Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5258);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, diubah sebagai berikut:
Ketentuan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku sejak ditetapkannya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
Ketentuan Pasal 24 ayat (6) mulai dilaksanakan bulan Desember 2017.
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf g mulai dilaksanakan bulan 1 Juli 2017. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ttd YUDDY CHRISNANDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1271 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Herman Suryatman LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA 1 2 6 I. PENDIDIKAN A. 1. Doktor/ Spesialis 2 ijazah 200 semua jenjang
C. 1. lama diklat lebih dari 960 jam setifikat 15 semua jenjang
6.00 muda 9.00 madya 12.00 utama SATUAN HASILBUTIR KEGIATAN STTPP Lama diklat paling sedikit 161 jam PELAKSANA RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDIT ANGKA KREDIT PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL NO UNSUR SUB UNSUR Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah 3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 4 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) semua jenjang menyusun program pengawasan setiap program melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah setiap laporan memantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan setiap laporan 3 1 2 6 SATUAN HASILBUTIR KEGIATAN PELAKSANAANGKA KREDITNO UNSUR SUB UNSUR 3 4 3. 4.00 muda 6.00 madya 8.00 utama C. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan 1. 3.00 muda 4.50 madya 6.00 utama 2. setiap laporan 0.80 utama D. Membimbing dan melatih profesional guru 1. 0.30 muda 0.45 madya 0.60 utama 2. 6.00 muda 9.00 madya 9.00 utama 3. 0.75 madya 1.00 utama
0.75 madya 1.00 utama setiap laporan menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau Kepala Sekolah di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya setiap laporan setiap laporan setiap laporan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen setiap laporan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/ provinsi membimbing pengawas sekolah muda dan/atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah setiap laporan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan setiap laporan melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah 1 2 6 SATUAN HASILBUTIR KEGIATAN PELAKSANAANGKA KREDITNO UNSUR SUB UNSUR 3 4 6. setiap laporan 2.00 utama E. 10 muda 10 madya 10 utama III. PENGEMBANGAN PROFESI A. 1.
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan Menyusun karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pendidikan formal/pengawasan Membuat karya tulis/karya iliah di bidang pendidikan formal/pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit 1 2 6 SATUAN HASILBUTIR KEGIATAN PELAKSANAANGKA KREDITNO UNSUR SUB UNSUR 3 4 4.
Naskah 2.50 semua jenjang B. Penerjemah/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal / pengawasan 1.
a. SK 1 semua jenjang b. SK 1 semua jenjang IV PENUNJANG A. 1. Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :
Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi. Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai : pengurus aktif anggota aktif Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya Ketua Anggota Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai 1 2 6 SATUAN HASILBUTIR KEGIATAN PELAKSANAANGKA KREDITNO UNSUR SUB UNSUR 3 4
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)