Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 32
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOlAH DAN ANGKA KREDITNYA NOMOR 21 TAHUN 2010 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Mengingat Menimbang
2 .
4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 164);
Memperhatikan 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Namar 10 124/F ILLl20 10 tanggal 6 Juli 2010; 3 4
menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
BAS I KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN : :PERATURAN MENTERJ NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ BJROKRASJ TENTANG JABATAN FUNGSJONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. Menetapkan 5 PasalS Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.
BAB II RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA
BAB II
Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.
meliputi pengawasan taman kanak- sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, Bidang pengawasan kanaklraudhatul athfal, BAB III KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG Pasal 7 Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:
C. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
BAB III
6 7
Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:
Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional. BABIV INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.
Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:
BABV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
8
BAB VI JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
9 10
Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
dan
BAB VII RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)