16. p.Staf Ahli Bidang Energi;
17. q.Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam; dan
18. r.Staf Ahli Bidang Pangan.
(2)Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Untuk mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dibentuk unit organisasi terdiri atas:
1. a.Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
2. b.Pusat Kebijakan Strategis;
3. c.Pusat Data dan Informasi; dan
4. d.Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan.
(2)Susunan unit organisasi sebagai pendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id 2021, No. 756

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 8

(1)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip,dokumentasiKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; www.peraturan.go.id 2021, No. 756
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2022

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022