DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2020

Nomor: 23
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kedudukan, tanggung jawab, dan klasifikasi rumpun/jabatan; kategori dan jenjang jabatan fungsional; Tugas jabatan, unsur dan sub unsur kegiatan, uraian kegiatan, uraian tugas jabatan dan hasil kerja; Pengangkatan dalam jabatan; Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji; Penilaian kinerja; Penilaian dan penetapan angka kredit; Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan; Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional Asisten Penata Kadastral; Kompetensi; Pemberhentian dari jabatan; Tugas instansi pembina; Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan; Organisasi profesi;Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); -- 2 -
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
6.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL. -- 3 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di pada awal tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastraladalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaankadastral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pejabat Fungsional Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Asisten Penata Kadastral adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
7.Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral adalah kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah, pemeliharaan data pendaftaran tanah, tematik dan penilaian tanah, serta kegiatan survei, -- 4 - pengukuran, dan pemetaan di bidang agraria, tata ruang, dan pertanahan lainnya.
8.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penata Kadastraluntuk pembinaan karier yang bersangkutan.
10.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penata Kadastralsebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral.
12.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
13.Standar Kompetensi Asisten Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
14.Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.
15.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penata Kadastral sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral. -- 5 -
16.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Penata Kadastral sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penata Kadastralbaik perorangan atau kelompok di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral.
18.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
19.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Asisten Penata Kadastral berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
(2)Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 6 -
(3)Kedudukan Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan fungsional arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
1. a.Asisten Penata Kadastral Pemula;
2. b.Asisten Penata Kadastral Terampil;
3. c.Asisten Penata Kadastral Mahir; dan
4. d.Asisten Penata Kadastral Penyelia.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 7 -

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yaitu melaksanakan kegiatan dukungan teknis Survei, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pelayanan informasi kadastral, dan pelaporan.

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.survei kadastral;
2. b.pengukuran kadastral; dan
3. c.pemetaan kadastral.
(2)Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.survei kadastral, meliputi:
  1. 1.perencanaan survei;
  2. 2.pelaksanaan survei;
  3. 3.pengolahan data survei; dan
  4. 4.pelayanan informasi survei;
2. b.pengukuran kadastral, meliputi:
  1. 1.perencanaan pengukuran;
  2. 2.pelaksanaan pengukuran;
  3. 3.pengolahan data pengukuran; dan
  4. 4.pelayanan informasi pengukuran; -- 8 -
3. c.pemetaan kadastral, meliputi:
  1. 1.perencanaan pemetaan;
  2. 2.pelaksanaan pemetaan;
  3. 3.pengolahan data pemetaan; dan
  4. 4.pelayanan informasi pemetaan.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
1. a.Asisten Penata Kadastral Pemula, meliputi:
  1. 1.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  2. 2.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu>10– 1000ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  3. 3.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu>1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  4. 4.melakukan penyiapan peralatan mekanik survei;
  5. 5.melakukan perawatan berkala peralatan survei semester I;
  6. 6.melakukan perawatan berkala peralatan survei semester II;
  7. 7.menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha(nol sampai dengan sepuluh hektare);
  8. 8.menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 9 -
  9. 9.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha(nol sampai dengan sepuluh hektare);
  10. 10.melakukan dokumentasi visual lokasi survei dengan peralatan sederhana;
  11. 11.melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan duapuluh lima) responden secara manual;
  12. 12.melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (duapuluh enam sampai dengan limapuluh) responden secara manual;
  13. 13.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
  14. 14.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
  15. 15.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
  16. 16.melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0–10 ha(nol sampai dengan sepuluh hektare);
  17. 17.melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha(nol sampai dengan sepuluh hektare);
  18. 18.menyusun transkrip wawancara ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
  19. 19.menyusun transkrip wawancara 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
  20. 20.melakukan penghitungan kuesioner ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
  21. 21.melakukan penghitungan kuesioner 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden; -- 10 -
  22. 22.melakukan penyimpanan atau klasifikasi arsip pelaksanaan survei;
  23. 23.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha(nol sampai dengan sepuluh hektare);
  24. 24.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu>10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  25. 25.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  26. 26.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  27. 27.melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  28. 28.melakukan penyiapan peralatan mekanik pengukuran;
  29. 29.melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester I;
  30. 30.melakukan perawatan berkala peralatan pengukuran semester II;
  31. 31.melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  32. 32.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  33. 33.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II,yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  34. 34.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 11 -
  35. 35.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori II,yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  36. 36.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan sederhana luasan kategori III, yaitu>1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  37. 37.menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  38. 38.melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori I, yaituyaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  39. 39.melakukan pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  40. 40.melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  41. 41.melakukan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaituyaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  42. 42.melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  43. 43.menyusun berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
  44. 44.melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori I,yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  45. 45.melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori II,yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  46. 46.melakukan pembuatan kutipan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 12 -
  47. 47.mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
  48. 48.mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
  49. 49.mengumpulkan bahan pembaharuan berkala database pengukuran tingkat kabupaten/kota;
  50. 50.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pemetaan;
  51. 51.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah;
  52. 52.melakukan penyiapan peralatan mekanik pemetaan;
  53. 53.melakukan orientasi lapang pada area sampel;
  54. 54.melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan
  55. 55.mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan pemetaan;
2. b.Asisten Penata Kadastral Terampil, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  2. 2.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  3. 3.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  4. 4.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  5. 5.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); -- 13 -
  6. 6.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  7. 7.melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  8. 8.melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  9. 9.melakukan konversi digital peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  10. 10.melakukan persiapan ekspose prasurvei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  11. 11.melakukan persiapan ekspose prasurvei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  12. 12.melakukan persiapan ekspose prasurvei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  13. 13.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  14. 14.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  15. 15.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  16. 16.melakukan penyiapan peralatan optik survei; -- 14 -
  17. 17.menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  18. 18.menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  19. 19.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  20. 20.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  21. 21.melakukan dokumentasi visual lokasi survei peralatan lengkap;
  22. 22.melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
  23. 23.melakukan penyebaran kuesioner pada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden;
  24. 24.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden dengan alat perekam;
  25. 25.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden dengan alat perekam;
  26. 26.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden dengan alat perekam;
  27. 27.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden secara manual; -- 15 -
  28. 28.melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  29. 29.melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  30. 30.menyusun transkrip wawancara 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
  31. 31.menyusun transkrip wawancara >100 (lebih dari seratus) responden;
  32. 32.melakukan penghitungan kuesioner 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden;
  33. 33.melakukan penghitungan kuesioner >100 (lebih dari seratus) responden;
  34. 34.menyusun bahan penyajian sementara hasil survei;
  35. 35.menyusun data tabulasi perubahan penggunaan tanah periodik;
  36. 36.menyusun data tabulasi ketersediaan tanah;
  37. 37.menyusun data tabulasi kesesuaian komoditas;
  38. 38.menyusun bahan pembaharuan daftar tanah;
  39. 39.mengumpulkan bahan publikasi tekstual kegiatan survei;
  40. 40.mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;
  41. 41.mengumpulkan bahan pembaharuan berkala database survei tingkat kabupaten/kota;
  42. 42.melakukan pengecekan kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  43. 43.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); -- 16 -
  44. 44.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  45. 45.melakukan penggambaran peta kerja;
  46. 46.melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  47. 47.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  48. 48.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  49. 49.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  50. 50.melakukan penyiapan peralatan optik pengukuran;
  51. 51.melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  52. 52.melakukan orientasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  53. 53.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  54. 54.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 17 -
  55. 55.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  56. 56.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  57. 57.melakukan dokumentasi visual lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  58. 58.mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  59. 59.menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  60. 60.melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  61. 61.menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  62. 62.melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  63. 63.menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  64. 64.melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 18 -
  65. 65.melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  66. 66.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  67. 67.melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  68. 68.melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  69. 69.melakukan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  70. 70.melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  71. 71.melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  72. 72.melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  73. 73.melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  74. 74.mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;
  75. 75.melakukan persiapan ekspose prapemetaan; -- 19 -
  76. 76.melakukan penyiapan peralatan optik pemetaan;
  77. 77.melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester I;
  78. 78.melakukan perawatan berkala peralatan pemetaan semester II;
  79. 79.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi;
  80. 80.melakukan dokumentasi visual lokasi pemetaan peralatan lengkap;
  81. 81.melakukan penggambaran peta bidang tanah;
  82. 82.melakukan penggambaran peta tematik bidang tanah, ruang, dan perairan;
  83. 83.melakukan plotting sampel di atas peta;
  84. 84.melakukan digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;
  85. 85.melakukan proses penyuntingan data spasial;
  86. 86.melakukan proses jointdata spasial dengan data tekstual;
  87. 87.melakukan proses edge matching data spasial;
  88. 88.melakukan proses suplesi data spasial;
  89. 89.memberikan atribut/penamaan identifikasi bidang;
  90. 90.melakukan penggambaran hasil pengukuran;
  91. 91.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan me-layout peta;
  92. 92.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan mengidentifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;
  93. 93.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan konversi koordinat peta;
  94. 94.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan melakukan overlay antarpeta;
  95. 95.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan penambahan field atribut kesesuaian; -- 20 -
  96. 96.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan konversi peta;
  97. 97.mengumpulkan bahan publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan
  98. 98.mengumpulkan bahan pembaharuan berkala database pemetaan tingkat kabupaten/kota;
3. c.Asisten Penata Kadastral Mahir, meliputi:
  1. 1.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan;
  2. 2.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
  3. 3.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan pengisian data atribut;
  4. 4.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan identifikasi simbol/legenda;
  5. 5.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan layoutpeta kerja;
  6. 6.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan identifikasi titik koordinat;
  7. 7.mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  8. 8.mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  9. 9.mengumpulkan bahan pembuatan peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  10. 10.melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  11. 11.melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di -- 21 - atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  12. 12.melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  13. 13.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  14. 14.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  15. 15.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  16. 16.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  17. 17.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  18. 18.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  19. 19.melakukan penyiapan peralatan elektronik survei;
  20. 20.menjadi koordinator tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  21. 21.menjadi anggota tim orientasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 22 -
  22. 22.mengidentifikasi ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  23. 23.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  24. 24.melakukan wawancara kepada narasumber lapangan >100 (lebih dari seratus) responden dengan alat perekam;
  25. 25.melakukan pengumpulan data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  26. 26.melakukan pengumpulan data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  27. 27.melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  28. 28.melakukan penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  29. 29.melakukan penghitungan data land rent;
  30. 30.melakukan penghitungan landresidual;
  31. 31.melakukan penghitungan zonasi nilai tanah dan kawasan;
  32. 32.mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
  33. 33.mengumpulkan bahan data dan informasi dasar objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  34. 34.mengidentifikasi kesesuaian arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 23 -
  35. 35.melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan cekplot aplikasi geo- komputerisasi kantor pertanahan;
  36. 36.melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan delineasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
  37. 37.melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan pengisian data atribut;
  38. 38.melakukan telaah kesiapan data spasial pra pengukuran dengan identifikasi simbol/legenda;
  39. 39.melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan layout peta kerja;
  40. 40.melakukan telaah kesiapan data spasial prapengukuran dengan identifikasi titik koordinat;
  41. 41.melakukan penyiapan dokumen gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  42. 42.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  43. 43.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  44. 44.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  45. 45.melakukan penyiapan peralatan elektronik pengukuran;
  46. 46.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha -- 24 - (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  47. 47.mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  48. 48.menginventarisasi titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  49. 49.melakukan dokumentasi visual tugu, patok, atau tanda batas luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  50. 50.menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  51. 51.menjadi anggota tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  52. 52.melakukan pengukuran sistematis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  53. 53.menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10– 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  54. 54.menjadi anggota tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  55. 55.melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  56. 56.melaksanakan pengukuran penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 25 -
  57. 57.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  58. 58.melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  59. 59.melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  60. 60.melakukan pengolahan data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  61. 61.melakukan pengolahan data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  62. 62.melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  63. 63.melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  64. 64.melakukan integrasi data dan informasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  65. 65.mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
  66. 66.melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan cekplot aplikasi geo- komputerisasi kantor pertanahan; -- 26 -
  67. 67.melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan deliniasi interpretasi citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya;
  68. 68.melakukan telaah kesiapan data spasial prasurvei dengan pengisian data atribut;
  69. 69.melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi simbol/legenda;
  70. 70.melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan layout peta kerja;
  71. 71.melakukan telaah kesiapan data spasial prapemetaan dengan identifikasi titik koordinat;
  72. 72.melakukan identifikasi potensi distribusi titik sampel;
  73. 73.melakukan penyiapan peralatan elektronik pemetaan;
  74. 74.melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-1000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
  75. 75.melakukan penggambaran peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
  76. 76.melakukan proses topologi data spasial (point, polyline, dan polygon);
  77. 77.melakukan proses layering dan struktur data atribut;
  78. 78.melakukan proses interpretasi, delinasi, dan simbolisasi sederhana;
  79. 79.melakukan proses sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;
  80. 80.melakukan integrasi data dasar dengan tematik;
  81. 81.melakukan analisa spasial sederhana hasil foto udara;
  82. 82.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan membuat metadata;
  83. 83.mengumpulkan bahan inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pemetaan; dan -- 27 -
  84. 84.mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan; dan
4. d.Asisten Penata Kadastral Penyelia, meliputi:
  1. 1.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  2. 2.melakukan penyuluhan kegiatan survei kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  3. 3.melakukan penghitungan penyesuaian nilai tanah;
  4. 4.menyusun bahan penetapan kelas nilai tanah;
  5. 5.mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;
  6. 6.mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
  7. 7.melakukan penyiapan bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  8. 8.melakukan penyiapan bahan rencana pengoperasian wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  9. 9.melakukan identifikasi potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  10. 10.mengidentifikasi perubahan kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  11. 11.mengidentifikasi letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 28 -
  12. 12.menjadi koordinator tim pengukuran sporadis batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  13. 13.menjadi koordinator tim pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III,yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  14. 14.melakukan pengukuran situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  15. 15.melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan kesepakatan batas tetangga bersebelahan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  16. 16.melakukan pemotretan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  17. 17.melakukan penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;
  18. 18.melakukan penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  19. 19.melakukan pengolahan data tekstual pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  20. 20.melakukan pengolahan data spasial pascapengukuran bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  21. 21.melakukan pembuatan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  22. 22.melakukan pembuatan revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  23. 23.melakukan integrasi data dan informasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau -- 29 - nasional luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  24. 24.mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
  25. 25.melakukan pemetaan aerial/foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu>1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  26. 26.melakukan penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat;
  27. 27.melakukan identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar, dan penomoran;
  28. 28.melakukan analisa spasial sederhana terhadap peta dengan updating peta;
  29. 29.melakukan integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional; dan
  30. 30.mengumpulkan bahan penyusunan buku kompilasi data dan informasi detail pelaksaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.
(2)Asisten Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina. -- 30 -

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

a.Asisten Penata Kadastral Pemula, meliputi:
1. 1.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
2. 2.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
3. 3.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. 4.laporan penggunaan alat mekanis;
5. 5.laporan perawatan berkala peralatan survei semester I;
6. 6.laporan perawatan berkala peralatan survei semester II;
7. 7.data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
8. 8.data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
9. 9.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
10. 10.dokumentasi visualisasi lokasi survei dengan peralatan sederhana;
11. 11.berkas kuesioner pada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
12. 12.berkas kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual; -- 31 -
13. 13.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;
14. 14.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;
15. 15.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;
16. 16.data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
17. 17.data toponimi skala kecil luasan kategori I (0-10 ha) (nol sampai dengan sepuluh hektare);
18. 18.data transkrip wawancara ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
19. 19.data transkrip wawancara 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
20. 20.data kuantitatif kuesioner ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;
21. 21.data kuantitatif kuesioner 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;
22. 22.data lengkap koleksi arsip survei;
23. 23.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
24. 24.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu>10 - 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
25. 25.data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
26. 26.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
27. 27.formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
28. 28.laporan penggunaan alat mekanis pengukuran; -- 32 -
29. 29.laporan perawatan peralatan pengukuran semester I;
30. 30.laporan perawatan peralatan pengukuran semester II;
31. 31.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
32. 32.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
33. 33.daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II,yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
34. 34.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
35. 35.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori II, yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
36. 36.dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori III, yaitu >1000 ha (di atas seribu hektare);
37. 37.daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
38. 38.buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
39. 39.gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
40. 40.gambar ukur bidang tanah sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
41. 41.gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
42. 42.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
43. 43.berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;
44. 44.surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 33 -
45. 45.surat ukurluasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
46. 46.surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
47. 47.data publikasi tekstual kegiatan pengukuran;
48. 48.data publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;
49. 49.kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database pengukuran kabupaten/kota;
50. 50.data dan informasi objek lokasi pemetaan;
51. 51.daftar periksa arsip warkah/buku tanah;
52. 52.laporan penyiapan alat mekanis pemetaan;
53. 53.data dan informasi orientasi lapang pada area sampel;
54. 54.dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan
55. 55.data publikasi tekstual kegiatan pemetaan;
b.Asisten Penata KadastralTerampil, meliputi:
1. 1.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
2. 2.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
3. 3.data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
4. 4.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
5. 5.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
6. 6.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
7. 7.peta kerja digital survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 34 -
8. 8.peta kerja digital survei luasan kategori II, yaitu >10 -1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
9. 9.peta kerja digital survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10. 10.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
11. 11.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
12. 12.dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13. 13.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
14. 14.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
15. 15.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
16. 16.laporan penggunaan alat optis;
17. 17.data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
18. 18.data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
19. 19.berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
20. 20.berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
21. 21.dokumentasi visualisasi lokasi survei peralatan lengkap; -- 35 -
22. 22.berkas kuesioner pada narasumber lapangan 51 - 100 responden secara manual;
23. 23.berkas kuesioner pada narasumber lapangan > 100 responden;
24. 24.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 responden;
25. 25.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 26 - 50 responden;
26. 26.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 51 - 100 responden;
27. 27.berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;
28. 28.data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
29. 29.data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
30. 30.data transkrip wawancara 51 - 100 responden;
31. 31.data transkrip wawancara> 100 responden;
32. 32.data kuantitatif kuesioner 51 - 100 responden;
33. 33.data kuantitatif kuesioner> 100 responden;
34. 34.data simpulan sementara hasil survei;
35. 35.data tabel perubahan penggunaan tanah periodik;
36. 36.data tabel ketersediaan tanah;
37. 37.data tabel kesesuaian komoditas;
38. 38.data pembaharuan daftar tanah;
39. 39.data publikasi tekstual kegiatan survei;
40. 40.data publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;
41. 41.kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database survei kabupaten/kota;
42. 42.daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 36 -
43. 43.data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
44. 44.daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
45. 45.peta kerja;
46. 46.formulirgambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
47. 47.dokumen perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
48. 48.laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
49. 49.dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
50. 50.laporan penyiapan peralatan optik pengukuran;
51. 51.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
52. 52.data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
53. 53.dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
54. 54.daftar catatan perubahan kondisi lapang pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
55. 55.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
56. 56.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di -- 37 - atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
57. 57.dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
58. 58.sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
59. 59.daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
60. 60.buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
61. 61.gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
62. 62.gambar ukur bidang tanah sistematis>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
63. 63.gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
64. 64.peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
65. 65.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
66. 66.berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
67. 67.foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
68. 68.sketsa gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); -- 38 -
69. 69.data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
70. 70.data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
71. 71.surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
72. 72.revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
73. 73.data integrasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
74. 74.data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;
75. 75.berkas bahan ekspose prapemetaan;
76. 76.laporan penyiapan peralatan optik pemetaan;
77. 77.laporan perawatan alat pemetaan semester I;
78. 78.laporan perawatan alat pemetaan semester II;
79. 79.dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi;
80. 80.dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan lengkap;
81. 81.peta bidang tanah;
82. 82.peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan;
83. 83.daftar titik sampel di atas peta;
84. 84.data digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;
85. 85.data spasial suntingan;
86. 86.data kompilasi jointdata spasial dengan data tekstual;
87. 87.data hasil edge matching data spasial;
88. 88.data spasial baru;
89. 89.dokumen atribut/penamaan identifikasi bidang;
90. 90.peta penggambaran hasil pengukuran;
91. 91.peta hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
92. 92.daftar identifikasi perubahan peta lama dengan peta baru; -- 39 -
93. 93.peta retransformasi koordinat;
94. 94.data overlay hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
95. 95.dokumen fielda tribut kesesuaian pada peta hasil overlay;
96. 96.peta hasil konversi;
97. 97.data publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan
98. 98.data pembaharuan database pemetaan tingkat kabupaten/kota;
c.Asisten Penata Kadastral Mahir, meliputi:
1. 1.berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan;
2. 2.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
3. 3.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
4. 4.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
5. 5.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
6. 6.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;
7. 7.dokumen peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
8. 8.dokumen peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
9. 9.dokumen peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10. 10.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
11. 11.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); -- 40 -
12. 12.berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13. 13.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
14. 14.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
15. 15.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
16. 16.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
17. 17.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
18. 18.berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. 19.laporan penggunaan alat elektronis survei;
20. 20.dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. 21.dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
22. 22.berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
23. 23.berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
24. 24.dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden; -- 41 -
25. 25.dokumen data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
26. 26.dokumen data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
27. 27.laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
28. 28.laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
29. 29.dokumen data land rent;
30. 30.dokumen data landresidual;
31. 31.dokumen data zonasi nilai tanah dan kawasan;
32. 32.dokumen data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;
33. 33.berkas data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
34. 34.berkas daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
35. 35.berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
36. 36.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
37. 37.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
38. 38.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
39. 39.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;
40. 40.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran; -- 42 -
41. 41.formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
42. 42.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
43. 43.laporan rencana operasi wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10- 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
44. 44.dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
45. 45.laporan penggunaan alat elektronis pengukuran;
46. 46.berkas catatan perubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
47. 47.dokumen sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
48. 48.dokumen daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
49. 49.dokumen buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
50. 50.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
51. 51.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 43 -
52. 52.berkas gambar ukur bidang tanah sistematis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
53. 53.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
54. 54.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
55. 55.berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
56. 56.laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
57. 57.dokumen berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
58. 58.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
59. 59.berkas sketsagambar ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
60. 60.dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
61. 61.dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
62. 62.dokumen surat ukur luasan kategori II, yaitu >10- 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); -- 44 -
63. 63.dokumen revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
64. 64.dokumen data integrasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
65. 65.dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran;
66. 66.berkas data cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
67. 67.berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;
68. 68.berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
69. 69.berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
70. 70.berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
71. 71.berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;
72. 72.berkas daftar potensi distribusi titik sampel;
73. 73.laporan penyiapan alat elektronispemetaan;
74. 74.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-1000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);
75. 75.dokumen peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;
76. 76.dokumen data bebas kesalahan topologi data spasial (point, polyline, dan polygon);
77. 77.dokumen data terstruktur;
78. 78.dokumen simbolisasi sederhana;
79. 79.dokumen data hasil sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto;
80. 80.dokumen data dasar dan tematik terintegrasi;
81. 81.dokumen data hasil analisa sederhana foto udara; -- 45 -
82. 82.dokumen metadata hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;
83. 83.dokumen data bahan inovasi survei, pengukuran, atau pemetaan; dan
84. 84.dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan;
d.Asisten Penata Kadastral Penyelia, meliputi:
1. 1.berkas kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
2. 2.laporan hasil penyuluhan kegiatansurvei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
3. 3.dokumen penyesuaian nilai tanah;
4. 4.dokumen penetapan kelas nilai tanah;
5. 5.dokumen penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;
6. 6.dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;
7. 7.dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
8. 8.laporan rencana operasi wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
9. 9.daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
10. 10.berkasperubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
11. 11.dokumen letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); -- 46 -
12. 12.berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
13. 13.berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
14. 14.berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
15. 15.dokumen kesepakatan sandingan batas bidang tanah;
16. 16.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
17. 17.dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;
18. 18.berkas penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
19. 19.dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
20. 20.dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
21. 21.dokumen surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
22. 22.dokumen revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
23. 23.dokumen integrasi data dan informasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
24. 24.dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan programstrategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota; -- 47 -
25. 25.dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
26. 26.dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat;
27. 27.dokumen identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar dan penomoran;
28. 28.dokumen analisa spasial sederhana terhadap peta dengan updating peta;
29. 29.dokumen integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional; dan
30. 30.dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Penata Kadastral yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Asisten Penata Kadastral yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan diluar jenjang jabatannya berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021