Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:
1.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
2.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
3.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4.laporan penggunaan alat mekanis;
5.laporan perawatan berkala peralatan survei semester I;
6.laporan perawatan berkala peralatan survei semester II;
7.data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
8.data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
9.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
10.dokumentasi visualisasi lokasi survei dengan peralatan sederhana;
11.berkas kuesioner pada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
12.berkas kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
13.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
14.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
15.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
16.data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
17.data toponimi skala kecil luasan kategori I (0-10 ha) (nol sampai dengan sepuluh hektare);
18.data transkrip wawancara ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
19.data transkrip wawancara 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
20.data kuantitatif kuesioner ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
21.data kuantitatif kuesioner 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
22.data lengkap koleksi arsip survei;
23.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
24.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu>10 - 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
25.data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
26.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
27.formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
28.laporan penggunaan alat mekanis pengukuran;
29.laporan perawatan peralatan pengukuran semester I;
30.laporan perawatan peralatan pengukuran semester II;
31.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
32.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
33.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II,yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
34.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
35.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori II, yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori III, yaitu >1000 ha (di atas seribu hektare);
37.daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
38.buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
39.gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
40.gambar ukur bidang tanah sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
41.gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
42.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
43.berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
44.surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
45.surat ukurluasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
46.surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47.data publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
48.data publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
49.kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database pengukuran kabupaten/kota;
50.data dan informasi objek lokasi pemetaan;
51.daftar periksa arsip warkah/buku tanah;
52.laporan penyiapan alat mekanis pemetaan;
53.data dan informasi orientasi lapang pada area sampel;
54.dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan
55.data publikasi tekstual kegiatan pemetaan;
1.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
2.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
3.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
5.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
6.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
7.peta kerja digital survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
8.peta kerja digital survei luasan kategori II, yaitu >10 -1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
9.peta kerja digital survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
11.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
12.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
14.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
15.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
16.laporan penggunaan alat optis;
17.data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
18.data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
19.berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
20.berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
21.dokumentasi visualisasi lokasi survei peralatan lengkap;
22.berkas kuesioner pada narasumber lapangan 51 - 100 responden secara manual;
23.berkas kuesioner pada narasumber lapangan > 100 responden;
24.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 responden;
25.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 26 - 50 responden;
26.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 51 - 100 responden;
27.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;
28.data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
29.data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
30.data transkrip wawancara 51 - 100 responden;
31.data transkrip wawancara> 100 responden;
32.data kuantitatif kuesioner 51 - 100 responden;
33.data kuantitatif kuesioner> 100 responden;
34.data simpulan sementara hasil survei;
35.data tabel perubahan penggunaan tanah periodik;
36.data tabel ketersediaan tanah;
37.data tabel kesesuaian komoditas;
38.data pembaharuan daftar tanah;
39.data publikasi tekstual kegiatan survei;
40.data publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;
41.kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database survei kabupaten/kota;
42.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
43.data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
44.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
45.peta kerja;
46.formulirgambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
47.dokumen perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
48.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
49.dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
50.laporan penyiapan peralatan optik pengukuran;
51.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
52.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
53.dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
54.daftar catatan perubahan kondisi lapang pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
55.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
56.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di -- 37 - atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
57.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
58.sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
59.daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
60.buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
61.gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
62.gambar ukur bidang tanah sistematis>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
63.gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
64.peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
65.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
66.berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
67.foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
68.sketsa gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
69.data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
70.data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
71.surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
72.revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
73.data integrasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
74.data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;
75.berkas bahan ekspose prapemetaan;
76.laporan penyiapan peralatan optik pemetaan;
77.laporan perawatan alat pemetaan semester I;
78.laporan perawatan alat pemetaan semester II;
79.dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi;
80.dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan lengkap;
81.peta bidang tanah;
82.peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan;
83.daftar titik sampel di atas peta;
84.data digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;
85.data spasial suntingan;
86.data kompilasi jointdata spasial dengan data tekstual;
87.data hasil edge matching data spasial;
88.data spasial baru;
89.dokumen atribut/penamaan identifikasi bidang;
90.peta penggambaran hasil pengukuran;
91.peta hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
92.daftar identifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;
1.berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan;
2.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
3.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
4.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
5.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
6.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
7.dokumen peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
8.dokumen peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
9.dokumen peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
11.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
12.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
14.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
15.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
16.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
17.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
18.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19.laporan penggunaan alat elektronis survei;
20.dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21.dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
22.berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
23.berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
24.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;
25.dokumen data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
26.dokumen data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27.laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
28.laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
29.dokumen data land rent;
30.dokumen data landresidual;
31.dokumen data zonasi nilai tanah dan kawasan;
32.dokumen data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
33.berkas data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34.berkas daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
35.berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
36.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
37.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
38.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
39.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
40.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
41.formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
43.laporan rencana operasi wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10- 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
44.dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
45.laporan penggunaan alat elektronis pengukuran;
46.berkas catatan perubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
47.dokumen sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
48.dokumen daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
49.dokumen buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
50.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
51.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
52.berkas gambar ukur bidang tanah sistematis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
53.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
54.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
55.berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
56.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
57.dokumen berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
58.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
59.berkas sketsagambar ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
60.dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
61.dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
62.dokumen surat ukur luasan kategori II, yaitu >10- 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
63.dokumen revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
64.dokumen data integrasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
65.dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
66.berkas data cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
67.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
68.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
69.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
70.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
71.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
72.berkas daftar potensi distribusi titik sampel;
73.laporan penyiapan alat elektronispemetaan;
74.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-1000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
75.dokumen peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
76.dokumen data bebas kesalahan topologi data spasial (point, polyline, dan polygon);
77.dokumen data terstruktur;
78.dokumen simbolisasi sederhana;
79.dokumen data hasil sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto;
80.dokumen data dasar dan tematik terintegrasi;
81.dokumen data hasil analisa sederhana foto udara;
1.berkas kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
2.laporan hasil penyuluhan kegiatansurvei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
3.dokumen penyesuaian nilai tanah;
4.dokumen penetapan kelas nilai tanah;
5.dokumen penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;
6.dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
7.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8.laporan rencana operasi wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
9.daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10.berkasperubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11.dokumen letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
12.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
14.berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
15.dokumen kesepakatan sandingan batas bidang tanah;
16.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
17.dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;
18.berkas penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19.dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
20.dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21.dokumen surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
22.dokumen revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
23.dokumen integrasi data dan informasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24.dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan programstrategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;