Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 65
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yaitu melaksanakan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup. Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan
dan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan
Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan,laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli);
1) dokumen perencanaan pengawasan (sumber daya manusia; peralatan dan bahan; agenda; biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah,Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli); 2) dokumen prakunjungan pengawasan (reconaisance); 3) dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang; 4) checklist daftar periksa mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas sedang; 5) dokumen kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan termasuk overlay hotspot); 6) laporan pertemuan pendahuluan dalam tim; 7) dokumen ringkasan pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, Perizinan dan dokumen lingkungan serta dokumen lainnya); 8) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada sarana transportasi B3; 9) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas sedang; 10) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada penggunaan B3; 11) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 kompleksitas sedang; 12) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 13) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada tempat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 14) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 15) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas sedang; 16) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada kegiatan ekspor limbah B3 atau limbah non B3; 17) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 2; 18) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penguburan limbah B3; 19) dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan terhadap SOP tanggap darurat; 20) dokumen berita acara pengawasan tanggap darurat pada usaha dan/atau kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air dan/atau pengendalian pencemaran udara dan/atau pengelolaan B3 dan/atau pengelolaan limbah B3 berupa pemeriksaan pelaksanaan clean up akibat kejadian darurat; 21) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas sedang; 22) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas sedang; 23) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas sedang; 24) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap neraca penggunaan air; 25) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas sedang; 26) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengendalian pencemaran udara (antara lain scrubber, electric precipitator, bag house); 27) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas sedang; 28) dokumen berita acara pengawasan penaatan baku emisi sumber bergerak; 29) dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (leacheate); 30) dokumen berita acara pengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pemanfaatan sampah; 31) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap lubang galian tambang (kemiringan lahan, kedalaman rasio, bukaan, jarak); 32) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan; 33) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemadam, sarana prasarana pengendalian kerusakan gambut); 34) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin; 35) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan; 36) dokumen berita acara kegiatan pengambilan sampel limbah dan/atau kualitas lingkungan (antara lain air limbah, air sungai, air danau, air laut, emisi udara, udara ambien, tanah, B3, limbah B3, biota) dalam rangka pengawasan; 37) dokumen berita acara pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) dalam rangka pengawasan dengan kompleksitas sedang; 38) dokumen berita acara pertemuan penutup berupa penyusunan berita acara pengawasan; 39) laporan pertemuan penutup dalam tim; 40) dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas sedang; 41) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa paksaan pemerintah; 42) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pembekuan izin lingkungan; 43) dokumen sebagai saksi pemberian keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan dan/atau persidangan; 44) dokumen pengolahan data pemantauan rutin dalam rangka penaatan usaha dan/atau kegiatan; 45) laporan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai peserta; 46) dokumen laporan rekomendasi hasil evaluasi laporan rutin dan/atau hasil kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin; 47) laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 48) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara tindak pidana lingkungan hidup; 49) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 50) surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 51) surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 52) berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 53) berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 54) berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 55) surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 56) dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan 57) dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
1) dokumen penyusunan perencanaan pengawasan (Sumber Daya Manusia; Peralatan dan bahan; Agenda; Biaya; koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Usaha dan/atau kegiatan, laboratorium, Pegawai Penyidik Negeri Sipil, ahli); 2) dokumen hasil analisis tinjauan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau kajian/analisis di bidang lingkungan hidup/kasus lingkungan hidup dan/atau pengaduan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi; 3) checklist daftar periksa (checklist) mengenai data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan dengan kompleksitas tinggi; 4) laporan pertemuan pendahuluan dalam tim; 5) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada produksi B3 dengan kompleksitas tinggi; 6) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada peredaran B3 dengan kompleksitas tinggi; 7) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk kegiatan pada importasi B3; 8) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada sumber-sumber limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 9) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada empat penyimpanan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 10) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengumpulan limbah B3; 11) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pemanfaatan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 12) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada pengolahan limbah B3 dengan kompleksitas tinggi; 13) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada dumping limbah B3; 14) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pada penimbunan limbah B3 pada land fill kelas 1; 15) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pengeluaran air limbah dengan kompleksitas tinggi; 16) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengolahan air limbah dengan kompleksitas tinggi; 17) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air atau air laut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sarana pemanfaatan air limbah dengan kompleksitas tinggi; 18) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber pencemaran udara dengan kompleksitas tinggi; 19) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap Continuous Emission Monitoring System (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk melihat penataan pada ketentuan baku mutu termasuk beban emisi dengan kompleksitas tinggi; 20) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission); 21) dokumen berita acarapengawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan melakukan pemeriksaan terhadap pengolahan sampah; 22) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pasca tambang; 23) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman); 24) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut); 25) dokumen berita acara pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan (Karhutla dan/atau Gambut) dengan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemulihan kerusakan lahan; 26) dokumen berita acara pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan terhadappelaksanaan pengelolaan resiko Produk Rekayasa Genetika (PRG) oleh perusahaan yang telah memperoleh izin; 27) dokumen berita acara penghentian pelanggaran tertentu; 28) laporan pertemuan penutup dalam tim; 29) dokumen kegiatan analisis hasil pengawasan dengan kompleksitas tinggi; 30) dokumen konsep dalam bentuk surat sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan; 31) dokumen pemberian keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan dan/atau persidangan; 32) laporan kegiatan pertemuan pembahasan laporan rutin perusahaan, sebagai pembicara; 33) laporan kejadian tindak pidana penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 34) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara tindak pidana lingkungan hidup; 35) surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 36) surat pemanggilan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 37) surat pemanggilan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 38) berita acara pemeriksaan saksi-saksi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 39) berita acara pemeriksaan tersangka penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 40) berita acara penyitaan barang atau dokumen melalui pengadilan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 41) surat permintaan bantuan menghadirkan tersangka/saksi ke Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; 42) dokumen pembuatan resume penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan 43) dokumen berita acara penyerahan berkas berita acara penyidikan ke kejaksaan melalui Polri penyidikan tindak pidana lingkungan hidup; dan
1) laporan pemeriksaan ulang; 2) hasil kajian terhadap laporan pengawasan lingkungan hidup rancangan strategi kegiatan di bidang Pengawasan dan/atau Penegakan Hukum Lingkungan Hidup tingkat Kota/ Kabupaten/Provinsi/Nasional/Internasional; 3) rancangan strategi pengkajian/pemeriksaan terhadap laporan pengawasan yang telah dilaksanakan Pengawas Lingkungan Hidup; 4) pemetaan hasil pengawasan di wilayah Kota/Kabupaten/Provinsi/Nasional; 5) hasil kajian kasus pengawasan di lokasi yang berbatasan dengan negara lain; 6) hasil kajian kasus pengawasan ekspor impor Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3); dan 7) hasil kajian kasus pengawasan ekspor limbah B3 dan impor non B3.
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)