DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, dekonsentrasi kementrian PPN/Bappenas, kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pelaksanaan dan pengoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan melalui mekanisme dekonsentrasi, perlu disusun pedoman dan arah kebijakan bagi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan pemerintah daerah provinsi;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengatur lingkup urusan Pemerintah Pusat yang melimpahkan sebagian kewenangannya melalui asas dekonsentrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
6.Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
7.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 ten tang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
8.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);
9.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 414); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2.Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Kerja clan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Kementerian PPN/Bappenas adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan se bagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran pendapatan clan belanja negara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Perangkat GWPP adalah Perangkat Daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.
8.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran clan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9.Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
10.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN /Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
12.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi.

(1)Menteri dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP berdasarkan asas dekonsentrasi sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP berupa pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan urusan pemerin tahan perencanaan pembangunan nasional.
(3)Pedoman umum penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam keputusan Menteri.

BAB II

DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS Pasal 2

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.menyelaraskan rencana pembangunan nasional dan daerah; dan
2. b.menguatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelarasan rencana pembangunan nasional dan daerah.
(2)Sasaran dan rincian Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Jumlah rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan mempertimbangkan:
1. a.lokasi dan kondisi geografis provinsi;
2. b.penyerapan anggaran pelaksanaan Kegiatan dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas tahun sebelumnya; dan
3. c.kebijakan nasional di bidang pembangunan yang ditugaskan kepada Kementerian PPN/Bappenas.
(2)Besaran alokasi anggaran Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Menteri melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
(2)Dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
(3)Tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

( 1) Perencanaan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP disusun oleh tim pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.

(2)Penganggaran Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian PPN / Bappenas.
(3)Perencanaan dan penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Kementerian PPN/Bappenas dan RKA Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 7

(1)GWPP menetapkan Bappeda Provinsi atau dengan sebutan lain sebagai perangkat GWPP untuk melaksanakan Program, Kegiatan, dan anggaran berdasarkan asas dekonsentrasi dengan keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat bulan Desember sebelum tahun pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap tahunnya ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(2)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu sejak DIPA ditetapkan.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)disampaikan kepada GWPP, kepala Bappeda Provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP.
(5)Penganggaran Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran yang direncanakan.

Pasal 9

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan prioritas, penggunaan anggaran, Program dan Kegiatan, serta alokasi anggaran, Dekonsentrasi Kepada GWPP dapat dilakukan penyesuaian.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan anggaran Kementerian PPN / Bappenas. BABV PELAKSANAAN

Pasal 10

Program, Kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan keten tuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)GWPP melaksanakan Program dan Kegiatan penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada GWPP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
(2)GWPP mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang yang dihasilkan dari pelaksanaan Dekonsentrasi Kepada GWPP dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2022