(1)Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan meliputi Infrastruktur ekonomi dan Infrastruktur sosial.
(2)Jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup:
a.Infrastruktur transportasi, terdiri atas:
1.penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk fasilitas pendukung seperti terminal penumpang dan kargo;
2.penyediaan dan/atau pengelolaan fasilitas dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
3.sarana dan/atau prasarana penyeberangan;
4.sarana dan/atau prasarana perkeretaapian;
5.tempat dan fasilitas perawatan perkeretaapian;
-
6.sarana dan/atau prasarana angkutan massal perkotaan dan lalu lintas termasuk terminal dan/atau pengembangan kawasan berorientasi transit;
7.sarana dan/atau prasarana pengujian kendaraan bermotor;
8.sarana dan/atau prasarana penimbang kendaraan bermotor;
9.sarana dan/atau prasarana pelayaran laut, sungai, dan/atau danau;
10.alur pelayaran laut;
11.sarana dan/atau prasarana kendaraan bermotor; dan/atau
12.sarana dan/atau prasarana pelabuhan perikanan.
b.Infrastruktur jalan, terdiri atas:
1.jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal;
2.jalan tol; dan/atau
3.prasarana keselamatan dan keamanan.
c.Infrastruktur sumber daya air dan irigasi, terdiri atas:
1.prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, mencakup waduk/bendungan dan bendung saluran pembawa air baku;
2.jaringan irigasi; dan/atau
3.kawasan Infrastruktur sumber daya air.
d.Infrastruktur air minum, terdiri atas:
1.unit air baku;
2.unit produksi;
3.unit distribusi; dan/atau
4.investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.
e.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, terdiri atas:
1.unit pelayanan;
2.unit pengumpulan;
3.unit pengolahan;
4.unit pembuangan akhir; dan/atau
5.saluran pembuangan air dan sanitasi.
f.Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat, terdiri atas:
1.unit pengolahan setempat;
2.unit pengangkutan;
3.unit pengolahan lumpur tinja;
4.unit pembuangan akhir; dan/atau
5.saluran pembuangan air dan sanitasi.
g.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun, terdiri atas:
1.Infrastruktur sistem pengelolaan persampahan, mencakup:
- a) pemilahan; b) pengumpulan; c) pengangkutan; d) pengolahan; dan/atau e) pemrosesan akhir sampah.
2.Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, mencakup:
a) pengumpulan; b) pemanfaatan; c) pengolahan; dan/atau d) penimbunan
h.Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, terdiri atas:
1.jaringan telekomunikasi;
2.infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan/atau
3.infrastruktur pasif, seperti pipa saluran media transmisi kabel.
i.Infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
1.pembangkit listrik;
2.transmisi tenaga listrik;
3.gardu induk; dan/atau
4.distribusi tenaga listrik.
j.Infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan, termasuk bio energi, terdiri atas:
1.pengolahan;
2.penyimpanan;
3.pengangkutan; dan/atau
4.distribusi.
k.Infrastruktur konservasi energi, terdiri atas:
1.penerangan jalan umum; dan/atau
2.efisiensi energi.
l.Infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan, terdiri atas:
1.saluran utilitas; dan/atau
2.pasar umum.
m.Infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, terdiri atas:
1.sarana pembelajaran;
2.laboratorium;
3.pusat pelatihan;
4.pusat penelitian/pusat kajian;
5.sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan;
6.inkubator bisnis;
7.galeri pembelajaran;
8.ruang praktik siswa;
9.perpustakaan; dan/atau
10.fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
n.Infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, kesenian, dan budaya, terdiri atas:
1.gedung/stadion olahraga;
2.gedung kesenian; dan/atau
3.fasilitas budaya berupa:
- a) cagar budaya; b) situs cagar budaya; c) kawasan cagar budaya; d) museum; e) galeri; dan/atau f) taman budaya.
o.Infrastruktur kawasan, terdiri atas:
1.kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan kawasan sains dan teknologi;
2.kawasan permukiman;
3.kawasan pusat bisnis; dan/atau
4.kawasan pergudangan dan/atau logistik.
p.Infrastruktur pariwisata, terdiri atas:
1.kawasan pariwisata;
2.daya tarik wisata;
3.pusat informasi pariwisata;
4.prasarana pendukung daya tarik wisata;
5.cagar alam;
6.suaka margasatwa;
7.taman nasional;
8.taman wisata alam;
9.agro wisata; dan/atau
10.taman hutan rakyat.
q.Infrastruktur kesehatan, terdiri atas:
1.rumah sakit, seperti bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
2.fasilitas pelayanan kesehatan dasar, seperti bangunan, prasarana, dan peralatan medis baik untuk puskesmas maupun klinik;
dan/atau
3.laboratorium kesehatan, seperti bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium kesehatan dan peralatan laboratorium.
r.Infrastruktur lembaga pemasyarakatan, terdiri atas:
1.lembaga pemasyarakatan;
2.balai pemasyarakatan;
3.rumah tahanan negara;
4.rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara;
5.lembaga penempatan anak sementara;
6.lembaga pembinaan khusus anak;
7.rumah sakit pemasyarakatan; dan/atau
8.fasilitas asimilasi.
s.Infrastruktur perumahan rakyat, terdiri atas:
1.perumahan rakyat sewa untuk golongan rendah; dan/atau
2.rumah susun sederhana sewa:
a) rumah susun khusus; b) rumah susun kepemilikan terbatas; c) rumah susun negara; dan/atau d) rumah susun umum dengan fungsi campuran.
t.Infrastruktur bangunan gedung negara;
u.Infrastruktur ekosistem industri, terdiri atas:
-
1.kawasan industri;
2.sentra industri kecil dan menengah;
3.laboratorium pengujian dan pengembangan;
4.unit pelayanan kemasan; dan/atau
5.unit pelatihan tenaga kerja industri.
v.Infrastruktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
(3)Penyelenggaraan KPBU pada Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.
(4)KPBU dapat merupakan Penyediaan Infrastruktur yang merupakan gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BAB III PENYELENGGARA KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA Bagian Kesatu Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama