DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2011

Nomor: 19
Tahun: 2011
Ditetapkan: 7 April 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penegakan disiplin. mendorong profesionalilas. dan meningkatkan kinerJa pegawai di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasl, perlu diatur tentang penegakan disiplin dalam kaitan tunjangan kine~a pegawai negeri sipil dllingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
b.bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimaksud pda huruf a, pertu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasl. Mengingat Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG NOMOR Ig TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTER I NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASJ OrROKRASI APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN OALAM KAITAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN KEMENTERIAN PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. PENOAYAGUNAANNEGARAMENTERIPERATURAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

2.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negerl Sipil;
3.Keputusan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; I
4.Peraturan Preslden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang PembentukanOrganlsasi dan KementerianNagsra:
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan. Tugas dan Fungsi Kementerisn Negara serta Susunan Organisasl. Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Nagara:
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2010 Tentang TunJanganKinerja Pagawai di lIngkungan Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasl:
7.Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Nagara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparstur Nagara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nagara Pendayagunaan Aparatur Nagara dan RefomnasiBirokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerla Kementerian PendayagunaaanAparatur Negara dan Reformasi Blrokras MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI DIROKRASI REPIJDUK INDONESIA Menetapkan ·3- BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ini yang dimaksud dengan:
1.Pegawai Negeri adalah, Pegawai Negeri Slpil, Anggota Tentara Nasional Indonesia. dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nornor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri dan Pegawai lain berdasar1<anKeputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan kerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3.Menteri adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
5.Pejabat yang berwenang adalah alasan langsung dari pegawai yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
6.Jam Kerja adalah jam kerja sebagaimana dlatur dalam Keputusan Menterl Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi Nomor 501KEPIM.PAN/812001mengenai hari dan jam kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7.Hukuman disiplin adalah hukuman sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8.Tunjangan Kinerja. adalah pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 75 lahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R£FORMASI BrROKRASI REPUBWK INDONESIA ·4· BABII KETENTUAN HARI DAN JAM KERJA Pasal 3

(1)Hari kerja dan jam kerja dl lingkungan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RefomnasiBirokrasi diatur sebagai berikut:
1. a.Hari kerja dltetapkan permlnggu 5 (lima) harl kerja, mulal harl Senin sampai dengan hari Jumat
2. b.Hari Sabtu dltetapkan bukan sebagal hari kerja
3. c.Jam kerja pada han Senin sampai dengan hari Jum'at diatur sebagai berikut 1) Jam masuk kantor han Senin sampal dengan hari Jum'at, pukul 08.00 WIB 2) Waktu Istlrahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamls pukul 12.00 sampal dengan 12.30 WIB 3) Waktu Istlrahat pada harl Jum'at pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.ooWIB 4) Jam pulang kantor hari Senin sampai dengan harl Jum'at Puku116.45WIB. Ketentuan dalam Peraturan Menterl Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi Ini juga bertaku bagl Caton Pegawai Negeri Sipil dl lingkungan Kementerian Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl, baik yang telah mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil maupun yang belum mendapatkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

9.Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang dlsampalkan secara tertulis dan dituangkan dalam surat keterangan serta disetujui oleh atasan langsung, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lamplran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
10.Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagalmana dlmaksud dalam Keputusan Presiden tentang Badan Pertimbangan Ken<!qawaian. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR l'o'EGARA DAN REFDRMASI BIROKRASJ REl'UBLfK JNDON".~IA ·5·

(1)pegawai yang lidak masuk kerja, lerlambal rnasuk kerja, dan/alau pulang kerja sebelum waklunya tanpa alasan yang sah, dinyalakan lidak mematuhi Jam Kerja.
(2)Kepada Pegawai yang lidak mematuhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayal (1) yang secara kumulatif selama 5 (lima) han kerja, diberikan Teguran Lisan.
(3)Kepada pegawai yang lidak memaluhi Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang secara kumulalif selama 6 (enam) sampal dengan 10 (sepuluh) han kerja, diberikan Teguran Tertulis.
(4)Penghilungan Iidak memaluhi Jam Ke~a karena lerlambat masuk kerja dan/alau pulang kerja sebelum waklunya dan jumlahnya secara kumulatif sama dengan 7.5 (Iujuh selengah) jam dinyatakan 1 (satu) han tidak masuk kerja.
(2)Peg3wai wajib masuk kerja dan menaali kelenluan jam kerja serta mengisi daftar hadir dengan menggunakan sislem kehadiran elektronlk.
(3)Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilakukan sebanyak 2 (dua) kalt yailu pada saal masuk kerja dan pada saal pulang kerja.
(4)Pengisian daftar hadir dapal dilakukan secara manual dalam hal:
1. a.sistern kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) mengalami kerusakan/ tidak berfungsi;
2. b.pegawai belum lerdaftar dalam sistem kehadiran secara elektronik;
3. c.sidik jari lidak lerekam dalam sislem kehadiran eleklronik;
4. d.atau lerjadi keadaan kahar (force majeure).
(5)Keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurut d merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapal dihindarkan berupa bencana alam dan kerusuhan sehingga sualu kegiatan Udakdapal dilakukan atau tidsk dapat dilakuksn sebagaimana mestinya MENTERI NEGARA PENJ)AYAGUNA,ANAPARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLlJ< INDONESIA ·6·
(1)Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (1) huru! b. disampaikan oleh pejabal yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkulan disertai pemberian nasehal dalam rangka pembinaan pegawai.

BAB III

TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS Pasal 4

Pasal 6

(2)Pejabat yang menerima informasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud aya! (1) wajib melakukan pembinaan sesuai dengan kelenluan yang berlaku.
(1)Pejabal yang menangani sislem kehadiran eleklronik wajib:
1. a.setiap akhir bulan menyampaikan informasi mengenai kehadiran Pegawai kepada Menleri, Sekrelarls Kemenlerian. dan para Oeputl.
2. b.sewaktu-waklu menyampaikan informasi mengenai akumulasi pegawai yang lidak memaluhi jam kerja dan lelah memenuhi ketenluan unluk dijaluhi hukuman disiplln kepada pejabal yang berwenang. dengan lembusan kepada alasan langsung dari pejabal yang berwenang.

Pasal 5

(5)Pegawai yang lidak mengisi dattar hadir masuk kerja alau daftar hadir pulang kerja tanpa alasan yang sah. diperhilungkan sebagai kelerlambalan masuk kerja atau pulang kerja sebelum waklunya selama 3 (Uga)jam 45 (ernpat puluh lima) menit.
(6)Penghilungan sebagaimana dimaksud pada ayal (2), ayal (3), ayal (4) dan ayal
(5)dlhltung secara kumulalif mulai bulan Januan sampai dengan bulan Oesember lahun berjalan.
(7)Apabila sebelum akhir lahun lelah memenuhi unsur secara kumulalif lidak masuk kerja sebagaimana dimaksud ayal (6). kepada Pegawai yang bersangkutan langsung dijaluhi hukuman disiplin.
(8)Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dan ayal (3) dibual sesual dengan formal sebagaimana lercanlum dalam Lampiran II yang lidak lerpisahkan dan Peraturan Menleri ini. MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFOR1I1ASI BIROKR,\SI Setiap hukuman dlsiplin yang dijaluhkan oleh pejabat yang berwenang tembusannya disampaikan kepada:
1. a.Atasan Pejabal yang berwenang.
2. b.Kepala Biro Umum.

Pasal 8

(2)Bagi para pejabal eselon I dan Pegawai yang menurut tugas dan tanggung jawabnya langsung di bawah Menten, hukuman disiplin dijatuhkan oleh Menteri atau pejabal yang diben kuasa oleh Menteri.
(3)Bagi pejabat fungsional, hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang memberikan penilaian pada Daftar Penilaian Pelaksanaan Peke~aan (DP3).
(1)Dalam hal tidak terdapat pejabat yang berwenang, maka kewenangan menJatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih linggi secara hierarkl.

Pasal 7

(2)Atasan langsung dan pejabat yang berwenang memberikan Hukuman Disiplin, harus meminta pertanggungjawaban dalam hal pejabat yang berwenang tidak atau belum memberikan Hukuman Disiplin,
(3)Apabila pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka:
1. a.Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman dlslplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran dl.siplin.
2. b.Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a sama dengan jenis hukuman dlsiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. M£NTERI NECARA PENDAYACUNAAN APARATUR NECARA DAN REFORMASI DIROKRA$I -8·
(3)Kepada Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c. dibertakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lamplran IV yang tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri inl.
(4)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ayal (2). dan ayal (3) dlhitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
(5)Kepada pegawai yang menjalankan cull karena alasan penllng. cutl besar, dan tugas belajar tidak dlberikan Tunjangan Kinerja.
(1)Kepada Pegawai yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud datam Pasat 9 ayat (1) huruf a dibertakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
(2)Kepada Pegawai yang tertambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b. dibertakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lamplran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

BABIV PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 9

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja dibertakukankepada:
1. a.Pegawai yang tidak masuk kerja;
2. b.pegawai yang tertambat masuk kerja;
3. c.Pegawai yang putang sebelum waktunya;
4. d.Pegawai yang dijatuhl hukuman disiplin; danJatau
5. e.pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlnyatakan dalam % (perseratus). MENTERI NECARA PENDAYACUNAANAPARATURNECARA DAN REFOR/IIASI BIROKRASI ·9·
(1)Pegawai yang dljatuhi hukuman disiplin sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 12

(2)Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) hurut b adalah:
1. a.Pegawai yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau rumah sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari Puskesmas atau rumah saki!.
2. b.Pegawai yang menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawal inap sebagaimana huruf a di atas
3. c.Pegawai wanita yang mengalami gugur kandungan dan Pegawai yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan lugas kewajibannya.
(3)Pegawai wanita yang melaksanakan persalinan yang ketiga dan seterusnya sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negerl Sipil dikenakan potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(1)Dikecualikan dari ketentuan Pasal 10 ayat (1). bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
1. a.menjalanl cuti tahunan. tidak dibertakukan pemolongan Tunjangan Kinerja;
2. b.menjalani pendidikan dan pelalihan kedinasan lidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja; .
3. c.karena sakit. dibertakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseralus) unluk liap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; atau
4. d.menjalani cuti bersalin diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 2% (dua perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 11

MElffElU NEGARA PENDAYACUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI ·10·

b.Hukuman disiplin sedang, kecuali yang ber1<aitandengan ketidakpaluhan jam kerja: 1) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuihi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji ber1<alaselama 1 (satu) tahun 2) sebesar 50% (lima puluh perseralus) selama 2 (dua) bulan. jika pegawai dijatuhi hukuman dislplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3) sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
c.Hukuman disiplin berat. kecuali yang ber1<aitandengan ketldakpatuhan jam ke~a: 1) sebesar 90% (sembitan puluh perseratus) selama 1 (satu) bulan. jika Pegawal dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; 2) sebesar 90% (sembltan puluh perseralus) selama 2 (dua) bulan. jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; 3) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) selama 3 (tiga) bulan. jika Pegawai dijatuhl hukuman dlsiplin berupa pembebasandarl jabatan: dan 4) Sebesar 100% (seratus per seratus),jika pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentlan dengan hormat Udak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak mengajukan banding administratif ke Badan PertimbanganKepegawaian.
a.Hukuman disiplin ringan. kecuali yang ber1<aitandengan ketidakpatuhan jam kerja: 1) se.besar 15% (lima belas perseratus) selama 1 (satu) bulan. jika pegawai dijatuhi hukuman disiplln berupa teguran IIsan: 2) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 2 (dua) bulan. jika Pegawai dijatuhi hukuman dlslplln berupa teguran tertulis: dan 3) sebesar 15% (lima belas perseratus) selama 3 (tiga) bulan. iika Pegawai dljatuhi hukuman disiplln berupa pemyataan tidak puas secara tertulis. MENTER! NEGARA PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGA.RA DAN REFORMAS! 81ROKRASI RI1.PU8UK INDONESIA . II· Pasal 14

(1)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1), angka 2), angka 3), dan ayat (2) diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan BABV PEMBERLAKUAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1), angka 2), dan angka 3), bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerinlah yang mengatur mengenai ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) selama 12 (dua belas) bulan.
(3)Dalam hal banding administratif yang diajukan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4) diterima oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian dan hukuman disiplinnya diubah menjadi selain pemberhentian atau hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Klnerja Pegawai yang bersangkutan dibayarkan kembali terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan diijinkan untuk tetap meiaksanakan tugas.

Pasal 13

(1)Kepada Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus perseratus) selama dalam masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri
(2)Dalam hal berdasarkan pemenksaan atau keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah, maka Tunjangan Kinerja Pegawai yang dikenakan pemotongan selama masa pemberhentian sementara dan jabatan negeri dibayarkan kemball terhitung sejak Pegawal yang bersangkutan diijlnkan untuk tetap melaksanakan tugas MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORII1ASJ BIROKRASI rj . \),.. . ..~ .. ,12· BABVI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri in. dan sedang dljalani oleh Pegawai yang bersangkutan tetap berlaku.
(1)Dalam hal Pegawai dijatuhi lebih dati satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat
(2)Dalam hal Pegawa! dijatuhl hukuman disiplin dan pada bulan berikutnya kemball dijatuhi hukuman disiplln, maka terhadap Pegawai yang bersangkutan diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.

Pasal 15

(2)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diber1akukanterhitung mulai bulan benkutnya sejak han ke lima belas setelah Pegawai menetima hukuman disiplin, apabila pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan.
(3)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1) dan angka 2), diberlakukan mulai bulan betikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila pegawal yang dijatuhi hukuman dlsiplln mengajukan keberatan.
(4)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3) bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri, diberlakukan terhitung mula! bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman dis'plin ditetapkan.
(5)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 4) diber1akukan mula! bulan berikutnya sejak hari ke lima belas setelah Pegawai menerima hukuman disiplin
(6)Pemotongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dlberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan. MENTER! NEGARA PENDAVAGUNAAN APARATUR NEGJlRA DAN REFORM AS) BIROKRASI RI!PUBLlK INDONESIA ·13. . E. Mangindaan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2011 Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

TEGURAN LISAN DAN TEGURAN TERTULIS Pasal 4

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019