Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 6
Menimbang MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAf'l APARATVR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DlNAS ELEKTRONIK 01 LlNGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH NOMOR 6 T"~IAN ,2.0\\ TENTANG PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pasal 6 .. oertaku. Dengan benakunya peraturan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/1121/M.PAN/3/2006tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronis di lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan tidak Pasal 5 Pasal 4 Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronikyang telah ada dan/atau telah oioenakukan di suatu instansi secara bertahap disesuaikan dengan Pedoman Umum ini. Seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMNID menyusun Petunjuk PelaksanaanTata Naskah Oinas Elektronik di instansi masing-masingdengan mengacupada PedomanUmum ini. Pasal 3 Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang tercantum dalam lampiran merupakansatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Pedoman Umum Tata Naskah Dina$ Elektronik mengatur hal-hal yang bersifat umum dan merupakan acuan bagi selurun lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, perguruantinggi negeri, serta BUMN/D. Pasal 1 PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH OINAS ELEKTRONIK 01 LlNGKUNGAIoJINSTANSI PEMERINTAH
Menetapkan MEMUTUSKAN.
Memperhatikan INDAAN .. Pada tanggal~ Februari 2011 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, Ditetapkan di Jakarta Peraturan ini rnulal berlaku sejak tanggal ditetapkan. PaselS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2011 PEOOMAN UMUM TATA NASKAH OINAS ELEKTRONIK 01 LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Salah satu upaya dalam mawujudkan kepemerintahan yang baik (good govamsnce) adalah menerapkandan mengembangkankepemerintahanelektronik (e-Govammenl),antara lain melalul penerapan Tata Naskah Dlnas Elektronikuntuk menlngkatkanefektlvitasdan produkUvitaskerjaserta tertib admlnlstrasldi IIngkungan Instanslpemerintahpusatdan pemerlntahdaerah. Sehubungandengan hal tersebut, Kernenterian PendayagunaanAparatur Negaradan RefoonasiBirokrasltelah menyusunPedomanUmumTataNaskahDinas Elektronlk di Ungkungan Instansi Pemerintah guna memudahkan penyeragaman dan pemahaman yang sama tenlang penggunaan sistem tala naskah dinas. Di dalampedomanumum inl dilampirkanarsitektur,desain, dan alur kerja aplilcasiyang dapat dlgunakansebagalacuan pemanfaatannyadi semua Instansl pemerinlah. Dengan menyadarl maslh terdapat kekurangan pada Pedoman Umum lnl, krltlk dan saran untuk perbalkan sangat dlharapkan. Mudah-mudahan Pedoman UmumInl dapat bermanfaatbagl klla semua. Kaml rnengucapkan terima kasih kepa<la samua plhak yang talah menyiapkandanmenyelesaikanPedomanUmumini.Semogasumbanganpikiran dan !enaga samua plhak dapat membenkan arU kepada keberhasJlanpemasyarakalan teknologllnformasidan komunlkasldl Indonesia. KATA PENGANTAR MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 31BAS IV PENUTUP .
BAB III
Seluruh instansi pemerintah menyusun Petunjuk PelaksanaanTata Naskah Dinas Elektronikdi instansi masing-masingdenganmengacu pada PedomanUmumini.
Pedoman Umum Tata Naskah Dlnas Elektronlk sebagalmana dlmaksuddalam Pasal 1 yang tercantumdalam lampiranmerupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.
PedomanUmumTataNaskahDlnas Elektronlkmengaturhal-halyang bersifatumumdan merupakanacuanbag;seluruhinstanslpemerintah.
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNMH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI SlROKRASI Hasten Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI Kepala Biro Umum, E.E. MANGINDAAN tid. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Dilelapkan di Jakarta pada langgal 24 Februari 2011 Peraturan ini mula I berlaku sejak langgal dilelapkan. PasaJ 6 MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI LAMPI RAN PERATURAN MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK 01 UNGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH MEHTERI NEGARA PENDAYAGUNMH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLJI( INDONESIA bentuk..• A. Latar Belakang Kepemerintahanyang balk (good govemance) telah menjadl sebuah komitmen dalam pengelolaan adminlstrasi pemerintahan antarinstansi dan sudah sangatmendesakuntukdilaksanakanoleh aparatur pemerlntahsesual dengan tunlutan masyarakat. Salah satu salusl yang dlpertukan adalah keterpaduansistem penyelenggaraanpemerintahan.melalui jaongan sistem Informasl antarlnstansl pemerlntah. untuk mengakses seluruh data dan informasitentangpendayagunaanaparatur negaradan reformasibirokrasl. Perubahanlingkunganstrategisdan kemajuanteknologitelahmendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasl paradlgma baru dengan upaya peningkatankinerja birokrasi serta perbaikanpelayanan menuJuterwuJudnya kepemerintahanyang baik (good govemance). Hal terpenting yang harus dioermatiadalahbahwasektorpemerintahmerupakanfasilitatordan pendorong keberhasilanberbagaikegiatanpembangunan.Oleh karena Itu, keberhasilan pembangunan harus dldukung oleh kecepatan arus data dan informasi antarinstansiagar tmjadi keterpaduan sistem antara pihak pemerlntah dan pemangku kepentlngan (stakeholders) melalul Implementasi Pemerintahan Elektronik(e-Govemment). PemerintahanElektronlk(a-Govemment)adalah penggunaanteknologi informasi untuk meningkatkanhubunganantara pemerintahdan pihak-pihak yang lerkal!. Penggunaanteknologi informasi dapat menghasilkanhubungan PEDOMANUMUMTATANASKAH DINASELEKTRONIK 01 LlNGKUNGANINSTANSIPEMERINTAH BABI PENDAHULUAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASI pemerintah ManfaatPemerintahanEleklronik(e-Govemment) adaIah(1)membenkan pelayananyanglebihbalk kepadamasyarakatmelalullayananInfonnasoyang lebthnekslbel.tanpa batasanwaldu dan tempal;(2) meningkalkonhubungan antarn pemenntah, pelaku bisnis. dan masyarakat melalui keterbukaan Inlormasi;(3) mcnlngkalkanpemberdayaanmasyarakalmelalui kemooahan mrormasosehlngga dongan adanya Informasoyang mencukupt.masyarakal ak,," belajar untuk mcncnlukan plilhannya; (4) melaksanokan kegialan pemerinlahansecara lebih otcklil dan efislen. terutamadalam petaksanaan koordlnasiantarapemenntahdan pemangkukepentmgan. Namun. upaya pcroopatan penerapan Pomerintahan Elektronlk (e-Government) masihmenermnkendalakarenapada seat insbelum semua In ,tansl pemenntah mampu menyelonggarakannyaApatagi. masih ada anggapanbahwaPemenntahanEleldronlk(e-Govemment) hanyomerupakan pembuatanSItus(websito) yangimplomentasinyabolumoptimal. Oengan monyadari bahwa teknOiogiinformasi pada saal Inl sudah mcrupakan suatu kebutuhan yang muUak. lerutama dalam men,awab tantanganke depanyang ruang dan waktu sudahtldak ada batasannyatagl Pada lahun 2006. Mentor! Negara PondayagunaenAparatur Negara lelah monetapkan Keputusan Menten Negara PendayagunaanAparatur Negara NomorKEPI1121IMPANI3I2OO6tentangPedomanUmumTataNaskahDlnas Eloktronis dl Llngkungan Instansl Pomonntahsebagai acuan bagl instansl benluk baru sepertiGovernment IDQtJzon (G to C). Government to BuSIness (G to 8). dan Govemment to Govemment (G to G). Dalamhallni. Pemerinlahan Eleklronik (e-Government) mengacu pada penggunaanteknologl Informasl dl lingkunganlnstansi pemerlntah,entara lain melalul Inlranel dan Intemel. yang mempunyalkemampuanpenyelenggaraanpeme<1nlahanmelaluisislem olomasidanjannganinlemel yangleblhdlkensldengansitus(world wiele wobl www) MENTERI NEGARA PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAH REFORIIASI BIROKRASI C. Sasaran...
B. Maksud dan Tujuan
pemerinlahpusal dan daerah dl dalam menyusundan mengaplikasikanlata naskahdinas elektronlkdi IIngkunganInstansimasing-masing. Seiainhal dikemukakandi atas, dengandltelapkannyaUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta memperhatikan amanal Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 lentang Kearsipan. terulama Pasal 40 Ayal (4), perlu dillakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NomorKEP/1121/M.PAN/3I2006IentangPedomanUmumTata NaskahDinas Elektronisdl UngkunganInstansiPemerintah. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
3 PenyiapanNaskahDonas a NaskahDonasEkslcrnal.yaitu 1) Sural Masukbosertaalur dispososonyadan 2) Sural Kcluar,
4, lercapalnyaefek1ivltasdan eroslensodalamlata naskahdmas: 5, terwuJudnyapemanfaatanteknologoinformasodatamtata naskahdinas. SasaranTNDEadalah C. Sasaran MENTERI NEGARA PENDAVAOUNMN APARATUR NEOARA DAN REFORMASI BIROKRASI E. Mantaat ManlaalTNDEadalahsebagaiberikut.
Pemanlaalan TNDE akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerinlahanyangbaik denganmemanfaatkanleknologlinformasi.
1) Sura! Masukbesertaalur dlsposislnyadan 2) Sural Keluar;
·5· MENTERl NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI distribusi... F. Pengertlan Umum NaskahDlnasadalahInfonnasitertulissebagaialatkomunlkaslkedinasan yang dlbuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkunganinstansi pemerintahdalam rangka penyelenggaraantugas pemerintahandan pembangunan. 2 Naskah Dinas Elektronik adalah infonnasi yang terekam dalam media elektronlk sebagoi alat komunikasi kedlnasan. yang dlbuat dan/atau drtenma oIeh pejabaUplmplnanyang berwenangdl lingkunganinstansi pemerlntah. 3 Tata Naskah Dinas adatahpengelolaanInformasitertulis yang meliputi pengaturan jenis. format. penyiapan. pengamanan. pengabsahan. pekerjaan dapat dicapal dengan tersampaikannyaInfoonasl. secara langsung naskah dinas atau infoonasi tainnya yang memanfaatkan teknologiInformasi.tanpa bergantungpada keberadaankurlr.
PenggunaanTNDE akan memberikankearnanandalam penyimpanan dokumen. kemudahan delam menangenl dokumen. dan keakuratan dalampelacakanstatusdokumen. ·6· MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APAAATUR NEGARA DAN R£FORMASIIIIROI<AASl BABII...
distribusidan penyimpanannaskahdinas, serta media yang digunakan dalamkomunikaslkedinasan. ·7· MENTER! NEGARA PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Penjelasan ... BAGAN I ARSITEKTUR SISTEM M.ng.k .... IIpIike.1 ~2. MenyedmkO" 1 Peladen_ PangkaJ Data Arsitektur TNDE adalah slstem yang tertlubIJng dengan jartngan dan dapat d.akses oleh semua pengguna Secara umum, ars.tektur TNDE dapat dlgambar1<ansebagal bertkut. A, Arsltektur TNDE Desaln sistern merupakan desknpsl rancangan arsilektur, cakupan, alur kerja, dan persyaratan yang menJadl ecoan bagl instansl pemennlah dalam Implementasl TNDE, BASil DESAIN SISTEM MENTERI NEGARA PENDAYADUNMN APARATUR NEDARA DAN REFORMASI BIROKRASI b.Agenda...
MEHTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI b.Agenda ..
Dokumen yang berkaitan dengan Sural Masuk tersebul disimpan dalam aplikasi TNDE dengan menggunakan pemindaian dokumon untuk dokumen yang masuk secara fisiko atau fail/berkas unggah unluk dokumen yang masuk datam bentuk salonan naskah (soflcopy) elektronlk. Naskah Dlnas Inlernal merupakan Naskah Dlnas Korespondensi (anlara lain Nola Dlnas dan Memorandum) yang dlbuat olah suatu unll karja yang dltujukan untuk unit kerja lain dalam Instansl yang sama. Pengelolaan naskah dlnas dibagi menjadl dua bagian berikut.
PellOO'l()(lln Juga dotakukan secara otomalis setelah dibual agenda Sural Keluar. MEHTERJ NEGARA PENDAYAGUNAAN APARAlVR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI c.Alur Kerja ...
tanpa harus membuka apllkasi lain. 3 Disposisl o;sposrsj merupakan pennlah atasan terhadep bawahan dalam menlndaklanjult sural mesuk. Sistem TNOE harus membonkan mekanisme pembuetan dan metode koordmast antara pembuat dan penenma dalam menyelosalken satu alur dlsposlsl,
·12· MENTERl NEGARA PENDAVAGUNAAN APARAllJR NEGARA DAN REFORM"SI BIROKRASI RepUOUK INDONESIA Keterangan, BAGAN 2 ALUR SURAT MASUK
MEHTERI HEGARA PEHOAYAGUHAAIIAPARATURNEGARA OAII REFORMASI BIROKRASI
Keterangan AJur Sural Masuk adalah sebagai berikuL eo Sural Masuk dilerime oleh Baglan Tata Usahao b Slaf Tata Usaha melakukan pencatatan data Agenda Sural Masuk dan penyimpanan lisik sural dengan metakukan pemindalan dokumeno Pemlndal8n dokumen merupakan hal yang bersifel opsionsl. Apablla sural yang dilerima sudah dalam benluk salinan naskah elektronlk (softcopy). otau merupakan surat yang berslfst Ranasia, pemindalan dokumen tidak diperlukano Co Data Agenda Surat Masuk tersimpan dalam pangkal data yang terpusal (tidak terslmpan dl komputer lokal pengguna). d Pengguna TuJuan Sural dapal mellhal data Sural Masuk yang dilujukan kepadanya untuk diperiksa isl detail sural masuk lersebot.
-140 MENTER! NEGARA PENDAYAGUNAAH APARATUR HEGARA DAN REFORIIASl 81ROKRASI REPUBUK IHDOMESIA Penjelasan ... BAGAN 3 ALUR DISPOSISI
C. Pengguna Penerima Disposisi dapal melihal secara langsung lsi perinlahdlsposlsimelalulaplikasiTNDE.
PenggunaPembualDisposisidapal membarikancatalan lerhadap laporanyangtelah dibuatoleh penerimadisposisisehinggaproses pembuatanlaporandan pemberiancalatanakan berlangsungterus sampaldlselujui PenggunaPembualDisposisi.
PenJelasanAJurKerja DispoSISiadalahseOOgalberikut,
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Penjelasan.. BAGAN 4 ALUR SURATKELUAR
3) ApabUa diperiukan. konsep sural dapal dlaJukan kepada pimpinan untuk mendapal perseluJuan
c Unll kerja akan membual agenda Sural Keluar untuk mendapatkan nomor agenda_ d Sural diberi nomor dengan memllih formal penomoran yang benaku. e Sural lelah lengkap dan siap untuk dicetak Sural yang lelah dicelak dibubuhi tanda tangan dan cap, sesuai dengan kelentuan peraturan perundang-undangan. g Langkah lerakhlr adalah melallukan pemindalan lerhadap sural yang lelah dlbubuhl landa langan dan cap unluk disimpan sebagal fail oleklronik. PenJelasan Alur Sural Kell,lar adalah sebagal berlkul. B. Pembuatan Konsep Sural Nondlsposlsl (SurallnisleUf) Mekanisme pembualan Sural Keluar yang tidak melalui proses d,sposisl d,awali dengan pembualan konsep sural. 1) Konsep sural dibual oIeh unll kel}8 yang mempunyai InlSiatd membual konsep sural keluar 2) Konsep sural dibual dengan menggunakan lemplatlborang aaJ naskah dinas. IIIEHTERl NEGARA PENOAYAGUNMN APARAT\JR NEGARA DAN REFORIIASIIIIROtIRASI
O. Persyaratan Untuk meoerapkan TNDE. dibutuhkan persyaratan Infrastruktur dan suprastruktur.
b Komputer Induk rnerupakanperangkat keras yang menjalankan aplikasiJanngankomputeryangdogunakanuntukmelayambanyak penggunacatamsatujanngan.
d Pemlndal dokumon (scanner) merupakan perangkat untuk metakukan pemindaian dokumen pada komputer k1ien yang dlbutuhkanpada unit pengolah. ·19· MENT1!RI NEGAAA PENOAYAGUNMH APARATUR NEGAAA DAN REFORMASI BIROKRASI BABIII... yang memilikl kewenangan dalam memanfBBtkan eplikasi. se54Jai dengankebijakan maSing-maslng instansi
MENTER! NEGAIIA PENOAVAGUNAAH APARATUR NEGAIIA DAN REFORIilASI BIROKRASI
Menu ini hanya dapat diakses oIeh administrator aplikasi.
yang diatur oIeh admInistrator, sesuai dengan penugasan yang diberikan Penerapan sistem TNOE secara umum hanus memenuhl beberapa spesifikasl dasar yang bersifat fungslonal dan nonfungslonal. BABIII SPESIFIKASI SISTEM ME,,",1Il NEGARA PENDAYAGUNMH APAlIAlUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI C.Melihal...
1) Pemindaian (scanning) Dokumen merupakan sistern yang memfaslhtas.pemindaian apabUadokumen d.lerima dalam bentuk naslc.9hash elektronik(hardcopy). 2) Unggah Fail (Fila Upload) d.lakulc.9napabtla sural lelah dilenma dalam bentuksalinan naskah elektronik (soffcopy). 7) lsi yang ringkas; 8) kalarangan, antara lain tembusan dan salinan. metakukan masulc.9nagenda. Data yang dicatal dalam aplikasi TNDE sekurang-«urangnyamemual 1) nomor urul aganda; 2) taoggal penerimaansurat; 3) nomor. tanggal,dan hal sural; 4) Iujuan sural (penggunalujuan sural); 5) nama dan alamal pengirimsural; 6) kec::epatantanggapan,yaitu
·22· MEHTERl NEGARA PENOAYAGUNMN APARATUR NEGI'RA DAN REFORMASI BlROKRASI REPUIIUK INDONESIA 1) TemplaVBorangAcu...
C. Mellhat Detail Agenda Sislem TNDE memungkinkansetiap data agenda sural masuk dan fail lerkail yang telan disimpan dapal dillhal kemball secara mudah dan lengkap. ·23- MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Agenda surat yang lelah dlbuat diberi nomor secara olomatis oIeh sislem berdasarl<ansuatu format penomoranyang dipllih
2) TanpaTemplaVBDrangAru Selain menggunakan templaVbofang acu yang sudah didefinlslkan,pengguna dapat membual konsep sural lanpa temptat apabila konsep sural lldak memertukanfDlmat tata naskahdlnas 1) TemptatJ80mngAru Sislemmenyedlakantemplallborangacu yang mengaru pada PedomanUmumTataNaskah DmasNomor22 Tahun2008. ·24· MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2) Naskah .. 1) Naskah Dinas Arahan Naskah Dinas Arahan di antaranya berisi a) Peraturan, b) Pedoman, c) Petunjuk Pelaksanaan, d) Inslruksi, e) Prosedur Tetap, f) Surat Edaran, g) Keputusan, dan h) Sural Perintah/Surat Tugas
2008. 8eberapa aspek spesifik, seperti logo instansi. dapat diatur pada aplikasi TNDE sehingga ber1aku umum untuk semua instansl. Jenis dan format templatiborang acu naskah dinas yang tersedia terdiri dan naskah dinas berikut. Surat Keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap disimpan dengan cara pemindaian.
Lebih jelas mengenai lormat seuao naskah dlnas dl alas beserta aluran yang berkailan dengan penomoran dan penyusunannya dapal dilihal pada Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Tahun 2008. 4) Laporan 5) Telaahan Star 6) Formulir 3) Naskah Dinas Khusus Naskah Dinas Khusus meliputl a) Surat Perjanjian, b) Surat Kuasa, c) Berita Acara, d) Sural Kelerangan, e) Surat Pengantar, dan f) Pengumuman 2) Naskah Dinas Korespondensl Naskah Dinas Korespondensl mellputl a) Nota Dlnas, b) Memorandum, c) Surat Dinas, dan d) Surat Undangan. ·26· MEHTERI NEGARA PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R£FORMASlIllROKRASI B. Spesifikasi... Semua dokumen yang lersimpan daiam sistem akan dapat dlcari berdasarkan kriteria pencarian yang dilenlukan oleh pengguna. Pencarianinijuga meliputikegialanpencalatanagendamasuk,disposisl, dan pembualanagendakeluar.
Sural Masukdan Surat Keluaryang bersifatRahasiadan Sangat Rahasiadltanganisesuai dengankebijakanyang dikeluarkanoteh Instansi masing·masing.Oalam hal ini, alur ke~a penanganan Sural Rahasiayangmeliputipencatatanagendadan alur dlsposlsl masihdapat menggunakanalur kerjayangdisediakanoiehapllkasi TNOE, yang perbedaannyalertetak pada tidak adanya fail hasil pemindaiankarena fail fisik surat lersebut langsung disampaikan kepadapejabatpenerimasural.
-'<7- IIoIENT£RJ NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAAA DAN R£FORIIASI BlRDKR.t.SI
Secara minimal. mekanisme keautent,kan dilakukan dengan menggunakanpengecekannama penggunadan kata kunci (password) schlngga apl,kasl dapat dial<sesdengan menggunakan kewenangan yangtolahditontukanuntukmaslng-masingpengguna. Keautentikan dilengkapl dengan keamanan yang manjamin bahwa data dlmasukkanoleh penggunabukanoIoh slslem lain/vinus.misalnya dongan monggunakan gambar atau lullsan khusus (capfcha) atau secunty question. Oalamaksesaplikaslhanusdljamlnbahwa
b pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadl kewenangannya;
Keabsahan naskah dinas yang d,buat menggunakan aplikasl TNOE akan menyesUBlkanperaturan penundanganyang bertaku Sural dmas yang bersnatekstemaJakantetap menggunakantanda tangandan cap, sedangkanpenglrimandilakukansecara manual (melalui kurir). Oalam hal naskah yang bersifat intemal,maka keabsahan dan penginman d'iakukanmelalulaplikasiTNOE. 8_ Speslflkasl Nonfungslonal BeberapahalyangmenJadipersyaratannonfungslonaldansistemadalah berikut MEHTERl NEGARA PENDAYAGUHAAN APARATUR NEGAM DANREFORMASI BIROKRASI BAB IV...
MENTERI NEGAAA PENDAYAGUNAAN APAAATUR NEGARA DAN REfORMASl 81ROKRASI Haston Salinan sesual dongsn asllnya KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI Kepala Biro Umum, E.E. MANGINDAAN ltd. MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Ditetapkan di Jakarta pada I.onggal 24 Februari 2011 Pedoman Umum Tala Naskah Dlnas Eleklronlk merupakon acuan pengelolaan dan pembuatan PelunJuk PelaksanaaniPelunJuk Teknis Tata Naskah Dlnas Eleklronik pada seuap Instansl pemerintah. Dengan memanfaalkan Pedoman Umum Inl. diharapkan dapat tercapai kesamaan pengertian dan pemahoman lenlang penyelenggaraan tata naskah dinas eloktronlk. 01 samplng Itu, dopal tercapal keterpaduan pengololaan lala naskah dlnas elektronlk, keJancaran komunikasl den kemudehan delam pengurusan naskah dmas, serta efekllvitas dan efisiensl penyetenggaraan tata naskah dmas dl IIngkungan InSlansl pemerlntah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan Tala Kelola Kepemerintahan yang Balk (Good Governance). BABIV PENUTUP MENTERl NEGARA PEltDAYAGUNMH APARATUR NEGARA DAN REFORMASI 81ROI<RASI REI'UtIUK INOOHEIIA
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Bupati (Perbup)