DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019

Nomor: 36
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL BIDAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
9.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10.Jabatan Fungsional Bidan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan asuhan kebidanan.
11.Pejabat Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Bidan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.
12.Pelayanan Asuhan Kebidanan adalah rangkaian kegiatan kebidanan yang didasarkan pada proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan.
13.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Bidan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Bidan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
17.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Bidan.
18.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Bidan dalam bentuk Angka Kredit Bidan.
19.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Bidan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Bidan.
20.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari Bidan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Bidan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Bidan.
22.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Bidan sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
23.Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Bidan baik perorangan atau kelompok di bidang pelayanan kebidanan.
24.Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Bidan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kebidanan pada Fasyankes di lingkungan Instansi Pemerintah, atau Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan kebidanan.
(2)Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Bidan.
(3)Kedudukan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Bidan termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Bidan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan dan kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi terdiri atas:
1. a.Bidan Terampil;
2. b.Bidan Mahir; dan
3. c.Bidan Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
1. a.Bidan Ahli Pertama;
2. b.Bidan Ahli Muda;
3. c.Bidan Ahli Madya; dan
4. d.Bidan Ahli Utama.
(4)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan.

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Bidan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu pelayanan kebidanan, meliputi:

a.Pelayanan Kesehatan Ibu;
b.Pelayanan Kesehatan Anak;
c.Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana;
d.Pelayanan Kebidanan Komunitas;
e.Mengelola Pelayanan Kebidanan;
f.Melaksanakan Program Pemerintah; dan
g.Melakukan Inovasi Pelayanan Kebidanan.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Bidan Terampil, meliputi:
  1. 1.melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
  2. 2.melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan;
  3. 3.merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
  4. 4.memfasilitasi informed choice dan/atau informed consent;
  5. 5.melakukan tindakan pencegahan infeksi;
  6. 6.memberikan nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/ personal hygiene;
  7. 7.memberikan vitamin/suplemen pada klien/ asuhan kebidanan kasus fisiologis;
  8. 8.melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas Ibu hamil;
  9. 9.memberikan KIE tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
  10. 10.melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  11. 11.melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
  12. 12.melakukan asuhan Kala III Persalinan fisiologis;
  13. 13.melakukan asuhan Kala IV Persalinan fisiologis;
  14. 14.melakukan pengkajian pada ibu nifas;
  15. 15.melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
  16. 16.melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2)
  17. 17.melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);
  18. 18.melakukan asuhan kebidanan pada gangguan psikologis ringan dengan pendampingan;
  19. 19.melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal;
  20. 20.melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
  21. 21.melakukan penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
  22. 22.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
  23. 23.melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom;
  24. 24.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
  25. 25.melakukan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi;
  26. 26.melakukan pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
  27. 27.melakukan tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
  28. 28.mengikuti pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD);
  29. 29.melaksanakan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan; dan
  30. 30.melakukan pemberian imunisasi rutin sesuai program pemerintah pada anak sekolah;
2. b.Bidan Mahir, meliputi:
  1. 1.melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
  2. 2.melakukan pemeriksaan laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
  3. 3.merencanakan asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
  4. 4.melakukan Pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
  5. 5.melakukan deteksi dini terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil dengan kolaborasi;
  6. 6.melakukan imunisasi Tetanus Toxoid (TT/DT);
  7. 7.melaksanakan kegiatan asuhan pada kelas ibu hamil;
  8. 8.melakukan penatalaksaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi;
  9. 9.melakukan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  10. 10.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga sesuai dengan kebutuhan;
  11. 11.melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  12. 12.melakukan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  13. 13.melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
  14. 14.melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  15. 15.melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  16. 16.melakukan pengkajian pada ibu nifas;
  17. 17.melakukan asuhan kebidanan masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
  18. 18.melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 4-28 pasca persalinan (KF 2);
  19. 19.melakukan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29-42 pasca persalinan (KF 3);
  20. 20.melakukan asuhan bayi baru lahir normal;
  21. 21.melakukan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif;
  22. 22.melakukan penanganan awal kegawatdaruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat tetap bersih dan kering;
  23. 23.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
  24. 24.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
  25. 25.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
  26. 26.melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
  27. 27.melakukan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
  28. 28.melakukan deteksi dini dan pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah;
  29. 29.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
  30. 30.memberikan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada Calon penganten (caten);
  31. 31.melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik;
  32. 32.melakukan deteksi dini benjolan pada payudara (SADANIS);
  33. 33.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga sesuai kebutuhan;
  34. 34.melakukan pemetaan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
  35. 35.melakukan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak- anak;
  36. 36.mengikuti kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan;
  37. 37.melaksanakan tugas jaga shift malam (ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
  38. 38.melakukan pemberian imunisasi dasar lengkap rutin sesuai program pemerintah; dan
  39. 39.melaksanakan skrining hipotiroid kongenital pada bayi baru lahir; dan
3. c.Bidan Penyelia, meliputi:
  1. 1.melakukan pengkajian ibu hamil patologis;
  2. 2.memfasilitasi informed choice dan/atau informed consent pada kasus dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  3. 3.mengidentifikasi kematian janin intra uterin;
  4. 4.melakukan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  5. 5.melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada kelompok/masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
  6. 6.melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis;
  7. 7.melakukan asuhan Kala I persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  8. 8.melakukan asuhan Kala II persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  9. 9.melakukan asuhan Kala III persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  10. 10.melakukan asuhan Kala IV persalinan dengan penyulit/ patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  11. 11.melakukan asuhan masa nifas dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  12. 12.melakukan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawatdaruratan nifas;
  13. 13.melakukan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi;
  14. 14.melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan penyulit/ komplikasi/penyakit secara kolaborasi;
  15. 15.melakukan persiapan tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
  16. 16.melakukan asuhan kebidanan post operation obstetri ginekologi dengan secara kolaborasi;
  17. 17.melakukan konseling ASI pada ibu dengan penyulit;
  18. 18.melakukan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan /balance cairan), memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan Nasogastrik tube (NGT), pemberian nutrisi melalui sonde lambung;
  19. 19.melakukan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi;
  20. 20.melakukan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi;
  21. 21.melakukan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui pembersihan dan pemberian salep mata;
  22. 22.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
  23. 23.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
  24. 24.melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
  25. 25.melakukan stimulasi deteksi dini dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
  26. 26.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  27. 27.melakukan evaluasi cakupan imunisasi;
  28. 28.melakukan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
  29. 29.melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval;
  30. 30.melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta;
  31. 31.melakukan pemasangan/pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
  32. 32.melakukan skrining kanker serviks;
  33. 33.memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  34. 34.menilai tumbuh kembang remaja dengan menggunakan log tumbuh kembang remaja;
  35. 35.melakukan evaluasi cakupan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
  36. 36.merumuskan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
  37. 37.melaksanakan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
  38. 38.melakukan pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  39. 39.melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Posyandu, Posbindu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;
  40. 40.melakukan asuhan kebidanan dikamar bedah;
  41. 41.mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan pemangku kepentingan terkait;
  42. 42.melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan pada jenjang di bawahnya;
  43. 43.melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan;
  44. 44.menyelenggarakan rapat koordinasi teknis bidan.
(2)Uraian kegiatan tugas jabatan fungsional Bidan kategori keahlian sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Bidan Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.Melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis;
  2. 2.Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  3. 3.Memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  4. 4.Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  5. 5.Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  6. 6.Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
  7. 7.Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  8. 8.Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  9. 9.Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
  10. 10.Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
  11. 11.Melakukan persiapan pre operasi obstetri ginekologi;
  12. 12.Memberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan;
  13. 13.Melakukan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
  14. 14.Melakukan asuhan neonatal esensial;
  15. 15.Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam paska kelahiran (KN1);
  16. 16.Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 paska kelahiran (KN2) ;
  17. 17.Melakukan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
  18. 18.Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi;
  19. 19.Memfasilitasi konseling pra nikah;
  20. 20.Memfasilitasi konseling keluarga berencana (KB);
  21. 21.Melakukan pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat;
  22. 22.Melakukan pembinaan keluarga balita/remaja/lansia;
  23. 23.Berpartisipasi aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  24. 24.Melaksanakan tugas jaga shift malam;
  25. 25.Melakukan asuhan kebidanan di kamar bedah;
  26. 26.Mengidentifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
  27. 27.Melakukan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  28. 28.Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas; dan
  29. 29.Melakukan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit;
2. b.Bidan Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.Melakukan pengkajian pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  2. 2.Menyusun perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  3. 3.Melaksanakan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis;
  4. 4.Melakukan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  5. 5.Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis dan/atau penyakit penyerta;
  6. 6.Memberikan asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  7. 7.Melakukan asuhan Kala II persalinan fisiologis;
  8. 8.Melakukan asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  9. 9.Melakukan asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  10. 10.Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  11. 11.Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  12. 12.Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  13. 13.Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  14. 14.Melakukan pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
  15. 15.Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
  16. 16.Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
  17. 17.Melakukan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
  18. 18.Melakukan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan patologis dan/atau penyakit penyerta;
  19. 19.Melakukan asuhan kebidanan post operation obstetri ginekologi;
  20. 20.Melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
  21. 21.Memfasilitasi Konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus;
  22. 22.Melakukan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
  23. 23.Melakukan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta;
  24. 24.Melakukan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK);
  25. 25.Melakukan asuhan pre dan pasca kontrasepsi mantap;
  26. 26.Melakukan konsultasi, kolaborasi dan/atau rujukan komplikasi penggunaan alat kontrasepsi;
  27. 27.Melakukan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus;
  28. 28.Berperan dalam pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB);
  29. 29.Membentuk kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) /Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
  30. 30.Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP);
  31. 31.Mengelola pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam rangka mewujudkan keluarga sehat;
  32. 32.Berperan aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;
  33. 33.Berperan aktif dalam pertemuan internal/antar unit di Puskesmas/Rumah Sakit;
  34. 34.Melakukan pendokumentasian pelayanan kebidanan;
  35. 35.Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
  36. 36.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  37. 37.Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/ Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  38. 38.Menyusun laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
  39. 39.Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS;
  40. 40.Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  41. 41.Mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit; dan
  42. 42.Merancang Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan;
3. c.Bidan Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.Memberikan nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan;
  2. 2.Melakukan pengkajian pada ibu bersalin patologis dan/atau penyakit penyerta;
  3. 3.Memberikan asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  4. 4.Melakukan asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  5. 5.Melakukan asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  6. 6.Melakukan asuhan Kala IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  7. 7.Melakukan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
  8. 8.Melakukan kolaborasi asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis;
  9. 9.Melakukan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patalogis dan/atau penyakit penyerta;
  10. 10.Mengevaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendalian lingkungan dan patient safety pada kasus kebidanan patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta;
  11. 11.Melakukan kolaborasi dalam pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW);
  12. 12.Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi;
  13. 13.Melakukan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi;
  14. 14.Melakukan penanganan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi;
  15. 15.Melakukan identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
  16. 16.Menggerakkan dan memberdayakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;
  17. 17.Berpartisipasi aktif dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  18. 18.Melaksanakan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
  19. 19.Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
  20. 20.Melakukan assesment kompetensi Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
  21. 21.Melakukan pembinaan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi tingkat kabupaten/kota;
  22. 22.Berpartisipasi aktif dalam forum penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  23. 23.Melakukan koordinasi Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dan mitra terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
  24. 24.Melakukan sosialisasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  25. 25.Mensosialisasikan program di bidang pelayanan kebidanan pada kabupaten kota/instansi di wilayah kerjanya;
  26. 26.Melakukan workshop tata kelola dan rujukan di kabupaten/kota/ provinsi;
  27. 27.Mengikuti pertemuan rutin antar instalasi di Rumah Sakit/ antar bidang di Dinas Kesehatan;
  28. 28.Melaksanakan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);
  29. 29.Melakukan kunjungan keliling/supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
  30. 30.Melakukan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain;
  31. 31.Melakukan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan;
  32. 32.Memimpin pre dan post conference dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasus- kasus tertentu;
  33. 33.Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
  34. 34.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  35. 35.Menyusun Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  36. 36.Menyusun Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  37. 37.Menyusun Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan;
  38. 38.Menyusun pemenuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  39. 39.Menyusun bahan bimbingan klinik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan;
  40. 40.Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan;
  41. 41.Menyusun pedoman/panduan/manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan;
  42. 42.Mengevaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan;
  43. 43.Melakukan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu,keluarga, dan masyarakat;
  44. 44.Melakukan evaluasi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  45. 45.Melakukan evaluasi asuhan kebidanan post tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
  46. 46.Melakukan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  47. 47.Merancang atau mendesain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota; dan
  48. 48.Merancang dan merencanakan program kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak; dan
4. d.Bidan Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus subspesialistik dibidang endokrinologi reproduksi kebidanan dengan kolaborasi;
  2. 2.Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi) dengan kolaborasi;
  3. 3.Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi) dengan kolaborasi;
  4. 4.Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan dengan kolaborasi;
  5. 5.Melakukan penatalaksanaan asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan dengan kolaborasi;
  6. 6.Menyusun perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana;
  7. 7.Menjadi saksi ahli kasus asuhan kebidanan;
  8. 8.Memberikan pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan;
  9. 9.Melaksanakan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional;
  10. 10.Melakukan pembinaan etik dan disiplin bidan;
  11. 11.Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan satu jenjang di bawahnya;
  12. 12.Melakukan kredensialing asuhan kebidanan oleh Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya dan Bidan kategori keterampilan;
  13. 13.Melakukan assesment kompetensi Bidan kategori keahlian pada jenjang di bawahnya;
  14. 14.Melakukan pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional;
  15. 15.Menyusun materi uji kompetensi jabatan fungsional bidan;
  16. 16.Menyiapkan rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional;
  17. 17.Menyusun bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  18. 18.Menyusun bahan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan;
  19. 19.Menyusun pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional;
  20. 20.Menyusun kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secara nasional;
  21. 21.Melakukan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
  22. 22.Menyusun konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional;
  23. 23.Merumuskan konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan;
  24. 24.Menciptakan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan;
  25. 25.Mengembangkan pelayanan kebidanan komunitas sebagai role model dalam pelayanan kebidanan;
  26. 26.Merancang program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan;
  27. 27.Mengembangkan inovasi asuhan pelayanan kebidanan;
  28. 28.Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi
  29. 29.Menciptakan inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas;
  30. 30.Menyusun pedoman/panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional;
  31. 31.Menyusun pedoman/panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;
  32. 32.Menyusun rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya;
  33. 33.Merancang atau mendesain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  34. 34.Merekomendasikan penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi Bidan;
  35. 35.Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
  36. 36.Melaksanakan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas;
  37. 37.Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
  38. 38.Mengevaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas;dan
  39. 39.Menganalisis jurnal internasional bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana / Kesehatan Reproduksi / kebidanan komunitas dan menuangkannya dalam bentuk pedoman/panduan.
(3)Bidan kategori terampilan dan kategori keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Bidan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

Pasal 9

(1)Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
1. a.Bidan Terampil, meliputi:
  1. 1.laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  2. 2.lembar hasil laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan;
  3. 3.laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
  4. 4.formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan;
  5. 5.logbook pelaksanaan tindakan pencegahan infeksi;
  6. 6.logbook pemberian nutrisi dan rehidrasi/oksigenisasi/personal hygiene;
  7. 7.logbook pemberian vitamin/suplemen pada klien asuhan kebidanan/kasus fisiologis;
  8. 8.laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu hamil;
  9. 9.logbook pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga;
  10. 10.dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  11. 11.dokumen asuhan Kala II persalinan fisiologis;
  12. 12.dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  13. 13.dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  14. 14.laporan hasil kajian pada ibu nifas;
  15. 15.laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
  16. 16.laporan asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke 4 – 28 pasca persalinan (KF2);
  17. 17.laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29 – 42 pasca persalinan (KF3);
  18. 18.laporan asuhan kebidanan pada gangguan psikologi ringan;
  19. 19.dokumen fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada persalinan normal;
  20. 20.dokumen asuhan bayi baru lahir normal;
  21. 21.dokumen penanganan awal kegawatdaruratan pada Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
  22. 22.laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga;
  23. 23.dokumen pelayanan Keluarga Berencana (KB) oral dan kondom;
  24. 24.laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga;
  25. 25.laporan pelaksanaan promosi dan edukasi tentang perilaku pola hidup sehat untuk remaja termasuk personal hygiene dan nutrisi;
  26. 26.dokumen pendataan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita) di wilayah kerja Puskesmas melalui kunjungan rumah;
  27. 27.dokumen tabulasi sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ibu nifas/ibu menyusui/bayi dan balita);
  28. 28.dokumen pelaksanaan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) atau Musyawarah Masyarakat Desa (MMD);
  29. 29.laporan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/kampung Keluarga Berencana (KB) atau tempat lain sesuai penugasan; dan
  30. 30.logbook;
2. b.Bidan Mahir, meliputi:
  1. 1.laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  2. 2.lembar hasil laboratorium pada pada ibu sebelum hamil, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas;
  3. 3.laporan hasil asuhan kebidanan kasus fisiologis sesuai kesimpulan;
  4. 4.catatan kebidanan/laporan pelaksanaan pencegahan Penularan Penyakit dari Ibu ke Anak (PPIA);
  5. 5.catatan kebidanan/laporan deteksi dini terhadap terhadap penyulit, komplikasi, atau penyakit pada ibu hamil;
  6. 6.laporan imunisasi Tetanus Toxoid;
  7. 7.laporan pelaksanaan kegiatan asuhan kelas ibu hamil;
  8. 8.dokumen penatalaksaan pada ibu hamil dengan malnutrisi dengan kolaborasi;
  9. 9.laporan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  10. 10.logbook pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu pada individu/keluarga;
  11. 11.laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  12. 12.dokumen asuhan kala I persalinan fisiologis;
  13. 13.dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
  14. 14.dokumen asuhan kala III persalinan fisiologis;
  15. 15.dokumen asuhan kala IV persalinan fisiologis;
  16. 16.laporan hasil kajian pada ibu nifas;
  17. 17.laporan asuhan kebidanan pada masa nifas 6 jam sampai dengan hari ke tiga pasca persalinan (KF 1);
  18. 18.laporan asuhan kebidanan pada masa nifas hari ke 4 – 28 pasca persalinan (KF2);
  19. 19.laporan asuhan kebidanan masa nifas hari ke 29 – 42 pasca persalinan (KF3);
  20. 20.dokumen asuhan bayi baru lahir normal;
  21. 21.laporan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui pembersihan jalan nafas dan pemberian ventilasi tekanan positif;
  22. 22.laporan penanganan awal kegawatdaruratan infeksi tali pusat serta menjaga luka tali pusat;
  23. 23.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
  24. 24.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
  25. 25.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
  26. 26.laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
  27. 27.laporan anamnesa dan pemeriksaan pada klien Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM);
  28. 28.laporan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah anak;
  29. 29.laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada individu/keluarga;
  30. 30.laporan imuniasi Difteri Tetanus (DT) pada Calon penganten (caten);
  31. 31.laporan pelayanan Keluarga Berencana (KB) suntik;
  32. 32.laporan deteksi dini benjolan pada payudara (SADANIS);
  33. 33.laporan pemberian Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana (KB) pada individu/keluarga;
  34. 34.laporan pemetaan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
  35. 35.laporan asuhan kebidanan secara kolaboratif pada kasus kekerasan pada wanita dan anak-anak;
  36. 36.laporan kegiatan lokakarya mini bulanan dan tribulanan;
  37. 37.laporan dan jadwal tugas jaga shift malam (ditempat/Rumah Sakit/on call/sepi klien);
  38. 38.logbook; dan
  39. 39.laporan skrining SHK; dan
3. c.Bidan Penyelia, meliputi:
  1. 1.laporan hasil kajian asuhan kebidanan ibu hamil patologis;
  2. 2.formulir persetujuan tindakan asuhan kebidanan;
  3. 3.dokumen kematian janin intra uterin;
  4. 4.laporan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal dengan kolaborasi;
  5. 5.laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  6. 6.laporan hasil kajian asuhan kebidanan pada ibu bersalin patologis;
  7. 7.dokumen asuhan kala I persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  8. 8.dokumen asuhan kala II persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  9. 9.dokumen asuhan kala III persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  10. 10.dokumen asuhan kala IV persalinan dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta;
  11. 11.laporan asuhan masa nifas dengan penyulit/patologis/penyakit penyerta secara kolaborasi;
  12. 12.laporan tindakan bantuan hidup dasar pada kasus kegawatdaruratan nifas;
  13. 13.laporan asuhan kebidanan pada kasus kebidanan dengan gangguan psikiatri sedang secara kolaborasi;
  14. 14.laporan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan terhadap kasus dengan penyulit/komplikasi/penyakit secara kolaborasi;
  15. 15.laporan persiapan tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
  16. 16.catatan kebidanan/laporan asuhan kebidanan post operation obstetri ginekologi secara kolaborasi;
  17. 17.laporan konseling ASI pada ibu dengan penyulit;
  18. 18.laporan pemberian pelayanan lain berdasarkan penugasan seperti observasi transfusi darah, observasi intake dan output cairan/balance cairan, memasang oksigenasi, memasang infus, pemberian obat melalui oral injeksi, pemasangan Nasogastrik Tube (NGT), pemberian nutrisi melalui sonde lambung;
  19. 19.laporan resusitasi bayi baru lahir dengan penyulit secara kolaborasi;
  20. 20.laporan penanganan awal kegawatdaruratan asfiksia melalui kompresi jantung secara kolaborasi;
  21. 21.laporan penanganan awal kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan infeksi gonore (GO) melalui pembersihan dan pemberian salep mata;
  22. 22.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam - 48 jam pasca kelahiran (KN 1);
  23. 23.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 - hari ke 7 pasca kelahiran (KN 2);
  24. 24.dokumen asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 - hari ke 28 pasca kelahiran (KN 3);
  25. 25.dokumen Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
  26. 26.laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan anak pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  27. 27.laporan evaluasi cakupan imunisasi;
  28. 28.laporan evaluasi pemantauan tumbuh kembang bayi, anak balita, dan anak prasekolah melalui kegiatan penimbangan berat badan, pengukuran lingkar kepala, pengukuran tinggi badan, stimulasi deteksi dini, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang balita dengan menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP);
  29. 29.laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) secara interval;
  30. 30.dokumen pemasangan AKDR post placenta;
  31. 31.laporan pemasangan/pelepasan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR);
  32. 32.laporan skrining kanker serviks;
  33. 33.laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB) pada kelompok/masyarakat sesuai kebutuhan;
  34. 34.log tumbuh kembang remaja;
  35. 35.laporan evaluasi bulanan pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
  36. 36.dokumen rumusan rencana intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
  37. 37.dokumen pelaksanaan intervensi hasil analisis data dan sasaran pada individu (WUS/PUS/Keluarga Berencana/Ibu hamil/ ibu nifas/ibu menyusui/ bayi dan balita);
  38. 38.laporan pemberian pelayanan berdasarkan penugasan seperti deteksi dini, dan penyuluhan terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
  39. 39.laporan evaluasi Posyandu, Posbindu dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lainnya;
  40. 40.laporan pelaksanaan asuhan kebidanan/jadwal tugas di kamar bedah;
  41. 41.laporan koordinasi pelaksanaan pelayanan kebidanan di Posyandu/Posbindu/UKS dengan pemangku kepentingan terkait;
  42. 42.laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan kepada bidan dengan jenjang terampil dan mahir;
  43. 43.rekam medik; dan
  44. 44.dokumen rapat koordinasi teknis bidan.
(2)Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Bidan kategori keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut:
1. a.Bidan Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.laporan kajian asuhan kebidanan ibu hamil fisiologis;
  2. 2.laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  3. 3.laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil fisiologis;
  4. 4.laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  5. 5.dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  6. 6.dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
  7. 7.dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  8. 8.dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  9. 9.dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
  10. 10.laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
  11. 11.laporan persiapan pre operasi obstetri ginekologi;
  12. 12.laporan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu dan anak pada individu atau keluarga sesuai dengan kebutuhan;
  13. 13.catatan kebidanan/laporan fasilitasi Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
  14. 14.laporan asuhan neonatal esensial;
  15. 15.laporan asuhan pelayanan neonatal pada 6 jam – 48 jam paska kelahiran (KN1);
  16. 16.laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 3 – hari ke 7 paska kelahiran (KN2);
  17. 17.laporan asuhan pelayanan neonatal pada hari ke 8 – hari ke 28 paska kelahiran (KN3);
  18. 18.Laporan konseling kesehatan reproduksi;
  19. 19.laporan konseling pra nikah;
  20. 20.laporan konseling keluarga berencana (KB);
  21. 21.dokumen pemetaan sasaran dan analisis data pada keluarga dan masyarakat;
  22. 22.laporan pembinaan keluarga balita/remaja/lansia;
  23. 23.laporan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa;
  24. 24.laporan dan jadwal tugas jaga shift malam;
  25. 25.laporan pelaksanaan asuhan kebidanan di kamar bedah;
  26. 26.dokumen identifikasi kebutuhan, melakukan analisis dan merencanakan kegiatan UKM terkait pelayanan kebidanan di Puskesmas;
  27. 27.laporan pemantauan pelaksanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
  28. 28.laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Puskesmas; dan
  29. 29.laporan skrining Pencegahan Penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak (PPIA) di Puskesmas atau Rumah Sakit;
2. b.Bidan Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  2. 2.laporan perencanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  3. 3.laporan asuhan kebidanan pada ibu hamil patologis;
  4. 4.laporan pengkajian pada ibu bersalin fisiologis;
  5. 5.laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  6. 6.dokumen asuhan Kala I persalinan fisiologis;
  7. 7.dokumen asuhan kala II persalinan fisiologis;
  8. 8.dokumen asuhan Kala III persalinan fisiologis;
  9. 9.dokumen asuhan Kala IV persalinan fisiologis;
  10. 10.dokumen asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  11. 11.dokumen asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  12. 12.dokumen asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  13. 13.dokumen IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  14. 14.dokumen pengkajian pada ibu nifas fisiologis;
  15. 15.laporan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
  16. 16.laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas fisiologis;
  17. 17.laporan tindakan stabilisasi pada kasus kegawatdaruratan kebidanan;
  18. 18.laporan tindakan penanganan awal dan stabilisasi pra rujukan pada kasus kebidanan;
  19. 19.dokumen asuhan kebidanan post operation obstetri ginekologi;
  20. 20.laporan pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) asuhan kebidanan pada kelompok atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
  21. 21.laporan konseling ASI eksklusif pada individu dan keluarga dengan kondisi khusus;
  22. 22.laporan pemasangan dan pelepasan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR);
  23. 23.laporan pemasangan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) post placenta;
  24. 24.laporan pemasangan dan pelepasan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK);
  25. 25.laporan asuhan pre dan pasca kontrasepsi mantap;
  26. 26.catatan kebidanan/laporan atau rujukan komplikasi penggunaan alat kontrasepsi;
  27. 27.laporan Focus Group Discussion (FGD) tentang kesehatan reproduksi,dan KB pada Ibu dan kelompok khusus;
  28. 28.dokumen pembentukan kampung Keluarga Berencana (KB);
  29. 29.dokumen pembentukan kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) /Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
  30. 30.laporan Audit Maternal Perinatal (AMP);
  31. 31.dokumen pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
  32. 32.laporan perencanaan pembangunan kecamatan;
  33. 33.laporan pertemuan internal/antar unit di Puskesmas/Rumah Sakit;
  34. 34.dokumentasi pelayanan kebidanan;
  35. 35.laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
  36. 36.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  37. 37.Rencana Usulan Kegiatan (RUK)/ Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  38. 38.laporan tahunan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
  39. 39.dokumen kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan di Puskesmas/ kabupaten/kota/provinsi/RS;
  40. 40.laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  41. 41.laporan evaluasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kebidanan di lingkungan internal puskesmas/ Rumah Sakit; dan
  42. 42.dokumen rancangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) upaya promotif preventif pelayanan kebidanan;
3. c.Bidan Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.laporan pemberian nutrisi dan rehidrasi parenteral pada kasus kebidanan;
  2. 2.laporan pengkajian ibu hamil patologis dan/atau penyakit penyerta;
  3. 3.dokumen asuhan Kala I persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  4. 4.dokumen asuhan Kala II persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  5. 5.dokumen asuhan Kala III persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  6. 6.dokumen IV persalinan patologis dan/atau penyakit penyerta dengan kolaborasi;
  7. 7.laporan pengkajian pada ibu nifas patologis dan/atau penyakit penyerta;
  8. 8.laporan asuhan kebidanan pada ibu nifas patologis;
  9. 9.laporan kolaborasi dengan profesi terkait pada asuhan kebidanan dengan kasus patologis dan/atau penyakit penyerta;
  10. 10.laporan evaluasi pelaksanaan pencegahan infeksi nosokomial dan pengendalian lingkungan dan patient safety pada kasus patologis dan/atau kasus kebidanan dengan penyakit penyerta;
  11. 11.laporan pelayanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW);
  12. 12.laporan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) dengan kolaborasi;
  13. 13.laporan penanganan komplikasi Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK) dengan kolaborasi;
  14. 14.laporan penanganan komplikasi kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dengan kolaborasi;
  15. 15.dokumen identifikasi masalah, analisis, dan intervensi permasalahan kebidanan komunitas;
  16. 16.laporan kegiatan pemberdayaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) di bidang tumbuh kembang, imunisasi dan pelayanan kesehatan reproduksi pada individu, keluarga dan masyarakat di wilayah kerja;
  17. 17.laporan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota;
  18. 18.laporan audit internal mutu pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Kesehatan Reproduksi, dan Keluarga Berencana (KB);
  19. 19.laporan kredensialing asuhan kebidanan;
  20. 20.laporan assesment kompetensi Bidan;
  21. 21.laporan pembinaan pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi tingkat kabupaten/kota;
  22. 22.laporan pertemuan penguatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB);
  23. 23.laporan koordinasi Lintas Program (LP)/Lintas Sektor (LS) dan mitra terkait Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi;
  24. 24.laporan sosialisasi dan koordinasi dalam peningkatan pelayanan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  25. 25.laporan sosialisasi program di bidang pelayanan kebidanan pada kabupaten kota/instansi di wilayah kerjanya;
  26. 26.laporan workshop tata kelola dan rujukan di kabupaten/kota/ provinsi;
  27. 27.laporan pertemuan rutin antar instalasi di Rumah Sakit/ antar bidang di Dinas Kesehatan;
  28. 28.laporan supervisi fasilitatif pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Kesehatan Reproduksi/ Keluarga Berencana (KB);
  29. 29.laporan kunjungan keliling/supervisi secara berkala di unit pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
  30. 30.laporan supervisi kelengkapan rekam medik setiap klien mau pulang dan pindah ke rawat inap lain;
  31. 31.laporan bimbingan asuhan kebidanan kepada peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan atau wahana pendidikan;
  32. 32.laporan pre dan post conference dalam pelaksanaan pelayanan kebidanan pada kasus- kasus tertentu;
  33. 33.laporan monitoring dan evaluasi asuhan kebidanan di tingkat Rumah Sakit Kelas A/B/C/D;
  34. 34.laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan asuhan kebidanan di tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  35. 35.rancangan Rencana Lima Tahunan (Renstra) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  36. 36.rancangan Rencana Kegiatan Perbaikan Mutu dan Kinerja Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  37. 37.Standar Prosedur Operasional Pelayanan (SOP) Kebidanan;
  38. 38.dokumen kebutuhan kebutuhan alat, sarana dan prasarana pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  39. 39.bahan bimbingan klinik dibidang asuhan kebidanan di rumah sakit pendidikan atau wahana pendidikan;
  40. 40.materi uji kompetensi;
  41. 41.rancangan pedoman/panduan/manual mutu dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja di pelayanan kebidanan;
  42. 42.laporan evaluasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait upaya promotif, preventif pelayanan kebidanan;
  43. 43.laporan evaluasi dan analisis penyebab ketidakberhasilan program pada individu,keluarga, dan masyarakat;
  44. 44.laporan evaluasi pelayanan kebidanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL);
  45. 45.laporan evaluasi asuhan kebidanan post tindakan kasus onkologi obstetri ginekologi dengan penyulit secara kolaborasi;
  46. 46.laporan evaluasi kinerja program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi tingkat kabupaten/kota/provinsi;
  47. 47.dokumen rancangan atau desain instrumen monitoring dan evaluasi pelayanan kebidanan yang digunakan skala provinsi/kabupaten/kota; dan
  48. 48.dokumen rancangan kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi ibu dan anak; dan
4. d.Bidan Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.laporan pelayanan kolaborasi kasus-kasus subspesialistik di bidang endokrinologi reproduksi;
  2. 2.laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang pelayanan kebidanan (obstetri dan ginekologi);
  3. 3.laporan pelayanan kolaborasi asuhan kebidanan pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang anak (perinatologi, pediatrik dan neonatologi);
  4. 4.laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik dibidang bedah kebidanan;
  5. 5.laporan pelayanan kolaborasi pada kasus-kasus sub-spesialistik lain dibidang kebidanan;
  6. 6.rancangan perencanaan pelayanan kebidanan pada kondisi bencana;
  7. 7.laporan sebagai saksi ahli kasus asuhan kebidanan;
  8. 8.telaah pertimbangan ilmiah kepada pejabat pimpinan tinggi atau Menteri pada penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan kebidanan;
  9. 9.laporan audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional;
  10. 10.laporan pembinaan etik dan disiplin bidan;
  11. 11.laporan pembinaan dan pengawasan pelayanan kebidanan;
  12. 12.laporan kredensialing asuhan kebidanan;
  13. 13.laporan assesment kompetensi Bidan;
  14. 14.dokumen pengkajian kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) kebidanan tingkat provinsi dan nasional;
  15. 15.materi uji kompetensi;
  16. 16.rancangan rumusan kebijakan asuhan kebidanan di tingkat nasional;
  17. 17.rancangan bahan perencanaan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  18. 18.rancangan rencana strategis bidang pelayanan kebidanan;
  19. 19.rancangan pedoman audit mutu asuhan kebidanan tingkat nasional/ tingkat rumah sakit rujukan nasional;
  20. 20.kurikulum dan modul pelatihan inservice untuk bidan yang digunakan secara nasional;
  21. 21.laporan evaluasi pelaksanaan program Kesehatan Ibu Anak (KIA) tingkat nasional;
  22. 22.dokumen konsep pengembangan program pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi yang mendapat pengakuan secara nasional;
  23. 23.dokumen konsep pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam pelayanan kebidanan;
  24. 24.rancangan teknologi tepat guna dalam pelayanan kebidanan;
  25. 25.rancangan pengembangan pelayanan kebidanan komunitas sebagai role model dalam pelayanan kebidanan;
  26. 26.rancangan program upaya pemberdayaan ibu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi dan kegawatdaruratan;
  27. 27.inovasi asuhan pelayanan kebidanan;
  28. 28.inovasi di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
  29. 29.inovasi di bidang pelayanan kebidanan komunitas;
  30. 30.rancangan pedoman/panduan pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi di tingkat nasional;
  31. 31.rancangan pedoman/panduan pelayanan terkait kebidanan komunitas tingkat nasional;
  32. 32.dokumen rincian kewenangan klinis bidan sesuai dengan unit kerjanya;
  33. 33.rancangan atau desain program peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan kebidanan tingkat nasional;
  34. 34.usulan rekomendasi penghargaan atau sanksi pelanggaran etika bagi Bidan;
  35. 35.laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan di bidang pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
  36. 36.laporan uji coba penerapan teknologi terbarukan dalam pelayanan kebidanan komunitas;
  37. 37.laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kesehatan ibu/anak/Keluarga Berencana (KB)/Kesehatan Reproduksi;
  38. 38.laporan evaluasi hasil penerapan inovasi pelayanan kebidanan komunitas; dan
  39. 39.Jurnal Internasional dan draft Pedoman/Panduan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Bidan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Bidan yang berada satu sampai dengan dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2008