DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2021

Nomor: 37
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara; 2021, No. 1010 Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 2021, No. 1010
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 2021, No. 1010 tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan analisis perbendaharaan negara.
6.Pejabat Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Analis Perbendaharaan Negara adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Perbendaharaan Negara.
7.Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8.Analisis Perbendaharaan Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara yang dilakukan secara profesional berdasarkan suatu standar dan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Perbendaharaan Negara, meliputi unsur pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, penyelenggaraan sistem manajemen investasi, pembinaan manajemen Badan Layanan Umum, pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan, dan penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah.
9.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS setiap tahun.
10.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 2021, No. 1010
12.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
13.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan Hasil Kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Perbendaharaan Negara dalam bentuk Angka Kredit Analis Perbendaharaan Negara.
14.Standar Kompetensi Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
15.Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
17.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Perbendaharaan Negara sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Perbendaharaan Negara baik perorangan atau kelompok di bidang Perbendaharaan Negara. 2021, No. 1010
19.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Analis Perbendaharaan Negara berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Perbendaharaan Negara pada Instansi Pembina.
(2)Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara.
(3)Kedudukan Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara merupakan jabatan karier PNS. 2021, No. 1010

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara termasuk dalam klasifikasi/rumpun akuntan dan anggaran.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PERBENDAHARAAN NEGARA

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama;
2. b.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda;
3. c.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya; dan
4. d.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara yaitu melaksanakan kegiatan Analisis Perbendaharaan Negara. 2021, No. 1010

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas jabatan Analis Perbendaharaan Negara yang dapat dinilai Angka Kreditnya terdiri atas:
1. a.pelaksanaan anggaran;
2. b.pengelolaan kas negara;
3. c.penyelenggaraan sistem manajemen investasi;
4. d.pembinaan manajemen Badan Layanan Umum;
5. e.pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
6. f.sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan; dan
7. g.penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah.
(2)Sub-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pelaksanaan anggaran, meliputi:
  1. 1.analisis data pelaksanaan anggaran;
  2. 2.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  3. 3.pengembangan metodologi monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  4. 4.perumusan dan pengembangan pengaturan pelaksanaan anggaran; dan
  5. 5.penyelesaian tuntutan ganti rugi;
2. b.pengelolaan kas negara, meliputi:
  1. 1.manajemen likuiditas;
  2. 2.optimalisasi kas;
  3. 3.pengaturan dan pengelolaan treasury dealing room;
  4. 4.manajemen penerimaan kas negara;
  5. 5.manajemen pengeluaran kas negara;
  6. 6.manajemen rekening pemerintah; dan
  7. 7.pembinaan pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara; 2021, No. 1010
3. c.penyelenggaraan sistem manajemen investasi, meliputi:
  1. 1.pengelolaan rencana strategis manajemen, proses bisnis, dan skema investasi pemerintah;
  2. 2.supervisi pengelolaan investasi pemerintah;
  3. 3.perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
  4. 4.analisis kesesuaian dan dampak hukum di bidang manajemen investasi pemerintah; dan
  5. 5.pengaturan dan standardisasi di bidang investasi pemerintah;
4. d.pembinaan manajemen Badan Layanan Umum, meliputi:
  1. 1.analisis tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  2. 2.peraturan dan standardisasi teknis Badan Layanan Umum;
  3. 3.pengkajian dan pengembangan Badan Layanan Umum;
  4. 4.analisis kelayakan penetapan status Badan Layanan Umum;
  5. 5.pembinaan dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  6. 6.pengawasan Badan Layanan Umum; dan
  7. 7.asistensi Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.pengelolaan akuntansi, statistik, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan, meliputi:
  1. 1.penatalaksanaan standar, sistem, dan pengaturan umum/teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  2. 2.pembinaan dan monitoring evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  3. 3.penyusunan laporan keuangan dan statistik keuangan pemerintah; dan
  4. 4.persiapan pemeriksaan dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan; 2021, No. 1010
6. f.sinkronisasi dan supervisi perbendaharaan, meliputi:
  1. 1.supervisi sistem perbendaharaan;
  2. 2.pengembangan proses bisnis sistem perbendaharaan dan kerja sama kelembagaan;
  3. 3.sinkronisasi transformasi kelembagaan; dan
  4. 4.sinkronisasi ketentuan teknis bidang perbendaharaan; dan
7. g.penyelenggaraan platform pembayaran pemerintah meliputi:
  1. 1.kajian kelayakan dan kepatuhan mitra; dan
  2. 2.pengembangan layanan dan pelaksanaan evaluasi layanan.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.mengolah data pelaksanaan anggaran;
  2. 2.mengolah data monitoring pelaksanaan anggaran;
  3. 3.mengolah data kinerja belanja;
  4. 4.mengolah data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
  5. 5.mengolah data bahan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  6. 6.melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  7. 7.mengolah data sebagai bahan analisis pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
  8. 8.mengolah bahan rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
  9. 9.mengolah bahan konsep rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
  10. 10.mengolah bahan konsep rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
  11. 11.mengolah bahan konsep rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
  12. 12.mengolah bahan untuk pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  13. 13.melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  14. 14.mengolah bahan konsep rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
  15. 15.mengolah kebutuhan data untuk analisis perencanaan kas pemerintah;
  16. 16.mengolah bahan untuk bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  17. 17.melaksanakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  18. 18.mengolah kebutuhan data untuk analisis likuiditas kas bendahara umum negara;
  19. 19.mengolah kebutuhan data untuk analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
  20. 20.mengolah kebutuhan data untuk analisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
  21. 21.mengolah kebutuhan data untuk analisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
  22. 22.mengolah bahan rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room; 2021, No. 1010
  23. 23.mengolah kebutuhan data untuk analisis pengembangan tata kelola treasury dealing room;
  24. 24.mengolah kebutuhan data untuk analisis informasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
  25. 25.mengolah data penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
  26. 26.menyiapkan bahan dan data pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara;
  27. 27.mengolah data pengeluaran kas negara untuk belanja negara;
  28. 28.mengolah kebutuhan data pengelolaan bank operasional;
  29. 29.mengolah bahan dan data pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
  30. 30.menyiapkan konsep rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
  31. 31.menyiapkan bahan dan data untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
  32. 32.melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
  33. 33.mengolah kebutuhan bahan dan data untuk analisis data perhitungan pihak ketiga;
  34. 34.mengolah data rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
  35. 35.mengolah bahan dan data untuk pelaksanaan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  36. 36.melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara; 2021, No. 1010
  37. 37.mengolah data rencana strategis atas investasi pemerintah;
  38. 38.mengolah data kelayakan investasi pemerintah;
  39. 39.mengolah data rumusan penganggaran investasi pemerintah;
  40. 40.mengolah data tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
  41. 41.mengolah data rekonsiliasi investasi pemerintah;
  42. 42.mengolah data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
  43. 43.mengolah data untuk analisis pengembalian investasi pemerintah;
  44. 44.mengolah data statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
  45. 45.mengolah data indikator kinerja investasi pemerintah;
  46. 46.menyusun rumusan pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
  47. 47.melakukan penyiapan data supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi pemerintah;
  48. 48.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  49. 49.merumuskan bahan perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
  50. 50.mengolah bahan kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
  51. 51.mengolah bahan rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  52. 52.mengolah data usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  53. 53.mengolah bahan rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
  54. 54.mengidentifikasi data permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  55. 55.mengolah data perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  56. 56.mengolah bahan rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  57. 57.menyusun rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
  58. 58.mengidentifikasi bahan untuk pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  59. 59.mengolah bahan usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
  60. 60.mengolah bahan usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
  61. 61.mengolah bahan dan rumusan pedoman supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  62. 62.melakukan kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  63. 63.mengidentifikasi bahan rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
  64. 64.melakukan penyiapan bahan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  65. 65.menyusun rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
  66. 66.mengolah bahan penyiapan asistensi dan bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
  67. 67.melakukan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah; 2021, No. 1010
  68. 68.menyiapkan konsep rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  69. 69.menyiapkan konsep rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  70. 70.menyiapkan konsep rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  71. 71.mengolah kebutuhan data sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  72. 72.melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  73. 73.mengolah kebutuhan data monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  74. 74.mengolah kebutuhan data penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  75. 75.mengolah kebutuhan data telaah atas laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  76. 76.mengolah kebutuhan data konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  77. 77.mengolah kebutuhan data penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  78. 78.menyiapkan kebutuhan data/bahan persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
  79. 79.menyiapkan kebutuhan data/bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
  80. 80.mengolah bahan penyiapan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan; 2021, No. 1010
  81. 81.melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  82. 82.menyusun rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  83. 83.menyusun rumusan pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  84. 84.mengolah bahan untuk kebutuhan program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
  85. 85.mengolah data untuk kebutuhan sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan;
  86. 86.mengolah data kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
  87. 87.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
  88. 88.mengolah bahan penyiapan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan perbendaharaan;
  89. 89.melakukan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan tingkat unit kerja;
  90. 90.mengidentifikasi kesiapan proses bisnis dan sistem informasi mitra platform pembayaran pemerintah;
  91. 91.melakukan identifikasi dan pengolahan informasi kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
  92. 92.melakukan identifikasi dan pengolahan informasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah;
  93. 93.melakukan identifikasi dan pengolahan data terkait legalitas atas layanan platform pembayaran pemerintah;
  94. 94.melakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pengembangan platform pembayaran pemerintah; dan 2021, No. 1010
  95. 95.melakukan identifikasi, pengolahan data, dan konfirmasi transaksi mitra platform pembayaran pemerintah;
2. b.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.menganalisis data pelaksanaan anggaran;
  2. 2.menganalisis data monitoring pelaksanaan anggaran;
  3. 3.menganalisis data kinerja belanja;
  4. 4.menganalisis data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
  5. 5.melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  6. 6.menganalisis hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  7. 7.menganalisis pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  8. 8.menganalisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
  9. 9.menganalisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
  10. 10.menganalisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
  11. 11.menganalisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
  12. 12.melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  13. 13.menganalisis hasil pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  14. 14.menganalisis rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
  15. 15.menganalisis perencanaan kas pemerintah;
  16. 16.melaksanakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah; 2021, No. 1010
  17. 17.menganalisis likuiditas kas bendahara umum negara;
  18. 18.menganalisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
  19. 19.menganalisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
  20. 20.menganalisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
  21. 21.menganalisis rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
  22. 22.menganalisis pengembangan tata kelola treasury dealing room;
  23. 23.menganalisis informasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
  24. 24.menganalisis penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
  25. 25.menganalisis pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara;
  26. 26.menganalisis pengeluaran kas negara;
  27. 27.menganalisis pengelolaan bank operasional;
  28. 28.menganalisis pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
  29. 29.menganalisis rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
  30. 30.melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
  31. 31.menganalisis data perhitungan pihak ketiga;
  32. 32.menganalisis rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
  33. 33.melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  34. 34.melaksanakan analisis rencana strategis atas investasi pemerintah; 2021, No. 1010
  35. 35.menganalisis data kelayakan investasi pemerintah;
  36. 36.menganalisis rumusan penganggaran investasi pemerintah;
  37. 37.menganalisis tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
  38. 38.menganalisis data rekonsiliasi investasi pemerintah;
  39. 39.menganalisis data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
  40. 40.menganalisis data pengembalian investasi pemerintah;
  41. 41.menganalisis statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
  42. 42.menganalisis data kinerja investasi pemerintah;
  43. 43.melakukan analisis atas rumusan pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
  44. 44.menganalisis data supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi pemerintah;
  45. 45.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  46. 46.menganalisis rumusan perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
  47. 47.menganalisis kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
  48. 48.menganalisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  49. 49.menganalisis usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  50. 50.menganalisis rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  51. 51.menganalisis data permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
  52. 52.menganalisis data perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  53. 53.menganalisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  54. 54.menganalisis kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
  55. 55.menganalisis bahan pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  56. 56.menganalisis usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
  57. 57.menganalisis usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
  58. 58.menganalisis bahan dan rumusan pedoman supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  59. 59.melakukan kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  60. 60.menganalisis rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
  61. 61.menganalisis bahan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  62. 62.melakukan kegiatan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  63. 63.menganalisis rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
  64. 64.menganalisis bahan penyiapan asistensi dan bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
  65. 65.melakukan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah; 2021, No. 1010
  66. 66.menganalisis rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  67. 67.menganalisis rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  68. 68.menganalisis rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  69. 69.melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  70. 70.melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  71. 71.menganalisis penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  72. 72.menganalisis telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  73. 73.menganalisis konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  74. 74.menganalisis penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  75. 75.menganalisis persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
  76. 76.menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
  77. 77.menganalisis bahan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  78. 78.melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan; 2021, No. 1010
  79. 79.menganalisis rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  80. 80.menganalisis permasalahan terkait pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  81. 81.menganalisis rumusan pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  82. 82.menyusun strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  83. 83.menyusun rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan;
  84. 84.menganalisis program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
  85. 85.menganalisis sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan;
  86. 86.menganalisis kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
  87. 87.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
  88. 88.melakukan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat instansi;
  89. 89.mengevaluasi hasil analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional;
  90. 90.melakukan analisis kesiapan proses bisnis dan sistem informasi mitra platform pembayaran pemerintah;
  91. 91.melakukan analisis kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
  92. 92.menyusun analisis kepatuhan mitra platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis;
  93. 93.menganalisis kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap 2021, No. 1010 perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari aspek hukum;
  94. 94.melakukan analisis informasi dan potensi tindakan hukum terkait legalitas atas layanan platform pembayaran pemerintah;
  95. 95.melakukan analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pengembangan platform pembayaran pemerintah; dan
  96. 96.melakukan analisis informasi transaksi mitra platform pembayaran pemerintah;
3. c.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.memvalidasi hasil analisis data pelaksanaan anggaran;
  2. 2.memvalidasi hasil analisis data monitoring pelaksanaan anggaran;
  3. 3.memvalidasi hasil analisis data kinerja belanja;
  4. 4.memvalidasi hasil analisis data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
  5. 5.melaksanakan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  6. 6.mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
  7. 7.memvalidasi hasil analisis pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  8. 8.mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
  9. 9.mengevaluasi hasil analisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
  10. 10.mengevaluasi hasil analisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
  11. 11.mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
  12. 12.melaksanakan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  13. 13.mengevaluasi hasil pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
  14. 14.mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
  15. 15.memvalidasi hasil analisis perencanaan kas pemerintah;
  16. 16.melaksanakan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  17. 17.memvalidasi hasil analisis bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
  18. 18.memvalidasi hasil analisis likuiditas kas bendahara umum negara;
  19. 19.memvalidasi hasil analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
  20. 20.memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
  21. 21.memvalidasi hasil analisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
  22. 22.memvalidasi hasil analisis rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
  23. 23.memvalidasi hasil analisis tata kelola treasury dealing room;
  24. 24.memvalidasi hasil analisis ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
  25. 25.memvalidasi hasil analisis penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
  26. 26.memvalidasi hasil analisis pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara; 2021, No. 1010
  27. 27.memvalidasi hasil analisis pengeluaran kas negara;
  28. 28.memvalidasi hasil pengelolaan bank operasional;
  29. 29.memvalidasi hasil analisis pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
  30. 30.memvalidasi hasil analisis rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
  31. 31.mengevaluasi atas hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
  32. 32.memvalidasi atas hasil analisis data perhitungan pihak ketiga;
  33. 33.mengevaluasi hasil analisis rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
  34. 34.melaksanakan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  35. 35.mengevaluasi hasil bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
  36. 36.memvalidasi hasil analisis atas rencana strategis investasi pemerintah;
  37. 37.memvalidasi hasil analisis kelayakan investasi pemerintah;
  38. 38.mengevaluasi rumusan penganggaran investasi pemerintah;
  39. 39.memvalidasi hasil analisis tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
  40. 40.memvalidasi hasil analisis rekonsiliasi investasi pemerintah;
  41. 41.memvalidasi hasil analisis penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
  42. 42.memvalidasi hasil analisis pengembalian investasi pemerintah; 2021, No. 1010
  43. 43.memvalidasi hasil analisis statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
  44. 44.memvalidasi hasil analisis kinerja investasi pemerintah;
  45. 45.memvalidasi hasil analisis pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
  46. 46.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  47. 47.mengevaluasi hasil supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
  48. 48.mengevaluasi rumusan perjanjian dan kepatuhan investasi pemerintah;
  49. 49.memvalidasi kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
  50. 50.mengevaluasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  51. 51.memvalidasi hasil analisis usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  52. 52.mengevaluasi rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  53. 53.mengevaluasi hasil analisis permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  54. 54.memvalidasi hasil analisis perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  55. 55.mengevaluasi hasil analisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  56. 56.mengevaluasi hasil analisis rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
  57. 57.mengevaluasi hasil analisis pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
  58. 58.memvalidasi hasil evaluasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  59. 59.memvalidasi hasil analisis usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
  60. 60.memvalidasi hasil analisis usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
  61. 61.melakukan kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  62. 62.mengevaluasi hasil kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  63. 63.mengevaluasi hasil analisis rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
  64. 64.melakukan kegiatan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  65. 65.mengevaluasi hasil pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
  66. 66.memvalidasi rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
  67. 67.melakukan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
  68. 68.mengevaluasi asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
  69. 69.mengevaluasi hasil analisis rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  70. 70.mengevaluasi hasil analisis rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  71. 71.mengevaluasi hasil analisis rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan; 2021, No. 1010
  72. 72.melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  73. 73.mengevaluasi hasil pelaksanaan sosialisasi, bimbingan, dan supervisi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  74. 74.mengevaluasi hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  75. 75.memvalidasi hasil analisis penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  76. 76.memvalidasi hasil analisis telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  77. 77.memvalidasi hasil analisis konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  78. 78.memvalidasi hasil analisis penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  79. 79.memvalidasi hasil analisis persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
  80. 80.memvalidasi hasil analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
  81. 81.melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  82. 82.mengevaluasi hasil supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
  83. 83.mengevaluasi hasil analisis rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
  84. 84.mengevaluasi permasalahan pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan; 2021, No. 1010
  85. 85.mengevaluasi hasil analisis pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  86. 86.menyusun strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
  87. 87.menyusun rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan;
  88. 88.mengevaluasi dan menyusun rekomendasi hasil analisis program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
  89. 89.mengevaluasi hasil analisis sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan;
  90. 90.memvalidasi hasil analisis kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
  91. 91.melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
  92. 92.melakukan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan antar instansi;
  93. 93.merumuskan rekomendasi substansi atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional;
  94. 94.memvalidasi hasil analisis kesiapan proses bisnis dan sistem informasi platform pembayaran pemerintah;
  95. 95.memvalidasi hasil analisis kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
  96. 96.melakukan evaluasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis;
  97. 97.menganalisis kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap perjanjian, standar, dan ketentuan teknis dari aspek hukum; 2021, No. 1010
  98. 98.melakukan evaluasi atas analisis kepatuhan terhadap hukum atas layanan platform pembayaran pemerintah;
  99. 99.menyusun kajian opsi model pengembangan platform pembayaran pemerintah atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan;
  100. 100.mengevaluasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah; dan
  101. 101.melakukan evaluasi atas analisis kinerja mitra platform pembayaran pemerintah; dan
4. d.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.menyusun instrumen pengembangan data pelaksanaan anggaran;
  2. 2.menyusun instrumen pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
  3. 3.menyusun instrumen baru pengaturan pelaksanaan anggaran;
  4. 4.menyusun pengembangan model manajemen likuiditas kas pemerintah;
  5. 5.menyusun pengembangan program optimalisasi kas pemerintah;
  6. 6.menyusun konsep pengembangan pengelolaan treasury dealing room;
  7. 7.menyusun pengembangan metodologi pengelolaan rekening pemerintah;
  8. 8.menyusun perbaikan konsep pengembangan pengembalian negara dan perhitungan pihak ketiga;
  9. 9.menyusun pengembangan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  10. 10.menyusun pengembangan tata kelola penganggaran investasi pemerintah;
  11. 11.menyusun strategi penyelesaian piutang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah; 2021, No. 1010
  12. 12.menyusun metodologi supervisi pengelolaan investasi pemerintah;
  13. 13.menyusun strategi kepatuhan pengelolaan investasi pemerintah;
  14. 14.menyusun desain standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
  15. 15.menyusun rencana strategis penyelesaian permasalahan implementasi tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
  16. 16.menyusun desain pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
  17. 17.menyusun rencana strategis supervisi atas pengelolaan Badan Layanan Umum;
  18. 18.menyusun desain pembinaan, evaluasi, penilaian, atau pengawasan Badan Layanan Umum;
  19. 19.melakukan pengembangan skema pengawasan dan penguatan kompetensi kepada dewan pengawas Badan Layanan Umum;
  20. 20.menyusun rencana strategis pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
  21. 21.menyusun rekomendasi tindak lanjut atas rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  22. 22.menyusun metodologi penyusunan standar, sistem, dan ketentuan umum/pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  23. 23.menyusun desain supervisi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
  24. 24.menyusun desain supervisi proses bisnis perbendaharaan;
  25. 25.menyusun saran substantif atas penyusunan peraturan perbendaharaan;
  26. 26.menyusun rekomendasi tingkat lanjutan atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional; dan 2021, No. 1010
  27. 27.mengevaluasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah.
(2)Analis Perbendaharaan Negara yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan untuk Analis Perbendaharaan Negara sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

a.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.laporan hasil pengolahan data pelaksanaan anggaran;
2. 2.laporan hasil pengolahan data monitoring pelaksanaan anggaran;
3. 3.laporan hasil pengolahan data kinerja belanja;
4. 4.laporan hasil pengolahan data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. 5.dokumen bahan pembinaan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
6. 6.laporan hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
7. 7.laporan hasil pengolahan data bahan analisis pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
8. 8.dokumen konsep rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
9. 9.dokumen konsep rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
10. 10.dokumen konsep rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
11. 11.dokumen konsep rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
12. 12.dokumen hasil pengolahan bahan untuk pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
13. 13.laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
14. 14.dokumen konsep rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
15. 15.laporan hasil pengolahan data untuk analisis perencanaan kas pemerintah;
16. 16.dokumen hasil pengolahan bahan untuk bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
17. 17.laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
18. 18.laporan hasil pengolahan data untuk analisis likuiditas kas bendahara umum negara;
19. 19.laporan hasil pengolahan data untuk analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
20. 20.laporan hasil pengolahan data untuk analisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
21. 21.laporan hasil pengolahan data untuk analisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
22. 22.dokumen rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
23. 23.laporan hasil pengolahan data untuk analisis pengembangan tata kelola treasury dealing room;
24. 24.laporan hasil pengolahan data untuk analisis informasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room; 2021, No. 1010
25. 25.laporan hasil pengolahan data penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
26. 26.laporan hasil pengolahan data pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara;
27. 27.laporan hasil pengolahan data pengeluaran kas negara untuk belanja negara;
28. 28.laporan hasil pengolahan data pengelolaan bank operasional;
29. 29.laporan hasil pengolahan data pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
30. 30.dokumen rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
31. 31.dokumen hasil pengolahan bahan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
32. 32.laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
33. 33.laporan hasil pengolahan data untuk analisis data perhitungan pihak ketiga;
34. 34.laporan hasil pengolahan data rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
35. 35.dokumen hasil pengolahan bahan untuk pelaksanaan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
36. 36.laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
37. 37.laporan hasil pengolahan data rencana strategis atas investasi pemerintah;
38. 38.laporan hasil pengolahan data kelayakan investasi pemerintah;
39. 39.laporan hasil pengolahan data rumusan penganggaran investasi pemerintah;
40. 40.laporan hasil pengolahan data tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah; 2021, No. 1010
41. 41.laporan hasil pengolahan data rekonsiliasi investasi pemerintah;
42. 42.laporan hasil pengolahan data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
43. 43.laporan hasil pengolahan data untuk analisis pengembalian investasi pemerintah;
44. 44.laporan hasil pengolahan data statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
45. 45.laporan hasil pengolahan data indikator kinerja investasi pemerintah;
46. 46.dokumen rumusan pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
47. 47.dokumen hasil pengolahan bahan supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi pemerintah;
48. 48.laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
49. 49.dokumen rumusan bahan perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
50. 50.laporan hasil pengolahan data kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
51. 51.dokumen rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
52. 52.laporan hasil pengolahan data usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
53. 53.laporan hasil pengolahan data rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
54. 54.laporan hasil pengolahan data permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
55. 55.laporan hasil pengolahan data perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
56. 56.dokumen rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
57. 57.dokumen rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
58. 58.laporan hasil pengolahan data untuk pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
59. 59.laporan hasil pengolahan data usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
60. 60.laporan hasil pengolahan data usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
61. 61.laporan hasil pengolahan data pedoman supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
62. 62.laporan pembinaan kegiatan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
63. 63.dokumen rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
64. 64.bahan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
65. 65.dokumen rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
66. 66.dokumen hasil pengolahan bahan penyiapan asistensi dan bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
67. 67.laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
68. 68.dokumen rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
69. 69.dokumen rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
70. 70.dokumen rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
71. 71.dokumen hasil pengolahan bahan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan; 2021, No. 1010
72. 72.laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
73. 73.laporan hasil pengolahan data monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
74. 74.laporan hasil pengolahan data penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
75. 75.laporan hasil pengolahan data telaah atas laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
76. 76.laporan hasil pengolahan data konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
77. 77.laporan hasil pengolahan data penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
78. 78.laporan hasil pengolahan data persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
79. 79.laporan hasil pengolahan data tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
80. 80.bahan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
81. 81.laporan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
82. 82.dokumen rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
83. 83.dokumen rumusan pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
84. 84.dokumen kebutuhan program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
85. 85.dokumen implementasi transformasi kelembagaan;
86. 86.laporan hasil pengolahan data kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan; 2021, No. 1010
87. 87.laporan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
88. 88.dokumen penyiapan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan perbendaharaan;
89. 89.dokumen kesesuaian dan dampak pengaturan tingkat unit kerja;
90. 90.laporan hasil identifikasi data kesiapan proses bisnis dan sistem informasi mitra platform pembayaran pemerintah;
91. 91.laporan hasil identifikasi data informasi kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
92. 92.laporan hasil identifikasi data informasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah;
93. 93.laporan hasil pengolahan data legalitas atas layanan platform pembayaran pemerintah;
94. 94.dokumen kebutuhan pengembangan dan permasalahan platform pembayaran pemerintah; dan
95. 95.dokumen identifikasi data konfirmasi transaksi mitra platform pembayaran pemerintah;
b.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda, meliputi:
1. 1.laporan analisis data pelaksanaan anggaran;
2. 2.laporan analisis data monitoring pelaksanaan anggaran;
3. 3.laporan analisis data kinerja belanja;
4. 4.laporan analisis data evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. 5.laporan hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
6. 6.laporan hasil analisis hasil bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
7. 7.laporan analisis data pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
8. 8.dokumen analisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
9. 9.dokumen analisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran;
10. 10.dokumen analisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
11. 11.dokumen analisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
12. 12.laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
13. 13.laporan analisis hasil pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
14. 14.dokumen analisis rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
15. 15.laporan analisis perencanaan kas pemerintah;
16. 16.laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
17. 17.laporan analisis likuiditas kas bendahara umum negara;
18. 18.laporan analisis pengelolaan kas dalam valuta asing;
19. 19.laporan analisis optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
20. 20.laporan analisis optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
21. 21.dokumen analisis rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
22. 22.laporan analisis pengembangan tata kelola treasury dealing room;
23. 23.laporan analisis informasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
24. 24.laporan analisis penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
25. 25.laporan pelaksanaan manajemen pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara; 2021, No. 1010
26. 26.laporan analisis pengeluaran kas negara;
27. 27.laporan analisis pengelolaan bank operasional;
28. 28.laporan analisis pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
29. 29.dokumen analisis rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
30. 30.laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
31. 31.laporan analisis data perhitungan pihak ketiga;
32. 32.dokumen analisis rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
33. 33.laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
34. 34.laporan analisis rencana strategis atas investasi pemerintah;
35. 35.laporan analisis data kelayakan investasi pemerintah;
36. 36.dokumen analisis rumusan penganggaran investasi pemerintah;
37. 37.laporan analisis tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
38. 38.laporan analisis data rekonsiliasi investasi pemerintah;
39. 39.laporan analisis data penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
40. 40.laporan analisis data pengembalian investasi pemerintah;
41. 41.laporan analisis statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
42. 42.laporan analisis data kinerja investasi pemerintah;
43. 43.laporan analisis atas rumusan pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
44. 44.laporan analisis data supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan investasi pemerintah; 2021, No. 1010
45. 45.laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
46. 46.dokumen analisis rumusan perjanjian dan kepatuhan di bidang investasi pemerintah;
47. 47.laporan analisis kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
48. 48.dokumen analisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
49. 49.laporan analisis usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
50. 50.dokumen analisis rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
51. 51.laporan analisis data permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
52. 52.laporan analisis data perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
53. 53.dokumen analisis rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
54. 54.laporan analisis kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
55. 55.laporan analisis bahan pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
56. 56.laporan analisis usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
57. 57.laporan analisis usulan penetapan status Badan Layanan Umum;
58. 58.dokumen analisis rumusan pedoman supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
59. 59.laporan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
60. 60.dokumen analisis rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
61. 61.laporan analisis bahan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
62. 62.laporan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
63. 63.dokumen analisis rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
64. 64.laporan analisis bahan penyiapan asistensi dan bantuan teknis Badan Layanan Umum Daerah;
65. 65.laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
66. 66.dokumen analisis rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
67. 67.dokumen analisis rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
68. 68.dokumen analisis rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
69. 69.laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
70. 70.laporan monitoring dan evaluasi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
71. 71.laporan analisis penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
72. 72.laporan analisis telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
73. 73.laporan analisis konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
74. 74.laporan analisis penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan; 2021, No. 1010
75. 75.laporan analisis persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
76. 76.laporan analisis tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
77. 77.laporan analisis bahan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
78. 78.laporan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
79. 79.dokumen analisis rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
80. 80.laporan analisis permasalahan terkait pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
81. 81.dokumen analisis rumusan pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
82. 82.dokumen strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
83. 83.dokumen rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan;
84. 84.laporan analisis program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
85. 85.laporan analisis sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan;
86. 86.laporan analisis kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
87. 87.laporan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
88. 88.laporan analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat instansi;
89. 89.laporan evaluasi hasil analisis kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional; 2021, No. 1010
90. 90.laporan analisis kesiapan proses bisnis dan sistem informasi mitra platform pembayaran pemerintah;
91. 91.laporan analisis kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
92. 92.laporan analisis kepatuhan mitra platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis;
93. 93.laporan analisis kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari aspek hukum;
94. 94.laporan analisis informasi dan potensi tindakan hukum terkait legalitas atas layanan platform pembayaran pemerintah;
95. 95.laporan analisis identifikasi kebutuhan dan permasalahan dalam pengembangan platform pembayaran pemerintah; dan
96. 96.laporan analisis informasi transaksi mitra platform pembayaran pemerintah;
c.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Madya, meliputi:
1. 1.dokumen rekomendasi pelaksanaan anggaran;
2. 2.dokumen rekomendasi monitoring pelaksanaan anggaran;
3. 3.dokumen rekomendasi kinerja belanja;
4. 4.dokumen rekomendasi evaluasi teknis pelaksanaan anggaran;
5. 5.laporan bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
6. 6.dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi pelaksanaan anggaran;
7. 7.dokumen rekomendasi pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
8. 8.dokumen evaluasi hasil analisis rumusan substansi teknis pengaturan pelaksanaan anggaran;
9. 9.dokumen evaluasi hasil analisis rumusan standardisasi pengaturan pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
10. 10.dokumen evaluasi hasil analisis rumusan penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran;
11. 11.dokumen evaluasi hasil analisis rumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
12. 12.laporan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
13. 13.laporan evaluasi pendampingan, pemantauan, dan evaluasi penyusunan pengaturan dan implementasi tuntutan ganti rugi;
14. 14.dokumen evaluasi rumusan pedoman dan ketentuan umum tuntutan ganti rugi;
15. 15.dokumen rekomendasi perencanaan kas pemerintah;
16. 16.laporan bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
17. 17.dokumen rekomendasi bimbingan dan supervisi perencanaan kas pemerintah;
18. 18.dokumen rekomendasi likuiditas kas bendahara umum negara;
19. 19.dokumen rekomendasi pengelolaan kas dalam valuta asing;
20. 20.dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah melalui penempatan uang;
21. 21.dokumen rekomendasi optimalisasi kas pemerintah melalui surat berharga negara;
22. 22.dokumen rekomendasi rumusan pedoman umum dan ketentuan teknis treasury dealing room;
23. 23.dokumen rekomendasi tata kelola treasury dealing room;
24. 24.dokumen rekomendasi ekonomi makro, manajemen portofolio, dan manajemen risiko pengelolaan treasury dealing room;
25. 25.dokumen rekomendasi penerimaan kas negara dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak;
26. 26.dokumen rekomendasi pengelolaan lembaga persepsi penerimaan negara;
27. 27.dokumen rekomendasi pengeluaran kas negara; 2021, No. 1010
28. 28.dokumen rekomendasi pengelolaan bank operasional;
29. 29.dokumen rekomendasi pengelolaan transaksi rekening pemerintah;
30. 30.dokumen rekomendasi rumusan pengaturan pengelolaan rekening pemerintah;
31. 31.dokumen hasil evaluasi monitoring dan evaluasi pengelolaan rekening pemerintah;
32. 32.dokumen hasil validasi perhitungan pihak ketiga;
33. 33.dokumen hasil evaluasi rumusan pengaturan pengembalian penerimaan/belanja negara dan perhitungan pihak ketiga;
34. 34.laporan bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
35. 35.dokumen hasil evaluasi bimbingan dan supervisi pengelolaan rekening pemerintah dan pertanggungjawaban bendahara;
36. 36.dokumen hasil evaluasi rencana strategis investasi pemerintah;
37. 37.dokumen rekomendasi kelayakan investasi pemerintah;
38. 38.dokumen hasil evaluasi rumusan penganggaran investasi pemerintah;
39. 39.dokumen rekomendasi tren dan indikator lingkungan investasi pemerintah;
40. 40.dokumen rekomendasi rekonsiliasi investasi pemerintah;
41. 41.dokumen rekomendasi penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
42. 42.dokumen rekomendasi pengembalian investasi pemerintah;
43. 43.dokumen rekomendasi statistik pelaksanaan investasi pemerintah;
44. 44.dokumen rekomendasi kinerja investasi pemerintah; 2021, No. 1010
45. 45.dokumen rekomendasi pengembangan sistem kelembagaan operator investasi;
46. 46.laporan pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
47. 47.laporan hasil evaluasi supervisi, monitoring, dan evaluasi atas pengelolaan investasi pemerintah;
48. 48.dokumen rekomendasi rumusan perjanjian dan kepatuhan investasi pemerintah;
49. 49.dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak hukum terkait investasi pemerintah;
50. 50.dokumen rekomendasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
51. 51.dokumen rekomendasi usulan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
52. 52.dokumen rekomendasi rumusan penetapan tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
53. 53.laporan evaluasi permasalahan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
54. 54.dokumen rekomendasi perkembangan implementasi tarif layanan dan remunerasi Badan Layanan Umum;
55. 55.dokumen rekomendasi rumusan substansi pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
56. 56.dokumen rekomendasi rumusan kajian pengembangan pengelolaan Badan Layanan Umum;
57. 57.dokumen rekomendasi atas evaluasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
58. 58.dokumen rekomendasi pengembangan penyajian data dan informasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
59. 59.dokumen rekomendasi usulan pembentukan Badan Layanan Umum pada Instansi Pemerintah;
60. 60.dokumen rekomendasi usulan penetapan status Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
61. 61.laporan supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
62. 62.laporan evaluasi supervisi, bimbingan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
63. 63.dokumen rekomendasi rumusan pedoman pengawasan kinerja pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh dewan pengawas;
64. 64.laporan pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
65. 65.dokumen rekomendasi pengawasan, penguatan kompetensi, pemantauan, dan evaluasi kinerja dewan pengawas;
66. 66.dokumen rekomendasi rumusan persetujuan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian dewan pengawas;
67. 67.laporan asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
68. 68.laporan hasil evaluasi asistensi dan pendampingan kepada Badan Layanan Umum Daerah;
69. 69.dokumen rekomendasi rumusan standar akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
70. 70.dokumen rekomendasi rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
71. 71.dokumen rekomendasi rumusan ketentuan umum dan pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
72. 72.laporan sosialisasi, bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
73. 73.laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan bimbingan dan supervisi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
74. 74.laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
75. 75.dokumen rekomendasi penyusunan laporan keuangan dan statistik di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan; 2021, No. 1010
76. 76.dokumen rekomendasi telaah laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
77. 77.dokumen rekomendasi konsolidasi laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
78. 78.dokumen rekomendasi penyesuaian laporan keuangan di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
79. 79.dokumen rekomendasi persiapan proses pemeriksaan laporan keuangan;
80. 80.dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan;
81. 81.laporan supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
82. 82.laporan evaluasi supervisi, monitoring, evaluasi, dan konsultasi pengaturan dan proses bisnis perbendaharaan;
83. 83.dokumen rekomendasi rumusan standar, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
84. 84.dokumen rekomendasi permasalahan pelaksanaan proses bisnis perbendaharaan;
85. 85.dokumen rekomendasi pengembangan proses bisnis dan sistem perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
86. 86.dokumen strategi pengembangan proses bisnis perbendaharaan berdasarkan praktik dan teori perbendaharaan;
87. 87.dokumen rencana dan sinkronisasi program kerja sama kelembagaan;
88. 88.laporan evaluasi program kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan;
89. 89.dokumen rekomendasi sinkronisasi implementasi transformasi kelembagaan; 2021, No. 1010
90. 90.dokumen rekomendasi kinerja dan implementasi transformasi kelembagaan;
91. 91.laporan supervisi, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja transformasi kelembagaan;
92. 92.dokumen rekomendasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan antar instansi;
93. 93.dokumen rekomendasi substansi atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional;
94. 94.dokumen rekomendasi kesiapan proses bisnis dan sistem informasi platform pembayaran pemerintah;
95. 95.dokumen rekomendasi kesiapan aspek hukum mitra platform pembayaran pemerintah;
96. 96.dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap standar dan ketentuan teknis;
97. 97.dokumen rekomendasi kepatuhan mitra dan pengguna platform pembayaran pemerintah terhadap perjanjian, standar dan ketentuan teknis dari aspek hukum;
98. 98.dokumen rekomendasi kepatuhan terhadap hukum atas layanan platform pembayaran pemerintah;
99. 99.dokumen rekomendasi model pengembangan platform pembayaran pemerintah atas identifikasi kebutuhan dan permasalahan;
100. 100.dokumen evaluasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah; dan
101. 101.dokumen rekomendasi kinerja mitra platform pembayaran pemerintah;
d.Analis Perbendaharaan Negara Ahli Utama, meliputi:
1. 1.dokumen pengembangan data pelaksanaan anggaran;
2. 2.dokumen pengembangan metodologi untuk monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran;
3. 3.dokumen pengembangan pengaturan pelaksanaan anggaran; 2021, No. 1010
4. 4.dokumen pengembangan model manajemen likuiditas kas pemerintah;
5. 5.dokumen pengembangan program optimalisasi kas pemerintah;
6. 6.dokumen pengembangan pengelolaan treasury dealing room;
7. 7.dokumen pengembangan pengelolaan rekening pemerintah;
8. 8.dokumen pengembangan pengembalian negara dan perhitungan pihak ketiga;
9. 9.dokumen pengembangan standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
10. 10.dokumen pengembangan tata kelola penganggaran investasi pemerintah;
11. 11.dokumen pengembangan strategi penyelesaian piutang pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Pemerintah Daerah;
12. 12.dokumen pengembangan strategi kepatuhan pengelolaan investasi pemerintah;
13. 13.dokumen strategi kepatuhan pengelolaan investasi pemerintah;
14. 14.desain standardisasi pengelolaan investasi pemerintah;
15. 15.dokumen strategi penyelesaian permasalahan implementasi tarif dan remunerasi Badan Layanan Umum;
16. 16.desain pengaturan dan standardisasi pengelolaan Badan Layanan Umum;
17. 17.dokumen rencana strategis supervisi atas pengelolaan Badan Layanan Umum;
18. 18.desain pembinaan, evaluasi, penilaian, atau pengawasan Badan Layanan Umum;
19. 19.dokumen pengembangan skema pengawasan dan penguatan kompetensi kepada dewan pengawas Badan Layanan Umum; 2021, No. 1010
20. 20.dokumen rencana strategis pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
21. 21.dokumen rekomendasi tindak lanjut atas rumusan sistem akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
22. 22.dokumen pengembangan penyusunan standar, sistem, dan ketentuan umum/pedoman teknis di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
23. 23.desain supervisi di bidang akuntansi, statistik, dan pelaporan keuangan;
24. 24.desain supervisi proses bisnis perbendaharaan;
25. 25.dokumen rekomendasi saran substantif atas penyusunan peraturan perbendaharan;
26. 26.dokumen rekomendasi tingkat lanjutan atas evaluasi kesesuaian dan dampak pengaturan bidang perbendaharaan tingkat nasional; dan
27. 27.dokumen rekomendasi desain pengembangan sistem platform pembayaran pemerintah.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Perbendaharaan Negara yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Perbendaharaan Negara yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2020