DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011

Nomor: 39
Tahun: 2011
Ditetapkan: 25 Agustus 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LlNGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA NOMOR 39 TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERINEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Mengingat Menimbang 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun-2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia . Tahun 2000 Nomor 194, TarnbahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4 Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:
1.Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggl)ng jawab dan wewenanq untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungali hidup sesuai dengan peraturan perundanq-undanqan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipi!.
2.Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3.Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LlNGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA.

1.Usulan Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:B-4399/MENLH/LH/05/2011, tanggal 20 Mei 2011 perihal penyampaian usulan draft Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2.Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30N.154-1563/93 tanggal 27 Mei 2011.
15.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Menetapkan Memperhatikan 5
4.Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
5.Tahapan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang meliputi persiapan pengawasan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
6.Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
7.Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
8.Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian terkait dengan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang disusun oleh peroranqan atau kelornpok, yang membahas suatu pokok bahasan ifmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
9.Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional, regional, atau internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah. 10.0rganisasi protesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada dlslplin ilmu pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 11.Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya kurang signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat dasar. .. 6 Pasal 4 Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. BAB" RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Pasal 2 .Jabatan fungsional Pe~awas. Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Pasal 3

(1)Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup pada instansi pemerintah.
(2)Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. 12.Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya cukup signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan. 13.Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya signifikan, dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan serta pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup. 14.Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. ' 15.Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.
(1)Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup adalah Kementerian lingkungan Hidup.
(2)Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain:
1. a.menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
2. b.menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup;
3. c.menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
4. d.mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
5. e.melakukan sosialisasi jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup serta petunjuk pelaksanaannya;
6. f.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsionalltekflis fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
7. g.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ftingsionallteknis fungsional Pengawas lingkungan'Hidup;
8. h.mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup;
10. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Lingkungan Hidup;
11. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengawas Lingkungan Hidup; I. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
12. m.melakukan pembinaan terhadap tim penilai. 7 Pasal 5
  1. 1.Pendidikan, meliputi:
13. a.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
14. b.pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP) atau sertifikat; dan
15. c.Pendidikan dan pelatihan prajabatan.
  1. 2.Pengawasan lingkungan hidup, meliputi:
16. a.pengawasan langsung: 1) persiapan pengawasan lingkungan hidup; 2) pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup; dan 3) tindak lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
17. b.pengawasan tidak langsung, meliputi: 1) pengolahan data; 2) evaluasi laporan rutin; dan 3) rekomendasi hasil evaluasi.
  1. 3.Pengembangan profesi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, meliputi:
18. a.pembuatan karya tulis· ilmiah di bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
19. b.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; dan
20. c.pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengembangan pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan.
  1. 4.Kegiatan penunjang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, meliputi:
21. a.mengajar/melatih/tutor/fasilitator di bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
22. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
23. c.peran serta dalam ekspose pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan; 8 9 BABV JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN Pasal 6 Unsur dan sub unsur kegiatan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

Pasal 7

(1)Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup merupakan jabatan tingkat ahli.
(2)Jenjang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
1. a.Pengawas Lingkungan Hidup Pertama;
2. b.Pengawas Lingkungan Hidup Muda; dan
3. c.Pengawas Lingkungan Hidup Madya.
(3)Jenjang pangkat Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
1. a.Pengawas Lingkungan Hidup Pertama: Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pengawas Lingkungan Hidup Muda:
  1. 1.£,enata, golongan ruang IIl/c; dan
  2. 2.Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pengawas Lingkungan Hidup Madya:
  1. 1.Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan.
(5)Penetapan jenjang jabatan Pengawas Lingkungan Hidup untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
(6)Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
1. d.keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
2. e.memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
3. f.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya. 10
  1. 1.Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota.
  2. 2.Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
  3. 3.Menyiapkan formulir Serita Acara (SA).
  4. 4.Mempersiapkan peralatan pengawasan (a.1.kamera, GPS, videocam).
  5. 5.Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan sampling.
  6. 6.Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat.
  7. 7.Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan.
  8. 8.Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan. - 9. Melakukan pelaksanan pengawasan linqkunqan hidup dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota. . 10.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumberkegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas rendah. 11.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah.
  9. 12.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas rendah.
  10. 13.Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada skala kompleksitas rendah.

Pasal 8

(1)Rincian kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, terdiri atas: SAS VI RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMSERIKAN ANGKA KREDIT 11 14.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 8ahan 8erbahaya dan 8eracun (83) dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan 83 pada skala kompleksitas rendah.
  1. 15.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan proses produksi 83 terhadap housekeeping. 16.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan peredaran 83 pada skala kompleksitas rendah.
  2. 17.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber limbah 83 pada skala kompleksitas rendah. 18.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah 83 pada skala kompleksitas rendah. 19.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah 83.
  3. 20.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan manifest limbah 83.
  4. 21.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah 83 ke perut bumi.
  5. 22.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah 83 di laut melalui pengambilan sampel (tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut).
  6. 23.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan neraca limbah 83.
  7. 24.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah 83 land fill kelas 3.
  8. 25.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan. 12
  9. 26.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang.
  10. 27.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah.
  11. 28.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL}.
  12. 29.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas sedang.
  13. 30.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah.
  14. 31.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah.
  15. 32.Melakukan pengaw8san penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya.
  16. 33.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi.
  17. 34.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas rendah.
  18. 35.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sarnpel, 13 pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap penaatan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran.
  19. 38.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi sumber bergerak.
  20. 39.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non 83 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya.
  21. 40.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non 83 dan/atau sampah pada skala kompleksitas sedang.
  22. 41.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan . pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah ~engan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST pengolahan sampah (a.1.pemilahan sampah).
  23. 42.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah/batuan penutup.
  24. 43.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi.
  25. 44.Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan situ.
  26. 45.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut. pelaksanaanpenaatan
  27. 36.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala kompleksitas rendah.
  28. 37.Melakukan pengawasan 14
  29. 46.Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah 83.
  30. 47.Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air.
  31. 48.Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara.
  32. 49.Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan.
  33. 50.Melakukan pengawasan penaatan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pesisir dan laut.
  34. 51.Melakukan pengambilan sampel air limbah composite sample.
  35. 52.Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample. 53.Melakukan pengambilan sampel 83 composite sample.
  36. 54.Melakukan pengambilan sampel 83 grab sample.
  37. 55.Melakukan pengambilan sampel limbah 83 composite sample.
  38. 56.Melakukan pengambilan sampel limbah 83 grab sample.
  39. 57.Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) pada skala kornpleksitas sedanq. . 58. Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL).
  40. 59.Pembuatan gambar sketsa.
  41. 60.Menyusun berita acara pengawasan.
  42. 61.Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota.
  43. 62.Pengiriman contoh uji ke laboratorium.
  44. 63.Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas rendah.
  45. 64.Melakukan penyusunan riwayat penaatan.
  46. 65.Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan.
  47. 66.Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa teguran.
  48. 67.Menjadi saksi di proses penyidikan
  49. 68.Menjadi saksi di pengadilan 15
  50. 8.Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan, sebagai anggota.
  51. 9.Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, perijinan dan dokumen lingkungan lainnya).
  52. 10.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas sedang.
  53. 11.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang. pengawasan lainnya.
  54. 5.Melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan penyelaman.
  55. 6.Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan.
  56. 7.Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi perundang- pengelolaan
  57. 1.Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai ketua.
  58. 2.Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
  59. 3.Menyiapkan formulir Serita Acara (SA)
  60. 4.Menyusun telaahan melalui peraturan undangan terkait dan riwayat kinerja lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan. perusahaan.
  61. 72.Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi.
2. b.Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, terdiri atas: laporan yang disampaikan
  1. 69.Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas rendah.
  2. 70.Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari perusahaan.
  3. 71.Melakukan evaluasi 16 pelaksanaan .. pengawasan penaatan melakukan 19.Melaksanakan pengawasan pengelolaan 83 dengan penggunaan 83 .
  4. 20.Melaksanakan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan peredaran 83 pada skala kompleksitas sedang.
  5. 21.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber 83 pada skala kompleksitas sedang.
  6. 22.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah 83 pada skala kompleksitas sedang.
  7. 23.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan pemanfaatan limbah 83 pada skala kompleksitas sedang. 12.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas sedang. 13.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala kompleksitas sedang. 14.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan transportasi. 15.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan 83 dengan skala kompleksitas sedang. 16.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pemeriksaan sarana transportasi 83 . 17.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan proses produksi 83 melalui inventory bahan yang digunakan. 18.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan proses produksi 83 mel.aluiinventory bahan yang diproduksi. 17
  8. 24.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan pengolahan limbah 83 pada skala kompleksitas sedang.
  9. 25.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan kegiatan ekspor impor limbah 83.
  10. 26.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan tank cleaning.
  11. 27.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah 83 dilaut melalui pemeriksaaan pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan di wilayah pesisir).
  12. 28.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah 83 land fill kelas 2.
  13. 29.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi.
  14. 30.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas sedang.
  15. 31.Melakukan pengawasan penaatan ~, pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas tinggi.
  16. 32.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang. 33.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air.
  17. 34.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas sedang. 18 pemeriksaan continuous emission monitoring system (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penaatan pada ketentuan secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan baku.
  18. 37.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penaatan baku emisi kebisingan sumber bergerak .
  19. 38.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non 83 dan/atau sampah pada skala kompleksitas tinggi.
  20. 39.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (Ieacheate)
  21. 40.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah . ~. dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended Produsen Resposibilty (EPR).
  22. 41.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan lubang galian tambang (kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak).
  23. 42.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan.
  24. 43.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemedam). penaatan pelaksanaan udara dengan melakukan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, precipitator, bag house) pada skala kompleksitas sedang.
  25. 36.Melakukan pengawasan pengendalian pencemaran pelaksanaanpenaatanpengawasan35. Melakukan 19
  26. 44.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG).
  27. 45.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukanl pengeluaran produk rekayasa genetika (PRG).
  28. 46.Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk.
  29. 47.Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem sungai.
  30. 48.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada skala kompleksitas sedang.
  31. 49.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan.
  32. 50.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan . ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan.
  33. 51.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan.
  34. 52.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran.
  35. 53.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran.
  36. 54.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran.
  37. 55.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran. 20
  38. 1.Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
  39. 2.Menyiapkan formulir 8erita Acara (8A).
  40. 3.Menyusun telaahan kasus lingkungan hidup.
  41. 4.Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan.
  42. 5.Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan).
  43. 6.Melakukan pertemuan pendahuluan, sebagai ketua.
  44. 7.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada kompleksitas tinggi. terdiri atas:
  45. 56.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengelolaan 83.
  46. 57.Melakukan pengambilan sampel emisi udara melalui composite sample.
  47. 58.Melakukan pengambilan sampel emisi udara melalui grab sample.
  48. 59.Melakukan pengukuran parameter dilapangan (In-situ) pada skala kompleksitas tinggi.
  49. 60.Membuat rekaman audio visual.
  50. 61.Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran In-situ.
  51. 62.Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang.
  52. 63.Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
  53. 64.Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain penyidik).
  54. 65.Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas sedang.
  55. 66.Melakukan pengolahan data.
  56. 67.Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta.
3. c..Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya, 21 pengelolaan limbah 83 melalui pengawasan sumber- sumber limbah 83 pada skala kompleksitas tinggi. 16.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan tempat penyimpanan limbah 83 pada kompleksitas tinggi.
  1. 17.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah 83 melalui pengawasan pengumpulan limbah 83.
  2. 18.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah 83 melalui pengawasan pernanfaatan limbah 83 pada kompleksitas tinggi. 19.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah 83 melalui pengawasan pengolahan limbah 83 pada kompleksitas tinggi. pelaksanaan pelaksanaan terhadap 14.Melakukan pengawasan penaatan pengelolaan 83 melalui pengawasan pelaksanaan registrasi dan notifikasi 83. 15.Melakukan pengawasan penaatan
  3. 8.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi.
  4. 9.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada kompleksitas tinggi. 10.Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada kompJeksitas tinggi. 11.Melakukan pengawasan penaatan peJaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan 83 pada kompleksitas tinggi. 12.Melakukan pengawasan penaatan peJaksanaan pengelolaan 83 dengan melakukan pengawasan proses produksi 83 melalui handling (penanganan bahan). 13.Melakukan pengawasan penaatan peJaksanaaan pengeloJaan limbah 83 melalui pengawasan peredaran 83 pada skala kompJeksitastinggi. " 22 pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana . pengolahan air lirnbah pada kompleksitas tinggi. s .
  5. 28.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi.
  6. 29.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas tinggi.
  7. 30.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi.
  8. 31.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission). pelaksanaanpenaatanpengawasan27. Melakukan terkontaminasi dan clean up limbah 83.
  9. 23.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 melalui pengawasan tumpahan limbah 83 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk penghentian sumber pencemar dan pengisolasian pencemaran.
  10. 24.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan penimbunan limbah 83 pada commisioning.
  11. 25.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan penimbunan limbah 83 pada Land fill kelas 1.
  12. 26.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan pasca penimbunan limbah 83 (setelah tutup land fill). penaatan pelaksanaan melalui pengawasan lahan
  13. 22.Melakukan pengawasan pengelolaan limbah 83
  14. 20.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan dumping limbah 83.
  15. 21.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah 83 melalui pemeriksaan Reception Facility (RF) di pelabuhan.
  16. 32.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan pemanfaatan gas methan.
  17. 33.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan Pengelolaan limbah padat non 83 dan/atau sampah melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.
  18. 34.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada lubang galian atau sumur pantau terluarllahan bekas reklamasi).
  19. 35.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan reklamasi.
  20. 36.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan pasca tambang.
  21. 37.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasanllahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman).
  22. 38.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut).
  23. 39.Melakukan pengawasan penaatan pelaksanaan penqendaliari - kerusakan lahan melalui pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan.
  24. 40.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing.
  25. 41.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pengawasan penaatan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin introduksi jenis asing.
  26. 42.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan produk rekayasa genetika (PRG).
  27. 43.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan jenis asing produk rekayasa genetika (PRG). 23 24 keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing.
  28. 49.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pembangunan taman keanekaragaman hayati.
  29. 50.Melakukan pengawasan penaatan bidang ekosistem perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa.
  30. 51.Melakukan pengawasan penaatan bidang pesisir dan laut melalui pengawasan dan/atau pernantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada kompleksitas tinggi.
  31. 52.Melakukan penghentian pelanggaran tertentu.
  32. 53.Melakukan pertemuan penutup, sebagai ketua.
  33. 54.Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada kompleksitas tinggi.
  34. 55.Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi melalui pembekuan izin lingkungan.
  35. 56.Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi melalui pencabutan izin lingkungan.
  36. 57.Menjadi saksi di pengadilan, sebagai saksi ahli.
  37. 58.Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada kompleksitas tinggi.
  38. 59.Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai pembicara. bidang
  39. 44.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh ijin.
  40. 45.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati.
  41. 46.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan dampak PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary protokol nagoya - kuala lumpur).
  42. 47.Melakukan pengawasan penaatan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan.
  43. 48.Melakukan pengawasan penaatan 25 Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan ketentuan:
4. a.Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini; atau
5. b.Penqawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 11

(1)Pada awal tahun, setiap Pengawas Lingkungan Hidup wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
(2)SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya.
(3)SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

Pasal 10

(2)Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Lingkungan Hidup diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pengawas Lingkungan Hidup lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 26

Pasal 13

(1)Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Lingkungan Hidup, untuk:
1. a.jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan sekolah Sarjana (S1)/Diploma IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
2. b.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
3. c.peran serta dalam ekspose pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
4. d.keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
5. e.memperoleh penghargaan/tandajasa; dan
6. f.memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.
(4)Rincian kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. pengawasbidang

Pasal 12

(1)Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
1. a.Unsur utama; dan
2. b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama terdiri dari:
1. a.Pendidikan;
2. b.Pengawasan lingkungan hidup; dan
3. c.Pengembangan profesi.
(3)Unsur penunjang terdiri dari:
1. a.mengajar/melatih/tutor/fasilitator di lingkungan hidup;
(4)Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian. 27

Pasal 14

(1)Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIlIb yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIlIc, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. .
(2)Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Muda, pangkat ~enata, gOlongan ruang IllIc yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang IIlid, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi.
(3)Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIlId yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi.
(4)Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi.
1. b.jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan sekolah Magister (S2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini;
2. c.jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dengan pendidikan sekolah Doktor (S3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
(2)Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
2. b.paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang. 28 Pasal 15
(1)Pengawas Lingkungan Hidup yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
(2)Pengawas Lingkungan Hidup pada tahun pertama yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2017