DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2020

Nomor: 18
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
6.Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
7.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 mempunyai kewajiban melakukan Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Pasal 3

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
b.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
c.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
d.Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a.Limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki:
1. 1.sifat dan/atau fungsi yang sama dengan bahan baku yang disubstitusi (digantikan); dan
2. 2.komposisi lebih kecil dari 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk;
b.produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 telah memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
c.memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk Limbah B3 dalam bentuk fasa padat atau fasa cair dengan ketentuan:
1. a.Limbah B3 yang apabila dibakar menghasilkan panas dan energi;
2. b.memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2500 kkal/kg berat kering atau 1000 kkal/kg berat basah;
3. c.memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua persen);
4. d.kandungan total organik halogen/TOX sebagaimana dimaksud huruf c untuk Limbah B3 fasa padat diukur dalam persen berat kering;
5. e.memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu persen) berat kering, untuk Limbah B3 fasa padat;
6. f.mampu mengurangi penggunaan bahan bakar utama; dan
7. g.memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Pengujian kandungan kalori, total organik halogen/TOX, dan kandungan sulfur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan di laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia atau telah melaksanakan tata laksana laboratorium yang baik.
(3)Dalam hal pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan produk bahan bakar minyak untuk diedarkan, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan:

a.Limbah B3 yang dimanfaatkan memiliki sifat dan/atau fungsi yang sama sebagai bahan baku;
b.komposisi Limbah B3 yang dimanfaatkan adalah 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan;
c.produk hasil dari Pemanfaatan Limbah B3 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang setara; dan
d.memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 7

Persyaratan teknis untuk setiap jenis kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, substitusi sumber energi dan/atau bahan baku tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Tata cara perizinan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, melalui:
1. a.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri dalam satu kesatuan sistem proses produksi secara tertutup (closed system);
2. b.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 berupa:
  1. 1.kemasan bekas Limbah B3, untuk mengemas Limbah B3 dengan karakteristik yang sama; dan
  2. 2.minyak pelumas bekas sebagai bahan pelumasan untuk keperluan pemeliharaan (maintenance) alat;
3. c.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang dilakukan tidak kontinue dan dalam jumlah terbatas; dan/atau
4. d.penelitian skala laboratorium yang dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau melalui lembaga penelitian, instansi Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Pusat.
(2)Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen:
1. a.identitas pelaksana kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
2. b.salinan dokumen lingkungan; dan
3. c.diagram alir Pemanfaatan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi yang paling sedikit memuat jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan, proses pemanfaatan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
1. a.1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
2. b.10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium, wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM), untuk menurunkan tingkat radioaktivitas di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas.
(2)Intervensi paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki:
1. a.Izin Lingkungan; dan
2. b.persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
1. a.substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
2. b.substitusi sumber energi.
(4)Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
(5)Tata cara penerbitan persetujuan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
4.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMANFAATAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
2.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3.Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5.Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
6.Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
7.Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9.Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di bidang Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2

(1)Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 mempunyai kewajiban melakukan Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3 diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3.

Pasal 3

Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku;
b.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi;
c.Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku; dan
d.Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a.Limbah B3 yang dimanfaatkan paling sedikit memiliki:
1. 1.sifat dan/atau fungsi yang sama dengan bahan baku yang disubstitusi (digantikan); dan
2. 2.komposisi lebih kecil dari 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk;
b.produk hasil Pemanfaatan Limbah B3 telah memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
c.memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan untuk Limbah B3 dalam bentuk fasa padat atau fasa cair dengan ketentuan:
1. a.Limbah B3 yang apabila dibakar menghasilkan panas dan energi;
2. b.memiliki kandungan kalori lebih besar atau sama dengan 2500 kkal/kg berat kering atau 1000 kkal/kg berat basah;
3. c.memiliki kandungan total organik halogen/TOX (jumlah organik Chlor (Cl) dan Fluor (F)) paling tinggi 2% (dua persen);
4. d.kandungan total organik halogen/TOX sebagaimana dimaksud huruf c untuk Limbah B3 fasa padat diukur dalam persen berat kering;
5. e.memiliki kandungan sulfur (S) paling tinggi 1% (satu persen) berat kering, untuk Limbah B3 fasa padat;
6. f.mampu mengurangi penggunaan bahan bakar utama; dan
7. g.memenuhi standar lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2)Pengujian kandungan kalori, total organik halogen/TOX, dan kandungan sulfur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan di laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia atau telah melaksanakan tata laksana laboratorium yang baik.
(3)Dalam hal pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan produk bahan bakar minyak untuk diedarkan, wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia dan standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

Pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan ketentuan:

a.Limbah B3 yang dimanfaatkan memiliki sifat dan/atau fungsi yang sama sebagai bahan baku;
b.komposisi Limbah B3 yang dimanfaatkan adalah 100% (seratus persen) dari keseluruhan bahan baku yang digunakan;
c.produk hasil dari Pemanfaatan Limbah B3 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau standar lain yang setara; dan
d.memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Tata cara perizinan Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 yang dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, melalui:
1. a.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri dalam satu kesatuan sistem proses produksi secara tertutup (closed system);
2. b.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 berupa:
  1. 1.kemasan bekas Limbah B3, untuk mengemas Limbah B3 dengan karakteristik yang sama; dan
  2. 2.minyak pelumas bekas sebagai bahan pelumasan untuk keperluan pemeliharaan (maintenance) alat;
3. c.penggunaan kembali (reuse) Limbah B3 yang dilakukan tidak kontinue dan dalam jumlah terbatas; dan/atau
4. d.penelitian skala laboratorium yang dilakukan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau melalui lembaga penelitian, instansi Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Pusat.
(2)Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dilengkapi dengan dokumen:
1. a.identitas pelaksana kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;
2. b.salinan dokumen lingkungan; dan
3. c.diagram alir Pemanfaatan Limbah B3 yang dilengkapi dengan keterangan dalam bentuk narasi yang paling sedikit memuat jumlah Limbah B3 yang dimanfaatkan, proses pemanfaatan dan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.

Pasal 10

(1)Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm2 (satu Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
1. a.1 Bq/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
2. b.10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk kalium, wajib dilakukan intervensi paparan technologically enhanced naturally occurring radioactive material (TENORM), untuk menurunkan tingkat radioaktivitas di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas.
(2)Intervensi paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Sebelum memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 atau Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki:
1. a.Izin Lingkungan; dan
2. b.persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3.
(2)Persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwajibkan untuk Pemanfaatan Limbah B3 sebagai:
1. a.substitusi bahan baku yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia; dan
2. b.substitusi sumber energi.
(4)Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
(5)Tata cara penerbitan persetujuan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.