DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2020

Nomor: 20
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 623); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT. Pasal I Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 623), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Uji Toksikologi LC50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menggunakan hewan uji udang (penaeus sp) post larvae berumur 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) hari; dan
2. b.diuji selama 96 (sembilan puluh enam) jam.
(2)Uji Teratogenisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Method 1005.0 (EPA-821-R-02-014, October 2002), United States – Environmental Protection Agency (US-EPA) dengan menggunakan hewan uji sheepshead minnow, cyprinodon variegatus.
(3)Dalam hal hewan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan di dalam negeri, Uji Teratogenisitas dilakukan terhadap hewan endemik yang memenuhi persyaratan sensitivitas hewan uji yang ditentukan oleh lembaga berkompeten di bidang penelitian kelautan.
(4)Uji Teratogenisitas terhadap hewan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal yang membidangi urusan di bidang Pengelolaan Limbah B3.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen;
2. b.tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan
3. c.rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berupa tailing harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter);
2. b.secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman ≥200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter);
3. c.tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up-welling; dan
4. d.tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.
(3)Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter);
2. b.dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak;
3. c.tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up-welling; dan
4. d.tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.
(4)Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kawasan konservasi laut;
2. b.daerah rekreasi atau wisata bahari;
3. c.kawasan mangrove/hutan bakau;
4. d.ekosistem lamun dan terumbu karang;
5. e.taman nasional;
6. f.taman wisata alam laut;
7. g.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
8. h.kawasan rawan bencana alam;
9. i.daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan;
10. j.alur migrasi biota laut yang dilindungi;
11. k.daerah penangkapan ikan/zona perikanan produktif;
12. l.alur pelayaran; dan
13. m.daerah khusus militer.
(5)Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memenuhi baku mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air laut.

3.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
4.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1449 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT BAKU MUTU TOTAL KONSENTRASI ZAT PENCEMAR No. Parameter Maksimum (mg/Kg berat kering)
1.Arsen (As) 500
2.Kadmium (Cd) 100
3.Krom Valensi Enam (Cr6+) 500
4.Tembaga (Cu) 3000
5.Timah Hitam (Pb) 1500
6.Merkuri (Hg) 75
7.Molibdenum (Mo) 1000
8.Nikel (Ni) 3000
9.Selenium (Ce) 50
10.Seng (Zn) 3750 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN KUSNANDAR ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT PARAMETER PEMANTAUAN SEDIMEN No. Parameter Satuan (mg/Kg)
1.Arsen (As) *
2.Kadmium (Cd) *
3.Krom Valensi Enam (Cr6+) *
4.Tembaga (Cu) *
5.Timah Hitam (Pb) *
6.Merkuri (Hg) *
7.Molibdenum (Mo) *
8.Nikel (Ni) *
9.Selenium (Ce) *
10.Seng (Zn) * Keterangan: * = menggunakan nilai parameter berdasarkan:
1.hasil uji kualitas sedimen sebelum kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah dilakukan; atau
2.hasil pemantauan pertama kali, bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin Dumping (Pembuangan) Limbah yang belum mencantumkan nilai parameter. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN KUSNANDAR ttd. SITI NURBAYA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
5.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 623); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT. Pasal I Beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Dumping (Pembuangan) Limbah ke Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 623), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Uji Toksikologi LC50 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:
1. a.menggunakan hewan uji udang (penaeus sp) post larvae berumur 10-15 (sepuluh sampai dengan lima belas) hari; dan
2. b.diuji selama 96 (sembilan puluh enam) jam.
(2)Uji Teratogenisitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Method 1005.0 (EPA-821-R-02-014, October 2002), United States – Environmental Protection Agency (US-EPA) dengan menggunakan hewan uji sheepshead minnow, cyprinodon variegatus.
(3)Dalam hal hewan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan di dalam negeri, Uji Teratogenisitas dilakukan terhadap hewan endemik yang memenuhi persyaratan sensitivitas hewan uji yang ditentukan oleh lembaga berkompeten di bidang penelitian kelautan.
(4)Uji Teratogenisitas terhadap hewan endemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal yang membidangi urusan di bidang Pengelolaan Limbah B3.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah ke laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen;
2. b.tidak berada di lokasi tertentu atau di daerah sensitif; dan
3. c.rona awal kualitas air laut harus memenuhi baku mutu air laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berupa tailing harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥100 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus meter);
2. b.secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman ≥200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter);
3. c.tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up-welling; dan
4. d.tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.
(3)Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi tempat dilakukan Dumping (Pembuangan) Limbah berupa serbuk bor dan lumpur bor harus memenuhi persyaratan:
1. a.terletak di laut dengan kedalaman ≥ 50 m (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh meter);
2. b.dampaknya berada di dalam radius ≤ 500 m (lebih kecil dari atau sama dengan lima ratus meter) dari lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak;
3. c.tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up-welling; dan
4. d.tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.
(4)Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kawasan konservasi laut;
2. b.daerah rekreasi atau wisata bahari;
3. c.kawasan mangrove/hutan bakau;
4. d.ekosistem lamun dan terumbu karang;
5. e.taman nasional;
6. f.taman wisata alam laut;
7. g.kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
8. h.kawasan rawan bencana alam;
9. i.daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan;
10. j.alur migrasi biota laut yang dilindungi;
11. k.daerah penangkapan ikan/zona perikanan produktif;
12. l.alur pelayaran; dan
13. m.daerah khusus militer.
(5)Dalam hal rona awal kualitas air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memenuhi baku mutu air laut, wajib dipastikan tidak ada penambahan konsentrasi pada parameter yang melampaui baku mutu air laut.

3.Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini.
4.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2020 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1449 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd. MAMAN KUSNANDAR LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT BAKU MUTU TOTAL KONSENTRASI ZAT PENCEMAR No. Parameter Maksimum (mg/Kg berat kering)
1.Arsen (As) 500
2.Kadmium (Cd) 100
3.Krom Valensi Enam (Cr6+) 500
4.Tembaga (Cu) 3000
5.Timah Hitam (Pb) 1500
6.Merkuri (Hg) 75
7.Molibdenum (Mo) 1000
8.Nikel (Ni) 3000
9.Selenium (Ce) 50
10.Seng (Zn) 3750 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN KUSNANDAR ttd. SITI NURBAYA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH KE LAUT PARAMETER PEMANTAUAN SEDIMEN No. Parameter Satuan (mg/Kg)
1.Arsen (As) *
2.Kadmium (Cd) *
3.Krom Valensi Enam (Cr6+) *
4.Tembaga (Cu) *
5.Timah Hitam (Pb) *
6.Merkuri (Hg) *
7.Molibdenum (Mo) *
8.Nikel (Ni) *
9.Selenium (Ce) *
10.Seng (Zn) * Keterangan: * = menggunakan nilai parameter berdasarkan:
1.hasil uji kualitas sedimen sebelum kegiatan Dumping (Pembuangan) Limbah dilakukan; atau
2.hasil pemantauan pertama kali, bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai izin Dumping (Pembuangan) Limbah yang belum mencantumkan nilai parameter. Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MAMAN KUSNANDAR ttd. SITI NURBAYA