DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022

Nomor: 51
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 November 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 2022, No.1164
5.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 753); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 2022, No.1164 negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
4.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5.Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
6.Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Penata Kelola Penanaman Modal adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tata kelola penanaman modal.
7.Tata Kelola Penanaman Modal adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanaman modal.
8.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
9.Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
10.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
11.Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
12.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kelola Penanaman Modal dalam bentuk Angka Kredit Penata Kelola Penanaman Modal.
13.Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
14.Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penata Kelola Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dalam jabatan disesuaikan dengan Standar Kompetensi. 2022, No.1164
15.Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
16.Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Kelola Penanaman Modal sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
17.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kelola Penanaman Modal, baik perorangan atau kelompok di bidang Tata Kelola Penanaman Modal.
18.Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
19.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
20.Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
21.Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.
22.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Pasal 2

(1)Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah.
(2)Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal.
(3)Kedudukan Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2022, No.1164

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal termasuk dalam klasifikasi/rumpun imigrasi, pajak, dan asisten profesional yang berkaitan.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL

Pasal 5

(1)Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;
2. b.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
3. c.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
4. d.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.
(3)Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan Tata Kelola Penanaman Modal.

Pasal 7

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.perencanaan penanaman modal;
2. b.pelaksanaan penanaman modal; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi penanaman modal.
(2)Subunsur dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 2022, No.1164
1. a.perencanaan penanaman modal:
  1. 1.pengkajian dan pengusulan teknis tata kelola di bidang penanaman modal;
  2. 2.pengembangan peluang, potensi, dan strategi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  3. 3.pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  4. 4.pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal: a) peningkatan kemitraan; b) peningkatan daya saing; c) penciptaan persaingan usaha yang sehat; dan d) penyebarluasan informasi di bidang penanaman modal; dan
  5. 5.pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
2. b.pelaksanaan penanaman modal:
  1. 1.promosi penanaman modal;
  2. 2.kerja sama penanaman modal;
  3. 3.pengelolaan penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
  4. 4.pelayanan terpadu satu pintu; dan
  5. 5.pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi penanaman modal:
  1. 1.pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
  2. 2.pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 8

(1)Uraian kegiatan tugas Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
1. a.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.mengidentifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
  2. 2.mengidentifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
  3. 3.mengidentifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  4. 4.mengidentifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  5. 5.mengidentifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang 2022, No.1164 penanaman modal;
  6. 6.menginventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
  7. 7.menyusun konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;
  8. 8.menyusun kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
  9. 9.mengidentifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
  10. 10.menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
  11. 11.mengidentifikasi dan menginventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
  12. 12.mengidentifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  13. 13.melakukan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
  14. 14.melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;
  15. 15.melakukan verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;
  16. 16.menyiapkan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
  17. 17.mengidentifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;
  18. 18.mengidentifikasi data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
  19. 19.mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
  20. 20.mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
  21. 21.menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
  22. 22.mengidentifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
  23. 23.menyusun surat rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha; 2022, No.1164
  24. 24.menginventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  25. 25.menginventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
  26. 26.menyusun konsep surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;
  27. 27.menyusun notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendala;
  28. 28.menginventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
  29. 29.mengidentifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
  30. 30.mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
  31. 31.menginventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;
  32. 32.menganalisis data realisasi penanaman modal;
  33. 33.melakukan kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;
  34. 34.menginventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
  35. 35.menyusun notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
  36. 36.menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  37. 37.menginventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
  38. 38.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;
  39. 39.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
  40. 40.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;
  41. 41.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha, putusan pengadilan, atau usulan kementerian/ lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha; 2022, No.1164
  42. 42.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;
  43. 43.menginventarisasi dan mengidentifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan
  44. 44.menyiapkan materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
2. b.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.menganalisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
  2. 2.menganalisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
  3. 3.melakukan verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  4. 4.mengolah data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  5. 5.mengidentifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
  6. 6.mengidentifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
  7. 7.melakukan verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
  8. 8.mengolah data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
  9. 9.menyusun materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
  10. 10.mengidentifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
  11. 11.mengidentifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penamanan modal yang siap ditawarkan;
  12. 12.mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
  13. 13.menganalisis bentuk, materi, dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
  14. 14.menganalisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
  15. 15.menginventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal 2022, No.1164 kantor perwakilan luar negeri;
  16. 16.menyusun dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
  17. 17.menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
  18. 18.menganalisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
  19. 19.menganalisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
  20. 20.mengolah dan memilah bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dunia dengan usaha internasional;
  21. 21.mengolah dan memilah bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  22. 22.menganalisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
  23. 23.melakukan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  24. 24.melakukan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
  25. 25.melakukan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
  26. 26.menganalisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
  27. 27.menyiapkan dan menyusun draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
  28. 28.merumuskan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
  29. 29.merumuskan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
  30. 30.merumuskan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
  31. 31.menganalisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  32. 32.melakukan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
  33. 33.melakukan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha; 2022, No.1164
  34. 34.melakukan seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
  35. 35.melakukan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;
  36. 36.melakukan observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
  37. 37.melakukan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
  38. 38.menyusun profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
  39. 39.melakukan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
  40. 40.melakukan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
  41. 41.melakukan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;
  42. 42.melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;
  43. 43.melakukan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparatur Instansi Pemerintah;
  44. 44.menyusun daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;
  45. 45.melakukan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
  46. 46.menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
  47. 47.melakukan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
  48. 48.melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
  49. 49.melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan penyusunan konsep surat keputusan;
  50. 50.melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan konsep surat keputusan;
  51. 51.melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan 2022, No.1164 perusahaan perdagangan asing;
  52. 52.melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
  53. 53.melakukan verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
  54. 54.mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
  55. 55.mengidentifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
  56. 56.mengidentifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
  57. 57.menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
  58. 58.menyusun surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
  59. 59.menyusun usulan rekomendasi peningkatan layanan;
  60. 60.menyusun risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  61. 61.melakukan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
  62. 62.menginventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
  63. 63.melakukan verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
  64. 64.melakukan inventarisasi data potensi realisasi penanaman modal, dana dekonsentrasi, kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
  65. 65.melakukan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
  66. 66.melakukan kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
  67. 67.melakukan penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
  68. 68.melakukan kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
  69. 69.menyampaikan informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan 2022, No.1164 perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
  70. 70.melakukan verifikasi dan/atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor, dan laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
  71. 71.menyusun bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;
  72. 72.melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
  73. 73.melakukan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
  74. 74.melakukan penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
  75. 75.menyusun konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga, atau pertama dan terakhir;
  76. 76.menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
  77. 77.menyusun konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
  78. 78.menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
  79. 79.menyusun konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
  80. 80.melakukan reviu dan menyusun konsep surat pencabutan atau pembatalan perizinan berusaha;
  81. 81.menganalisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
  82. 82.menyusun kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
  83. 83.mengidentifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
3. c.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.menyusun usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
  2. 2.merumuskan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal; 2022, No.1164
  3. 3.melakukan verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
  4. 4.menyusun rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
  5. 5.menganalisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  6. 6.menganalisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  7. 7.melakukan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
  8. 8.menganalisis data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
  9. 9.menyusun data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
  10. 10.menganalisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
  11. 11.menganalisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
  12. 12.melaksanakan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
  13. 13.melakukan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi di bidang penanaman modal;
  14. 14.melaksanakan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
  15. 15.menyusun rekomendasi materi, layanan, dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
  16. 16.menganalisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;
  17. 17.menganalisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
  18. 18.merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
  19. 19.merumuskan usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
  20. 20.merumuskan kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
  21. 21.merumuskan usulan substansi kerja sama penanaman modal;
  22. 22.menganalisis pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional; 2022, No.1164
  23. 23.menganalisis penyusunan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  24. 24.melaksanakan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  25. 25.merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
  26. 26.melakukan advokasi kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  27. 27.menganalisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
  28. 28.mengharmonisasikan kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
  29. 29.mengidentifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
  30. 30.merumuskan masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
  31. 31.mereviu dan menyusun draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
  32. 32.menganalisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
  33. 33.menyusun paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
  34. 34.merumuskan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
  35. 35.merumuskan draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
  36. 36.melaksanakan fasilitasi dan memberikan rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
  37. 37.merumuskan rekomendasi terkait pengembangan penanam modal ndonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
  38. 38.menyusun laporan data dan informasi peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
  39. 39.merumuskan rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra; 2022, No.1164
  40. 40.merumuskan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;
  41. 41.merumuskan kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
  42. 42.melakukan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
  43. 43.menyusun survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
  44. 44.menginspeksi atau meninjau lapangan fasilitas kepabeanan penanaman modal;
  45. 45.menyusun rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
  46. 46.melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
  47. 47.melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
  48. 48.melakukan evaluasi dan penyusunan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
  49. 49.melaksanakan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
  50. 50.mengolah data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
  51. 51.melakukan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
  52. 52.melakukan penyusunan bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  53. 53.merancang fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
  54. 54.melakukan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
  55. 55.melakukan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;
  56. 56.menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
  57. 57.melakukan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;
  58. 58.melakukan verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal; 2022, No.1164
  59. 59.melakukan penyusunan narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;
  60. 60.menyiapkan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan;
  61. 61.menyiapkan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
  62. 62.melakukan reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
  63. 63.melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
  64. 64.melakukan inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
  65. 65.melakukan reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
  66. 66.menganalisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  67. 67.melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
  68. 68.melakukan inspeksi atas pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
  69. 69.melakukan inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
  70. 70.menganalisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda administratif;
  71. 71.merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;
  72. 72.merumuskan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
  73. 73.mempersiapkan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
  74. 74.melakukan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
  75. 75.melakukan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan
  76. 76.melakukan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal; dan
4. d.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:
  1. 1.merumuskan strategi pengembangan peluang dan potensi bidang penanaman modal; 2022, No.1164
  2. 2.merumuskan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
  3. 3.merumuskan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
  4. 4.merumuskan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
  5. 5.merumuskan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;
  6. 6.merumuskan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama
  7. 7.mengkaji kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;
  8. 8.melakukan kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
  9. 9.merumuskan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
  10. 10.merumuskan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
  11. 11.merumuskan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
  12. 12.merumuskan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;
  13. 13.merancang strategi pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
  14. 14.mengevaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;
  15. 15.merumuskan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
  16. 16.memberikan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;
  17. 17.melakukan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
  18. 18.merumuskan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;
  19. 19.mengevaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
  20. 20.merumuskan naskah persetujuan fasilitas kepabeanan penanaman modal;
  21. 21.merumuskan naskah pemberian persetujuan fasilitas penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
  22. 22.merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor primer dan tersier; 2022, No.1164
  23. 23.merumuskan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal sektor sekunder;
  24. 24.menyusun rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;
  25. 25.mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;
  26. 26.mengevaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
  27. 27.menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
  28. 28.menganalisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
  29. 29.mengkaji kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;
  30. 30.mengevaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;
  31. 31.mengevaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan;
  32. 32.merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;
  33. 33.mengevaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
  34. 34.merumuskan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
  35. 35.merumuskan skema penanganan faktor penghambat pelaksanaan penanaman modal;
  36. 36.merumuskan perkiraan besaran rencana dan realisasi penanaman modal; dan
  37. 37.mengevaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.
(2)Penata Kelola Penanaman Modal yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. 2022, No.1164

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. 2.dokumen identifikasi data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. 3.dokumen identifikasi data dan informasi yang menghambat pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. 4.dokumen identifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
5. 5.dokumen identifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
6. 6.dokumen inventarisasi materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
7. 7.dokumen konten dan desain materi promosi di bidang penanaman modal;
8. 8.data kebutuhan layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
9. 9.laporan identifikasi kebutuhan permasalahan perundingan kerja sama di bidang penanaman modal pada forum internasional;
10. 10.laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
11. 11.laporan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan pemangku kepentingan peserta diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
12. 12.laporan identifikasi latar belakang dan justifikasi naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
13. 13.laporan sosialisasi penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
14. 14.dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha dengan kunjungan lapangan secara acak;
15. 15.dokumen verifikasi dan validasi data kinerja pelaksanaan berusaha pemerintah daerah dan kementerian/lembaga melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi;
16. 16.laporan penganugerahan penghargaan terhadap pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
17. 17.laporan identifikasi kepentingan nasional di bidang kerja sama penanaman modal;
18. 18.laporan identifikasi data dan informasi mengenai 2022, No.1164 peraturan perundang-undangan di negara tujuan penanaman modal;
19. 19.dokumen identifikasi kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan;
20. 20.laporan identifikasi kebutuhan data dan informasi potensi penanaman modal dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
21. 21.dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian nomor induk berusaha;
22. 22.laporan identifikasi kesesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
23. 23.dokumen rekomendasi pengenaan sanksi administratif hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
24. 24.dokumen inventarisasi ketentuan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
25. 25.dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal;
26. 26.konsep surat pemberitahuan kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada pelaku usaha;
27. 27.dokumen notulensi kegiatan pengawalan percepatan realisasi proyek terkendala;
28. 28.dokumen inventarisasi data proyek prioritas, proyek bermasalah, padat modal, padat karya, tingkat komponen dalam negeri, dan ketentuan teknis terkait permasalahan;
29. 29.laporan identifikasi permasalahan dan penyusunan profil pelaku usaha yang dikawal;
30. 30.dokumen identifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
31. 31.dokumen inventarisasi rencana dan realisasi penanaman modal;
32. 32.laporan analisis data realisasi penanaman modal;
33. 33.data kompilasi dan penyajian data kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor yang telah disetujui;
34. 34.dokumen inventarisasi data realisasi penanaman modal dan daftar permasalahan yang dihadapi pelaku usaha di lokasi proyek;
35. 35.dokumen notula pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
36. 36.dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
37. 37.dokumen inventarisasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; 2022, No.1164
38. 38.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban serta pelaku usaha yang telah dikenakan peringatan;
39. 39.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan ketiga;
40. 40.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan peringatan pertama dan terakhir;
41. 41.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha yang telah diberikan penghentian sementara kegiatan usaha, putusan pengadilan, atau usulan kementerian/lembaga/daerah dalam rangka pencabutan perizinan berusaha;
42. 42.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pembatalan perizinan berusaha;
43. 43.dokumen inventarisasi dan identifikasi daftar pelaku usaha dalam rangka pengenaan denda administratif; dan
44. 44.dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
b.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, meliputi:
1. 1.dokumen analisis data dan bahan penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. 2.dokumen analisis data dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
3. 3.dokumen verifikasi data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
4. 4.dokumen data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
5. 5.dokumen identifikasi data dan informasi pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berpotensi untuk dimitrakan;
6. 6.dokumen identifikasi data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
7. 7.dokumen verifikasi data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
8. 8.dokumen data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
9. 9.dokumen materi diseminasi informasi bidang penanaman modal;
10. 10.dokumen identifikasi proyek, calon penanam modal potensial, dan pemangku kepentingan yang menjadi target pelaksanaan penjajakan minat pasar proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
11. 11.dokumen identifikasi kebutuhan dalam kegiatan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
12. 12.dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penjajakan minat 2022, No.1164 terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
13. 13.laporan analisis bentuk, materi dan sarana promosi di bidang penanaman modal;
14. 14.laporan analisis saluran layanan informasi dan distribusi media promosi di bidang penanaman modal;
15. 15.laporan inventarisasi laporan pengembangan dan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
16. 16.dokumen administrasi yang diperlukan kantor perwakilan luar negeri dari kantor pusat;
17. 17.laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
18. 18.laporan analisis permasalahan posisi runding penanaman modal;
19. 19.laporan analisis peluang dan tantangan kepentingan nasional di bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
20. 20.laporan bahan untuk pengkajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
21. 21.draf bahan untuk bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
22. 22.laporan analisis manfaat dan risiko pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
23. 23.laporan persiapan pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. 24.laporan layanan konsultasi permasalahan isu perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
25. 25.laporan asistensi pelaksanaan perundingan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
26. 26.laporan analisis kepentingan nasional untuk pelaksanaan kerja sama penanaman modal dalam bentuk nota kesepahaman;
27. 27.draf nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
28. 28.laporan rumusan butir substansi perjanjian di bidang penanaman modal yang perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan;
29. 29.laporan rumusan isu pokok dan strategis yang terkait dengan kesepakatan perjanjian internasional di bidang penanaman modal;
30. 30.laporan rumusan tanggapan pelaksanaan diseminasi informasi di bidang penanaman modal dari para pemangku kepentingan;
31. 31.laporan analisis manfaat dan resiko perjanjian pada naskah penjelasan perjanjian kerja sama internasional di bidang penanaman modal; 2022, No.1164
32. 32.laporan bimbingan teknis pengisian survei penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
33. 33.laporan asistensi terkait penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
34. 34.dokumen seleksi dan penyaringan untuk penentuan nomine;
35. 35.laporan tabulasi perhitungan nilai dari paparan nomine;
36. 36.dokumen observasi lapangan penilaian kinerja pelaksanaan berusaha ke pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. 37.laporan pendampingan kunjungan dalam rangka capacity building bagi pemenang penilaian kinerja pelaksanaan berusaha;
38. 38.dokumen profil penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
39. 39.laporan analisis pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
40. 40.laporan korespondensi dalam rangka pertemuan advokasi penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri;
41. 41.laporan korespondensi dengan seluruh pemangku kepentingan di luar negeri untuk bertukar informasi terkait keberadaan penanaman modal Indonesia di wilayah kerjanya;
42. 42.laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh pelaku usaha;
43. 43.laporan layanan konsultasi, penjelasan, dan informasi atas pertanyaan yang diajukan oleh aparatur Instansi Pemerintah;
44. 44.dokumen daftar inventarisasi masalah di bidang penanaman modal;
45. 45.laporan analisis data teknis fasilitas kepabeanan penanaman modal;
46. 46.dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas kepabeanan penanaman modal;
47. 47.laporan analisis data pemenuhan persyaratan fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
48. 48.dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
49. 49.dokumen hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi dan konsep surat keputusan;
50. 50.naskah verifikasi dan evaluasi atas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing dan penyusunan konsep surat keputusan;
51. 51.dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing; 2022, No.1164
52. 52.dokumen pemeriksaan kelengkapan permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
53. 53.dokumen permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing dan konsep surat keputusannya;
54. 54.dokumen data dan informasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal;
55. 55.dokumen identifikasi kebutuhan dalam pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
56. 56.laporan identifikasi kesesuaian ketentuan persyaratan penanaman modal;
57. 57.surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
58. 58.surat teguran kesatu sampai dengan ketiga atas temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha;
59. 59.dokumen usulan rekomendasi peningkatan layanan;
60. 60.dokumen risalah penyelesaian permasalahan penanaman modal;
61. 61.laporan penelaahan permasalahan pelaku usaha yang dikawal dengan instansi terkait;
62. 62.dokumen inventarisasi faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
63. 63.dokumen verifikasi, evaluasi dan kompilasi data potensi penanaman modal;
64. 64.dokumen inventarisasi data potensi, realisasi penanaman modal dana dekonsentrasi kondisi geografis, dan indeks fiskal daerah perprovinsi;
65. 65.laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian laporan kegiatan penanaman modal pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
66. 66.dokumen kompilasi dan penyajian data laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui;
67. 67.dokumen penyusunan konsep surat penyampaian informasi capaian realisasi penanaman modal pertriwulan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepala daerah, atau pimpinan instansi;
68. 68.dokumen kompilasi bahan press release data realisasi penanaman modal;
69. 69.laporan penyampaian informasi ketentuan teknis kewajiban penyampaian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor pada pelaku usaha melalui berbagai media komunikasi;
70. 70.dokumen verifikasi dan/ atau validasi data kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, laporan realisasi impor dan 2022, No.1164 laporan lainnya untuk persetujuan atau pengembalian kantor perwakilan perusahaan asing, kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing, badan usaha jasa konstruksi asing, dan laporan realisasi impor;
71. 71.dokumen penyusunan bahan konsolidasi data realisasi penanaman modal perdaerah;
72. 72.dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
73. 73.laporan inspeksi ke lokasi proyek dalam rangka pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
74. 74.dokumen penelaahan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan fasilitas;
75. 75.konsep surat peringatan kesatu, kedua, ketiga atau pertama dan terakhir;
76. 76.konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
77. 77.konsep surat penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
78. 78.konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
79. 79.konsep surat pencabutan penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
80. 80.dokumen reviu dan konsep surat Pencabutan atau Pembatalan perizinan berusaha;
81. 81.dokumen analisis materi kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal;
82. 82.dokumen kerangka acuan kerja di bidang penanaman modal; dan
83. 83.laporan identifikasi pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
c.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, meliputi:
1. 1.dokumen usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
2. 2.laporan rumusan usulan rekomendasi penyusunan tata kelola di bidang penanaman modal;
3. 3.dokumen verifikasi hasil analisis dan bahan penyusunan rancangan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanaman modal;
4. 4.dokumen rancangan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penanaman modal;
5. 5.dokumen analisis data dan informasi pengembangan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
6. 6.laporan analisis data dan informasi pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
7. 7.laporan pemetaan peluang, potensi, dan strategi di bidang penanaman modal;
8. 8.dokumen analisis data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitrakan; 2022, No.1164
9. 9.dokumen data dan informasi perusahaan besar dan usaha mikro kecil menengah yang potensi untuk dimitrakan;
10. 10.dokumen analisis data dan informasi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
11. 11.dokumen analisis data dan informasi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
12. 12.laporan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
13. 13.laporan simulasi dan asistensi terkait materi diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
14. 14.laporan pelaksanaan penjajakan minat terhadap proyek penanaman modal yang siap ditawarkan;
15. 15.dokumen rekomendasi materi, layanan dan distribusi informasi media promosi di bidang penanaman modal;
16. 16.laporan analisis target pengembangan kantor perwakilan luar negeri;
17. 17.laporan analisis target kegiatan dan laporan kegiatan promosi di bidang penanaman modal kantor perwakilan luar negeri;
18. 18.dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum internasional;
19. 19.dokumen kajian usulan kebijakan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
20. 20.dokumen kertas posisi Indonesia terkait isu penanaman modal pada forum kerja sama;
21. 21.dokumen usulan substansi kerja sama penanaman modal;
22. 22.draf kajian pelaksanaan dan evaluasi perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
23. 23.draf bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
24. 24.laporan penugasan untuk berpartisipasi aktif dalam pertemuan atau perundingan pada forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
25. 25.dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum internasional;
26. 26.laporan advokasi kerja sama internasional bidang penanaman modal;
27. 27.dokumen kajian analisis kebutuhan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman bidang penanaman modal;
28. 28.dokumen harmonisasi kepentingan pemangku kepentingan ke dalam substansi kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
29. 29.laporan identifikasi manfaat dan risiko pelaksanaan 2022, No.1164 kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
30. 30.dokumen masukan kebijakan sebagai hasil kajian evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman di bidang penanaman modal;
31. 31.draf final nota kesepahaman terkait kerja sama di bidang penanaman modal;
32. 32.draf analisis bahan kegiatan diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
33. 33.dokumen paparan dan naskah kajian diseminasi informasi di bidang penanaman modal;
34. 34.laporan rumusan butir substansi naskah penjelasan perjanjian kerja sama bidang penanaman modal;
35. 35.draf naskah penjelasan perjanjian kerja sama di bidang penanaman modal;
36. 36.laporan pelaksanaan fasilitasi dan pemberian rekomendasi terhadap kinerja pelaksanaan berusaha pada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga;
37. 37.dokumen rekomendasi terkait pengembangan penanam modal Indonesia yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar negeri;
38. 38.laporan data dan informasi peraturan perundang- undangan di negara tujuan penanaman modal;
39. 39.rekomendasi rencana pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal Indonesia di negara mitra;
40. 40.laporan basis data proyek penanaman modal potensial di negara mitra;
41. 41.dokumen kertas panduan penanaman modal di negara mitra;
42. 42.laporan layanan konsultasi dan advokasi bagi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
43. 43.dokumen survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penanaman modal;
44. 44.berita acara inspeksi atau tinjauan lapangan fasilitas kepabeanan penanaman modal;
45. 45.dokumen rancangan naskah keputusan pemberian fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
46. 46.dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan pencabutan likuidasi dan nonlikuidasi;
47. 47.dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
48. 48.dokumen hasil evaluasi dan konsep surat permintaan kelengkapan berkas permohonan penutupan kantor perwakilan perusahaan asing;
49. 49.laporan pelaksanaan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi penanam modal; 2022, No.1164
50. 50.dokumen pengolahan data dan informasi yang digunakan untuk mendukung fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
51. 51.dokumen laporan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
52. 52.dokumen bahan pembahasan penyelesaian permasalahan penanaman modal;
53. 53.dokumen rancangan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
54. 54.laporan asistensi dan pembimbingan para pihak untuk mencapai kesepakatan penyelesaian masalah penanaman modal;
55. 55.dokumen laporan inspeksi ke lokasi proyek penanaman modal yang dikawal;
56. 56.dokumen analisis faktor yang menghambat pelaksanaan penanaman modal;
57. 57.dokumen laporan klasifikasi dan finalisasi data rencana dan realisasi penanaman modal;
58. 58.dokumen verifikasi dan/atau validasi data laporan kegiatan penanaman modal untuk persetujuan atau pengembalian laporan kegiatan penanaman modal;
59. 59.dokumen narasi dan/atau presentasi pimpinan instansi di bidang penanaman modal;
60. 60.laporan pelaksanaan press release capaian realisasi penanaman modal pertriwulan;
61. 61.dokumen persiapan pelaksanaan konsolidasi data realisasi penanaman modal;
62. 62.dokumen reviu dan evaluasi pelaksanaan kegiatan konsolidasi data realisasi penanaman modal dengan instansi terkait;
63. 63.dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan penanaman modal di lapangan;
64. 64.dokumen inspeksi ke lokasi proyek pengawasan fasilitas penanaman modal;
65. 65.dokumen reviu dan evaluasi hasil pengawasan fasilitas di lapangan;
66. 66.dokumen analisis atas temuan dari Instansi Pemerintah terhadap pelaku usaha yang diduga penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
67. 67.dokumen inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan ketiga;
68. 68.laporan inspeksi atas kewajiban oleh pelaku usaha yang telah dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha atas dasar peringatan pertama dan terakhir;
69. 69.dokumen inspeksi atas usulan pencabutan perizinan berusaha yang diajukan dari Instansi Pemerintah;
70. 70.dokumen analisis pengenaan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan konsep surat pengenaan denda 2022, No.1164 administratif;
71. 71.laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat nasional;
72. 72.laporan pendapat Instansi Pemerintah mengenai penanaman modal yang disampaikan dalam forum tingkat internasional;
73. 73.laporan rancangan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
74. 74.laporan pengembangan sistem di bidang penanaman modal;
75. 75.laporan integrasi data dan/atau sistem di bidang penanaman modal; dan
76. 76.laporan pemutakhiran informasi dan/atau data pada sistem di bidang penanaman modal; dan
d.Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama, meliputi:
1. 1.dokumen rumusan strategi pengembangan peluang dan potensi di bidang penanaman modal;
2. 2.dokumen rumusan pola kemitraan antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. 3.dokumen rumusan strategi peningkatan daya saing di bidang penanaman modal;
4. 4.dokumen rumusan strategi penciptaan persaingan usaha yang sehat di bidang penanaman modal;
5. 5.dokumen rumusan strategi promosi penanaman modal pada kantor perwakilan luar negeri;
6. 6.dokumen rumusan pelaksanaan kerja sama penanaman modal pada forum kerja sama dan mitra kerja sama;
7. 7.dokumen kajian kepentingan pemangku kepentingan ke dalam posisi runding bidang penanaman modal;
8. 8.dokumen kajian dan evaluasi pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan kerja sama penanaman modal pada forum internasional dan kerja sama dengan dunia usaha internasional;
9. 9.dokumen rumusan bahan posisi delegasi Republik Indonesia dan kertas posisi dalam forum kerja sama internasional di bidang penanaman modal;
10. 10.dokumen rumusan konsep perbaikan pelaksanaan kerja sama bidang penanaman modal pada forum kerja sama internasional;
11. 11.dokumen rumusan draf perjanjian atau kesepakatan kerja sama di bidang penanaman modal di forum internasional;
12. 12.dokumen rumusan draf nota kesepahaman terkait kerja sama bidang penanaman modal;
13. 13.dokumen rancangan strategi pelaksanaan diseminasi di bidang penanaman modal;
14. 14.laporan evaluasi kesesuaian kesepakatan atau perjanjian di bidang penanaman modal dengan ketentuan sektoral terkait;
15. 15.dokumen rumusan indikator penilaian kinerja pelaksanaan berusaha; 2022, No.1164
16. 16.laporan pelayanan informasi bagi penanam modal Indonesia yang akan melakukan penanaman modal di luar negeri;
17. 17.laporan advokasi permasalahan yang dihadapi penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di luar negeri;
18. 18.dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan penanam modal Indonesia yang melakukan penanaman modal di negara mitra kepada pemerintah negara mitra;
19. 19.laporan evaluasi hasil sinkronisasi dengan Instansi Pemerintah terkait peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal di pelayanan terpadu satu pintu;
20. 20.dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas kepabeanan penanaman modal;
21. 21.dokumen rumusan naskah pemberian persetujuan fasilitas perpajakan penanaman modal sektor primer, sekunder, dan tersier;
22. 22.dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal perpajakan sektor primer dan tersier;
23. 23.dokumen rumusan naskah persetujuan fasilitas penanaman modal perpajakan sektor sekunder;
24. 24.dokumen rekomendasi izin tinggal bagi tenaga kerja asing;
25. 25.laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada penanam modal dan penyelesaian permasalahan strategis proyek yang dihadapi oleh penanam modal;
26. 26.laporan evaluasi kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada Instansi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya;
27. 27.dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan nomor induk berusaha;
28. 28.dokumen analisis hasil temuan ketidaksesuaian ketentuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha
29. 29.dokumen kajian kebutuhan peningkatan layanan di bidang penanaman modal;
30. 30.dokumen laporan evaluasi hasil sinkronisasi peningkatan kepuasan layanan penanaman modal dengan Instansi Pemerintah;
31. 31.dokumen evaluasi hasil survei kepuasan penanam modal dan pemangku kepentingan
32. 32.dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal kepada para pihak;
33. 33.laporan evaluasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal;
34. 34.dokumen rumusan skema penyelesaian permasalahan di bidang penanaman modal dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku;
35. 35.dokumen rumusan skema penanganan faktor 2022, No.1164 penghambat pelaksanaan penanaman modal;
36. 36.dokumen rumusan perkiraan besaran, rencana dan realisasi penanaman modal; dan
37. 37.laporan evaluasi hasil pendataan laporan kegiatan penanaman modal yang telah disetujui secara kolektif.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kelola Penanaman Modal yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Kelola Penanaman Modal yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2025