DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 147

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Banjar dengan sistematika berikut : 1. Ketentuan Umum 2. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah 3. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup 4. Perencanaan 5. Pemanfaatan 6. Pengendalian 7. Pemeliharaan 8. Laboratorium Lingkungan 9. Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup 10. Pengendalian Air Limbah, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 11. Sistem Informasi 12. Hak, Kewajiban, dan Larangan 13. Peran Masyarakat 14. Pengawasan 15. Kerjasama Antar Daerah 16. Sanksi Administratif 17. Penyelesaian Sengketa Lingkungan 18. Penyidikan 19. Ketentuan Pidana 20. Ketentuan Peralihan 21. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kota Banjar pada khususnya, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya pada umumnya; 15
c.bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Banjar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Banjar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 16 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 17 Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982); 18
13.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan;
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang 19 Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen AMDAL;
21.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
22.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
23.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup;
24.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan; 20
25.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Izin Lingkungan;
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 16 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21);
29.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 8 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27); 21
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penaatan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
31.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13 );
32.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
33.Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 9 Seri E); 22 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR dan WALIKOTA BANJAR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah
3.Walikota adalah Walikota Banjar.
4.Instansi Lingkungan Hidup adalah Instansi Lingkungan Hidup Daerah pada Pemerintah Kota Banjar.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Banjar.
6.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 23 mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk 24 keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12.Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
13.Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
14.Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
15.Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana, dan/ atau program.
16.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/ atau 25 kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
17.Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL- UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
18.Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
19.Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
20.Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup 26 sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
21.Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
22.Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
23.Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
24.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25.Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, 27 kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan yang mengandung B3.
27.Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
28.Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/ atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
29.Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
30.Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
31.Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
32.Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau 28 kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
33.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
34.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
35.Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum;
36.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
37.Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
38.Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam 29 rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39.Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang :

a.menetapkan kebijakan tingkat Kota;
b.menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tingkat Kota;
c.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH Kota;
d.menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL- UPL;
e.menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat Kota;
f.mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
g.mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; 30
h.memfasilitasi penyelesaian sengketa;
i.melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
j.melaksanakan standar pelayanan minimal;
k.melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kota;
b.mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
c.mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kota;
a.memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
b.menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kota; dan
c.melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kota;

Pasal 3

Tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 31

BAB III

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.kehati-hatian;
g.keadilan;
h.ekoregion;
i.keanekaragaman hayati;
j.pencemar membayar;
k.partisipatif;
l.kearifan lokal;
m.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
n.otonomi daerah.

Pasal 5

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah bertujuan:

a.melindungi wilayah Pemerintahan Kota 32 Banjar dari pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;
b.menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
c.menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
d.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
e.mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
f.menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
g.menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
h.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
i.mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
j.mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 6

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.pemanfaatan;
c.pengendalian;
d.pemeliharaan; 33
e.pengawasan; dan
f.penegakan hukum.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

a.inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kota;
b.penetapan wilayah ekoregion daerah (penetapan Tapak Ekologi dan Blok Ekologi) yang berdasarkan kepada wilayah ekologi dan ekodistrik yang ditetapkan oleh Provinsi; dan
c.penyusunan RPPLH tingkat Kota.

Pasal 8

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

a.potensi dan ketersediaan;
b.jenis yang dimanfaatkan;
c.bentuk penguasaan;
d.pengetahuan pengelolaan; 34
e.bentuk kerusakan; dan
f.konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Pasal 9

(1)Penetapan Wilayah Ekoregion Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menjadi dasar dalam penetapan blok ekologi dan Tapak Ekologi dan dilaksanakan oleh Walikota untuk disampaikan kepada Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
(2)Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:
1. a.karakteristik bentang alam;
2. b.daerah aliran sungai;
3. c.flora dan fauna;
4. d.sosial budaya; dan
5. e.ekonomi; 35

Isi peraturan

Teks147PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2009

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (36)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2000