DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAB IV KEBERHASILAN PUG BAB V KERJA SAMA BAB VI PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VII PEMBINAAN BAB VIII PENGHARGAAN BAB IX PENDANAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b.bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sarna antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pedoman penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender sesuai kewenangan Daerah maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2 Mengingat
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 27301;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198+ tentang Pengesahan Konvensi Mengenai PenghapusErn Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Conuention On The Elimination of All Form.s of Di.scimination Against Womenl (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32771;
4.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discimination in Respect of Emplogment and Occttpation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); I 3
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO4 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aal9l;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2ll;
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerl'a menjadi Undang-Undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); - '1. 4 1 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O2L Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67361;
13.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68a5); L4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8fi);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2l tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623lr
16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2O2O 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 10); lr 5
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 20ll tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 9271;
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 13a6);
19.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor l2l3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 990);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532); 6
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor l75l;
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2Ol9 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2Ol9 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kediri Nomor A7l;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l- 2026 (I-embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O2l Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kediri Nomor 176l; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI\TYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH. 7

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan narna lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunarl untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 8
13.Responsif gender adalah suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki- laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
14.Perencanaan responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15.Anggaran responsif gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16.Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.
17.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit keg'anya masing- masing.
18.Pelembagaan PUG adalah suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
19.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penyusunan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan di daerah.
20.Partisipasi Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan peran serta masyarakat Kabupaten Kediri secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Kediri melalui implementasi PUG. 4 9

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
b.mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
c.meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
d.mewujudkan pelindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
e.menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
f.mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyusun rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG. (21 Rencana kebijakan, prograrn dan kegiatan pUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam: ,{ l' 10
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. c.Rencana Ke{a Pembangunan Daerah (RKPD);
4. d.Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah); dan
5. e.RAD PUG.
(3)Penyusunan rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
(4)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Gender Analysis Pathway atau metode analisis lain.
(5)Penyusunan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(6)Tata cara penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG. (21 Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 6

{1) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

a.komitmen;
b.kebijakan;
c.kelembagaan;
d.sumber daya;
e.sistem informasi dan data terpilah;
f.alat analisis gender; dan
g.partisipasi masyarakat. 11 (21 Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 7

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1)dilakukan oleh Pokja PUG dan Focal Point.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
(2)Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan dan keputusan yang dibuat oleh Bupati dan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
(3)Peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 9

(1)Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kine4'a pelaksanaan PUG. {21 Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
(3)Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Dinas menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023