Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2020 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Ttd. WISHNUTAMA KUSUBANDIO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 392 www.jdih.kemenparekraf.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAK NONFISIK DANA PELAYANAN KEPARIWISATAAN Kepariwisataan Indonesia dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan potensi keragaman pesona keindahan alam Indonesia sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. www.jdih.kemenparekraf.go.id Untuk mewujudkan tujuan kepariwisataan Indonesia tersebut, perlu memperhatikan indeks daya saing yang bertumpu pada 14 (empat belas) pilar, antara lain lingkungan bisnis, keselamatan dan keamanan, kesehatan dan kebersihan/sanitasi, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, kesiapan dan dukungan teknologi informasi, prioritas kebijakan pengembangaan pariwisata, keterbukaan terhadap internasional, daya saing harga, lingkungan hidup yang berkelanjutan, infrastruktur dan sarana transportasi, infrastruktur pelabuhan dan jalan, fasilitas dan infrastruktur layanan bagi wisatawan, sumber daya alam, dan kekayaan budaya dan dukungan aktivitas bisnis pariwisata. Sejalan dengan isu peningkatan 14 (empat belas) pilar daya saing dan pengembangan kepariwisataan nasional, beberapa rekomendasi yang diidentifikasi terkait tugas dan fungsi yang melekat pada Kementerian untuk meningkatkan daya saing Indonesia antara lain penyediaan infrastruktur dan amenitas pariwisata, peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja di sektor pariwisata, mendorong produktivitas tenaga kerja sektor pariwisata (pelayanan) disertai dengan pemberian skema insentif yang menarik, dan mendorong partisipasi tenaga kerja wanita di sektor pariwisata. Berdasarkan hal tersebut di atas, selain melalui dukungan pendanaan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata, dukungan DAK Nonfisik Bidang Pariwisata juga sangat diperlukan guna pembangunan kepariwisataan Indonesia khususnya peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata. Petunjuk teknis mengenai peningkatan kualitas tata kelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan serta biaya operasional nonrutin fasilitas pariwisata diuraikan dalam Petunjuk Teknis sebagai landasan pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan di daerah. B. Tujuan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pariwisata dalam melaksanakan menu kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id C. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:
a.biaya operasional kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dikalikan dengan jumlah peserta pelatihan/pendampingan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dengan ketentuan:
1.Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) adalah 400 orang (40 orang/pelatihan) dengan 10 jenis pelatihan.
2.Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 88 KSPN adalah 320 orang (40 orang/pelatihan) dengan 8 jenis pelatihan.
3.Target Output pelatihan daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 222 KPPN adalah 280 orang (40 orang/pelatihan) dengan 7 jenis pelatihan.
b.biaya operasional nonrutin layanan informasi kepariwisataan dikalikan dengan jumlah penyedia layanan informasi kepariwisataan Pusat Informasi Pariwisata/Tourist Information Center (TIC). www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Identifikasi Kebutuhan Pemerintah Daerah menyampaikan data usulan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM pariwisata sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan dilengkapi dengan data pendukung sesuai dengan kriteria yang telah diatur pada petunjuk teknis ini:
a.Daerah (Kabupaten/Kota) yang berada di 10 DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), 88 KSPN dan 222 KPPN menyampaikan data usulan kebutuhan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan kepada Kementerian sebagai bahan pertimbangan;
b.Setiap Kabupaten/Kota menyampaikan data kebutuhan pengembangan kapasitas SDM pariwisata di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan menu kegiatan yang telah ditetapkan; dan
c.Setiap data kebutuhan kegiatan harus ditentukan prioritasnya sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh daerah khususnya di bidang kepariwisataan.
2.Rencana Penggunaan Setelah alokasi DAK ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salinan RKA yang sudah ditetapkan dalam APBD disampaikan kepada Kementerian. Setelah alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, OPD penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan wajib menyusun Rencana Kegiatan (RK) yang akan dilaksanakan dengan alokasi yang telah ditetapkan dan dikirimkan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama (cq Kepala Biro Keuangan). Rincian Kegiatan (RK) ditandatangani oleh Kepala Dinas, disertai stampel basah dan dilampirkan bersama surat pengantar dari Kepala Daerah atau minimal Sekretaris Daerah. www.jdih.kemenparekraf.go.id Pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan harus mengacu pada Petunjuk Teknis Pengelolaan DAK Nonfisik Bidang Pariwisata. Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, OPD Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan agar berkoordinasi dengan OPD yang membidangi Bidang Pariwisata di tingkat provinsi dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan Perlu digarisbawahi bahwa pelatihan ini diperuntukkan bagi peserta yang sudah mempunyai dasar pengetahuan dan keterampilan tentang tata kelola destinasi dan masyarakat pelaku usaha bidang kepariwisataan, bukan bagi calon peserta yang tidak mempunyai pengalaman sebelumnya. Adapun jenis pelatihan sebagai berikut:
a.Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata. Pelatihan ini wajib dilaksanakan di semua daerah;
b.Pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata. Pelatihan ini wajib dilaksanakan di semua daerah yang mempunyai jumlah homestay di atas 50 homestay atau daerah yang sudah mempunyai desa wisata;
c.Pelatihan pemandu wisata alam (selam, snorkling, selancar, balawisata (life guard), arung jeram, trekking, ekowisata, geowisata, caving/susur goa, dan paralayang) dan/atau wisata buatan (recreation/theme park, outbound park, ecopark dan geopark); dan
d.Pelatihan pemandu wisata budaya (kuliner dan belanja, sejarah dan warisan budaya, tematik, pedesaan dan perkotaan). Pelatihan Pemandu Wisata Selam dan Paralayang wajib dilaksanakan oleh OPD penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan yang telah ditunjuk Kementerian (sebagaimana terlampir dalam Rekap Lampiran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan TA 2020) sampai peserta memperoleh sertifikat kompetensi.
2.Biaya operasional nonrutin layanan informasi kepariwisataan Biaya operasional nonrutin layanan informasi kepariwisataan diberikan untuk Pusat Informasi Pariwisata/Tourism Information Center (TIC) yang dibangun melalui DAK Reguler Fisik Bidang Pariwisata. DAK nonfisik baiya operasional nonrutin ini hanya dapat digunakan antara lain untuk penyusunan konten informasi dan bahan promosi pariwisata daerah di Pusat Informasi Pariwisata/Tourism Information Center (TIC), dengan rincian sebagai berikut: www.jdih.kemenparekraf.go.id
a.Pembuatan TVC (TV Commercial) Promosi Pariwisata;
b.Pembuatan bahan promosi media cetak; dan
c.Pembuatan TIS (Tourism Information System). www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Bentuk Kegiatan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan berupa pelatihan-pelatihan. Jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah pelatihan di bidang kepariwisataan, ketrampilan teknis, kewirausahaan, kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), manajemen dan pengelolaan usaha. Jenis pelatihan ditetapkan berdasarkan kebutuhan daerah dan sasaran peserta pelatihan. Jenis pelatihan yang diselenggarakan disesuaikan dengan keunggulan daerah di bidang kepariwisataan. Pelatihan diselenggarakan bagi pengelola di destinasi/objek daya tarik wisata, pemandu wisata, masyarakat pelaku usaha kepariwisataan (mikro, kecil dan menengah), wirausaha pemula dan atau kelompok strategis.
2.Panduan Pelaksanaan
a.Tujuan Tujuan pelaksanaan pelatihan kompetensi kepariwisataan adalah:
1.Memahami diversifikasi produk dan dasar kepariwisataan;
2.Mengetahui dan memahami pelayanan prima;
3.Memahami kompetensi di bidang masing-masing; dan
4.Mampu mengimplementasikan kompetensinya untuk meningkatkan kinerja di bidangnya masing-masing.
b.Hasil yang Diharapkan
1.Diharapkan para pelaku usaha mampu mengimplementasikan kompetensinya dengan dasar sikap dan etika yang baik; dan
2.Para pelaku mampu melayani dan bersikap sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan.
c.Model Pelatihan Pelatihan kompetensi ditujukan kepada pelaku usaha pariwisata, sehingga memiliki kompetensi kerja yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Kompetensi ini dibutuhkan sehingga www.jdih.kemenparekraf.go.id mereka mampu memberikan layanan prima kepada konsumennya. Dengan kualitas layanan yang semakin meningkat, tingkat kepuasan konsumen diharapkan juga meningkat. Model yang dikembangkan dalam pelatihan ini adalah: Skema: Model Pelatihan Pelaku usaha yang dipilih menjadi peserta pelatihan akan diberikan pembekalan selama minimal 3 (tiga) hari dengan materi tentang diversifikasi produk dan pengetahuan kepariwisataan, sapta pesona, kompetensi di masing-masing bidangnya, pemahaman tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), dan bagaimana sikap melayani. Diharapkan setelah pelatihan mereka dapat mengimplementasikan dan memberikan contoh serta mempengaruhi masyarakat lainnya untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan sikap melayani, menghargai, empati dengan sesama, menjaga kebersihan dan citra destinasi di daerahnya masing-masing.
d.Program Pelatihan Program pelatihan diharapkan mampu mengembangkan sikap melayani dan bersama-sama menjaga citra destinasi yang baik, serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan kompetensi minimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Program direncanakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan yang diarahkan kepada pemecahan masalah secara bertahap. Pilihlah unit-unit kompetensi yang ditawarkan dalam program pelatihan yang berbasiskan kompetensi di setiap okupasi atau jabatannya. Dari sekian banyak unit maka pilihlah sesuai dengan tujuan pelatihan saat itu dengan durasi waktu minimal 3 (tiga) hari, atau lebih dari 3 (tiga) hari selama anggaran penyelenggaraan pelatihan memungkinkan untuk lebih lama. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota diharapkan Pilihlah peserta sesuai dengan bidang yang akan dilatih Dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab serta praktek Hasil yg diharapkan mampu memberikan layanan sesuai dengan kompetensi dan standar INPUT PROSES OUTPUT www.jdih.kemenparekraf.go.id berkoordinasi dengan industri untuk memilih jenis pelatihan yang dibutuhkan.
e.Prosedur Pelaksanaaan Pelatihan Pelaksanaan pelatihan ini difokuskan kepada sektor yang segera dikembangkan dan ditingkatkan kualitas layanannya, karena akan membawa dampak secara langsung terhadap pengembangan kepariwisataan di daerahnya masing-masing. Peserta adalah para pelaku di industri kepariwisataan yang perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman dan kompetensi sehingga memiliki kompetensi minimal yang dibutuhkan di okupasi atau jabatannya. OPD Kabupaten/Kota harus mampu mendata siapa pelaku usaha yang membutuhkan dan perlu dilatih sehingga diharapkan kedepannya dapat menjadi agen perubahan dan akan meneruskan pengetahuan dan kompetensi ke masyarakat lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota diwajibkan bekerja sama dengan industri untuk memilih calon peserta. Peserta yang disarankan adalah mereka yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikannya di tempat kerja masing-masing. Setelah peserta didata maka selanjutnya panitia menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan seperti narasumber, akomodasi, konsumsi, tempat pelatihan, transportasi, ATK, dan sebagainya.
f.Penyelenggaraan Pelatihan
1.Penyelenggara Penyelenggara adalah OPD dengan nomenklatur Pariwisata di daerah masing-masing dengan bekerja sama dengan industri atau asosiasi kepariwisataan yang ada di daerah. Panitia penyelenggara pelatihan berjumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta yang dilatih. Panitia penyelenggaraan terdiri dari koordinator dan pelaksana yang mempunyai tugas: a) mengkoordinir pelaksanaan pelatihan; b) menyiapkan panduan pelatihan; c) memastikan kesiapan dan kesesuaian materi dan tenaga instruktur/pengajar dan tenaga fasilitator; www.jdih.kemenparekraf.go.id d) menyelesaikan kelengkapan administrasi; e) melaksanakan evaluasi terhadap proses pelatihan; dan f) menyusun laporan kegiatan.
2.Narasumber/fasilitator/instruktur/pengajar Narasumber/fasilitator/instruktur/pengajar merupakan tenaga kompeten yang berasal dari dari akademisi, industri dan praktisi pelaku usaha kepariwisataan dan pemerintahan. Sebelum pelaksanaan pelatihan, panitia penyelenggara melakukan koordinasi dengan calon narasumber/ fasilitator/ instruktur/ pengajar untuk menyamakan persepsi dan bahan ajar sehingga materi yang didistribusikan sesuai dengan standar yang diinginkan. Adapun narasumber/ fasilitator/ instruktur/ pengajar diutamakan berasal dari daerah setempat. Bertugas menyiapkan rencana pembelajaran, materi ajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan. Jika narasumber tidak tersedia di kabupaten/kota yang bersangkutan, maka dapat membuat surat pernyataan dengan tandatangan kepala OPD kabupaten/kota yang menyatakan bahwa tidak tersedianya narasumber yang kompeten di daerah setempat dan dapat mengundang narasumber dari luar kabupaten/kota yang masih dalam satu propinsi. Jika di provinsi setempat juga tidak tersedia dan ingin menggunakan narasumber dari provinsi lain harus menggunakan surat pernyataan dengan tandatangan kepala OPD provinsi setempat yang menyatakan tidak tersedianya narasumber yang kompeten dalam provinsi setempat. Narasumber/fasilitator/instruktur/pengajar harus memenuhi persyaratan yaitu: a) memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan jenis pelatihan; b) memiliki sertifikat kompetensi untuk pelatihan kompetensi atau surat referensi/keterangan dari unit terkait yang menyatakan pengalaman mengajar dalam pelatihan tersebut; dan www.jdih.kemenparekraf.go.id c) sehat jasmani dan rohani.
3.Peserta Peserta adalah dari karyawan atau pelaku usaha di industri kepariwisataan yang ada di seputar destinasi atau di Kabupaten/Kota masing-masing, dan mereka yang memiliki potensi untuk dijadikan agen perubahan. Diharapkan mereka semuanya setelah mendapatkan pelatihan mampu mempengaruhi dan memberikan contoh kepada masyarakat lainnya, bagaimana seharusnya mereka melayani dengan kompetensi standar dan bersikap baik ketika melayani wisatawan mancanegara dan nusantara. Peserta pelatihan dalam satu angkatan berjumlah paling sedikit 40 (empat puluh) orang setiap jenis pelatihan. Jika jumlah peserta tidak mencapai target output 40 (empat puluh) orang karena keterbatasan anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan yang dialokasikan, maka daerah dapat menganggarkan melalui APBD. Namun apabila target tidak tercapai karena minimnya jumlah orang yang akan dilatih karena kabupaten/kota memiliki jumlah penduduk yang terbatas, maka OPD wajib menyampaikan surat pernyataan dari Kepala Daerah yang berisi justifikasi tidak tercapainya target output pelatihan.
4.Waktu Waktu pelatihan dilaksanakan minimal selama 3 (tiga) hari dengan lama waktu pelatihan per hari adalah 8 (delapan) jam.
5.Tempat Tempat pelaksanaan yang digunakan dalam pelatihan berkapasitas minimal 40 (empat puluh) orang harus mendukung terlaksananya proses pembelajaran dan disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan. Prasarana pelatihan dapat menggunakan balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representatif dengan tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kemudahan dijangkau peserta serta efisiensi dana dan kualitas pelatihan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
6.Metode Pelatihan Pelatihan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah/tanya jawab/diskusi/simulasi dan sejenisnya, dimana para narasumber selalu memberikan contoh nyata di lapangan terhadap materi masing-masing, dan mengurangi teori-teori sehingga mudah dipahamai oleh para peserta. Diskusi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan yang kemudian dijawab dan disanggah oleh peserta lainnya. Presentasi dari narasumber diupayakan lebih banyak gambar dan kata-kata kunci saja dan tidak menyajikan di powerpoint lebih dari 6 (enam) baris sehingga mudah dibaca dan dimengerti. Selain di kelas peserta diajak ke lapangan untuk praktek ke sebuah destinasi atau perusahaan di Kabupaten/Kota masing-masing atau Kabupaten/Kota terdekat dalam satu provinsi yang sudah dipilih sehingga mereka mampu bagaimana menangani dan melayani wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
7.Materi Pelatihan Buku panduan atau materi pelatihan disusun berdasarkan jenis pelatihan yang dibutuhkan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis (juknis)/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)/ Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)/Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan terkait jenis pelatihan yang akan diselenggarakan. Materi pelatihan disusun dalam bentuk modul/handout yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
8.Penerbitan Sertifikasi Keikutsertaan Pelatihan Sertifikat keikutsertaan untuk para peserta dan narasumber telah disiapkan sebelum penyelenggaraan pelatihan dengan tanpa diberikan nama peserta, dan kemudian dituliskan nama peserta yang betul-betul hadir selama durasi pelatihan, bagi yang tidak memenuhi persyaratan maka mereka tidak diberikan sertifikat keikutsertaan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
9.Tenaga Pendamping Tenaga Pendamping hanya untuk Pelatihan Tata Kelola Destinasi dan Pelatihan Homestay. Pendampingan pelatihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kriteria dan Persyaratan menjadi tenaga pendamping yaitu: 1) Persyaratan utama a) Warga Negara Indonesia (WNI); b) Usia minimal 20 (dua puluh) tahun; c) Tidak terikat pekerjaan dengan institusi lain; dan d) Pendidikan minimal lulusan setingkat SLTA. 2) Persyaratan lain a) Berasal dari domisili setempat dibuktikan dengan KTP/KK dan rekomendasi kepala desa setempat; b) Bersedia bekerja dengan status tenaga kontrak dalam masa kerja tertentu, dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dan ketersediaan anggaran; c) Tidak menuntut untuk diangkat penjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN); d) Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena hasil penilaian kinerja tidak akan menuntut pesangon atau ganti rugi dikemudian hari; e) Bersedia mengikuti pelatihan sebelum melaksanakan tugas; dan f) Bersedia mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh dinas terkait.
b.Tenaga pendamping ditetapkan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala OPD dengan mempertimbangan rekomendasi dari Koordinator Pendamping.
c.Jumlah tenaga pendamping lokal adalah minimal 2 (dua) orang per pelatihan. www.jdih.kemenparekraf.go.id
d.Tenaga pendamping bertugas untuk: 1) mengidentifikasi permasalahan peserta pelatihan yang akan didampingi; 2) menyusun rencana kerja pelaksanaan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan; 3) memberikan bimbingan, konsultasi dan advokasi kepada peserta pasca pelatihan sesuai kompetensi yang dimiliki; dan 4) melakukan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala untuk menilai atau mengukur sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
10.Koordinator Pendamping Koordinator Pendamping hanya untuk Pelatihan Tata Kelola Destinasi dan Pelatihan Homestay, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kriteria Koordinator Pendamping 1) dosen vokasi/kejuruan atau akademik yang memiliki pengalaman di bidang pariwisata; 2) praktisi/pelaku wisata yang sudah pernah mendampingi aktivitas wisata (misal desa wisata) selama 12 bulan; 3) memiliki pengalaman di destination management organization (DMO) atau PNPM Pariwisata; 4) diutamakan yang sudah pernah mengikuti proyek NGO/LSM pariwisata dibuktikan dengan sertifikat dan surat rekomendasi; dan 5) bukan merupakan Aparatur Sipil Negara.
b.Jumlah koordinator pendamping disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas pengelolaan DTW dengan jumlah 1 (satu) orang/pelatihan (khusus untuk pelatihan tata kelola destinasi dan homestay), dengan periode pendampingan selama 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
c.Koordinator pendamping mendapat honorarium (orang/bulan) sesuai dengan ketentuan perundang- undangan. Kepala OPD dapat menetapkan petunjuk www.jdih.kemenparekraf.go.id pelaksanaan tersendiri tentang pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Tenaga pendamping bertugas untuk: 1) Menyusun Dokumen Program Kerja Pendampingan; 2) Mengawal pelaksanaan program kerja; 3) Melakukan supervisi, pemantaan, dan evaluasi kegiatan; 4) Melakukan alih pengetahuan (knowledge transfer) kepada tenaga pendamping lokal; 5) Memberikan penilaian atas kinerja tenaga pendamping lokal; dan 6) Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, asosiasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, Lembaga Swadaya Masyarakat tokoh masyarakat, pemimpin adat/agama.
g.Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan
1.Evaluasi Penyelenggaraan pelatihan dievaluasi dari awal persiapan hingga selesai pelaksanaannya, baik meliputi kesiapan panitia, administrasi pelatihan termasuk lembar presensi, ATK, fasilitas pelatihan, tempat penyelenggaraan, pelayanan yang diberikan oleh semua panitia. Juga dilakukan evaluasi terhadap narasumber baik tertulis maupun pengamatan di lapangan.
2.Pelaporan Laporan penyelenggaraan pelatihan dibuat oleh panitia penyelenggara dimana didalamnya termasuk foto-foto selama pelatihan. Semua berkas yang dibutuhkan berkaitan dengan pembuatan laporan terutama pada laporan keuangan dikumpulkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Format laporan sudah tercantum dalam lampiran. www.jdih.kemenparekraf.go.id B. Biaya operasional nonrutin layanan informasi kepariwisataan Penyelenggaraan Biaya operasional nonrutin layanan informasi kepariwisataan dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam pembuatan TVC adalah sebagai berikut:
a.Membuat video pariwisata dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Output minimal 2 video; 2) Video pariwisata full durasi 2-4 menit tanpa bumper, credit crew dan watermark; dan 3) Video TVC durasi minimal 30 detik dan maksimal 90 detik.
b.Kualitas Video minimal HD (1080);
c.Format video berupa mp4 dan mov dengan high quality audio;
d.Menggunakan voice over jingle “Pesona Indonesia”;
e.Video akan ditampilkan pada TIC, media promosi online (youtube), media sosial (instagram, facebook, twitter);
f.Wajib memenuhi tiga kriteria branding, advertising dan selling;
g.Mencantumkan logo pemasaran pariwisata yang sudah ditetapkan;
h.Tema mengandung konten mengenai (salah satu/ beberapa/ seluruhnya): objek wisata, kuliner, sejarah, religi, flora dan fauna, tradisi, seni & budaya yang merepresentasikan kearifan lokal;
i.Dapat menambahkan dubbing suara yang menjelaskan DTW;
j.Dapat menambahkan nama DTW prioritas pada video;
k.Tidak menggunakan footage atau stock shot yang dibuat oleh orang lain; dan
l.Tidak mengandung unsur SARA dan Pornografi.
2.Ketentuan dalam Pembuatan Brosur untuk TA 2020 adalah sebagai berikut: 1) Informasi mengenai suatu destinasi wisata atau daya tarik wisata, amenitas, aksesibilitas dan aktivitasnya disajikan secara interpretatif, akurat, update dan mudah didapat. 2) Informasi yang disediakan harus sesuai dengan budaya setempat. 3) Konten harus tetap diarahkan kepada branding, advertising dan selling. 4) Pedoman penggunaan brand Pesona Indonesia pada brosur, peta, poster, buku panduan, dan produk cetakan lainnya dapat berpedoman pada https://www.indonesia.travel/gb/en/brand- guidance. www.jdih.kemenparekraf.go.id 5) Ukuran : Terbuka 25x46 cm. 6) Jumlah : 2500 Eksemplar. 7) Kertas : Matt Paper 150 Gr. 8) Cetak : Full Colour 2 Muka. 9) Harga Per Lembar : 10.000. 10) Kemasan Sekunder : Kardus corrugated double wall.
3.Ketentuan dalam Pembuatan Sistem Informasi Kepariwisataan/ Tourism Information System adalah sebagai berikut: 1) Tourism Information System dapat berbentuk sebuah aplikasi atau software bisa online maupun offline (disesuaikan dengan anggaran yang didapat). 2) Menggunakan minimal dual bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa inggris. 3) Dapat juga menyertakan survey ketertarikan turis terhadap DTW yang ada di lokasi, survei kepuasan turis terhadap DTW yang telah dikunjungi, saran dan kritik. 4) OPD dapat mensinergikan pembuatan video, pembuatan brosur dan pembuatan platform/system informasi pariwisata sehingga terdapat keseragaman antara konten/isi ketiganya dan dapat mengefisiensikan dan mengefektifkan dana yang tersedia. 5) OPD diberikan kebebasan dalam membuat Sistem Informasi Pariwisata, maksud dari adanya system informasi ini adalah agar memberikan informasi terlengkap serta terbaru tentang destinasi/daerah yang dikunjunginya. 6) Adapun bila OPD sudah memilki website pariwisata sendiri, sistem informasi pariwisata dapat disinergikan dengan website khusus dinas pariwisata. 7) Konten dari Tourism Information System mencakup hal-hal berikut:
a.Akomodasi Mencakup segala bentuk akomodasi terutama yang berdekatan dengan DTW serta kontak untuk melakukan reservasi penginapan seperti hostel, hotel, homestay.
b.Penyewaan Kendaraan Bermotor dan Sepeda Mencakup juga contact person penyewaan kendaraan bermotor/sepeda agar turis dapat melakukan reservasi. www.jdih.kemenparekraf.go.id
c.Agen Tour/Travel Mencakup juga detail paket wisata DTW serta contact person agen tour/travel agar turis dapat memilih paket wisata yang diinginkan serta melakukan pembelian tiket penerbangan.
d.Money Changer Mencakup keterangan money changer dengan kurs terlengkap hingga kurang lengkap.
e.Rumah Sakit Mencakup detail puskesmas, klinik, rumah sakit pemerintah, swasta tipe A hingga tipe E.
f.Restoran / Rumah Makan Mencakup rumah makan tradisional hingga restoran internasional, restoran cepat saji, restoran etnik, pub, bar.
g.Pasar / Swalayan Mencakup pasar tradisional, pasar seni, swalayan.
h.Transportasi Bandara, dermaga, stasiun, terminal yang dekat dengan DTW, berada di dalam kabupaten dimaksud.
i.Calendar of Event Berupa daftar kegiatan meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) selama 1 tahun berjalan.
j.Daerah Tujuan Wisata (DTW) serta aktivitas wisata
i.Daftar daerah tujuan wisata alam, budaya, dan buatan serta aktivitas wisata yang bisa dilakukan turis di DTW dimaksud. www.jdih.kemenparekraf.go.id Contoh Output Dukungan Operasional Nonrutin Untuk Tourist Information Center (TIC) Spesifikasi Teknis 1 TVC Durasi 1. full video 4 menit
2.TVC 30 detik
3.TVC 60 detik Waktu Pekerjaan 60 hari kerja Kualitas HD 1080 2 Brosur Ukuran Terbuka 25x46 cm Jumlah 2500 Eksemplar Kertas Matt Paper 150 gr Cetak Full Colour 2 Muka Harga Per Lembar 10000 3 Sistem Informasi Pariwisata Software yang dijalankan di desktop Komputer www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Pembiayaan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Bidang Kepariwisataan meliputi:
a.Biaya Penyelenggaraan Pelatihan, yang terdiri dari: 1) Biaya paket meeting (pertemuan) fullday (meliputi: sewa ruangan, konsumsi peserta, panitia dan narasumber) atau fullboard (meliputi: sewa ruangan, penginapan/akomodasi, konsumsi peserta, panitia dan narasumber). Jika tidak tersedianya hotel, maka dapat menyewa balai/gedung bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang representative; 2) uang saku dan uang transport dalam kabupaten/kota untuk peserta dan panitia. Terkait uang saku peserta jika dalam Kabupaten/Kota tidak terdapat ketentuan peraturan daerahnya maka peserta dapat diberikan uang saku fullday/fullboard mengikuti standar biaya masukan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tahun yang bersangkutan; 3) Honorarium narasumber/fasilitator/instruktur/pengajar/tenaga pendamping/koordinator pendamping; 4) biaya perjalanan dinas/uang transpor dan akomodasi hanya untuk narasumber/fasillitator/instruktur/pengajar/tenaga pendamping dalam kabupaten/kota kecuali untuk pelatihan paralayang dan pelatihan selam; 5) Biaya Perjalanan Dinas/Transport lokal/Biaya BBM/Sewa Kendaraan dalam Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pelatihan maksimal 5% (lima persen) dari total pagu per pelatihan khusus panitia penyelenggara; 6) Biaya Sertifikasi Kompetensi diwajibkan pada pelatihan selam dan paralayang. Untuk pelatihan lain yang ingin mengadakan sertifikasi dapat menggunakan APBD selain DAK Nonfisik; 7) Biaya sewa alat/perlengkapan pelatihan; 8) Belanja bahan praktek habis pakai; www.jdih.kemenparekraf.go.id 9) Biaya praktek lapangan yang meliputi sewa kendaraan, konsumsi, tiket masuk objek wisata, kaos praktek lapangan, asuransi; 10) Biaya pembuatan Backdrop/spanduk/standing banner Dalam hal pembuatan Backdrop/Spanduk/Standing Banner perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.pencantumkan logo pemasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Backdrop/Spanduk/Standing Banner tidak menampilkan sosok/tokoh/kepala daerah/kelompok tertentu;
b.logo pemasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian ukurannya 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) lebih besar dari logo lainnya; dan
c.tidak diperkenankan mencantumkan logo partai, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau asosiasi yang ilegal. 11) Biaya penggandaan bahan materi/modul pelatihan.
b.Biaya Penunjang (Supporting) Pelatihan yang terdiri dari: 1) biaya konsumsi berupa snack dan makan siang pelaksanaan rapat persiapan dan evaluasi; 2) biaya penggandaan/fotokopi bahan rapat; 3) pembuatan dan pengiriman laporan pelatihan ke pusat (dapat dikirimkan pada akhir tahun anggaran; 4) alat tulis kantor pelatihan; 5) seminar kit pelatihan terdiri dari tas peserta, id card, buku panduan pelatihan; dan 6) biaya dokumentasi dan publikasi.
2.Adapun biaya dan honorarium disesuaikan dengan standar biaya umum di masing-masing daerah.
3.Beberapa hal yang yang tidak diperkenankan didanai melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan TA 2020 adalah sebagai berikut: 1) honorarium untuk panitia, mc, pembaca doa, notulis, dirigen; 2) biaya untuk entertainment; dan 3) jumlah panitia yang melebihi 10% dari total peserta per pelatihan. B. Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemik COVID-19 di Indonesia, berikut terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan pelatihan antara lain: www.jdih.kemenparekraf.go.id
a.Pelatihan dapat dilaksanakan secara bertahap/gelombang sebagai upaya untuk terhindar dari kerumunan masa dan menjaga jarak antar peserta selama pelatihan. Biaya yang dapat dibebankan sbb: 1) Biaya pembelian masker dan hand sanitizer serta vitamin dan penambah daya tahan tubuh untuk panitia, narasumber dan peserta pelatihan selama masa pelatihan 2) Penyemprotan disinfektan di area penyelenggaraan pelatihan 3) Tempat penyelenggaraan pelatihan wajib memiliki sarana mencuci tangan dengan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan harus selalu diisi ulang 4) Biaya jasa tenaga medis selama masa pelatihan (mencakup peralatan medis yang menunjang pelaksanaan pelatihan)
b.Pelatihan dapat dilakukan secara dalam jaringan (daring)/e-learning dan/atau luar jaringan (luring). Biaya yang dapat dibebankan sebagai berikut: 1) Biaya komunikasi berbentuk pulsa telepon/paket data internet untuk peserta pelatihan sebagai pengganti uang transpor peserta, 2) Honorarium narasumber/pembahas kegiatan/moderator kegiatan melalui sarana teleconference/video conference. 3) Setiap peserta yang mengikuti pelatihan secara daring tetap mendapat sertifikat selama mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelatihan daring. C. Dukungan Operasional Non Rutin Pusat Informasi Kepariwisataan/TIC (Tourism Information Center) Pembiayaan untuk Dukungan operasional non rutin layanan informasi kepariwisataan meliputi: (1) Pembuatan TVC; (2) Pembuatan Brosur; dan (3) Pembuatan TIS (Tourist Information System). Pembiayaan untuk Dukungan Operasional Non Rutin layanan informasi kepariwisataan disesuaikan dengan standar biaya masing-masing daerah. DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan bukan merupakan dana utama dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya manusia pariwisata di daerah sehingga Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai nomenklatur pariwisata diharapkan tetap mengalokasikan dana pendampingan melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. www.jdih.kemenparekraf.go.id www.jdih.kemenparekraf.go.id Pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dan solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungkin dihindari kegagalan pelaksanaannya. Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi pada aspek teknis kegiatan meliputi:
a.kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dak nonfisik dana pelayanan kepariwisataan dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
b.kesesuaian pemanfaatan DAK nonfisik dana pelayanan kepariwisataan/rincian kegiatan (RK) dalam dokumen pelaksanaan anggaran-organisasi perangkat daerah (DPA-OPD) dengan petunjuk teknis; dan
c.kesesuaian pelaksanaan di lapangan terhadap realisasi waktu, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam hal pemantauan dan evaluasi DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan:
1.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan review atas pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan melalui form pra dan post training;
2.Kementerian melakukan review evaluasi atas laporan semester yang disampaikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota;
3.Kunjungan lapangan (post kegiatan); dan
4.Forum koordinasi untuk menindaklanjuti hasil review dan laporan dan/atau kunjungan lapangan. www.jdih.kemenparekraf.go.id Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kementerian dan OPD Bidang Pariwisata pelaksana dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Pemantauan dan Evaluasi menjadi dasar pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan pada tahun berikutnya. B. Pelaporan Sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi terkait perkembangan sejauh mana pelaksanaan pembangunan fasilitas pariwisata melalui DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan telah dilaksanakan oleh daerah dalam suatu periode tertentu. Selain itu, pelaporan dimaksudkan sebagai fungsi kendali dalam optimalisasi efektivitas keikutsertaan daerah penerima anggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Petunjuk Teknis ini mengatur kewajiban daerah penerima agar dapat memberikan laporan sesuai dengan perkembangan kondisi terkini secara periodik. Pelaporan yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini terbagi atas 2 (dua), yaitu:
1.Laporan Semester Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kepala Daerah penerima DAK wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian Teknis. Laporan ini merupakan laporan yang harus dipersiapkan oleh Kepala OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi pariwisata selaku penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan sebagai penanggung jawab anggaran yang memuat pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan. Pertangggungjawaban penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dilaksanakan melalui penyampaian laporan semester paling lambat 14 (empat belas) hari setelah semester yang bersangkutan berakhir, yang disusun sesuai dengan format laporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik tahun berlaku dan memuat laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan melalui penggunaan www.jdih.kemenparekraf.go.id DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan oleh Kepala Daerah penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan kepada:
a.Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
b.Menteri PPN/Bappenas cq. Deputi Bidang Ekonomi;
c.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif cq. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; dan
d.Menteri Dalam Negeri. Format laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Laporan Akhir Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan setelah tahun anggaran berakhir melalui DAK Nonfisik Bidang Pariwisata selama 1 (satu) tahun, yang disampaikan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota penerima DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
3.Kepatuhan Laporan Kepatuhan OPD dalam menyampaikan laporan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. www.jdih.kemenparekraf.go.id
1.Format Rincian Anggaran dan Biaya DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan RENCANA ANGGARAN BIAYA OPD : UNIT ESELON/SATKER : KABUPATEN/KOTA.... KEGIATAN : KELUARAN (OUTPUT) : Supporting/Penunjang Pelatihan VOLUME : Kegiatan Orang ALOKASI DANA : TAHUN ANGGARAN : KODE URAIAN KEGIATAN RINCIAN PERHITUNGAN JML/SAT HARGA SATUAN JUMLAH BELANJA BAHAN - Rapat Persiapan Pelatihan - Snack org x pel Org/pel - Konsumsi Makan Siang org x pel Org/pel - Dokumentasi dan Publikasi lbr x pel Lbr/pel - Pembuatan dan Pengiriman Laporan Pelatihan ke Pusat lap x pel Lap/pel - Fotokopi bahan untuk rapat - Seminar Kit
a.Ballpoint bh x pel Bh/pel
b.ID Card bh x pel Bh/pel
c.Block Note bh x pel Bh/pel
d.Buku panduan bh x pel Bh/pel
e.Tas bh x pel Bh/pel JUMLAH Tempat, tanggal – bulan - tahun Kepala Dinas Nama NIP www.jdih.kemenparekraf.go.id RENCANA ANGGARAN BIAYA OPD : UNIT ESELON/SATKER : KABUPATEN/KOTA... KEGIATAN : KELUARAN (OUTPUT) : Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan ..... VOLUME : 1 Kegiatan Orang ALOKASI DANA : TAHUN ANGGARAN : KODE URAIAN KEGIATAN RINCIAN PERHITUNGAN JML/SAT HARGA SATUAN JUMLAH A Penyelenggaraan Pelatihan BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA - Paket Meeting (Peserta, Panitia dan Nara Sumber org x hr x pel Org/pkt - Uang saku/harian (Peserta) org x hr x pel Org/hr - Uang Transport (Narasumber, Peserta dan Panitia) org x hr x pel Org/hr - Perjalanan dinas dalam daerah setempat / Biaya Sewa Kendaraan/ Biaya BBM BELANJA BAHAN PELATIHAN (Kegiatan In Door) - Penggandaan Materi lbr x pel Lbr/pel - Cetak sertifikat keikutsertaan lbr x pel Lbr/pel - Backdrop/Spanduk/Standing Banner m2 x pel M2/pel - Belanja bahan habis pakai (khusus pelatihan kuliner dan homestay) B Widyaiswara, Fasilitator dan Instruktur/Pengajar BELANJA JASA PROFESI - Narasumber org x hr x jampel Org/jam - Praktisi/Pembicara Khusus org x hr x jampel Org/jam - Moderator org x hr x jampel Org/hr C Pendampingan ( khusus pelatihan tata kelola dan homestay) - Tenaga Pendamping org x bln org/bln - Koordinator Pendamping Praktek Lapangan org x bln org/bln - Konsumsi org x pel Org - Sewa Kendaraan unit x pel unit - Sewa Perlengkapan unit x pel unit - Kaos org x pel Org - Lisensi ( khusus pelatihan selam dan paralayang) org x pel Org - Topi org x pel Org - Asuransi org x pel Org - Tiket Masuk DTW org x pel Unit JUMLAH Tempat, tanggal – bulan - tahun Kepala Dinas Nama NIP www.jdih.kemenparekraf.go.id RENCANA ANGGARAN BIAYA OPD : UNIT ESELON/SATKER : KABUPATEN/KOTA… KEGIATAN : Dukungan Operasional Non Rutin untuk TIC KELUARAN (OUTPUT) : VOLUME : Kegiatan ALOKASI DANA : TAHUN ANGGARAN : KODE URAIAN KEGIATAN RINCIAN PERHITUNGAN JML/SAT HARGA SATUAN JUMLAH A PEMBUATAN TVC Unit - Pra Produksi - Rapat Pra Produksi - Penyusunan storyline dan shootlist - Pencarian Lokasi dan Riset Produksi - Biaya Personil
a.Produser
b.Sutradara
c.Penulis naskah dan konsep kreatif
d.Kameraman
e.Lightingmen - Talent dan model - Izin Penggunaan lokasi ODTW - Kamera+ Lensa (Set)
a.Drone + Operator (set)
b.Property + wardrobe
c.Tripod
d.Lighting + stand
e.Reflector - Transportasi
a.Sewa Motor
b.Sewa Mobil
c.Sewa perahu - Akomodasi Pasca Produksi - Editing offline & online, alat & operator - Mastering dan Penyimpanan data hardisk - Laporan pekerjaan B PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PARIWISATA Unit C PEMBUATAN BROSUR lembar JUMLAH Tempat, tanggal – bulan - tahun Kepala Dinas Nama NIP. www.jdih.kemenparekraf.go.id
2.Daftar Data Pendukung Usulan Rencana Kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan NO DATA TEKNIS VOLUME SATUAN KETERANGAN 1 Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi/ Kabupaten/Kota Dokumen 2 Daya Tarik Wisata yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan/atau dokumen hasil kajian:
a.alam;
b.budaya;
c.buatan Jumlah, Nama dan Lokasi 3 Kunjungan Wisatawan:
a.mancanegara;
b.nusantara Jumlah 4 Asosiasi pariwisata setempat beserta jumlah anggotanya Jumlah 5 Usaha pariwisata Jumlah 6 Sekolah kepariwisataan setempat Jumlah 7 Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) setempat Jumlah 8 Kegiatan pelatihan bidang kepariwisataan yang pernah dilaksanakan Jenis www.jdih.kemenparekraf.go.id
3.Format Rekapitulasi Penggunaan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan
a.Laporan Penyerapan www.jdih.kemenparekraf.go.id
b.Laporan Penggunaan Permasalahan Pagu APBN Realisasi Penggunaan Persent ase Output Jumlah Satuan (Rp.) Jumlah Satuan (Rp.) % Ya Tidak