DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, sehingga perlu dilakukan perubahan; JDIH KEMENPPPA
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940);

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. JDIH KEMENPPPA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.beasiswa;
c.bantuan operasional;
d.bantuan sarana/prasarana;
e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
1. 2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Bantuan pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan pegawai negeri sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri.
(2)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. JDIH KEMENPPPA
(3)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya.
(4)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.uang pendidikan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
(5)Pemberian beasiswa dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
(6)Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/ kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan/ perkuliahan.
(7)Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diktat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penerima beasiswa.
(8)Dalam hal tidak dapat dibayarkan secara langsung dari rekening kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme uang persediaan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima beasiswa diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. JDIH KEMENPPPA

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.dasar hukum;
2. b.tujuan penggunaan bantuan;
3. c.pemberi bantuan;
4. d.persyaratan penerima bantuan;
5. e.bentuk bantuan;
6. f.rincian jumlah bantuan;
7. g.tata kelola pencairan dana bantuan;
8. h.penyaluran dana bantuan;
9. i.pertanggungjawaban bantuan;
10. j.ketentuan perpajakan;
11. k.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
12. l.sanksi; dan
13. m.layanan informasi bantuan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. JDIH KEMENPPPA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. YOHANA YEMBISE JDIH KEMENPPPA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 768

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, sehingga perlu dilakukan perubahan; JDIH KEMENPPPA
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN DI LINGKUP KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. JDIH KEMENPPPA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 940) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

a.pemberian penghargaan;
b.beasiswa;
c.bantuan operasional;
d.bantuan sarana/prasarana;
e.bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f.bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan yang ditetapkan oleh pengguna anggaran.
1. 2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1)Bantuan pemerintah berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan pegawai negeri sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri.
(2)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. JDIH KEMENPPPA
(3)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok akun belanja barang non operasional lainnya.
(4)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.uang pendidikan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
(5)Pemberian beasiswa dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
(6)Pembayaran uang pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/ kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penyelenggara pendidikan/ perkuliahan.
(7)Pembayaran biaya hidup, biaya buku/diktat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan secara langsung dari rekening kas Negara ke rekening penerima beasiswa.
(8)Dalam hal tidak dapat dibayarkan secara langsung dari rekening kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme uang persediaan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima beasiswa diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. JDIH KEMENPPPA

3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola bantuan di lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I yang bertanggung jawab terhadap program bantuan pemerintah yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.dasar hukum;
2. b.tujuan penggunaan bantuan;
3. c.pemberi bantuan;
4. d.persyaratan penerima bantuan;
5. e.bentuk bantuan;
6. f.rincian jumlah bantuan;
7. g.tata kelola pencairan dana bantuan;
8. h.penyaluran dana bantuan;
9. i.pertanggungjawaban bantuan;
10. j.ketentuan perpajakan;
11. k.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
12. l.sanksi; dan
13. m.layanan informasi bantuan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. JDIH KEMENPPPA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2017 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. YOHANA YEMBISE JDIH KEMENPPPA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 768