Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2022
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGALIHAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL KE DALAM BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL, PERUBAHAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT, PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT, PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH, DAN ORGANISASI PROFESI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II PENGALIHAN INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
BAB II
Instansi Pembina dari:
dan
2022, No.1145
dan
2022, No.1145 BAB III TIM PENILAI, PEJABAT PENGUSUL, DAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT
BAB III
Tim Penilai angka kredit bagi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:
Pejabat yang mengusulkan angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:
2022, No.1145
Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:
BAB IV PENILAIAN KARYA TULIS ILMIAH
BAB IV
Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang tugas jabatan fungsional, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
BAB V ORGANISASI PROFESI
BAB V
2022, No.1145
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)