DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 31 Januari 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian PAN dan RB; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4 Undang-undang . . .
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899); 6. 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PAN dan RB sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2012;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
9.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN: PEDOMAN UMUM SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

(1)Tindak Pidana Korupsi (TPK) adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
(2)Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
(3)Whistle Blower . . .
(3)Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang ia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
(4)Whistleblower System adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(5)Tim Penerima Pengaduan adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima pengaduan dari whistle blower, menyelidiki, memproses dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Menteri.
(6)Kementerian yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Pasal 2

Tujuan pedoman umum sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian PAN dan RB adalah:

a.Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian PAN dan RB;
b.Memperbaiki sistem pengawasan dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan tindak pidana korupsi, serta persaingan usaha tidak sehat;
c.Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas whistle blower.

BAB II

LINGKUP DAN BATASAN

Pasal 3

(1)Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
(2)Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, Whistle Blower harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
1. a.Masalah yang diadukan (What); Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis – jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta dampak adanya penyimpangan.
2. b.Pihak . . .
3. b.Pihak yang bertanggung jawab (Who); Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
4. c.Lokasi kejadian (Where); Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan (unit kerja). Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana penyimpangan tersebut terjadi.
5. d.Waktu kejadian (When); Berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku.
6. e.Mengapa terjadi penyimpangan (Why); Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada pembuktian unsur niat (intent).
7. f.Bagaimana modus penyimpangan (How); Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan tersebut serta untuk meyakini penyembunyian (concealment), dan pengkonversian (convertion) hasil penyimpangan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan pedoman ini perlu dibentuk Tim Penerima Pengaduan yang bertugas menangani dan mengelola pengaduan;
(2)Susunan, tugas dan wewenang Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
(3)Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (What, Where, When). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.
(4)Setiap . . .
(4)Setiap whistle blower dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana tercantum pada Pasal 5 dilakukan dengan menyebutkan identitas lengkap dan menyerahkan bukti-bukti pendukung.
(5)Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan whistle Blower jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang whistle Blower untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

Pasal 5

Pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui:

a.kotak pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Kementerian PAN dan RB; atau
b.e-mail whistleblower@menpan.go.id

BAB IV

TINDAK LANJUT

Pasal 6

(1)Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigatif, dan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
(2)Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh whistle Blower diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
(3)Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
1. a.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
2. b.informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(4)Dalam penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh whistle Blower sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal-hal berikut:
1. a.penentuan tim audit oleh Inspektur;
2. b.penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim audit; dan
3. c.pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

(1)Inspektur menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran investigasi kepada pimpinan obyek penugasan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(2)Dalam melakukan penugasan audit investigatif dapat dilakukan tukar menukar informasi dengan instansi penyidik.
(3)Dalam hal pimpinan obyek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
(4)Pengumpulan bukti-bukti dilakukan auditor dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
(5)Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
(6)Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh, auditor mengidentifikasikan jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab.
(7)Auditor yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti-bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti- bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
(8)Pengendalian penugasan audit investigatif dilakukan melalui reviu, pembahasan internal dengan tim pengarah guna menjamin mutu, mempercepat proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan- permasalahan yang timbul selama penugasan audit investigasi.

BAB V

EKSPOSE HASIL AUDIT INVESTIGASI ATAS LAPORAN/PENGADUAN WHISTLE BLOWER

Pasal 8

(1)Setelah pelaksanaan penugasan audit investigatif selesai, tim audit segera menyusun konsep laporan hasil penugasan audit investigatif.
(2)Tim audit investigatif melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa hasil penugasan telah memenuhi kecukupan bukti dan pencapaian sasaran penugasan.
(3)Peserta . . .
(3)Peserta ekspose internal adalah seluruh tim audit, tim pengarah dan pejabat-pejabat Kementerian PAN dan RB lain yang ditunjuk/diundang serta sesuai kebutuhan.
(4)Berdasarkan hasil ekpose internal, Inspektorat melakukan ekspose eksternal dengan unit yang berwenang melakukan tindak lanjut.
(5)Hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah Hasil Ekspose yang ditanda tangani oleh Inspektur dan pejabat yang mewakili unit.
(6)Dalam hal pimpinan unit tidak sepakat dengan materi hasil penugasan audit investigatif, maka Risalah Hasil Ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas dengan Menteri.
(7)Untuk penugasan audit investigatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. a.Ekspose ekternal dimaksud adalah pemaparan hasil audit dengan Instansi Penyidik;
2. b.Ekspose dengan Instansi Penyidik dilakukan apabila temuan hasil audit menyimpulkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
3. c.Tujuan dilakukannya ekspose dengan Instansi Penyidik adalah untuk mendapat kepastian terpenuhinya unsur/aspek hukum yang dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi Auditor bahwa kasus yang diaudit tersebut berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) atau Tindak Perdata atau yang bersifat tindakan administrative berupa Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR);
4. d.Kesepakatan hasil ekspose dituangkan dalam Risalah Hasil Ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan Instansi penyidik;
5. e.Pembicaraan hasil audit investigatif dengan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah adanya ekspose eksternal. Dalam hal pimpinan obyek penugasan terkait dan/atau bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan, pembicaraan hasil audit dilakukan hanya dengan atasan pimpinan obyek penugasan. Hasil pembicaraan dituangkan dalam notisi/risalah pembicaraan yang bersifat pemberitahuan simpulan hasil audit dan tidak memerlukan persetujuan dari pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan;
6. f.Pembahasan tidak dilakukan dalam hal atasan pimpinan obyek penugasan merupakan pihak yang terkait dan/atau termasuk pihak yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang ditemukan;
7. g.Laporan Hasil Audit Investigatif segera diterbitkan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi Penyidik dan pembicaraan dengan pimpinan dan/atau atasan pimpinan obyek penugasan;
(8)Pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dilakukan setelah ekspose eksternal. Bahan pembicaraan akhir berupa simpulan hasil penugasan audit investigatif yang telah mengakomodasi hasil ekspose eksternal.
(9)Hasil . . .
(9)Hasil pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan dituangkan dalam Risalah Pembicaraan Akhir yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan/atasan oimpinan obyek penugasan untuk melaksanakan tindak lanjut.
(10)Dalam hal pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak setuju dengan simpulan hasil penugasan audit investigatif, Risalah Pembicaraan Akhir memuat alasan mengenai ketidaksetujuannya dengan simpulan hasil penugasan audit investigasi.
(11)Jika pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan menolak untuk menandatangani Risalah Pembicaraan Akhir, maka risalah cukup ditandatangani tim yang ditugaskan dan inspektur dengan menyebutkan alasan penolakannya.
(12)Dalam hal pembicaraan akhir dengan pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan tidak dapat dilakukan sehingga menghambat penyelesaian laporan, maka pembicaraan akhir diganti dengan menyampaikan simpulan hasi penugasan audit investigasi secara tertulis kepada pimpinan/atasan pimpinan obyek penugasan yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut.

Pasal 9

(1)Hasil penugasan audit investigatif yang berasal dari laporan/pengaduan Whistle Blower dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).
(2)Sebelum laporan disampaikan kepada Menteri, konsep laporan disampaikan kepada tim pengarah untuk dilakukan reviu.
(3)Laporan final hasil audit investigatif atas laporan/pengaduan Whistle Blower disampaikan kepada Menteri.

Pasal 10

Apabila yang menjadi terlapor adalah salah seorang Tim Penerima Pengaduan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Tim Penerima Pengaduan, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016