DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 35 Tahun 2021

Nomor: 35
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Kementerian Pekerjaan Umum

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor jdih.pu.go.id 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana.
3.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
4.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
6.Rumah Umum Tapak adalah Rumah Umum yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang dibangun oleh pengembang.
7.Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit hunian dalam Rumah susun umum yang dibangun oleh pengembang.
8.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. jdih.pu.go.id
9.Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit KPR Sejahtera.
10.Nasabah adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani akad pembiayaan KPR Sejahtera.
11.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12.Peserta Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
13.Penerima Manfaat FLPP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Debitur/Nasabah KPR Sejahtera.
14.Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang selanjutnya disingkat SBUM adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan sebagian/seluruh uang muka pemilikan Rumah.
15.Bank Pelaksana adalah bank umum dan bank umum syariah yang bekerja sama dalam rangka penyaluran dana FLPP, subsidi bunga kredit perumahan, dan/atau SBUM.
16.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan.
17.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan.
18.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker merupakan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal yang melaksanakan kegiatan anggaran SBUM. jdih.pu.go.id
19.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan diberikan kepada MBR melalui:
1. a.dana murah jangka panjang;
2. b.subsidi pembiayaan perumahan; dan
3. c.bantuan pemerintah.
(2)Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa FLPP.
(3)Subsidi pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SBUM.
(4)Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FLPP

Pasal 3

(1)FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR.
(2)MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; jdih.pu.go.id
2. b.tercatat sebagai penduduk di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
3. c.belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan Rumah dan/atau kredit/pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya; dan
4. d.orang perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri.
(3)Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan dan/atau sisi penyediaan Rumah.
(4)Kredit/pembiayaan perumahan untuk pembangunan dan perolehan Rumah layak huni melalui skema:
1. a.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang telah siap huni;
2. b.kredit/pembiayaan pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya;
3. c.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang belum siap huni;
4. d.kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang bukti kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dengan jaminan fidusia;
5. e.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum melalui sewa beli; dan/atau
6. f.kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni.
(5)Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf a dilaksanakan oleh BP Tapera setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(6)Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Menteri menetapkan batasan luas tanah, luas lantai, dan biaya pembangunan atau perbaikan Rumah swadaya, jdih.pu.go.id serta besaran harga jual Rumah dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan FLPP.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan pemanfaatan dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan pengendalian.
(2)Pengendalian dilaksanakan oleh BP Tapera dan Direktur Jenderal.
(3)Pengendalian oleh BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kepatuhan Bank Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendalian oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kepatuhan BP Tapera terhadap:
1. a.pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang dibiayai oleh dana FLPP; dan
2. b.pencapaian program pembiayaan perumahan yang dibiayai melalui dana FLPP.
(5)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan/atau perbaikan.
(6)Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Masyarakat yang telah menjadi Penerima Manfaat dapat ditetapkan atau dicatat sebagai Peserta.
(2)Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penerima Manfaat tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021; dan
2. b.Penerima Manfaat mulai Desember 2021. jdih.pu.go.id

Pasal 6

(1)Penetapan atau pencatatan sebagai Peserta bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh BP Tapera setelah Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menyerahkan data Penerima Manfaat tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengalihan dana FLPP ke BP Tapera.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sesuai format yang berlaku pada saat terjadinya perjanjian kredit/akad pembiayaan; dan
2. b.data Penerima Manfaat yang masih memiliki baki debet KPR Sejahtera paling sedikit berupa nama, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, jenis pekerjaan, nomor rekening kredit/akad pembiayaan, dan baki debet Debitur/Nasabah.
(4)Baki debet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit/akad pembiayaan yang akan berkurang sesuai jadwal pembayaran angsuran oleh Debitur/Nasabah.
(5)Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dan Komisioner BP Tapera.
(6)BP Tapera mengadministrasikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk: jdih.pu.go.id
1. a.pengelolaan dana FLPP Debitur/Nasabah yang masih memiliki baki debet KPR Sejahtera; dan
2. b.pengujian data kelompok sasaran KPR Sejahtera.
(7)Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Penerima Manfaat yang merupakan pekerja mandiri berpenghasilan di bawah upah minimum dan pekerja/buruh badan usaha milik swasta dilakukan pencatatan; dan
2. b.untuk Penerima Manfaat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan penetapan.
(8)Berdasarkan pencatatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BP Tapera melakukan pemberitahuan:
1. a.mengenai pengalihan pengelolaan dana FLPP ke BP Tapera kepada Penerima Manfaat; dan
2. b.pendaftaran kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Setelah dilakukan pencatatan dan penetapan, BP Tapera melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat paling sedikit meliputi:
1. a.pemutakhiran data penghasilan; dan
2. b.pemutakhiran data pekerjaan dan pemberi kerja.
(10)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar bagi BP Tapera dalam melakukan pendaftaran Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan penetapan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf b menjadi Peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pu.go.id

BAB III

SBUM

Pasal 8

Jenis kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf e untuk pemilikan Rumah Umum Tapak diberikan SBUM.

Pasal 9

(1)SBUM diberikan kepada kelompok sasaran melalui Bank Pelaksana sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada Pengembang.
(2)Besaran SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Untuk menjadi Bank Pelaksana, bank umum dan bank umum syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
2. b.memiliki perjanjian kerja sama dengan BP Tapera untuk penyaluran FLPP;
3. c.memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penilaian terakhir;
4. d.memiliki infrastruktur yang mendukung penyaluran SBUM paling sedikit berupa unit organisasi/unit jdih.pu.go.id kerja, personel, teknologi informasi, dan tata kelola internal penyaluran SBUM;
5. e.memiliki rencana penyaluran SBUM untuk tahun berjalan;
6. f.memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
7. g.menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri; dan
8. h.menandatangani perjanjian kerja sama dengan kuasa pengguna anggaran Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Bank Pelaksana bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara formal dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Format rencana penerbitan SBUM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor jdih.pu.go.id 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
5.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473); jdih.pu.go.id MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
2.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera yang selanjutnya disebut KPR Sejahtera adalah kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan FLPP yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana.
3.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.
4.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
5.Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi MBR.
6.Rumah Umum Tapak adalah Rumah Umum yang berbentuk Rumah tunggal atau Rumah deret yang dibangun oleh pengembang.
7.Satuan Rumah Susun Umum yang selanjutnya disebut Sarusun Umum adalah unit hunian dalam Rumah susun umum yang dibangun oleh pengembang.
8.Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. jdih.pu.go.id
9.Debitur adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani perjanjian kredit KPR Sejahtera.
10.Nasabah adalah kelompok sasaran yang telah menandatangani akad pembiayaan KPR Sejahtera.
11.Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut BP Tapera adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat.
12.Peserta Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan.
13.Penerima Manfaat FLPP yang selanjutnya disebut Penerima Manfaat adalah Debitur/Nasabah KPR Sejahtera.
14.Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang selanjutnya disingkat SBUM adalah subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR dalam pemenuhan sebagian/seluruh uang muka pemilikan Rumah.
15.Bank Pelaksana adalah bank umum dan bank umum syariah yang bekerja sama dalam rangka penyaluran dana FLPP, subsidi bunga kredit perumahan, dan/atau SBUM.
16.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan.
17.Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan perumahan.
18.Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker merupakan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal yang melaksanakan kegiatan anggaran SBUM. jdih.pu.go.id
19.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

(1)Kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan diberikan kepada MBR melalui:
1. a.dana murah jangka panjang;
2. b.subsidi pembiayaan perumahan; dan
3. c.bantuan pemerintah.
(2)Dana murah jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa FLPP.
(3)Subsidi pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SBUM.
(4)Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FLPP

Pasal 3

(1)FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menyediakan dana dalam mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR.
(2)MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; jdih.pu.go.id
2. b.tercatat sebagai penduduk di 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
3. c.belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah terkait kredit/pembiayaan kepemilikan Rumah dan/atau kredit/pembiayaan pembangunan Rumah Swadaya; dan
4. d.orang perseorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami istri.
(3)Dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kredit/pembiayaan perumahan dari sisi permintaan dan/atau sisi penyediaan Rumah.
(4)Kredit/pembiayaan perumahan untuk pembangunan dan perolehan Rumah layak huni melalui skema:
1. a.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang telah siap huni;
2. b.kredit/pembiayaan pembangunan dan perbaikan Rumah Swadaya;
3. c.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum yang belum siap huni;
4. d.kredit/pembiayaan pemilikan Sarusun Umum yang bukti kepemilikan berupa sertifikat kepemilikan bangunan gedung sarusun dengan jaminan fidusia;
5. e.kredit/pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak dan Sarusun Umum melalui sewa beli; dan/atau
6. f.kredit/pembiayaan konstruksi Rumah layak huni.
(5)Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kecuali huruf a dilaksanakan oleh BP Tapera setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.
(6)Skema kredit/pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Menteri menetapkan batasan luas tanah, luas lantai, dan biaya pembangunan atau perbaikan Rumah swadaya, jdih.pu.go.id serta besaran harga jual Rumah dalam pelaksanaan kredit/pembiayaan perumahan FLPP.

Pasal 4

(1)Dalam melakukan pemanfaatan dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan pengendalian.
(2)Pengendalian dilaksanakan oleh BP Tapera dan Direktur Jenderal.
(3)Pengendalian oleh BP Tapera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kepatuhan Bank Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendalian oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas kepatuhan BP Tapera terhadap:
1. a.pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang dibiayai oleh dana FLPP; dan
2. b.pencapaian program pembiayaan perumahan yang dibiayai melalui dana FLPP.
(5)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan/atau perbaikan.
(6)Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1)Masyarakat yang telah menjadi Penerima Manfaat dapat ditetapkan atau dicatat sebagai Peserta.
(2)Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penerima Manfaat tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021; dan
2. b.Penerima Manfaat mulai Desember 2021. jdih.pu.go.id

Pasal 6

(1)Penetapan atau pencatatan sebagai Peserta bagi Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh BP Tapera setelah Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan menyerahkan data Penerima Manfaat tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.
(2)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengalihan dana FLPP ke BP Tapera.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.daftar rekapitulasi Penerima Manfaat sesuai format yang berlaku pada saat terjadinya perjanjian kredit/akad pembiayaan; dan
2. b.data Penerima Manfaat yang masih memiliki baki debet KPR Sejahtera paling sedikit berupa nama, nomor induk kependudukan, nomor pokok wajib pajak, jenis pekerjaan, nomor rekening kredit/akad pembiayaan, dan baki debet Debitur/Nasabah.
(4)Baki debet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit/akad pembiayaan yang akan berkurang sesuai jadwal pembayaran angsuran oleh Debitur/Nasabah.
(5)Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan dan Komisioner BP Tapera.
(6)BP Tapera mengadministrasikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk: jdih.pu.go.id
1. a.pengelolaan dana FLPP Debitur/Nasabah yang masih memiliki baki debet KPR Sejahtera; dan
2. b.pengujian data kelompok sasaran KPR Sejahtera.
(7)Pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk Penerima Manfaat yang merupakan pekerja mandiri berpenghasilan di bawah upah minimum dan pekerja/buruh badan usaha milik swasta dilakukan pencatatan; dan
2. b.untuk Penerima Manfaat selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan penetapan.
(8)Berdasarkan pencatatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BP Tapera melakukan pemberitahuan:
1. a.mengenai pengalihan pengelolaan dana FLPP ke BP Tapera kepada Penerima Manfaat; dan
2. b.pendaftaran kepesertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Setelah dilakukan pencatatan dan penetapan, BP Tapera melakukan verifikasi dan validasi data Penerima Manfaat paling sedikit meliputi:
1. a.pemutakhiran data penghasilan; dan
2. b.pemutakhiran data pekerjaan dan pemberi kerja.
(10)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi dasar bagi BP Tapera dalam melakukan pendaftaran Peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara pencatatan dan penetapan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf b menjadi Peserta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.pu.go.id

BAB III

SBUM

Pasal 8

Jenis kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf e untuk pemilikan Rumah Umum Tapak diberikan SBUM.

Pasal 9

(1)SBUM diberikan kepada kelompok sasaran melalui Bank Pelaksana sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada Pengembang.
(2)Besaran SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Untuk menjadi Bank Pelaksana, bank umum dan bank umum syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
2. b.memiliki perjanjian kerja sama dengan BP Tapera untuk penyaluran FLPP;
3. c.memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penilaian terakhir;
4. d.memiliki infrastruktur yang mendukung penyaluran SBUM paling sedikit berupa unit organisasi/unit jdih.pu.go.id kerja, personel, teknologi informasi, dan tata kelola internal penyaluran SBUM;
5. e.memiliki rencana penyaluran SBUM untuk tahun berjalan;
6. f.memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
7. g.menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri; dan
8. h.menandatangani perjanjian kerja sama dengan kuasa pengguna anggaran Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2)Bank Pelaksana bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara formal dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Format rencana penerbitan SBUM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2021