DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2013

Nomor: 36
Tahun: 2013
Ditetapkan: 4 Oktober 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11.Peraturan Presiden …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
4.Desain …
11.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
12.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
13.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri.
2.Pemeriksa Desain Industri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan pemeriksaan permohonan desain industri sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3.Pemeriksaan permohonan desain industri adalah kegiatan memeriksa permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.
4.Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.
5.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pemeriksa Desain Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6.Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa Desain Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa Desain Industri.
7.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pemeriksa Desain Industri baik perorangan atau kelompok di bidang desain industri.
8.Penghargaan/tanda jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
9.Organisasi profesi adalah organisasi profesi Pemeriksa Desain Industri yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pemeriksa Desain Industri.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri termasuk dalam rumpun Hak Cipta, Paten, dan Merek.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pemeriksaan permohonan desain industri.
(2)Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.
1. l.melakukan …

Pasal 4

Tugas pokok Pemeriksa Desain Industri yaitu melakukan pemeriksaan permohonan desain industri yang meliputi perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan substantif, evaluasi hasil pemeriksaan substantif, rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain:
1. a.menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
2. b.menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
3. c.mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
4. d.menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri;
5. e.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang desain industri;
6. f.menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
7. g.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
8. h.menganalisis kebutuhan diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
9. i.mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
10. j.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
11. k.memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
  1. 3.Pangkat …
12. l.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya;
13. m.memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik dan etika profesi Pemeriksa Desain Industri; dan
14. n.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri.
(2)Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri merupakan jabatan fungsional keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pemeriksa Desain Industri Pertama;
2. b.Pemeriksa Desain Industri Muda; dan
3. c.Pemeriksa Desain Industri Madya.
(3)Pangkat, golongan ruang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
1. a.Pemeriksa Desain Industri Pertama:
  1. 1.Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pemeriksa Desain Industri Muda:
  1. 1.Pangkat Penata, golongan ruang IIl/c; dan
  2. 2.Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pemeriksa Desain Industri Madya:
  1. 1.Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
4. d.Penunjang …
  1. 3.Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
(4)Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan.
(5)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri, berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

a.Pendidikan, meliputi:
1. 1.Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;
2. 2.Diklat fungsional/teknis di bidang desain industri serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. 3.Diklat Prajabatan.
b.Pemeriksaan permohonan desain industri, meliputi:
1. 1.Perencanaan pemeriksaan;
2. 2.Pemeriksaan pendahuluan;
3. 3.Pemeriksaan substantif;
4. 4.Evaluasi hasil pemeriksaan substantif;
5. 5.Rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
6. 6.Pelaksanaan tugas internalisasi di bidang desain industri.
c.Pengembangan profesi, meliputi:
1. 1.Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang desain industri;
2. 2.Penerjemahan/penyaduran buku dan/atau karya ilmiah di bidang desain industri; dan
3. 3.Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang desain industri.
4. 17.menganalisis …
d.Penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri, meliputi:
1. 1.Pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang desain industri;
2. 2.Peserta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang desain industri;
3. 3.Keanggotaan dalam organisasi profesi;
4. 4.Keanggotaan Tim Penilai;
5. 5.Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
6. 6.Perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pemeriksa Desain Industri Pertama, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;
  2. 2.menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  3. 3.menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
  4. 4.meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  5. 5.meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
  6. 6.membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;
  7. 7.menentukan kata kunci klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional;
  8. 8.mencari data referensi klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional di Kantor HKI lainnya;
  9. 9.menentukan kelas dan subkelas klasifikasi desain industri berdasarkan standar klasifikasi internasional;
  10. 10.melaporkan hasil klasifikasi desain industri;
  11. 11.menganalisis hasil klasifikasi;
  12. 12.membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi;
  13. 13.menganalisis representasi desain;
  14. 14.menganalisis keterkaitan representasi desain dengan judul dan keterangan gambar;
  15. 15.menganalisis keterangan kegunaan produk;
  16. 16.menganalisis klaim perlindungan desain industri;
  17. 38.menentukan …
  18. 17.menganalisis kejelasan jenis permohonan;
  19. 18.menganalisis keterkaitan antara judul dengan gambar, kegunaan, uraian dan klaim sebagai satu kesatuan desain industri;
  20. 19.membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;
  21. 20.menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;
  22. 21.membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;
  23. 22.mempelajari tanggapan atas surat perbaikan kesatuan dan kejelasan;
  24. 23.membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi;
  25. 24.menentukan kata kunci penelusuran;
  26. 25.mencari data pembanding penelusuran internal;
  27. 26.mencari data pembanding penelusuran eksternal;
  28. 27.membuat laporan hasil penelusuran;
  29. 28.mengumpulkan data penelusuran;
  30. 29.mengelompokkan data penelusuran berdasarkan karakteristik produk;
  31. 30.menganalisis data penelusuran;
  32. 31.menentukan data penelusuran yang relevan;
  33. 32.membuat persetujuan hasil penelusuran;
  34. 33.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  35. 34.menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  36. 35.menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  37. 36.menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  38. 37.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  39. 51.menentukan …
  40. 38.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  41. 39.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  42. 40.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen desain industri jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  43. 41.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan untuk kompleksitas rendah;
  44. 42.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  45. 43.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  46. 44.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  47. 45.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  48. 46.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  49. 47.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  50. 48.menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  51. 49.menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  52. 50.menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  53. 64.menentukan …
  54. 51.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  55. 52.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  56. 53.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  57. 54.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial untuk kompleksitas rendah;
  58. 55.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  59. 56.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  60. 57.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  61. 58.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  62. 59.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  63. 60.menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  64. 61.menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  65. 62.menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  66. 63.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  67. 77.menentukan …
  68. 64.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  69. 65.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  70. 66.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  71. 67.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk untuk kompleksitas rendah;
  72. 68.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  73. 69.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  74. 70.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah
  75. 71.membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  76. 72.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  77. 73.menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  78. 74.menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  79. 75.menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  80. 76.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  81. 89.menganalisis …
  82. 77.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  83. 78.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  84. 79.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  85. 80.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  86. 81.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  87. 82.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang
  88. 83.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak untuk desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  89. 84.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  90. 85.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  91. 86.menganalisis substansi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  92. 87.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  93. 88.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  94. 13.membuat …
  95. 89.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  96. 90.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  97. 91.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  98. 92.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  99. 93.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi; dan
  100. 94.menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas rendah.
2. b.Pemeriksa Desain Industri Muda, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;
  2. 2.menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  3. 3.menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
  4. 4.meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  5. 5.meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
  6. 6.membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator oleh Ketua Kelompok;
  7. 7.membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;
  8. 8.menganalisis hasil klasifikasi;
  9. 9.membuat laporan persetujuan hasil klasifikasi
  10. 10.menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;
  11. 11.membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;
  12. 12.mempelajari tanggapan atas surat perbaikan kesatuan dan kejelasan;
  13. 32.menentukan …
  14. 13.membuat laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan setelah pelaksanaan komunikasi;
  15. 14.menentukan kata kunci penelusuran;
  16. 15.mencari data pembanding penelusuran internal;
  17. 16.mencari data pembanding penelusuran eksternal;
  18. 17.membuat laporan hasil penelusuran;
  19. 18.mengumpulkan data penelusuran;
  20. 19.mengelompokkan data penelusuran berdasarkan karakteristik produk;
  21. 20.menganalisis data penelusuran;
  22. 21.menentukan data penelusuran yang relevan;
  23. 22.membuat persetujuan hasil penelusuran;
  24. 23.mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat kompleksitas;
  25. 24.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  26. 25.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  27. 26.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  28. 27.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  29. 28.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  30. 29.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  31. 30.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  32. 31.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  33. 46.menentukan …
  34. 32.menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  35. 33.menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  36. 34.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  37. 35.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  38. 36.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  39. 37.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  40. 38.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  41. 39.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  42. 40.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  43. 41.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang
  44. 42.membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  45. 43.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  46. 44.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  47. 45.menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  48. 59.menentukan …
  49. 46.menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  50. 47.menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  51. 48.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  52. 49.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  53. 50.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  54. 51.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  55. 52.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  56. 53.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang
  57. 54.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  58. 55.membuat surat penarikan kembali desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  59. 56.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  60. 57.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  61. 58.menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  62. 72.menentukan …
  63. 59.menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  64. 60.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  65. 61.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  66. 62.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  67. 63.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  68. 64.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  69. 65.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  70. 66.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  71. 67.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  72. 68.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  73. 69.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  74. 70.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  75. 71.menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  76. 86.membuat …
  77. 72.menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  78. 73.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  79. 74.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  80. 75.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  81. 76.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  82. 77.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  83. 78.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  84. 79.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  85. 80.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  86. 81.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  87. 82.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  88. 83.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  89. 84.menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;
  90. 85.membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;
  91. 14.membuat …
  92. 86.membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas rendah;
  93. 87.menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  94. 88.membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  95. 89.membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  96. 90.memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di kepolisian;
  97. 91.memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di pengadilan; dan
  98. 92.menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas sedang.
3. c.Pemeriksa Desain Industri Madya, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan;
  2. 2.menyusun Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  3. 3.menyusun Rencana Kerja Pemeriksaan;
  4. 4.meninjau ulang Sasaran Kerja Pemeriksaan;
  5. 5.meninjau ulang Rencana Kerja Pemeriksaan;
  6. 6.membuat daftar penerimaan dokumen dari Administrator oleh Ketua Kelompok;
  7. 7.membuat daftar penerimaan dokumen oleh Pemeriksa;
  8. 8.menganalisis laporan hasil pemeriksaan kejelasan dan kesatuan;
  9. 9.membuat surat untuk perbaikan kesatuan dan kejelasan;
  10. 10.membuat persetujuan hasil penelusuran;
  11. 11.mengelompokkan dokumen permohonan sesuai tingkat kompleksitas;
  12. 12.mendistribusikan dokumen berdasarkan tingkat kompleksitas;
  13. 13.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  14. 28.membuat …
  15. 14.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas rendah;
  16. 15.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  17. 16.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas rendah;
  18. 17.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  19. 18.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas rendah;
  20. 19.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  21. 20.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas sedang;
  22. 21.menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  23. 22.menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  24. 23.menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  25. 24.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  26. 25.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  27. 26.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  28. 27.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  29. 41.memeriksa …
  30. 28.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  31. 29.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  32. 30.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  33. 31.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas sedang;
  34. 32.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  35. 33.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas sedang;
  36. 34.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  37. 35.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  38. 36.menentukan kreasi utama (main point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  39. 37.menentukan kreasi umum (common point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  40. 38.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  41. 39.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  42. 40.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  43. 54.memeriksa …
  44. 41.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  45. 42.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  46. 43.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  47. 44.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  48. 45.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  49. 46.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain keseluruhan dengan kompleksitas tinggi;
  50. 47.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  51. 48.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  52. 49.menentukan kegunaan dan fungsi dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  53. 50.menentukan kreasi dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  54. 51.menentukan lokasi, ukuran, atau area dari penerapan bagian yang dimintakan perlindungan dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  55. 52.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  56. 53.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  57. 67.memeriksa …
  58. 54.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif Desain Industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  59. 55.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  60. 56.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  61. 57.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  62. 58.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  63. 59.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain parsial dengan kompleksitas tinggi;
  64. 60.menganalisis substansi berkaitan dengan definisi desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi
  65. 61.menganalisis substansi desain industri terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pelanggaran hak kekayaan intelektual, melanggar ketertiban umum, moralitas, dan agama, terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  66. 62.menentukan kreasi utama (main point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  67. 63.menentukan kreasi umum (common point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  68. 64.menentukan kreasi yang berbeda (different point) dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  69. 65.menentukan kemiripan berdasarkan data pembanding terdekat dari desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  70. 66.membuat surat hasil pemeriksaan jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  71. 83.menyiapkan …
  72. 67.memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan atau amandemen jika tidak memenuhi persyaratan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  73. 68.melakukan diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  74. 69.membuat laporan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  75. 70.membuat persetujuan hasil pemeriksaan substantif desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  76. 71.membuat surat keputusan substantif desain industri diberi atau ditolak terhadap berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  77. 72.membuat surat penarikan kembali permohonan desain industri terhadap desain berupa set produk dengan kompleksitas tinggi;
  78. 73.menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  79. 74.membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  80. 75.membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas sedang;
  81. 76.menganalisis hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;
  82. 77.membahas bersama hasil pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;
  83. 78.membuat laporan hasil evaluasi putusan pemeriksaan substantif desain industri dengan kompleksitas tinggi;
  84. 79.memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di kepolisian;
  85. 80.memberikan keterangan sebagai saksi ahli desain industri di pengadilan;
  86. 81.mengikuti sidang Majelis Banding sebagai anggota;
  87. 82.mengikuti sidang Majelis Banding sebagai pimpinan;
(2)Pemeriksa …

83.menyiapkan bahan dan/atau pemberian keterangan dalam sidang Majelis Banding terhadap permohonan dengan kompleksitas tinggi;
84.menganalisis data pembanding tambahan pihak yang mengajukan keberatan dalam hal pemeriksaan banding;
85.melaksanakan hearing dalam hal pemeriksaan banding;
86.membuat laporan hasil putusan substantif banding dalam hal pemeriksaan banding;
87.mengumpulkan data hasil putusan pemeriksaan dalam hal pengawasan teknis;
88.menganalisis data hasil putusan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan banding;
89.membuat rekomendasi hasil analisis terhadap putusan pemeriksaan dalam hal pemeriksaan banding;
90.mengumpulkan data kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknik;
91.membuat kertas kerja kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknis;
92.menganalisis hasil kajian pemeriksaan dalam hal pengembangan teknis; dan
93.membuat rekomendasi pengembangan teknis pemeriksaan;
94.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai koordinator kelompok
95.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penguji calon Pemeriksa desain industri;
96.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penguji penjenjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri;
97.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai pelaksana harian;
98.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penyuluh/pemberi keterangan dalam kegiatan kehumasan Ditjen HKI; dan
99.melaksanakan tugas internalisasi di bidang desain industri sebagai penasehat/tenaga ahli di lembaga- lembaga penelitian atau pengembangan, kajian, dan klinik Hak Kekayaan Intelektual di bidang desain industri.

(3)SKP …
(2)Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Pemeriksa Desain Industri yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pemeriksa Desain Industri diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pemeriksa Desain Industri yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) maka Pemeriksa Desain Industri lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015