DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ringkasan

Ketentuan umum; tujuan; jenis dan bentuk bantuan; tata kelola bantuan; Monitoring dan evaluasi; pertanggungjawaban dan pelaporan; pengendalian dan pengawasan; penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah dalam pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan, perlu diberikan bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak yang memerlukan pelindungan khusus;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan jdih.kemenpppa.go.id Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pemberian dan Pengelolaan Bantuan di Lingkup Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelaksanaan pemberian dan pengelolaan bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini, sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan jdih.kemenpppa.go.id Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH OLEH KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah jenis dan bentuk bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Penerima Bantuan.
2.Penerima Bantuan adalah perseorangan, lembaga/ organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pelindungan perempuan dan anak, dan dinas/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3.Bantuan Operasional adalah Bantuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, dan serta pelindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Penerima Bantuan. jdih.kemenpppa.go.id
4.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
7.Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
8.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian, pengelolaan, dan penyaluran Bantuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: jdih.kemenpppa.go.id

a.memberikan tindakan khusus sementara bagi perempuan guna mencapai kesetaraan melalui kegiatan pemberdayaan;
b.mempercepat pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan;
c.pengembangan kemampuan dan kapasitas Penerima Bantuan yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pelindungan perempuan dan pelindungan anak; dan
d.perluasan akses dan peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pelindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah/masyarakat melalui pembangunan, rehabilitasi, restorasi, dan revitalisasi, serta penyediaan sarana/prasarana.

BAB III

JENIS DAN BENTUK BANTUAN

Pasal 3

Jenis Bantuan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pemberian:

a.penghargaan;
b.beasiswa;
c.Bantuan Operasional;
d.Bantuan sarana/prasarana;
e.Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan
f.Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 4

(1)Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dalam bentuk:
1. a.uang;
2. b.barang; dan/atau jdih.kemenpppa.go.id
3. c.jasa.
(2)Penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran Langsung ke rekening penerima penghargaan atau ke rekening bendahara pengeluaran; atau
2. b.UP.
(3)Penghargaan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan dengan penandatanganan kontrak antara PPK dengan penyedia barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dibayarkan kepada Penerima Bantuan, penyalurannya dapat dilakukan sampai barang dan/atau jasa tersebut diterima oleh Penerima Bantuan.
(5)Pencairan dana pemberian penghargaan dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa yang akan dibayarkan kepada Penerima Bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
(6)Pemberian penghargaan dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima penghargaan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.

Pasal 5

(1)Bantuan berupa beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada penerima beasiswa yang bukan pegawai negeri sipil untuk pendidikan di dalam negeri atau di luar negeri. jdih.kemenpppa.go.id
(2)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(3)Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya.
(4)Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
1. a.biaya pendidikan/kuliah;
2. b.biaya hidup;
3. c.biaya buku/diktat;
4. d.biaya penelitian; dan/atau
5. e.biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah.
(5)Beasiswa berupa biaya pendidikan/kuliah dan biaya lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan/kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a dan huruf e, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyelenggara pendidikan/ perkuliahan.
(6)Beasiswa berupa biaya hidup, biaya buku/diktat, dan biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima beasiswa.
(7)Dalam hal tidak dapat dibayarkan secara langsung dari rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)dan ayat (7), pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penerima beasiswa diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan. jdih.kemenpppa.go.id

Pasal 6

(1)Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan dalam bentuk uang.
(2)Pencairan dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
1. a.Pembayaran langsung ke rekening Penerima Bantuan Operasional; atau
2. b.UP.
(3)Pencairan dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap berdasarkan ketetapan KPA, dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(4)Pencairan dana Bantuan Operasional secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK.
2. b.tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila dana pada tahap I telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. c.tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila jumlah dana pada tahap I dan tahap II telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
4. d.tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana Bantuan Operasional, apabila jumlah dana pada tahap I sampai dengan tahap III telah dipergunakan paling sedikit sebesar 80% (delapan puluh persen). jdih.kemenpppa.go.id
(5)Bantuan Operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan Penerima Bantuan Operasional.
(6)Bantuan Operasional ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Bantuan Operasional dan kriteria Penerima Bantuan Operasional diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.

Pasal 7

(1)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat diberikan dalam bentuk:
1. a.barang; atau
2. b.uang.
(2)Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan:
1. a.barang Bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh Penerima Bantuan; atau
2. b.nilai per jenis barang Bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh Penerima Bantuan.
(3)Pemberian Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening Penerima Bantuan melalui mekanisme Pembayaran Langsung dan dapat dilakukan sekaligus.
(4)Pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK; dan jdih.kemenpppa.go.id
2. b.tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
(5)Bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk bantuan untuk keperluan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan sarana/prasarana diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.

Pasal 8

(1)Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan dalam bentuk:
1. a.barang; atau
2. b.uang.
(2)Dalam pengadaan Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan yang diberikan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pencairan dana Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam pengadaan barang, dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
(4)Pencairan dana Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Penerima Bantuan dan PPK; dan jdih.kemenpppa.go.id
2. b.tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
(5)Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.

Pasal 9

(1)Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa.
(2)Jenis Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan seminar, pelatihan, sosialisasi, diseminasi, dan lokakarya bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
2. b.fasilitasi komunitas pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pelindungan perempuan dan anak;
3. c.bantuan untuk penelitian, pemetaan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; dan
4. d.bantuan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan kebutuhan khusus anak yang memerlukan pelindungan khusus.
(3)Penetapan nilai Bantuan yang diberikan kepada perseorangan/kelompok masyarakat, lembaga/ organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA. jdih.kemenpppa.go.id
(4)Pencairan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
(5)Pencairan secara sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
(6)Pencairan dana Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan keputusan PA.
(7)Pencairan dana Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penyedia barang dan/atau jasa melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Penerima Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan yang ditetapkan oleh PA diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.

BAB IV

TATA KELOLA BANTUAN

Pasal 10

(1)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Bantuan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat eselon I selaku penanggung jawab program Bantuan.
(2)Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.dasar hukum; jdih.kemenpppa.go.id
2. b.tujuan penggunaan Bantuan;
3. c.pemberi Bantuan;
4. d.persyaratan Penerima Bantuan;
5. e.bentuk Bantuan;
6. f.rincian jumlah Bantuan;
7. g.tata kelola pencairan dana Bantuan;
8. h.penyaluran dana Bantuan;
9. i.pertanggungjawaban Bantuan;
10. j.ketentuan perpajakan;
11. k.monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
12. l.sanksi; dan
13. m.layanan informasi Bantuan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…