DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013

Nomor: 32
Tahun: 2013
Ditetapkan: 16 September 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3.Peraturan Pemerintah…
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah …
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan perlindungan varietas tanaman yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2.Pemeriksa …
2.Pemeriksa PVT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pemeriksaan PVT sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3.Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor PVT terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
4.Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan suatu varietas tanaman yang dilakukan oleh Pemeriksa PVT yang meliputi sifat kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan terhadap varietas yang dimohonkan hak PVT.
5.Hak PVT adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu.
6.Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
7.Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman dan/atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
8.Daftar Umum PVT adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan pengelolaan PVT.
9.Berita Resmi PVT adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari kegiatan pengelolaan PVT yang diterbitkan secara berkala oleh kantor PVT untuk kepentingan umum.
10.Panduan Umum Pemeriksaan Substantif yang selanjutnya disebut Panduan Umum adalah panduan yang memuat prinsip-prinsip pemeriksaan substantif secara umum untuk seluruh spesies tanaman.
11.Panduan Prosedural Pengujian adalah panduan yang memuat tata cara dan penjelasan setiap aspek dalam pemeriksaan substantif.
12.Panduan … BAB III …
12.Panduan Pelaksanaan Uji yang selanjutnya disebut PPU adalah panduan yang memberikan rincian teknis pelaksanaan pemeriksaan substantif khusus untuk setiap jenis tanaman.
13.Uji sanggah adalah pengujian yang dilaksanakan berdasarkan sanggahan dari pemohon atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap permohonan hak PVT.
14.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pemeriksa PVT.
15.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa PVT dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Pemeriksa PVT, baik perorangan atau kelompok di bidang pemeriksaan PVT.
17.Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lencana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
18.Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa PVT.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

(1)Pemeriksa PVT berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pemeriksaan PVT pada instansi pemerintah yang membidangi PVT.
(2)Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yakni melakukan pemeriksaan PVT yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian, serta pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

(1)Instansi Pembina jabatan fungsional Pemeriksa PVT yaitu Kementerian Pertanian.
(2)Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban antara lain:
1. a.menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
2. b.menetapkan pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
3. c.menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
4. d.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
5. e.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT;
6. f.melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
7. g.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT, ketentuan pelaksanaannya, dan ketentuan teknisnya;
8. h.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
9. i.memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT;
10. j.memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pemeriksa PVT;
11. k.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pemeriksa PVT; dan
12. l.melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT.
(3)Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pemeriksa PVT secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
1. a.Unsur …

BAB IV

JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 6

(1)Jabatan Pemeriksa PVT dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pemeriksa PVT Pertama;
2. b.Pemeriksa PVT Muda; dan
3. c.Pemeriksa PVT Madya.
(2)Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
1. a.Pemeriksa PVT Pertama, pangkat: 1) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan 2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pemeriksa PVT Muda, pangkat: 1) Penata, golongan ruang III/c; dan 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pemeriksa PVT Madya, pangkat: 1) Pembina, golongan ruang IV/a; 2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(3)Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
(4)Penetapan jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:
1. c.Pemberian …
2. a.Unsur utama; dan
3. b.Unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur:
1. a.pendidikan;
2. b.tugas pokok; dan
3. c.pengembangan profesi.
(3)Sub unsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. b.pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang pemeriksaan PVT serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. c.pendidikan dan pelatihan prajabatan.
(4)Sub unsur tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b, terdiri atas:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemantauan dan pengevaluasian; dan
4. d.pengembangan metode di bidang pemeriksaan PVT.
(5)Sub unsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
1. a.Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan PVT;
2. b.Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pemeriksaan PVT; dan
3. c.Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pemeriksaan PVT.
(6)Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Pengajar/pelatih dalam bidang pemeriksaan PVT;
2. b.Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan PVT;
  1. 6.melakukan …
3. c.Pemberian konsultasi/bimbingan di bidang pemeriksaan PVT yang bersifat konsep;
4. d.Keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. e.Perolehan penghargaan/tanda jasa;
6. f.Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
7. g.Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
(7)Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1)Rincian kegiatan Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa PVT Pertama:
  1. 1.melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  2. 2.melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untuk penamaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  3. 3.melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT meliputiasal usul dan skema pemuliaan dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  4. 4.melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen permohonan hak PVT untukpersyaratan lainnya dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  5. 5.melakukan verifikasi terhadap foto karakter unik varietas kandidat;
  6. 25.menyusun …
  7. 6.melakukan klarifikasi pada pemohon untuk memberikan tambahan penjelasan yang diperlukan;
  8. 7.menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk penerimaan permohonan hak PVT;
  9. 8.menyusun daftar umum dan berita resmi pada tahap pengumuman permohonan hak PVT;
  10. 9.membuat pernyataan berakhirnya masa pengumuman permohonan hak PVT;
  11. 10.menyiapkan bahan dan alat pengamatan;
  12. 11.melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
  13. 12.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
  14. 13.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
  15. 14.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
  16. 15.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
  17. 16.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
  18. 17.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
  19. 18.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
  20. 19.melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
  21. 20.melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
  22. 21.melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
  23. 22.melakukan interpretasi hasil pengujian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
  24. 23.menyusun laporan pemeriksaan substantif;
  25. 24.melakukan kompilasi data mentah hasil pemeriksaan substantif;
  26. 25.menyusun bahan daftar umum dan berita resmi PVT untuk pemberian/penolakan hak PVT/putusan komisi banding;
  27. 26.melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  28. 27.melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  29. 28.melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  30. 29.menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pembatalan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
  31. 30.menyusun bahan berita resmi PVT dalam rangka pencabutan hak PVT dan dicatat dalam daftar umum;
  32. 31.melakukan inventarisasi laporan;
  33. 32.melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
  34. 33.melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
  35. 34.melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
  36. 35.mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
  37. 36.mencari tersangka;
  38. 37.meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
  39. 38.menyusun berita acara pemeriksaan;
  40. 39.melakukan gelar perkara;
  41. 40.menyusun laporan hasil gelar perkara;
  42. 41.melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
  43. 42.menjadi saksi ahli;
  44. 43.melakukan …
  45. 43.melakukan inventarisasi keberadaan/koleksi benih/ konservasi varietas contoh dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  46. 44.melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  47. 45.melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  48. 46.melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
  49. 47.melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
2. b.Pemeriksa PVT Muda:
  1. 1.menyusun laporan penarikan kembali dokumen permohonan hak PVT yang sedang dalam proses pemeriksaan administrasi;
  2. 2.melakukan klarifikasi kepada pemohon atas materi keberatan dari masyarakat;
  3. 3.menyusun rekomendasi teknis terhadap keberatan masyarakat dan sanggahan pemohon;
  4. 4.menyusun rencana pemeriksaan substantif;
  5. 5.melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
  6. 6.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
  7. 7.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
  8. 8.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
  9. 9.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
  10. 10.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
  11. 11.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
  12. 12.melakukan …
  13. 12.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
  14. 13.melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
  15. 14.melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
  16. 15.melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
  17. 16.melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;
  18. 17.menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
  19. 18.melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  20. 19.melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan, keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  21. 20.melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  22. 21.melakukan inventarisasi laporan;
  23. 22.melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
  24. 23.melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
  25. 24.melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
  26. 25.mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
  27. 26.mencari tersangka;
  28. 27.meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
  29. 28.menyusun berita acara pemeriksaan;
  30. 29.melakukan gelar perkara;
  31. 30.menyusun laporan hasil gelar perkara;
  32. 31.melaporkan …
  33. 31.melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
  34. 32.menjadi saksi ahli;
  35. 33.merencanakan kompilasi database varietas tanaman dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  36. 34.melakukan eksplorasi data varietas tanaman dari berbagai sumber dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  37. 35.menyusun sebaran data untuk menentukan notasi varietas contoh per karakter kuantitatif dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  38. 36.melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  39. 37.melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  40. 38.melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman; dan
  41. 39.melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman.
3. c.Pemeriksa PVT Madya:
  1. 1.melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan hak PVT dalam rangka pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dokumen dan persyaratan permohonan hak PVT sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku;
  2. 2.melakukan pemeriksaan terhadap proses penanaman;
  3. 3.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase vegetatif;
  4. 4.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase generatif;
  5. 5.melakukan pengukuran karakter kuantitatif tanaman per varietas pada fase pasca panen;
  6. 6.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase benih;
  7. 7.melakukan …
  8. 7.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase vegetatif;
  9. 8.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase generatif;
  10. 9.melakukan pengamatan visual karakter kualitatif dan pseudokualitatif per varietas pada fase pasca panen;
  11. 10.melakukan dokumentasi dan/atau analisis terhadap foto varietas tanaman yang di uji;
  12. 11.melakukan interpretasi hasil uji laboratorium kandungan senyawa kimiawi;
  13. 12.melakukan tabulasi dan analisis statistik karakter kuantitatif;
  14. 13.melakukan interpretasi hasil pengujian OPT;
  15. 14.menyusun laporan hasil pemeriksaan substantif;
  16. 15.melakukan presentasi dalam sidang komisi PVT;
  17. 16.memberikan keterangan dalam sidang komisi banding;
  18. 17.melakukan penelusuran pihak pemegang hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  19. 18.melakukan verifikasi konsistensi deskripsi tanaman, kebaruan, keunikan,keseragaman dan kestabilan varietas dengan hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  20. 19.Melakukan pemantauan ketersediaan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT dalam rangka pemantauan dan evaluasi varietas yang telah memperoleh hak PVT;
  21. 20.menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil uji BUSS dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT;
  22. 21.menyusun berita acara pembatalan hak PVT dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT;
  23. 22.menyusun rekomendasi pembatalan hak PVT dalam rangka pemprosesan pembatalan hak PVT;
  24. 23.menyusun …
  25. 23.menyusun laporan ketidaksesuaian deskripsi hasil pemeriksaan substantif dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT;
  26. 24.menyusun rekomendasi pencabutan hak PVT dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT;
  27. 25.menyusun berita acara pencabutan hak PVT dalam rangka pemprosesan pencabutan hak PVT;
  28. 26.melakukan inventarisasi laporan;
  29. 27.melaporkan hasil inventarisasi laporan kepada atasan penyidikan;
  30. 28.melakukan penanganan tempat kejadian perkara (TKP);
  31. 29.melakukan penyelidikan dan pemeriksaan;
  32. 30.mengumpulkan dan menyimpan barang bukti;
  33. 31.mencari tersangka;
  34. 32.meminta keterangan pada saksi, tersangka dan saksi ahli;
  35. 33.menyusun berita acara pemeriksaan;
  36. 34.melakukan gelar perkara;
  37. 35.menyusun laporan hasil gelar perkara;
  38. 36.melaporkan BAP ke penuntut umum bersama-sama POLRI;
  39. 37.menjadi saksi ahli;
  40. 38.menetapkan varietas contoh sebagai standar penilaian dalam rangka pengidentifikasian varietas tanaman;
  41. 39.melakukan perencanaan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  42. 40.melakukan persiapan simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  43. 41.melakukan analisis hasil simulasi pemeriksaan substantif dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  44. 42.melakukan …
  45. 42.melakukan penyusunan draft/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  46. 43.melakukan penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  47. 44.menyusun materi sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  48. 45.melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPU dalam rangka penyusunan/ penyempurnaan PPU spesies tanaman;
  49. 46.menyusun kerangka acuan pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  50. 47.menyusun kuesioner teknis pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  51. 48.melakukan persiapan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  52. 49.melakukan uji coba hasil pengkajian pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  53. 50.melakukan pengkajian dan evaluasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  54. 51.melakukan penyusunan rekomendasi pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  55. 52.menyusun laporan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  56. 53.menyempurnakan hasil pengembangan metoda dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  57. 54.menyusun naskah/draft Panduan Prosedur Pengujian (PPP) dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  58. 55.menyusun …
  59. 55.menyusun naskah/draft sebagai bahan presentasi hasil penyusunan/penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif;
  60. 56.melakukan presentasi hasil penyusunan/ penyempurnaan PPP dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif; dan
  61. 57.menyusun Panduan Umum dalam rangka pengembangan metode pemeriksaan substantif.
(2)Pemeriksa PVT yang melaksanakankegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pemeriksa PVT Pertama sampai dengan Pemeriksa PVT Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pemeriksa PVT diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja yang membidangi PVT tidak terdapat Pemeriksa PVT yang sesuai dengan jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) maka Pemeriksa PVT lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT satu tingkat di atas jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b.Pemeriksa PVT yang melaksanakan tugas Pemeriksa PVT di bawah jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan yaitu 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014