DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010

Nomor: 21
Tahun: 2010
Ditetapkan: 30 Desember 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan. tuntutan kompetensi Pengawas Sekolah;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengatur kembali jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Krooitnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOlAH DAN ANGKA KREDITNYA NOMOR 21 TAHUN 2010 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Mengingat Menimbang

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 2 .
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor 87/SKlTU/X1/10 tanggal 16 November 2010;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 164);
11.Peraturan Pemerintah Nomar 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II; Memperhatikan 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Namar 10 124/F ILLl20 10 tanggal 6 Juli 2010; 3 4
6.Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Menetapkan

menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2.Pengawas SekoJah adalah Pegawai Negeri Sipil (PN~) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3.Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanaklraudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4.Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
5.Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.

Pasal 1

MEMUTUSKAN : :PERATURAN MENTERJ NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ BJROKRASJ TENTANG JABATAN FUNGSJONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA. Menetapkan 5 PasalS Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Pasal 4

(1)Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
(2)Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

BAB II

RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

7.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8.Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
9.Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpenciI, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. meliputi pengawasan taman kanak- sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, Bidang pengawasan kanaklraudhatul athfal,

a.menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melaksakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
b.meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c.menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
d.memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(2)Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.untuk taman kanak-kanaklraudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
2. b.untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mala pelajaran/kelompok mata pelajaran; C. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
3. d.untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
(3)Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG Pasal 7 Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

Pasal 6

(1)Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. 6 7
1. c.penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
2. d.pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
3. e.sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
4. f.penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis fungsional Pengawas Sekolah;
5. g.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionallteknis fungsional Pengawas Sekolah;
6. h.pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
7. i.fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
8. j.fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

Pasal 11

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

a.penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
b.penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 10

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional. BABIV INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan. Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 12

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:

a.Pendidikan, meliputi:
1. 1.mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. 2.pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan' Pelatihan (SITPP); dan
3. 3.mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh SITPP.
b.Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
1. 1.penyusunan program;
2. 2.pelaksanaan program;
3. 3.evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
4. 4.membimbing dan meJatihprofesional Guru; dan
5. 5.pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
c.Pengembangan profesi, meliputi:
1. 1.menyusun karya tulis ilmiah; dan
2. 2.membuat karya inovatif.
d.Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meJiputi:
1. 1.peran serta dalam seminarllokakarya di bidang pendidikan formallkepengawasan sekolah;
2. 2.keanggotaan dalam organisasi protesi;
3. 3.keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah; BABV UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
k.melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan I. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah. 8

Pasal 13

(1)Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
1. a.Pengawas Sekolah Muda;
2. b.Pengawas Sekolah Madya; dan
3. c.Pengawas Sekolah Utama.
(2)Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengawas Sekolah Muda:
  1. 1.Penata, golongan ruang IIl/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang IIlId.
2. b.Pengawas Sekolah Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc.
3. c.Pengawas Sekolah Utama:
  1. 1.Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
(4)Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4.melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
5.mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
6.memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya. 9 10

b.Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:
1. 1.menyusun program pengawasan;
2. 2.melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
3. 3.memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. 4.melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
5. 5.melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. 6.menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
7. 7.melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
a.Pengawas Sekolah Muda:
1. 1.menyusun program pengawasan;
2. 2.melaksanakan pembinaan Guru;
3. 3.memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
4. 4.melaksanakan penilaian kinerja Guru;
5. 5.melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. 6.menyusun program pembimbingan dan peJatihan profesional - Guru di KKG/MGMPIMGP dan sejenisnya;
7. 7.melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
8. 8.mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (20)

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1966

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 87 Tahun 1999

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2014