1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentianPegawaiASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah 2021, No. 1012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
8.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi ASNyang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensiadalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensiASN.
11.Pejabat Fungsional Analis Pengembangan KompetensiASN yang selanjutnya disebut Analis Pengembangan Kompetensi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan analisis di bidang pengembangan kompetensiASN pada Instansi Pemerintah.
12.Pengembangan KompetensiASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier meliputi pemetaan kompetensi, pelaksanaan 2021, No. 1012 pengembangan kompetensi, dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi.
13.Lembaga PenyelenggaraPengembangan Kompetensi adalah lembaga yang menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi.
14.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
15.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
18.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Angka Kredit Analis Pengembangan Kompetensi.
19.Standar Kompetensi Jabatan FungsionalAnalis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
20.Uji KompetensiJabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi 2021, No. 1012 adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Pengembangan Kompetensi dalam melaksanakan tugas dalam jabatandisesuaikan dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
21.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi.
22.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Pengembangan Kompetensi sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
23.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Pengembangan Kompetensi,baik perorangan atau kelompok di bidang analisis dan perancangan, manajemen serta pengendalian Pengembangan Kompetensi.
24.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
25.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
2021, No. 1012 BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab