(1)Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.
(2)Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Gubernur.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota.
(4)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan paling lambat sebelum DIPA disahkan.
www.jdih.kemenparekraf.go.id
(5)Keputusan Gubernur dan Keputusan Gubernur atau Keputusan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 774 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan