DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2020

Nomor: 21
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 Oktober 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, HUTAN HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budi daya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
4.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi;
5.Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.
6.Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria.
7.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
8.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
9.Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/Hutan Hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
10.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11.Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
12.Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
13.Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPK-RT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari Hutan Hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh dinas provinsi.
14.Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
16.Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.
17.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
18.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.
19.Uji Kelayakan (due diligence) adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait kegiatan produksi dan/atau perdagangan produk kehutanan.
20.Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
21.Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman VLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk kayu yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
22.Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi Legalitas Kayu dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
23.Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
24.Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S- LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyatakan bahwa pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu telah memenuhi standar legalitas kayu.
25.Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
26.Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menjaga kredibilitas DKP.
27.Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP.
28.Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen surat angkutan lelang.
29.Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.
30.Dokumen Verified Legal yang selanjutnya disebut Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor selain ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Dokumen Lisensi Forest Law Enforcement, Government, and Trade yang selanjutnya disebut Dokumen Lisensi FLEGT adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.
33.Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LPVI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
34.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LPVI yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
35.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
36.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi LPVI.
37.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
38.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan lestari.

Pasal 2

(1)Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu dilakukan melalui SVLK.
(2)SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penilaian kinerja PHPL;
2. b.VLK; dan
3. c.DKP.
(3)DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerbitan dokumen deklarasi.

BAB II

PENILAIAN, VERIFIKASI, DAN DEKLARASI

Pasal 3

(1)Penilaian kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPVI.
(2)LPVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.LPPHPL; dan
2. b.LVLK.

Pasal 4

(1)LPPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melakukan penilaian kinerja PHPL atas pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL.
(2)LVLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melakukan VLK atas pemilik Hutan Hak, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Standar dan Pedoman VLK.

Pasal 5

Direktur Jenderal menetapkan:

a.Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
b.Standar dan Pedoman VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

(1)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan dasar penerbitan S-PHPL.
(2)Pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI, dan pemegang Hak Pengelolaan harus memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK- HTI dan pemegang Hak Pengelolaan yang belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki S-LK.
(4)S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan dasar penerbitan S-LK.
(2)S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh:
1. a.pemilik Hutan Hak;
2. b.pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu;
3. c.pemegang IUPHKm;
4. d.pemegang IUPHHK-HTR;
5. e.pemegang HPHD;
6. f.pemegang IUPHHK-HTHR;
7. g.pemegang IPK;
8. h.pemegang IUIPHHK;
9. i.pemegang IPKR;
10. j.pemegang IUI;
11. k.pemegang TPT-KB;
12. l.pemegang TPK-RT; dan
13. m.pemegang SIUP.
(3)Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m, harus menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL, S-LK, atau DKP.

Pasal 8

(1)Pemegang S-PHPL atau S-LK dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan penilikan (surveillance) oleh LPVI.
(2)Penilikan (surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian lapangan.
(3)Hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kepastian keberlanjutan S-PHPL atau S-LK.

Pasal 9

(1)Pemegang IUI meliputi:
1. a.IUI kategori kecil;
2. b.IUI kategori menengah; dan
3. c.IUI kategori besar.
(2)Kategori IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian.

Pasal 10

(1)Impor produk kehutanan harus memenuhi prinsip legalitas.
(2)Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Uji Kelayakan (due diligence).
(3)Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
1. a.legalitas produk dari negara pengirim (country of origin) dan negara asal panen (country of harvest); dan
2. b.mencegah impor produk ilegal.
(4)Hasil Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DKP oleh para pelaku usaha.
(5)Tata cara pelaksanaan Uji Kelayakan dan penerbitan DKP ditetapkan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/ 3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, dan Perdagangan Produk Kayu ke Uni Eropa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
10.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
14.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1765) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1130);
15.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perhutani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 899);
16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/I/2019 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
17.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1488);
18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1460);
19.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG IZIN, HAK PENGELOLAAN, HUTAN HAK, ATAU PEMEGANG LEGALITAS PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu;
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;
3.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budi daya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan;
4.Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat IUPHKm adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi;
5.Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disingkat IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar-menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari areal penggunaan lain yang telah diberikan izin peruntukan.
6.Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sesuai ketentuan Undang- Undang Pokok Agraria.
7.Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
8.Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUIPHHK adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang.
9.Industri Pengolahan Kayu Rakyat yang selanjutnya disingkat IPKR adalah industri yang mengolah kayu tanaman rakyat/Hutan Hak yang dimiliki orang perorangan atau koperasi atau BUMDes.
10.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
11.Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
12.Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat yang selanjutnya disingkat TPT-KB adalah tempat untuk menampung kayu bulat, milik perusahaan yang bergerak dalam bidang kehutanan atau perkayuan.
13.Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar yang selanjutnya disingkat TPK-RT adalah tempat pengumpulan hasil hutan kayu budi daya yang berasal dari Hutan Hak sebelum dikirim ke tujuan akhir yang lokasinya diketahui oleh dinas provinsi.
14.Pemegang Hak Pengelolaan adalah badan usaha milik negara bidang kehutanan yang mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
16.Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat PI adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.
17.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
18.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.
19.Uji Kelayakan (due diligence) adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait kegiatan produksi dan/atau perdagangan produk kehutanan.
20.Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL adalah persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian, dan panduan penilaian.
21.Standar dan Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disebut Standar dan Pedoman VLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/produk kayu yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak kehutanan yang memuat standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian.
22.Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, sertifikasi Legalitas Kayu dan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
23.Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHPL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari.
24.Sertifikat Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat S- LK adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu yang menyatakan bahwa pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, pemilik Hutan Hak, atau pemegang legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu telah memenuhi standar legalitas kayu.
25.Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang selanjutnya disingkat DKP adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan.
26.Inspeksi Acak adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu yang dilakukan sewaktu-waktu secara acak oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menjaga kredibilitas DKP.
27.Inspeksi Khusus adalah kegiatan pemeriksaan atas legalitas kayu dan produk kayu dalam hal dikhawatirkan terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidakbenaran atas DKP.
28.Kayu Lelang adalah hasil hutan kayu yang berasal dari temuan, sitaan, dan/atau rampasan yang telah melalui proses pelelangan yang dalam pengangkutannya disertai dengan dokumen surat angkutan lelang.
29.Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar PHPL atau standar VLK atau ketentuan DKP.
30.Dokumen Verified Legal yang selanjutnya disebut Dokumen V-Legal adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor selain ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Dokumen Lisensi Forest Law Enforcement, Government, and Trade yang selanjutnya disebut Dokumen Lisensi FLEGT adalah dokumen yang menyatakan bahwa produk kayu tujuan ekspor ke Uni Eropa dan Kerajaan Inggris Raya sebagai bukti penjaminan legalitas kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
32.Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen yang selanjutnya disingkat LPVI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia terakreditasi dan ditetapkan untuk melaksanakan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan/atau verifikasi legalitas kayu.
33.Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang selanjutnya disingkat LPPHPL adalah LPVI yang melakukan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari.
34.Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu yang selanjutnya disingkat LVLK adalah LPVI yang melakukan verifikasi legalitas kayu.
35.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
36.Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang mengakreditasi LPVI.
37.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
38.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan lestari.

Pasal 2

(1)Penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu dilakukan melalui SVLK.
(2)SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penilaian kinerja PHPL;
2. b.VLK; dan
3. c.DKP.
(3)DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penerbitan dokumen deklarasi.

BAB II

PENILAIAN, VERIFIKASI, DAN DEKLARASI

Pasal 3

(1)Penilaian kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPVI.
(2)LPVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.LPPHPL; dan
2. b.LVLK.

Pasal 4

(1)LPPHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melakukan penilaian kinerja PHPL atas pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI dan pemegang Hak Pengelolaan berdasarkan Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL.
(2)LVLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melakukan VLK atas pemilik Hutan Hak, pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, dan pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan Standar dan Pedoman VLK.

Pasal 5

Direktur Jenderal menetapkan:

a.Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PHPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
b.Standar dan Pedoman VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 6

(1)Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan dasar penerbitan S-PHPL.
(2)Pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK-HTI, dan pemegang Hak Pengelolaan harus memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal pemegang IUPHHK-HA, pemegang IUPHHK- HTI dan pemegang Hak Pengelolaan yang belum memiliki S-PHPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki S-LK.
(4)S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) periode selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 7

(1)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan dasar penerbitan S-LK.
(2)S-LK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimiliki oleh:
1. a.pemilik Hutan Hak;
2. b.pemilik legalitas pemanfaatan hasil hutan kayu;
3. c.pemegang IUPHKm;
4. d.pemegang IUPHHK-HTR;
5. e.pemegang HPHD;
6. f.pemegang IUPHHK-HTHR;
7. g.pemegang IPK;
8. h.pemegang IUIPHHK;
9. i.pemegang IPKR;
10. j.pemegang IUI;
11. k.pemegang TPT-KB;
12. l.pemegang TPK-RT; dan
13. m.pemegang SIUP.
(3)Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m, harus menggunakan bahan baku yang telah memiliki S-PHPL, S-LK, atau DKP.

Pasal 8

(1)Pemegang S-PHPL atau S-LK dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan penilikan (surveillance) oleh LPVI.
(2)Penilikan (surveillance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian lapangan.
(3)Hasil penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kepastian keberlanjutan S-PHPL atau S-LK.

Pasal 9

(1)Pemegang IUI meliputi:
1. a.IUI kategori kecil;
2. b.IUI kategori menengah; dan
3. c.IUI kategori besar.
(2)Kategori IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perindustrian.

Pasal 10

(1)Impor produk kehutanan harus memenuhi prinsip legalitas.
(2)Prinsip legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Uji Kelayakan (due diligence).
(3)Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
1. a.legalitas produk dari negara pengirim (country of origin) dan negara asal panen (country of harvest); dan
2. b.mencegah impor produk ilegal.
(4)Hasil Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan DKP oleh para pelaku usaha.
(5)Tata cara pelaksanaan Uji Kelayakan dan penerbitan DKP ditetapkan Direktur Jenderal.