DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010

Nomor: 14
Tahun: 2010
Ditetapkan: 6 Juli 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan kembali Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penilik dan- Angka Kreditnya Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Taliun 2003 llomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang PemberhentianlPemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 2797);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rep~lblik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Forrnasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4193);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan e em bar an Negara Tahun
13.Peraturan Penierintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
16.Peraturan Presiden Nonior 841P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 29498lA2lKPl2009 tanggal 8 Mei 2009;
2.Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K26-30N.206-5193 tanggal 14 September 2009; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK DAN ANGKA KREDITNYA

BAB L

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Per~ilikadalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 7 Penilik adalah t~nacjakep~ndidikandencJan t~I C J ~ SI ~tamamplak~~ k a nkegintan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
3.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, danlatau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepa~janghayat.
4.Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan u n t ~ ~ k mengembangkan kemampuan peserta didik.
5.Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
6.Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk me~igernbangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, danlatau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
7.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penilik dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penilik.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN JENlS PENlLlK Pasal 2 Jabatan fungsional Penilik termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

(1)Penilik berkedudukan sebagai pelaksana tekrris fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFl di Dinas Pendidikan KabupatenlKota atau Dinas yang bertanggungjawab dl bldang PNtI.
(2)Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI.

Pasal 5

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Per~ilikPAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.

(1)lnstansi Pembina jabatan fungsional Penilik adalah Kementerian Pendidikan Nasional.
(2)lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembinaan antara lain:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penilik;
2. b.menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Penilik;
3. c.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Penilik;
4. d.Menyusun pedoman uji kompetensi jabatan fungsional Penilik;
5. e.mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Penilik;
6. f.melakukan sosialisasi jabatan fungsional Penilik serta petunjuk pelaksanaannya;
7. g.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik;
8. h.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik;
9. i.mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penilik;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional Penilik;
11. k.memfasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi profesi Penilik; I. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penilik;
12. m.melakukan bimbingan teknis kompetensi dan profesionalitas jabatan fungsional Penilik; dan
13. n.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional Penilik.
14. a.Pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; dan
  2. 2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
15. b.Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi:
  1. 1.perencanaan program pengendalian mutu PNFI;
  2. 2.pelaksanaan pemantauan program PNFI;
  3. 3.pelaksanaan penilaian program PNFI;
  4. 4.pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI; dan
  5. 5.penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI.
16. c.Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi:
  1. 1.penyusunan rancanganldesain evaluasi dampak program PNFI;
  2. 2.penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI;
  3. 3.pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI; dan
  4. 4.presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.
17. d.Kegiatan pengembangan profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) danlatau penelitian di bidang PNFI;
  2. 2.penerjernahanlpenyaduranbuku dan bahan lainnya di bidang PNFI; dan
  3. 3.pembuatan buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PNFI.
18. e.Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi:
  1. 1.pengajaranlpelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI;
  2. 2.keikutsertaan dalam seminarllokakarya di bidang PNFI;
  3. 3.partisipasi aktif dalam penerbitan bukulmajalah di bidang PNFI;
  4. 4.studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI;
  5. 5.keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik;
  6. 6.perolehan penghargaanltanda jasaltanda kehormatanlsatya lancana karya satya; 7, keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik; dan
  7. 8.perolehan ijazahlgelar kesarjanaan lair~nya.
(1)Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan tingkat keahlian.
(2)Jenjang jabatan Penilik dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Penilik Pertama;
2. b.Penilik Muda;
3. c.Penilik Madya; dan
4. d.Penilik Utama.
(3)Jenjang pangkat Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jabatannya, yaitu:
1. a.Penilik Pertama: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. ,
2. b.Penilik Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang Illlc; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang Illld.
3. c.Penilik Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IVIa;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
4. d.Penilik Utama: Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId.
(4)Jenjang pangkat dan jabatan Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(5)Penetapan jenjang jabatan Penilik untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Setiap kenaikan jenjang jabatan Penilik harus lulus ~ ~ j ikompetensi.
(7)Uji kornpetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atur lebih lanjut oleh lnstansi Pembina
(1)Rincian kegiatan Penilik sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Penilik Pertama, yaitu:
  1. 1.Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota;
  2. 2.Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;
  3. 3.Membuat instrumen pemantauan program PNFI;
  4. 4.Mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PNFI;
  5. 5.Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI;
  6. 6.Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;
  7. 7.Menyusun laporan hasil pemantauan;
  8. 8.Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;
  9. 9.Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI;
  10. 10.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan;
  11. 11.Menyusun laporan triwulan; dan
  12. 12.Menyusun laporan tahunan sebagai anggota;
2. b.Penilik Muda, yaitu:
  1. 1.Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai anggota;
  2. 2.Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;
  3. 3.Membuat instrumen pemantauan program PNFI;
  4. 4.Mengumpulkan data pemantauan prograrrl PNFI;
  5. 5.Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI;
  6. 6.Membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan;
  7. 7.Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;
  8. 8.Menyusun laporan hasil pemantauan;
  9. 9.Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;
  10. 10.Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan has11per~ilaianprogram pada satuan PNFI;
  11. 11.Melakukan pembimbingan dan perr~binaan kepada pendidik dan tenaga kepe~ididikanberdasarkan standar pendidikan dengan sasaran peroraugan;
  12. 12.Menyusun laporan triwulan; dan
  13. 13.Menyusun laporan tahunan sebagai anggota;
3. c.Penilik Madya, yaitu:
  1. 1.Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai ketua atau anggota;
  2. 2.Menyusun rencana triwulan pengendalian mutu program PNFI;
  3. 3.Membuat instrumen pemantauan program PNFI;
  4. 4.Mengumpulkan data program PNFI;
  5. 5.Menganalisis hasil pemantauar~pelaksanaan program PNFI;
  6. 6.Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai ketua atau anggota;
  7. 7.Menyusun laporan hasil pemantauan;
  8. 8.Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;
  9. 9.Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian prograrrl pada satuan PNFI;
  10. 10.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok;
  11. 11.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, danlatau pembimbingan dengan sasaran perorangan;
  12. 12.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran perorangan;
  13. 13.Menyusun laporan triwulan; dan
  14. 14.Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota;
4. d.Penilik Utama, yaitu:
  1. 1.Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu PNFI sebagai ketua atau anggota;
  2. 2.Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI;
  3. 3.Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota;
  4. 4.Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan;
  5. 5.Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI;
  6. 6.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok;
  7. 7.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, danlatau pembimbingan dengan sasaran kelompok;
  8. 8.Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pernbelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran kelompok;
  9. 9.Menyusun laporan triwulan;
  10. 10.Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota;
  11. 11.Menyusun desain evaluasi dampak program PNFI;
  12. 12.Menyusun instrumen evaluasi dampak program PNFI;
  13. 13.Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program PNFI;
  14. 14.Menyiapkan bahan presentasi; dan
  15. 15.Melakukan presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI.
(2)Penilik Pertama sampai dengan Penilik Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penilik diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

BAB VI

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT Pasal 9

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penilik yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Penilik lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ' ditetapkan sebagai berikut:

a.Penilik yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Larr~piranI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
b.Penilik yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 12

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari:
1. a.Unsur utama; dan
2. b.U n s ~ ~ rpenunjang.
(2)Unsur utama, terdiri dari:
1. a.Pendidikan;
2. b.Pengendalian mutu program PNFI;
3. c.Evaluasi dampak program PNFI; dan
4. d.Pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Penilik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e.
(4)Rincian kegiatan Penilik dan angka kreditnya masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(5)Pen~lrkyang menjalankan tugas dl daerah khusus, d~ber~kanangka kredit tambahan, sebagai berikut:
1. a.Pen~likPertama diber~kanangka kredit sebesar 1,25 setiap tahun.
2. b.Penilik Muda diberikan angka kredit sebesar 2,50 setiap tahun.
3. c.Penilik Madya diberikan angka kredit sebesar 3,75 setiap tahun.
4. d.Penilik Utama diberikan angka kredit sebesar 5,00 setiap tahun.
(6)Penentuan daerah khusus sebagaimana dimaksud ayat (5), didasarkan pada kriteria daerah khusus yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1)Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik, bagi:
1. a.Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (Sl) IDiploma Empat (D- IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
2. b.Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
3. c.Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari diklat, pengendalian mutu program PNFI, evaluasi dampak program PNFI, dan pengembangan profesi; dan
2. b.Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 14

(1)Penilik yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya.
(2)Penilik pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dala~n masa jabatan yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengun-~pulkanpaling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 15

(1)Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Muda, pangkat Penata, golongan ruang Illc, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat paling kurang 4 (empat) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(2)Penilik Muda, pangkat Penata, golongan ruang Illlc yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling kurang 6 (enam) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(3)Penilik Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat paling kurang 8 (delapan) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(4)Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVla yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(5)Penilik Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling kurang 12 (dua belas) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(6)Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVld, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat paling kurang 14 (empat belas) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi.
(7)Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVld setiap tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016