Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2022
- Nomor
- 28
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 63
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman; SALINAN jdih.menpan.go.id Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab
BAB II
jdih.menpan.go.id Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT merupakan jabatan karier PNS. Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan
Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat. BAB III KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
BAB III
BAB IV TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA Bagian Kesatu Tugas Jabatan
BAB IV
Tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT jdih.menpan.go.id Bagian Kedua Unsur dan Subunsur Kegiatan
Bagian Ketiga Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
jdih.menpan.go.id
Bagian Keempat Hasil Kerja
Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa PVT sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
jdih.menpan.go.id
dan
jdih.menpan.go.id
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pemeriksa PVT yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemeriksa PVT yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. jdih.menpan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)