DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2010 Tahun 2010

Nomor: 03/PRT/M/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 12 Maret 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2010-2014 dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, serta sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 2 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
2.Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan kementerian Pekerjaan Umum sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Satminkal Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, rencana kerja dan anggaran, pemantauan dan pengendalian kinerja dan kegiatan, serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014.

Pasal 3

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan Satminkal Eselon I dan disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3 3

Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan ini:

1.Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan kajian (review) atas capaian kinerja setiap Satminkal Eselon I dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan serta melaporkannya kepada Menteri Pekerjaan Umum.
2.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua proses penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Satminkal harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Maret 2010 MENTERI PEKERJAAN UMUM, DJOKO KIRMANTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum diperlukan sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan tahun 2010-2014 dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman, serta sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 2 2
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4.Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan. : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum.
2.Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan kementerian Pekerjaan Umum sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
3.Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan ini:

1.Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan pembinaan dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan kajian (review) atas capaian kinerja setiap Satminkal Eselon I dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan serta melaporkannya kepada Menteri Pekerjaan Umum.
2.Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja serta melaporkan hasilnya kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka semua proses penyusunan program dan kegiatan pada masing-masing Satminkal harus mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal Maret 2010 MENTERI PEKERJAAN UMUM, DJOKO KIRMANTO

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2010 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2010 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2010 Tahun 2010