Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005
- Nomor
- 295/PRT/M/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 46
menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Badan Pengatur Jalan Tol; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1222/M.PAN/6/2005, tanggal 28 Juni 2005. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PEMBENTUKAN DAN STATUS Bagian Pertama Pembentukan
BAB II
Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT. Bagian Kedua Status
BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT
BAB III
BPJT rnempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
Untuk menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Lingkup Tugas Kepala dan Anggota
Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:
Membuka PDF…