DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Pemerintah Daerah menunjuk Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Sebagai Pelaksana kegiatan jasa survey di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan penunjukan Perusahaan Daerah sebagai pelaksana jasa survey adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan kontrol kuantitas produksi eksploitasi. Dalam mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihakkedua dengan prinsip saling menguntungkan. Besaran tarif yang digunakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga yang dicantumkan melalui Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama. Rincian pembagian uang hasil kegiatan jasa survey oleh Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama kepada kas daerah adalah: 85% ke Kas Daerah (PAD); 5% ke Perusahaan Daerah BJU (Operasional); 10% ke Perusahaan Daerah BJU (Pendapatan) yang berlaku untuk setiap transaksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan perlu kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan jasa survey di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Jasa Survey di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
13.Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 39/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Batubara dan Produk Batubara;
14.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32;
16.Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 384/M-DAG/KEP/6/2008 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor PertambanganTertentu;
17.Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 481 K/30/DJB/2014 tentang Tata Cara Penetapan Surveyor untuk verifikasi Analisa Kualitas dan Kuantitas Penjualan Batubara;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 13);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PELAKSANAAN JASA SURVEY DI WILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3.Bupati adalah bupati tanah bumbu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tanah bumbu.
5.Perusahaan Daerah adalah perusahaan daerah batulicin jaya utama.
6.Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan survey.
7.Pihak kedua adalah lembaga, badan hukum, dan perusahaan yang bergerak dalam bidang survey.
8.Pihak ketiga adalah lembaga, badan hukum, perusahaan dan perorangan diluar Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang Pertambangan dan Perkebunan.
9.Survey adalah suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian atau pengujian dan pengawasan atas suatu obyek yang ditentukan berupa barang yang meliputi keadaan, kondisi luar, pembungkus atau kemasan, mutu, jumlah, ukuran-ukuran panjang, berat maupun isi dan tanda- tanda pengenalnya serta persyaratan yang ditetapkan, maupun lingkungan hidup yang meliputi baku mutu air, udara, maupun daratan dan lain-lain yang terkait, dan atas hasil kegiatan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya laporan Survey (Survey Report) dan atau Sertifikat Pengawasan (Supervision Certificate) maupun Setifikat Pemeriksaan (Inspection Certificate).
10.Jasa Survey yang dimaksud terdiri dari analisa kualitas dan kuantitas berbasis komoditas hasil tambang dan perkebunan.
11.Analisa Kuantitas yang dimaksud berdasarkan pada hasil nilai survey draft.
12.Draftyang dimaksud adalah landasan yang paling mendasar untuk sebuah perhitungan timbangan kapal/tongkang yang terapung di atas air, dalam satuan penyebutan ukuran.
13.Surat Pengantar yang diterbitkan oleh Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama berupa Surat yang ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menunjuk Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama Sebagai Pelaksana kegiatan jasa survey di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
(2)Tujuan penunjukan Perusahaan Daerah sebagai pelaksana jasa survey adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan kontrol kuantitas produksi eksploitasi.
(3)Dalam mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (2), Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan pihakkedua dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Daerah melaksanakan kegiatan survey dengan menerbitkan surat pengantar jasa survey atas hasil survey yang dilakukan oleh pihak kedua.
(2)Hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jasa Draft Survey.
(3)Terhadap pengantar yang dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah akan disampaikan ke dinas terkait.
(4)Pelaksanaan kegiatan penerbitan pengantar secara teknis akan diatur oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Besaran tarif yang digunakan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak ketiga yang dicantumkan melalui Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama.

BAB IV

BAGI HASIL

Pasal 5

(1)Rincian pembagian uang hasil kegiatan jasa survey oleh Perusahaan Daerah Batulicin Jaya Utama kepada kas daerah adalah : No Uraian Kas Daerah Perusahaan Daerah BJU Perusahaan Daerah BJU Total SistemPembagian (PAD) (Operasional) (Pendapatan) (Presentase) 1 2 3 4 5 6 7 1 Jasa Survey 85 % 5 % 10 % 100 % SetiapTransaksi
(2)Pendapatan Pemerintah Daerah adalah merupaka n pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Ditetapkan di Batulicin pada tanggal 2 Januari 2015 BUPATI TANAH BUMBU ttd MARDANI H. MAMING Diundangkan di Batulicin pada tanggal 2 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, ttd SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5/2015) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR : TAHUN 2014 Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor …..

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990

Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2013