DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas pengawasan lingkungan hidup dan pengembangan karier, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3000) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
19.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
20.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
21.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
6.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9.Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
10.Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawas Lingkungan Hidup adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
11.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
12.Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13.Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah kegiatan melaksanakan ketentuan hukum administrasi dan/atau hukum perdata dan/atau hukum pidana oleh Pengawas Lingkungan Hidup terhadap penaataan usaha dan/atau kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
17.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pengawas Lingkungan Hidup sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
19.Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
20.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pengawas Lingkungan Hidup dalam bentuk Angka Kredit.
21.Standar Kompetensi Pengawas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian dan perilaku yang disyaratkan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Pengawas Lingkungan Hidup.
22.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
23.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengawas Lingkungan Hidup sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
24.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengawas Lingkungan Hidup sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
25.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pengawas Lingkungan Hidup baik perorangan atau kelompok di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
26.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup pada Instansi Pemerintah.
(2)Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
(3)Kedudukan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup merupakan jabatan fungsional kategori Keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama;
2. b.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
3. c.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya; dan
4. d.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.pengawasan langsung;
2. b.pengawasan tidak langsung;
3. c.penegakan hukum; dan
4. d.pengkajian dan analisa.
(2)Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengawasan langsung, meliputi:
  1. 1.persiapan pengawasan lingkungan hidup;
  2. 2.pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup; dan
  3. 3.melakukan kegiatan pasca pengawasan.
2. b.pengawasan tidak langsung, yaitu evaluasi laporan rutin penaatan usaha dan/atau kegiatan;
3. c.penegakan hukum, yaitu penegakan hukum pidana; dan
4. d.pengkajian dan analisa, meliputi:
  1. 1.pengkajian pengawasan lingkungan hidup; dan
  2. 2.analisa pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
  2. 2.melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconaisance);
  3. 3.melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas rendah;
  4. 4.melakukan kegiatan pemeriksaan alat yang sudah terkalibrasi oleh pihak berwenang dan/atau memeriksa kadaluarsa bahan yang akan dipergunakan dalam pengawasan;
  5. 5.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas rendah;
  6. 6.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas rendah;
  7. 7.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas rendah;
  8. 8.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas rendah;
  9. 9.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada alat angkut transportasi limbah B3;
  10. 10.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi;
  11. 11.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 3;
  12. 12.melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana;
  13. 13.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas rendah;
  14. 14.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban- kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah;
  15. 15.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas rendah;
  16. 16.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan injeksi air terproduksi;
  17. 17.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas rendah;
  18. 18.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penaatan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas rendah;
  19. 19.melakukan pengawasan penaatan baku emisi sumber bergerak;
  20. 20.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup;
  21. 21.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian erosi;
  22. 22.melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
  23. 23.melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas rendah;
  24. 24.melakukan kegiatan pemotretan dan/atau video antara lain terhadap kegiatan pengambilan sampel, situasi pabrik, situasi IPAL dengan menggunakan kamera dan/atau drone dalam rangka pengawasan;
  25. 25.melakukan pembuatan gambar sketsa dalam rangka pengawasan;
  26. 26.melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan dengan kompleksitas rendah;
  27. 27.merumuskan rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan;
  28. 28.merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa berupa teguran;
  29. 29.melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
  30. 30.melakukan kegiatan evaluasi laporan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
  31. 31.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
  32. 32.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara;
  33. 33.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  34. 34.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi- saksi;
  35. 35.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka;
  36. 36.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi- saksi;
  37. 37.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka;
  38. 38.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
  39. 39.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
  40. 40.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume; dan
  41. 41.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri;
2. b.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan,laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
  2. 2.melakukan kegiatan prakunjungan pengawasan (reconaisance);
  3. 3.melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang;
  4. 4.melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang;
  5. 5.melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot);
  6. 6.menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan pendahuluan dalam pelaksanaan pertemuan pendahuluan dalam tim;
  7. 7.melakukan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya);
  8. 8.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3;
  9. 9.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas sedang;
  10. 10.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3;
  11. 11.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 kompleksitas sedang;
  12. 12.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
  13. 13.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
  14. 14.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
  15. 15.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang;
  16. 16.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3;
  17. 17.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 2;
  18. 18.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3;
  19. 19.melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat;
  20. 20.melakukan pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat;
  21. 21.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang;
  22. 22.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang;
  23. 23.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang;
  24. 24.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air;
  25. 25.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang;
  26. 26.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house);
  27. 27.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang;
  28. 28.melakukan pengawasan penaatan baku emisi sumber bergerak;
  29. 29.melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate);
  30. 30.melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah;
  31. 31.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak);
  32. 32.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan;
  33. 33.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut);
  34. 34.melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
  35. 35.melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan;
  36. 36.melakukan kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
  37. 37.melakukan kegiatan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang;
  38. 38.melakukan pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan;
  39. 39.menatalaksanakan dan mendokumentasikan pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
  40. 40.melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang;
  41. 41.merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
  42. 42.merumuskan rekomendasi sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan;
  43. 43.melaksanakan pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
  44. 44.melaksanakan kegiatan pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
  45. 45.melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta;
  46. 46.menyusun rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin;
  47. 47.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
  48. 48.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara;
  49. 49.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  50. 50.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi- saksi;
  51. 51.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka;
  52. 52.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi- saksi;
  53. 53.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka;
  54. 54.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
  55. 55.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
  56. 56.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume; dan
  57. 57.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri;
3. c.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.melakukan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
  2. 2.melakukan tinjauan/kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi;
  3. 3.melakukan kegiatan pembuatan daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
  4. 4.melakukan pertemuan pendahuluan dalam tim sebagai memimpin pertemuan pendaluan;
  5. 5.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas tinggi;
  6. 6.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas tinggi;
  7. 7.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada importasi B3;
  8. 8.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
  9. 9.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
  10. 10.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengumpulan limbah B3;
  11. 11.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi;
  12. 12.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada dumping limbah B3;
  13. 13.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 1;
  14. 14.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas tinggi;
  15. 15.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas tinggi;
  16. 16.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas tinggi;
  17. 17.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas tinggi;
  18. 18.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas tinggi;
  19. 19.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission);
  20. 20.melakukan pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan sampah;
  21. 21.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pasca tambang;
  22. 22.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman);
  23. 23.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut);
  24. 24.melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan kerusakan lahan;
  25. 25.melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin;
  26. 26.melakukan penghentian pelanggaran tertentu;
  27. 27.memimpin pertemuan penutup dalam pertemuan penutup dalam tim;
  28. 28.melakukan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dengan kompleksitas tinggi;
  29. 29.melakukan kegiatan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa pencabutan izin lingkungan;
  30. 30.melaksanakan pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
  31. 31.melakukan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai pembicara;
  32. 32.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan laporan kejadian tindak pidana;
  33. 33.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tempat kejadian perkara;
  34. 34.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
  35. 35.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan saksi- saksi;
  36. 36.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemanggilan tersangka;
  37. 37.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan saksi- saksi;
  38. 38.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pemeriksaan tersangka;
  39. 39.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan;
  40. 40.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri;
  41. 41.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa pembuatan resume; dan
  42. 42.melaksanakan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berupa penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri; dan
4. d.Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.melakukan pemeriksaan ulang;
  2. 2.menyusun rancangan strategi kegiatan di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup tingkat Kota/ Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional;
  3. 3.melaksanakan pengkajian/pemeriksaan terhadap laporan pengawasan yang telah dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup;
  4. 4.melakukan pemetaan hasil pengawasan di wilayah Kota/Kabupaten/Provinsi/Nasional;
  5. 5.menganalisis kasus pengawasan di lokasi yang berbatasan dengan negara lain;
  6. 6.menganalisis kasus pengawasan ekspor impor Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
  7. 7.menganalisis kasus pengawasan ekspor limbah B3 dan impor non B3.
(2)Pengawas Lingkungan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh instansi pembina.

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a.Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, meliputi:
1. 1.dokumen perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
2. 2.dokumen kegiatan prakunjungan pengawasan (Reconaisance);
3. 3.dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas rendah;
4. 4.checklist pemeriksaan alat yang sudah terkalibrasi oleh pihak berwenang dan/atau memeriksa kadaluarsa bahan yang akan dipergunakan dalam pengawasan;
5. 5.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas rendah;
6. 6.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas rendah;
7. 7.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas rendah;
8. 8.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas rendah;
9. 9.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada alat angkut trasnportasi limbah B3;
10. 10.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi;
11. 11.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 3;
12. 12.dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana;
13. 13.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas rendah;
14. 14.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah;
15. 15.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas rendah;
16. 16.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan injeksi air terproduksi;
17. 17.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas rendah;
18. 18.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas rendah;
19. 19.dokumen berita acara pengawasan penaatan baku emisi sumber bergerak;
20. 20.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup;
21. 21.dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian erosi;
22. 22.dokumen berita acara pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan;
23. 23.dokumen berita acara pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas rendah;
24. 24.dokumen berita acara kegiatan pemotretan dan/atau video antara lain terhadap kegiatan pengambilan sampel, situasi pabrik, situasi IPAL dengan menggunakan kamera dan/atau drone dalam rangka pengawasan;
25. 25.dokumen pembuatan gambar sketsa dalam rangka pengawasan;
26. 26.dokumen laporan kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas rendah;
27. 27.dokumen kegiatan rekomendasi hasil pengawasan dalam bentuk konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan;
28. 28.dokumen konsep sanksi administrasi dalam bentuk surat sanksi administratif berupa teguran;
29. 29.dokumen sebagai saksi pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan;
30. 30.dokumen laporan kegiatan evaluasi laporan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan;
31. 31.laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
32. 32.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara tindak pidana lingkungan hidup;
33. 33.surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
34. 34.surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
35. 35.surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
36. 36.berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
37. 37.berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
38. 38.berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
39. 39.surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
40. 40.dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan
41. 41.dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
b.Pengawas Lingkungan Hidup Muda, meliputi: 1) dokumen perencanaan pengawasan (sumber daya manusia; peralatan dan bahan; agenda; biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli); 2) dokumen prakunjungan pengawasan (reconaisance); 3) dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang; 4) checklist daftar periksa mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang; 5) dokumen kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot); 6) laporan pertemuan pendahuluan dalam tim; 7) dokumen ringkasan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya); 8) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3; 9) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas sedang; 10) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3; 11) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 kompleksitas sedang; 12) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 13) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 14) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 15) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 16) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3; 17) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 2; 18) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3; 19) dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat; 20) dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat; 21) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang; 22) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang; 23) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang; 24) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air; 25) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang; 26) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house); 27) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang; 28) dokumen berita acara pengawasan penaatan baku emisi sumber bergerak; 29) dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate); 30) dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah; 31) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak); 32) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan; 33) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut); 34) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin; 35) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan; 36) dokumen berita acara kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan; 37) dokumen berita acara pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang; 38) dokumen berita acara pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan; 39) laporan pertemuan penutup dalam tim; 40) dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang; 41) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah; 42) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan; 43) dokumen sebagai saksi pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan; 44) dokumen pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan; 45) laporan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta; 46) dokumen laporan rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin; 47) laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 48) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara tindak pidana lingkungan hidup; 49) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 50) surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 51) surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 52) berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 53) berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 54) berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 55) surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 56) dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan 57) dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
c.Pengawas Lingkungan Hidup Madya, meliputi: 1) dokumen penyusunan perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli); 2) dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi; 3) checklist daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas tinggi; 4) laporan pertemuan pendahuluan dalam tim; 5) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas tinggi; 6) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas tinggi; 7) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada importasi B3; 8) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 9) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 10) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengumpulan limbah B3; 11) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 12) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 13) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada dumping limbah B3; 14) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 1; 15) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas tinggi; 16) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas tinggi; 17) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas tinggi; 18) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas tinggi; 19) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas tinggi; 20) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission); 21) dokumen berita acarapengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan sampah; 22) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pasca tambang; 23) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman); 24) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut); 25) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan kerusakan lahan; 26) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadappelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin; 27) dokumen berita acara penghentian pelanggaran tertentu; 28) laporan pertemuan penutup dalam tim; 29) dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; 30) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan; 31) dokumen pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan dan/atau persidangan; 32) laporan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai pembicara; 33) laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 34) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara tindak pidana lingkungan hidup; 35) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 36) surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 37) surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 38) berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 39) berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 40) berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 41) surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 42) dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan 43) dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan
d.Pengawas Lingkungan Hidup Utama, meliputi: 1) laporan pemeriksaan ulang; 2) hasil kajian terhadap laporan pengawasan lingkungan hidup rancangan strategi kegiatan di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup tingkat Kota/ Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional; 3) rancangan strategi pengkajian/pemeriksaan terhadap laporan pengawasan yang telah dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup; 4) pemetaan hasil pengawasan di wilayah Kota/Kabupaten/Provinsi/Nasional; 5) hasil kajian kasus pengawasan di lokasi yang berbatasan dengan negara lain; 6) hasil kajian kasus pengawasan ekspor impor Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3); dan 7) hasil kajian kasus pengawasan ekspor limbah B3 dan impor non B3.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011