DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022

Nomor: 22
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); www.peraturan.go.id 2022, No.549
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun pasal 92014 Nomor 240);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249); www.peraturan.go.id 2022, No.549 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Penata Perizinan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
6.Pejabat Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Penata Perizinan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan www.peraturan.go.id 2022, No.549 nonperizinan.
7.Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan adalah kegiatan dalam rangka menata penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
8.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
12.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Perizinan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
13.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Perizinan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
14.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
15.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian www.peraturan.go.id 2022, No.549 kinerja Penata Perizinan dalam bentuk Angka Kredit.
16.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
17.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dari Penata Perizinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
18.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Perizinan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
19.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Perizinan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Perizinan, baik perorangan atau kelompok di bidang penataan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
21.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
22.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
23.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
24.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan www.peraturan.go.id 2022, No.549 pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Penata Perizinan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada Instansi Pemerintah.
(2)Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan.
(3)Kedudukan Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Perizinan merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Perizinan termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen. www.peraturan.go.id 2022, No.549

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA PERIZINAN

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Penata Perizinan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penata Perizinan Ahli Pertama;
2. b.Penata Perizinan Ahli Muda;
3. c.Penata Perizinan Ahli Madya; dan
4. d.Penata Perizinan Ahli Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan yaitu melaksanakan Penataan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.perencanaan pelaksanaan pelayanan Perizinan, www.peraturan.go.id 2022, No.549 Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. b.pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3. c.penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
4. d.pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
(2)Subunsur dari unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, meliputi:
  1. 1.persiapan pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan
  3. 3.pengkajian biaya penyelenggaraan pelayanan dan simulasi biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. b.pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, terdiri atas pengelolaan informasi;
3. c.penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat, meliputi:
  1. 1.kajian partisipasi masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.pelaksanaan penyuluhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
  3. 3.penyusunan konsep pengelolaan pengaduan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4. d.pengawasan penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan, meliputi:
  1. 1.pengawasan kinerja penyelenggara pelayanan www.peraturan.go.id 2022, No.549 Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.pengawasan kinerja organisasi;
  3. 3.pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  4. 4.pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  5. 5.pengawasan pasca Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Perizinan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Penata Perizinan Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.menyusun prosedur instruksi kerja pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.menyusun skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dinamis berbasis wilayah pengguna layanan;
  3. 3.menyusun skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan berbasis urusan/sektor;
  4. 4.menyusun laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  5. 5.melakukan kesesuaian data kelayakan survei lapangan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  6. 6.menyusun prosedur sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  7. 7.menyusun bisnis proses pengembangan sistem www.peraturan.go.id 2022, No.549 pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  8. 8.menyusun rencana kerja sama antar penyelenggara layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  9. 9.menyusun maklumat pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  10. 10.menyusun konsep prosedur penyederhanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  11. 11.mengidentifikasi kebutuhan alat peraga penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  12. 12.menyusun konsep masukan teknis biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
  13. 13.mengidentifikasi konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada media informasi publik;
  14. 14.melakukan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  15. 15.merumuskan tatacara partisipasi masyarakat dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  16. 16.memetakan permasalahan partisipasi terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  17. 17.menyusun rencana penyuluhan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  18. 18.menyusun laporan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  19. 19.menyusun tanggapan atas pengaduan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; www.peraturan.go.id 2022, No.549
  20. 20.mengidentifikasi jenis sanksi pelanggaran dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  21. 21.menyusun rekomendasi rentang waktu penyelesaian produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  22. 22.menyusun laporan hasil pemetaan pelanggaran pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  23. 23.mengidenfikasi data Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  24. 24.menyusun dokumen Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  25. 25.mengidentifikasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  26. 26.merumuskan program kerja pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  27. 27.merumuskan konsep laporan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
  28. 28.merumuskan instruksi pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
  29. 29.menyusun peta data pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
  30. 30.mengklasifikasi dokumen Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi serta standar;
  31. 31.melakukan pendampingan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
  32. 32.merumuskan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
  33. 33.menyusun peta data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
  34. 34.merumuskan rekomendasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; www.peraturan.go.id 2022, No.549
  35. 35.mengidentifikasi kualifikasi data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; dan
  36. 36.menyusun laporan berkala pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
2. b.Penata Perizinan Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.menganalisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  3. 3.merumuskan usulan keputusan permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  4. 4.menganalisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  5. 5.melakukan pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  6. 6.menganalisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  7. 7.menganalisis kebutuhan pelayanan sesuai segmentasi pengguna layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  8. 8.mendesain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);
  9. 9.menyusun perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. 10.menganalisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  11. 11.merumuskan rekomendasi penyelesaian www.peraturan.go.id 2022, No.549 permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  12. 12.merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
  13. 13.merumuskan konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk nonelektronik;
  14. 14.merumuskan alternatif penyelesaian permasalahan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  15. 15.menganalisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  16. 16.menganalisis indeks kemudahan usaha;
  17. 17.menganalisis pengaduan langsung pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  18. 18.merumuskan konsep rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  19. 19.merumuskan konsep penyelesaian sengketa Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  20. 20.menganalisis data indeks kepuasan masyarakat;
  21. 21.merumuskan metode pencegahan praktik percaloan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  22. 22.merumuskan konsep mutu standar pengawasan berbasis risiko rendah;
  23. 23.merumuskan rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  24. 24.merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
  25. 25.menganalisis pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan www.peraturan.go.id 2022, No.549 menengah tinggi;
  26. 26.merumuskan instruksi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
  27. 27.menganalisis dokumen pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
  28. 28.menganalisis hasil laporan pendampingan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
  29. 29.merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; dan
  30. 30.melakukan pengawasan pascaterbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
3. c.Penata Perizinan Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.mengkaji konsep keputusan atas permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  2. 2.menganalisis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  3. 3.mengevaluasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  4. 4.mengevaluasi pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
  5. 5.merumuskan standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  6. 6.menganalisis perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. 7.melaksanakan evaluasi perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. 8.mengevaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  9. 9.merumuskan bisnis proses layanan konsultasi www.peraturan.go.id 2022, No.549 pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  10. 10.menganalisis dukungan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  11. 11.merumuskan daya saing wilayah pada aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  12. 12.melakukan advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  13. 13.melakukan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  14. 14.merumuskan gugatan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  15. 15.menganalisa pemberian sanksi pelanggaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  16. 16.mengevaluasi hasil pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  17. 17.mengevaluasi standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  18. 18.merumuskan konsep penghargaan bagi sumber daya manusia pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  19. 19.menganalisis hambatan pada saat pemberian pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  20. 20.mengevaluasi kualitas produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  21. 21.mengevaluasi akses layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  22. 22.merumuskan konsep laporan hasil pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan www.peraturan.go.id 2022, No.549 Nonperizinan;
  23. 23.merumuskan instruksi pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah, dan Nonperizinan;
  24. 24.mengevaluasi hasil pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan Nonperizinan; dan
  25. 25.merumuskan mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
4. d.Penata Perizinan Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.merumuskan perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.mengkaji akses informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  3. 3.merumuskan risalah informasi baru dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  4. 4.mengevaluasi hasil layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  5. 5.mengkaji kebutuhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  6. 6.mengkaji dampak Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang diberikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat;
  7. 7.mengkaji perubahan daya saing wilayah terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  8. 8.merumuskan hasil advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
  9. 9.merumuskan hasil mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan www.peraturan.go.id 2022, No.549 Berusaha, dan Nonperizinan;
  10. 10.merumuskan konsep hasil pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan
  11. 11.mengevaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.
(2)Penata Perizinan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Penata Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

a.Penata Perizinan Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.dokumen instruksi kerja pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. 2.dokumen skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dinamis berbasis wilayah pengguna layanan;
3. 3.dokumen skema pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan barbasis urusan/sektor;
4. 4.laporan penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5. 5.dokumen kesesuaian data kelayakan survei lapangan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan www.peraturan.go.id 2022, No.549 Nonperizinan;
6. 6.dokumen prosedur sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
7. 7.dokumen bisnis proses pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
8. 8.dokumen rencana kerja sama antar penyelenggara pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
9. 9.dokumen maklumat pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
10. 10.dokumen prosedur penyederhanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11. 11.dokumen identifikasi kebutuhan alat peraga penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12. 12.dokumen masukan teknis biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. 13.laporan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan pada media informasi publik;
14. 14.laporan layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15. 15.dokumen tatacara partisipasi masyarakat dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16. 16.dokumen pemetaan permasalahan partisipasi terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
17. 17.dokumen rencana penyuluhan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18. 18.laporan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
19. 19.dokumen tanggapan atas pengaduan masyarakat pada pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; www.peraturan.go.id 2022, No.549
20. 20.laporan identifikasi jenis sanksi pelanggaran dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21. 21.dokumen rekomendasi rentang waktu penyelesaian produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22. 22.laporan hasil pemetaan pelanggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
23. 23.dokumen identifikasi data Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
24. 24.dokumen Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
25. 25.dokumen identifikasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
26. 26.dokumen program kerja pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
27. 27.dokumen laporan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
28. 28.dokumen instruksi pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
29. 29.dokumen peta data pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
30. 30.dokumen klasifikasi Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi serta standar;
31. 31.laporan pendampingan hasil pengawasan berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
32. 32.dokumen pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
33. 33.dokumen peta data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
34. 34.dokumen rekomendasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
35. 35.dokumen identifikasi kualifikasi data pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; dan
36. 36.laporan berkala pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
b.Penata Perizinan Ahli Muda, meliputi: www.peraturan.go.id 2022, No.549
1. 1.laporan hasil pemeriksaan keabsahan dokumen syarat Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. 2.laporan hasil analisis kelayakan dokumen pengajuan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3. 3.dokumen usulan keputusan pemohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4. 4.dokumen analisis kebutuhan pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
5. 5.laporan hasil pengawasan pengajuan Perizinan pada sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
6. 6.laporan analisis hasil pengawasan sistem Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
7. 7.laporan hasil analisa kebutuhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8. 8.desain area lokasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan secara bergerak (mobile);
9. 9.laporan hasil perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. 10.laporan analisis permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11. 11.dokumen rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12. 12.dokumen konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk elektronik;
13. 13.dokumen konten informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan dalam bentuk nonelektronik;
14. 14.dokumen alternatif penyelesaian permasalahan www.peraturan.go.id 2022, No.549 layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
15. 15.laporan analisis kepatuhan masyarakat pada prosedur pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16. 16.laporan analisis indeks kemudahan usaha;
17. 17.laporan analisis pengaduan langsung pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18. 18.dokumen rencana tindak lanjut pengaduan masyarakat;
19. 19.dokumen penyelesaian sengketa Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20. 20.laporan hasil analisis data indeks kepuasan masyarakat;
21. 21.dokumen pencegahan praktik percaloan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22. 22.dokumen mutu standar pengawasan berbasis risiko rendah;
23. 23.dokumen rekomendasi hasil pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
24. 24.dokumen mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah;
25. 25.laporan analisis pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi;
26. 26.dokumen instruksi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
27. 27.laporan analisis dokumen pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
28. 28.dokumen analisis laporan hasil pendampingan pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
29. 29.dokumen mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi; dan
30. 30.laporan pengawasan pascaterbit Perizinan Berusaha berbasis risiko tinggi;
c.Penata Perizinan Ahli Madya, meliputi: www.peraturan.go.id 2022, No.549
1. 1.dokumen kajian keputusan atas permohonan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
2. 2.dokumen analisis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3. 3.laporan evaluasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4. 4.laporan evaluasi pengembangan sistem pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan terintegrasi;
5. 5.dokumen standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6. 6.laporan analisis perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. 7.laporan evaluasi perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. 8.laporan evaluasi hasil rekomendasi penyelesaian permasalahan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
9. 9.dokumen bisnis proses layanan konsultasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
10. 10.laporan analisis dukungan masyarakat terhadap aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
11. 11.dokumen daya saing wilayah pada aktivitas pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
12. 12.laporan advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
13. 13.laporan mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
14. 14.dokumen gugatan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; www.peraturan.go.id 2022, No.549
15. 15.laporan analisa pemberian sanksi pelanggaran penyelenggaraan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
16. 16.laporan hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
17. 17.laporan evaluasi standar pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
18. 18.dokumen konsep penghargaan bagi sumber daya manusia pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
19. 19.laporan analisis hambatan pada saat pemberian pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
20. 20.laporan hasil evaluasi kualitas produk layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
21. 21.laporan hasil evaluasi akses layanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
22. 22.dokumen konsep laporan hasil pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
23. 23.dokumen instruksi pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha berbasis risiko rendah, dan Nonperizinan;
24. 24.laporan evaluasi hasil pengawasan Perizinan, Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi, dan Nonperizinan; dan
25. 25.dokumen mitigasi risiko dalam pengawasan Perizinan Berusaha berbasis risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
d.Penata Perizinan Ahli Utama, meliputi:
1. 1.dokumen perkiraan kebutuhan biaya keluaran proses Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. 2.dokumen kajian akses informasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
3. 3.dokumen risalah informasi baru dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
4. 4.laporan hasil evaluasi layanan konsultasi pelayanan www.peraturan.go.id 2022, No.549 Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
5. 5.dokumen kajian kebutuhan pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
6. 6.dokumen kajian dampak Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan yang diberikan terhadap kualitas kehidupan masyarakat;
7. 7.dokumen kajian perubahan daya saing wilayah terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
8. 8.dokumen hasil advokasi teknis pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
9. 9.dokumen hasil mediasi, konsiliasi, atau ajudikasi pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan;
10. 10.dokumen konsep hasil pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi dalam pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan; dan
11. 11.laporan evaluasi indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha, dan Nonperizinan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Perizinan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Perizinan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024