DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005

Nomor: 295/PRT/M/2005
Tahun: 2005
Ditetapkan: 28 Juni 2005
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Badan Pengatur Jalan Tol; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol [Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2005 dan Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4489];
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
5.Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1222/M.PAN/6/2005, tanggal 28 Juni 2005. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
2.Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
3.Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
4.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
5.Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
6.Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
7.Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.
8.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
9.Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
10.Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
11.Sistem pengumpulan tol adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar.
12.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT.

Pasal 3

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT

Pasal 5

BPJT rnempunyai wewenang untuk melakukan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan Badan Usaha jalan tol sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Untuk menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

a.merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
b.melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
c.melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
d.melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
e.melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
f.membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
g.memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
h.melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
(2)Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota.

Pasal 9

(1)Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
(2)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang wakil Departemen Pekerjaan Umum, dan 1 (satu) orang wakil Departemen Keuangan.
(3)Unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari asosiasi profesi.
(4)Unsur masyarakat merupakan wakil dari akademisi.

Pasal 10

(1)Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
b.mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c.menetapkan rencana kerja BPJT;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
e.mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan;
f.melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol [Lembaran Negara Nomor 32 Tahun 2005 dan Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4489];
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara
5.Keputusan Presiden R.I. Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor: B/1222/M.PAN/6/2005, tanggal 28 Juni 2005. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG BADAN PENGATUR JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
2.Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
3.Jalan penghubung adalah jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada.
4.Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggungjawab kepada Menteri.
5.Badan usaha di bidang jalan tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
6.Pengusahaan jalan tol adalah kegiatan yang meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha.
7.Konsesi pengusahaan jalan tol adalah jangka waktu tertentu yang diberikan kepada Badan Usaha untuk memenuhi pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar bagi usaha jalan tol.
8.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
9.Pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.
10.Ruas jalan tol adalah bagian atau penggal dari jalan tol tertentu yang pengusahaannya dapat dilakukan oleh badan usaha tertentu.
11.Sistem pengumpulan tol adalah sistem yang digunakan dalam pengumpulan tol dan terdiri dari sistem tertutup yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan mengambil tanda masuk pada gerbang masuk dan membayar tol pada gerbang keluar dan sistem terbuka yaitu sistem pengumpulan tol yang kepada penggunanya diwajibkan membayar tol pada saat melewati gerbang masuk atau gerbang keluar.
12.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol, yang selanjutnya disebut BPJT.

Pasal 3

BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan badan non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 4

BPJT berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT

Pasal 5

Pasal 6

Untuk menjalankan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPJT mempunyai tugas dan fungsi:

a.merekomendasikan tarif awal dan penyesuaian tarif tol kepada Menteri;
b.melakukan pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri;
c.melakukan pengambilalihan hak sementara pengusahaan jalan tol yang gagal dalam pelaksanaan konsesi, untuk kemudian dilelangkan kembali pengusahaannya;
d.melakukan persiapan pengusahaan jalan tol yang meliputi analisa kelayakan finansial, studi kelayakan, dan penyiapan amdal;
e.melakukan pengadaan investasi jalan tol melalui pelelangan secara transparan dan terbuka;
f.membantu proses pelaksanaan pembebasan tanah dalam hal kepastian tersedianya dana yang berasal dari Badan Usaha dan membuat mekanisme penggunaannya;
g.memonitor pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol yang dilakukan Badan Usaha; dan
h.melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha atas pelaksanaan seluruh kewajiban perjanjian pengusahaan jalan tol dan melaporkannya secara periodik kepada Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJT dapat melibatkan tenaga profesional atau penyedia jasa sesuai dengan bidangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Kepala merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota.
(2)Kepala BPJT merupakan wakil dari unsur Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang jalan dan merangkap sebagai anggota.

Pasal 9

(1)Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur pemangku kepentingan, dan 1 (satu) orang unsur masyarakat.
(2)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) orang wakil Departemen Pekerjaan Umum, dan 1 (satu) orang wakil Departemen Keuangan.
(3)Unsur pemangku kepentingan merupakan wakil dari asosiasi profesi.
(4)Unsur masyarakat merupakan wakil dari akademisi.

Pasal 10

(1)Kepala dan Anggota BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2)Pengangkatan Kepala dan Anggota BPJT oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon anggota yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Kepala BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas:

a.memimpin dan mengelola BPJT sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
b.mengkoordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
c.menetapkan rencana kerja BPJT;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BPJT secara berkala kepada Menteri;
e.mewakili BPJT di dalam dan di luar Pengadilan;
f.melakukan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan BPJT secara menyeluruh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 295/PRT/M/2005 Tahun 2005

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN DAN STATUS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG BPJT

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006