DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai dekonsentrasi dan tugas pembantuan; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan; pelaporan dan pertanggungjawaban; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
6.Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
7.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
3.Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5.Rencana Kerja Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Pariwisata untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Kementerian Pariwisata yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Pariwisata dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
9.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
10.Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah.
11.Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah yang memimpin daerah provinsi.
12.Bupati adalah kepala pemerintahan daerah yang memimpin daerah kabupaten.
13.Walikota adalah kepala pemerintahan daerah yang memimpin daerah kota.
14.Perangkat GWPP adalah Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.
15.Kementerian Pariwisata yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
17.Sekretaris Kementerian adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan di bidang pariwisata.
(2)Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan penyelarasan dan pemerataan pembangunan pariwisata serta mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional di bidang pariwisata.

Pasal 3

Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi program dan kegiatan:

a.dukungan administrasi kegiatan;
b.pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan;
c.pengembangan destinasi dan infrastruktur;
d.pengembangan industri dan investasi;
e.pengembangan pemasaran; dan
f.pengembangan penyelenggaraan kegiatan (events).

Pasal 4

Dalam pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Menteri dapat melimpahkan kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Menteri dapat menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 6

Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Menteri kepada GWPP melalui mekanisme Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penugasan sebagian Urusan Pemerintahan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui mekanisme Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 7

(1)Perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya.
(2)Perencanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.
(3)Penganggaran program dan kegiatan Dekonsentrasi dan /atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya.
(4)Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara setiap tahun, yang dituangkan dalam Renja, RKA-K/L, dan DIPA Kementerian.

Pasal 8

(1)Rincian program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan meliputi:
1. a.nama program dan kegiatan;
2. b.lokasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
3. c.alokasi anggaran.
(2)Rincian program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang dalam negeri.
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat sebelum DIPA Kementerian ditetapkan.
(5)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada GWPP, Gubernur, atau Bupati/Walikota.

Pasal 9

GWPP, Gubernur, atau Bupati/Walikota memberitahukan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran pada Kementerian, program, kegiatan, dan alokasi anggaran Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dapat dilakukan penyesuaian.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan RKA-K/L.
(3)Setiap penyesuaian yang dilakukan harus mendapat persetujuan pejabat pimpinan tinggi madya pemberi dana.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 11

Rincian program dan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…