Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
atau
a) informasi konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan b) disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
Tata cara penggunaan SIPSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Menteri menggunakan informasi dalam SIPSN untuk penyediaan informasi publik dan pengembangan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2022 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2022 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 375 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM ttd. SUPARDI LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL TATA CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Informasi mengenai Pengelolaan Sampah yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah harus di integrasikan sehingga saling terhubung menjadi satu jejaring sistem informasi. SIPSN merupakan sistem yang dibangun oleh Menteri untuk mengoordinasikan pengintegrasian informasi Pengelolaan Sampah tersebut. Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan informasi Pengelolaan Sampah ke dalam SIPSN dengan dua cara, yakni: 1) langsung; atau 2) Interoperabilitas Informasi ke dalam SIPSN. Untuk melakukan pengintegrasian tersebut, hal yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui wali data dan operator yang ditugaskan, sebagai berikut: A. rincian Informasi Pengelolaan Sampah; dan B. perolehan hak akses SIPSN. Adapun rincian masing-masing Informasi sebagaimana huruf A sampai dengan huruf B dijabarkan sebagai berikut: A. Rincian Informasi Pengelolaan Sampah Informasi pengelolaan Sampah yang harus disiapkan oleh wali data dan operator meliputi:
Adapun rincian setiap Informasi sebagai berikut:
Komponen Informasi timbulan Sampah terdiri atas:
Wali data dan operator didorong untuk menggunakan faktor estimasi lokal timbulan Sampah. Dalam hal faktor estimasi lokal tidak tersedia, wali data dan operator dapat menggunakan faktor estimasi timbulan Sampah yang diterbitkan oleh:
Penggunaan faktor estimasi timbulan Sampah akan mempengaruhi akurasi penghitungan estimasi timbulan Sampah yang terbagi berdasarkan tier-1, tier-2, dan tier-3, dengan penjelasan sebagai berikut:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 × 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑇𝑖𝑚𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ Tabel 1 : Faktor Estimasi Timbulan Sampah/Kapita, berdasarkan Klasifikasi Kota. Klasifikasi Kota Jumlah Penduduk (Orang) Nilai Faktor (kg/Orang/hari) Kota Metropolitan > 1.000.000 jiwa 0,7 Kota Besar 500.001 < p < 1.000.000 jiwa 0,6 Kota Sedang 100.001 < p < 500.000 jiwa 0,5 Kota Kecil 20.000 < p < 100.000 jiwa 0,4
Faktor estimasi timbulan Sampah lokal dihitung menggunakan metode yang memiliki Standar Nasional Indonesia.
Dalam hal ketiadaan Informasi komposisi Sampah di sumber, Informasi mengenai komposisi Sampah didapat dari fasilitas persampahan seperti TPS, TPS 3R, TPST, Stasiun Peralihan antara, Bank Sampah, Rumah Kompos, PDU, dan/atau fasilitas persampahan sejenis lainnya. Informasi komposisi Sampah yang diperlukan berupa komponen fisik yang dibagi menjadi:
Dalam hal ketiadaan angka komposisi Sampah baik dari sumber maupun dari sarana persampahan, angka komposisi Sampah dapat menggunakan angka default yang diakui secara nasional atau internasional (contoh: Standar Nasional Indonesia atau Intergovernmental Panel on Climate Change).
Jenis fasilitas Pengelolaan Sampah meliputi:
Berdasarkan informasi jenis fasilitas di atas, wali data dan operator melakukan penghitungan capaian kinerja Pengelolaan Sampah pada setiap fasilitas yang diukur berdasarkan jumlah Sampah yang dikelola. Kegiatan Pengelolaan Sampah pada masing-masing fasilitas dapat berupa satu atau lebih kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut: Tabel 2 Informasi Pengolahan Sampah pada setiap jenis fasilitas No. Jenis Fasilitas Data Jumlah Pengolahan Sampah yang Diperlukan Pakan ternak[1] Kompos [1] Daur Ulang[2] Upcycle [2] Sumber Energi [1] [2] 1 Bank Sampah Unit √ √ √ √ 2 Bank Sampah Induk √ √ √ √ 3 TPS3R √ √ √ √ √ 4 Pusat Daur Ulang (PDU) √ √ √ √ √ 5 ITF non insinerator √ √ √ √ √ 6 TPST (diluar TPA) √ √ √ √ √ 7 Komposting Skala Kecil √ √ √ 8 Rumah Kompos/Fasi litas Pengomposan Skala Besar √ √ √ 9 Fasilitas Biodigester √ √ √ 10 Pusat Olah Organik (POO) √ √ 11 Produk Kreatif √ √ 12 Sektor Informal (Pengepul/ Lapak) √ √ 13 Fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) √ 14 Fasilitas Insinerator √ No. Jenis Fasilitas Data Jumlah Pengolahan Sampah yang Diperlukan Pakan ternak[1] Kompos [1] Daur Ulang[2] Upcycle [2] Sumber Energi [1] [2] 15 Fasilitas dengan Teknologi Gasifikasi √ 16 Fasilitas dengan Teknologi Pirolisis √ Keterangan: [1]mengolah Sampah sisa makanan, kayu/ranting/daun. [2]mengolah Sampah plastik keras, plastik fleksibel, kertas/karton, logam, kaca, karet/kulit, kain/tekstil, dan Sampah lainnya. Khusus di pemrosesan akhir Sampah, Informasi yang diperlukan meliputi:
Informasi lain yang diperlukan untuk dimasukan ke dalam SIPSN meliputi informasi yang akan berpengaruh terhadap efektivitas Pengelolaan Sampah, termasuk didalamnya Sampah Spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, yang secara tegas disebutkan pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Informasi tersebut akan membantu pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengambil tindakan pengurangan dan/atau penanganan Sampah yang tepat guna, seperti penyediaan sarana dan prasarana persampahan, penyediaan panduan pengurangan dan penanganan Sampah oleh kelompok masyarakat, pengelola Kawasan, serta operator penanganan Sampah di daerah. Informasi lain sebagaimana tersebut diatas, antara lain:
Terhadap seluruh informasi yang dikumpulkan sebagaimana angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) disampaikan secara daring melalui https://sipsn.menlhk.go.id. B. Perolehan Hak Akses SIPSN Untuk memasukkan informasi Pengelolaan Sampah ke dalam SIPSN, wali data dan operator harus memiliki hak akses yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Guna mendapatkan hak tersebut, wali data dan operator melalui kepala dinas yang bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah mendapatkan akun SIPSN dan hak akses Interoperabilitas Informasi dalam SIPSN yang diberikan setelah menyampaikan informasi wali data operator dengan format sebagai berikut: Berdasarkan informasi wali data dan operator tersebut, Direktur Jenderal akan mengirimkan notifikasi hak akses ke alamat surat elektronik yang tercantum dalam lembar informasi wali data dan operator. Wali data dan operator dapat mulai menginput informasi Pengelolaan Sampah ke dalam SIPSN dengan cara:
a) neraca Pengelolaan Sampah; b) capaian kinerja Pengelolaan Sampah; dan c) kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah, untuk dibubuhkan tanda tangan dan stempel gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Interoperabilitas Informasi dilakukan dengan tahapan:
a) neraca Pengelolaan Sampah; b) capaian kinerja Pengelolaan Sampah; dan c) kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah, untuk dibubuhkan tanda tangan dan stempel gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUPARDI ttd. SITI NURBAYA
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)