DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: ASAS DAN TUJUAN, PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN , KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN , WILAYAH PERTAMBANGAN , IZIN USAHA PERTAMBANGAN , IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, PERSYARATAN IUP DAN IPR , HAK DAN KEWAJIBAN , PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN, BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, REKLAMASI DAN PASCATAMBANG, USAHA JASA PERTAMBANGAN, PENDAPATAN DAERAH , PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYIDIKAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa yang merupakan potensi sumber daya alcim yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta pemanfaatannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
b.bahwa untuk melakukan pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tentunya harus memperhatikan akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 26, Pasal 72, dan Pasal 143 ayat (2) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah perlu menyusun kebijakan daerah mengenai pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya mineral bukan logam dan batuan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377 );
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahanDaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 12 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
22.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pertambangan;
23.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Miniral dan Batubara;
24.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1204 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2004 tentang lzin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2004 Nomor 10/C);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E; 5
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 2/B, Tambahan Daerah Nomor 18); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN dan BUPATI BANGKALAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
7.Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT, adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang menangani pengurusan perijinan. 6
8.Pertambangan adalah sebagian a tau seluruh ta h a pa n kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan da n pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan , dan penjualan,serta kegiatan pasca tambang.
9.Pertambangan mineral bukan logam adalah pertamba n gan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioloi, yodium, brom, klor , belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kua rsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu , : clay dan batu gamping untuk industri semen.
10.Pertambangan batuan adalah pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian,marmer, perlit , tan ah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kua rsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, giok, agat , diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan ta n a h setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, da n pasir yang tidak mengandung mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 11 . Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pasca tambang.
12.Sadan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Nega ra Kesatuan Republik Indonesia.
13.Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
14.Wilayah hukum pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah seluruh wilayah daratan, peraira n dan landasan kontinen daerah. 7
15.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang rnerniliki potensi mineral bukan logarn dan batuan yang rnerupakan bagian dari Rencapa Tata Ruang Wilayah daerah.
16.Wilayah Usaha Pertarnbangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah rnerniliki ketersediaan data, potensi, dan/ atau inforrnasi geologi.
17.Wilayah lzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pernegang Izin Usaha Pertarnbangan (IUP).
18.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP ternpat dilakukan kegiatan usaha pertarnbangan rakyat.
19.Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk rnelaksanakan usaha pertambangan. 20 . IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk rnelakukan tahapan kegiatan penyelidikan urnum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
21.IUP operasi produksi adalah izin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22.Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23.Kepala Inspektur Tambang adalah kepala SKPD teknis yang mernpunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
24.Penyelidikan umurn adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
25.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk rnernperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan surnber daya terukur dari bahan galian, serta informasi rnengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
26.Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertarnbangan untuk mernperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonornis dan teknis usaha pertambangan, terrnasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. 8
27.Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
28.Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
29.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral bukan logam dan batuan dan mineral ikutannya.
30.Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan batuan serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
31.Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan sampai tempat penyerahan.
32.Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan batuan.
33.Lingkungan Pertambangan adalah lingkungan pertambangan yang merupakan instrument untuk memproteksi lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan usaha pertambangan pada wilayah sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantaua n Lingkungan.
34.Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izi11 usaha dan/ atau kegiatan.
35.Analisis mengenai dampak lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan. 9
36.Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UKL - UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
37.Jaminan reklamasi adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi pertambangan.
38.Jaminan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah sebagai jaminan untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang.
39.Jaminan reklamasi dan pasca tambang adalah dana yang diserahkan pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai uang jaminan untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
40.Jaminan kesungguhan adalah dana yang diserahkan oleh pemohon kepada Pemerintah Daerah pada saat mengajukan permohonan IUP Eksplorasi sebagai bukti kesanggupan da n kemampuan pemohon IUP Eksplorasi.
41.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan Ketentuan P~raturan Perundang-undangan.
42.Koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan.
43.Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan dan bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja.
44.Inspektur Tambang adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan persyaratan tertentu yang diberi tugas fungsional, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan inspeksi, investigasi, dan pengujian tambang.
45.Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. 10
46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
47.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
48.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah:

a.manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
b.keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan masyarakat;
c.partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; dan
d.berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan bertujuan untuk:

a.menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
b.menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
c.menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan baku untuk kebutuhan daerah;
d.mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e.meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; dan
f.menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. .. 11

BAB III

PENGUASAAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 4

(1)Mineral bukan logam dan batuan yang ada di Daerah sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan mefupakan kekayaan Nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
(2)Penguasaan Mineral bukan logam dan batuan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang -undangan.

Pasal 5

Dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan pemerintah daerah memiliki kewenangan antara lain untuk:

a.pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
b.pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang kegiatannya berada di wilayah daerah;
c.penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral bukan logam dan batuan;
d.pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral bukan logam dan batuan, serta informasi pertambangan pada wilayah daerah;
e.penyusunan neraca sumber daya mineral bukan logam dan batuan pada wilayah daerah;
f.pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g.pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
h.penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
i.penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur; 12 J. melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bangkalan kepada Gubemur dan Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
k.pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
1. 1.peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan khususnya mineral bukan logam dan batuan. BABV WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)WP sebagai bagian dari tata ruang nasional dan daerah merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
(2)Penyiapan WP dilakukan melalui kegiatan:
1. a.perencanaan WP; dan
2. b.penetapan WP.
(3)Perencanaan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun melalui tahapan:
1. a.inventarisasi potensi pertambangan; dan
2. b.penyusunan rencana WP.
(4)Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan mineral bukan logam dan batuan oleh Bupati.
(5)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang:
1. a.formasi batuan;
2. b.data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/ atau telah dikembalikan kepada Bupati;
3. c.data perizinan hasil inventarisasi terhadap penzman yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan / atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; d . interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi. 13
(6)Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diolah menjadi peta potensi mineral bukan logam dan batuan dan disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi sebagai bahan penyusunan rencana WP.
(7)Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan kepada Gubernur atau Menteri berdasarkan peta wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian.
(8)Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan oleh lembaga riset negara dan/ atau lembaga riset daerah setelah mendapatkan penugasan dari Menteri atau Gubernur.
(9)Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan DPR RI.
(10)WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(11)Bupati dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
(12)Penetapan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan: a . secara transparan, partisipasif, dan bertanggung jawab;
1. b.secara terpadu dengan memperhatikan pendapat, dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
2. c.dengan memperhatikan aspirasi daerah.
(13)WP terdiri atas :
1. a.WUP;
2. b.WPR; dan/ atau
3. c.WPN.

Pasal 7

(1)Untuk menetapkan WUP, WPR, dan WPN sesuai kewenangannya Bupati dapat melakukan eksplorasi.
(2)Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh data dan informasi berupa: a . peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/ a tau b . peta geokimia dan peta geofisika.
1. c.perkiraan sumber daya dan cadangan.
(3)Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur. 7 14
(4)Data clan informasi hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pacla ayat (3) wajib cliolah menjadi peta potensi/ cadangan mineral bukan logam clan batuan.
(5)Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana climaksud pada ayat (4) paling seclikit memuat sebaran potensi/cadangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
(6)Bupati wajib menyampaikan potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.
(7)Peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.
(8)Setiap data yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan merupakan milik Pemerintah Daerah.
(9)Pengelolaan data diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data.
(10)Tata cara pengelolaan data diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(11)Pemanfaatan data, antara lain digunakan untuk :
1. a.penetapan klasifikasi potensi dan WP;
2. b.penentuan neraca sumber daya dan cadangan mineral bukan logam dan batuan; atau
3. c.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan mineral bukan logam dan batuan.
(12)Data dan/atau informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi.

Pasal 8

(1)WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) huruf a ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan disampaikan secara tertulis kepada DPR RI. 15
(2)WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h arus memenuh i kriteria:
1. a.memiliki formasi batuan pembawa batubara, formasi batuan pembawa mineral logam, dan / a tau formasi batuan pembawa mineral radioaktif, termasuk wilayah lepas pantai berdasarkan peta geologi;
2. b.memiliki singkapan geologi untuk mineral radioa ktif mineral logam, batubara, mineral bukan logam, dan / a tau batuan; c . memiliki potensi sumber daya mineral atau ba tubara;
3. d.memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/ atau batubara;
4. e.tidak tumpang tindih dengan WPR dan/ atau WPN;
5. f.merupakan wilayah yang dapat dimanfaa tkan untu k kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan
6. g.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesua i dengan rencana tata ruang.
(3)Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
(4)Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria: a . letak geografis;
1. b.kaidah konservasi;
2. c.daya dukung lingkungan; d . optimalisasi sumber daya mineral buka n logam dan batuan; dan
3. e.tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 9

(1)Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu WPR.
(2)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
(3)Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi/ cadangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(4)Rencana penetapan WPR wajib diumumkan oleh Bupati kepada masyarakat secara terbuka. 16
(5)Wilayah atau tempat kegiatan tambang yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
(6)Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.
(7)Kriteria untuk menetapkan WPR adalah:
1. a.mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara dan tepi sungai;
2. b.merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
3. c.mempunyai luas paling banyak 25 (dua puluh lima) hektare;
4. d.menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
5. e.merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan paling singkat 15 (lima belas) tahun;
6. f.tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
7. g.merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2004

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2010