Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2011
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Mengingat Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NOMOR Ig TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER I NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ OrROKRASI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN OALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PENOAYAGUNAANNEGARAMENTERIPERATURAN
MEMUTUSKAN:
MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R£FORMASI BrROKRASI REPUBWK INDONESIA ·4· BABII KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA Pasal 3
1) Jam masuk kantor han Senin sampal dengan hari Jum'at, pukul 08.00 WIB 2) Waktu Istlrahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamls pukul 12.00 sampal dengan 12.30 WIB 3) Waktu Istlrahat pada harl Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.ooWIB 4) Jam pulang kantor hari Senin sampai dengan harl Jum'at Puku116.45WIB. Ketentuan dalam Peraturan Menterl Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi Ini juga bertaku bagl Caton Pegawai Negeri Sipil dl lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR l'o'EGARA DAN REFDRMASI BIROKRASJ REl'UBLfK JNDON".~IA ·5·
BAB III TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS Pasal 4
disampaikan oleh pejabal yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkulan disertai pemberian nasehal dalam rangka pembinaan pegawai.
BAB III
MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFOR1I1ASI BIROKR,\SI Setiap hukuman dlsiplin yang dijaluhkan oleh pejabat yang berwenang tembusannya disampaikan kepada:
M£NTERI NECARA PENDAYACUNAAN APARATUR NECARA DAN REFORMASI DIROKRA$I -8·
dan ayal (3) dlhitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
BABIV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 9
MENTERI NECARA PENDAYACUNAANAPARATURNECARA DAN REFOR/IIASI BIROKRASI ·9·
MElffElU NEGARA PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ·10·
1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuihi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji ber1<alaselama 1 (satu) tahun 2) sebesar 50% (lima puluh perseralus) selama 2 (dua) bulan. jika pegawai dijatuhi hukuman dislplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
1) sebesar 90% (sembitan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan. jika Pegawal dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) sebesar 90% (sembltan puluh perseralus) selama 2 (dua) bulan. jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan. jika Pegawai dijatuhl hukuman dlsiplin berupa pembebasandarl jabatan: dan 4) Sebesar 100% (seratus per seratus),jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentlan dengan hormat Udak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan PertimbanganKepegawaian.
1) se.besar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan. jika pegawai dijatuhi hukuman disiplln berupa teguran IIsan: 2) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan. jika Pegawai dijatuhi hukuman dlslplln berupa teguran tertulis: dan 3) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan. iika Pegawai dljatuhi hukuman disiplln berupa pemyataan tidak puas secara tertulis. MENTER! NEGARA PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGA.RA DAN REFORMAS! 81ROKRASI RI1.PU8UK INDONESIA . II· Pasal 14
1), angka 2), dan angka 3), bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerinlah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
..~ .. ,12· BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri in. dan sedang dljalani oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.
MENTER! NEGARA PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGJlRA DAN REFORM AS) BIROKRASI RI!PUBLlK INDONESIA ·13. . E. Mangindaan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2011 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)