Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 269
2 Mengingat k *
4235);
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20^8 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang embentukan Kabupaten Tanggamus di Provinsi Lampiing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 omor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Peraturan* Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 omor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah Pe5aturaf Pemerintah Nomor 63 Tahun 9nno (^mbara^ Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 N?^8^^^ Keuangan Daerah (Lembaran Negara J>publik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 RepUbÜk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemermtahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan R^»H V ^P*611/1**3 (Lembaran Negara T p 11100116813 Tahun 2007 Nomor 82 N^o^37)rbaran RePUbEk ^0116513 5
4863);
4941);
6 22 • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru ” dalam Jabatan; ' f 23’ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
27' Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah; 28’ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012; 7
30. Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS dan BUPATI TANGGAMUS
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
^ggamus.
4’ J^meimtahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 8 5. 6. 7. 8. 9. 1°. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada 1 1 e^lususan ^Juan pendidikan suatu satuan pendidikan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya isingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanggamus. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus adalah Perangkat Daerah yang menangani dan bertanggung i terhadaP urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 6 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agi • peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dinnya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, peng°ndahan din, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Tanggamus. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta ’ Juan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. ~ 9 ‘^oend^ daSar ,adalah J“jang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang Mndd^ adalah j^ang rendidikan pada jalur 8 merUPakan pendidikan disar, Menend g M™engah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah bennTÏ dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lam yang sederajat. 1S' jalUr ^“kan yang terstruktur dan menen^h g •’'"'“kan dasar dan pendidikan 1&' nontonnal adalah jalur pendidikan diluar pend.dikan SiTenjanT8 dUaksanakan ^ara terstruktur dïï 1?' infOnnal adalah jalUF P“d.dlkan keluarga dan I8'Pe"d‘^^ adalah pendidikan berkebutuhan khusus apa' d'seienggarakan pada pendidikan '9' memihM?1 ’ a,dalah ^"“dikan bagi peserta didik yang ta-Tna ke?g kesuhtan dalam mengikuti proses pembelajarar 2, ,a. kelaman fisik, emosional, mental, sosial, dan atau ’ 20 POt?nS1 kecerdasan dan bakat istimewa. daLk vS? miyanr adalah Pendidikan bagi peserta tenCana bencana sosial dan atau uaak mampu dan segi ekonomi. ’ Pendidikan y^g mempersiapkan menm^iv k • daPat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Urb^ntak'sek^h diselenf8aTakan Pada ' samÏÏi ^ndidik^ berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk XlZ draJat Serta menjadi Satu tesa^“ ’“■‘tnjuto Menen^pP« S5 “ Pendidikan yang berbentuk Sekolah yang S^ï2”a Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain 10 ^SdiS™^ lokal adalah pendidikan oendidikan memenuhi standar nasional d^d ? dipe^kaya dengan keunggulan kompetitif daerah dengan acuan kurilSum UPaya P^^^gan potensi. ekonomi, sosial dan buda>a masyarakat Tanggamus. IS ff ï“g selanjut"ya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dim pada jalur pendidikan nonfonnal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program da" PrOgrain aAi lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun. ' yang SelanjutnVa disingkat KB adalah S? h V T Pendld*an anak usia dini pada jalur pendidikan nonfonnal yang menyeleneearakar program pendidikan dan program ketejahterlm bT^ 25 Sm ^P* 4 (empat) tX aelanjumya disingkat TK adalah 67™*^ USia 4 « 26' hA^ y^?g selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini nada "^^arak^"pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anal- 27 ff srpai dengan 6 |enam' S sam ^ ÏÏ8 sela"J“t"ya disingkat SD adalah nZvelff k saman Pendidikan formal yang penTd^Xff UmUm pada ienjang 28' ^“‘"ya disingkat MI adalah b^n t ? ^k SatUan Pendidikan formal dalam binaan Menten Agama yang dikelola oleh masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan umum dïtïi kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar. 11 menyelenggarakan 29“sSe^S y^g selanjutnya SMP dari hasi s 30' MTs adalah b= belajar yang diakui sa™ ? derajat atau ianjutan dari hasil
salah sa^^benmk5’ SeIanjutn>’a disingkat SMA adalah x:£HZ'S£:SS'5"=e£ atau setara SMPN dan MTsN. belajar yang diakui sama 32' ^tuTemu^ÏÏu^^endi^ dlsinêkat MA adalah salah Agama yang dikelola o1eh 1 * arma^ binaan Menteri pendidikan umum dengan^^^ dalam /^y^ggarakan sebrg“ ' 33 12
13
45 Pendldikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur Badan Hukum penyelenggara satuan P ndidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan paaa jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal. J
sX^^d^ PNS adalah Pr°SeS Pe™g-an guru antar satuan pendidikan anatar kabupaten, antar propinsi yang b^g^ PerUbahan SatUan administrasi pangkal yang 14
. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan
Negeri S1PÜ> yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negen sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
15
16 64 . Sumbangan adalah dana yang berasal dan masyarakat,orang tua atau wah peserta didik dan atau pihak lainnya secara k^.a dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan. 65 Pungutan adalah iuran atau dana yang berasal dan orang tua didik atau peserta didik yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan atau komite sekolah dengan orang tua atau wali peserta didik serta tidak berter angan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
67 Peng3™35 Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diben tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan peXklT mÜ< dan manaJerial Pada SatUan 68' adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegnatan pengendalian mutu dan evaluasi program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDi keseftaraan dan keaksaraan serta kursus pada pendidikan non formal dan informal (TNFI). BAB II FUNGSI DAN TUJUAN
BAB II
Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan dal^^rÏÏtkT^ Sert! P5radaban yang bermartabar „T? mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar meniadi Em bertakwa Tuhan Yang ta menï£ w a' at’ b'nlmu' aakap, kreaüf, mandiri, ja“a” Ea n'Eara yPng demokraUs serta bertanggung 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
BAB III
diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Femenntah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik. diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembelajaran, Pe^budayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan secara add, demokratis dan tidak menjunJung ^nggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat. p^aL^Z^3' PUkU‘ 18 00 Wb Sampai dengan Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan selunh ST? pemenntah daerah dan masyarakat serta membenkan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan dan peningkatan mutu *iaer^ memf“ilitasi terselenggaranya satuan pendidikan padajenjang pendidikan tinggi. 18 BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Ragian Kesatu Masyarakat
BAB IV
(i) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar aan menengah sampai tamat.
19 (3)
(2) (1)
membaCa bUdaya di
Orang tua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidS?. tUa h^^jiban memberikan kesempatan kepada S membenkan dukungan sumber daya aalam penyelenggaraan pendidikan. y
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. ’ Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesum dengan ketentuan peraturan pe^ndang undangan
Bagian Kedua Orang Tua Pasa! 8 d»erhak ’’"’f1?" memilih satuan tentóng P«>“”>bangan mXf dan b^hak berperan, dalam Pengembangan pendidikan evaluasinya P hasil dan I 20
* Bagian Ketiga Peserta Didik
21 (/) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen