Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016
- Nomor
- 07/Permentan/TU.120/2/2016
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN.
Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas kedinasan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/OT.140/10/2014 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Pebruari 2016 MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Pebruari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 261 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 07/Permentan/TU.120/2/2016 TANGGAL : 12 Pebruari 2016 TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penyesuaian dan penyempurnaan tata naskah dinas sebagai bagian dari unsur administrasi umum perlu mempertimbangkan dinamika perkembangan peraturan perundangan dan teknologi informasi untuk memperlancar arus informasi serta komunikasi tulis kedinasan. Ketatalaksanaan Pemerintah merupakan pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan pemerintahan di lingkungan instansi Pemerintah pusat dan daerah. Ruang lingkup administrasi umum yang meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi antara lain pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengelolaan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat. Ketentuan tentang tata naskah dinas di Kementerian Pertanian telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/ OT.140/10/2014 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian serta saran dan masukan dari unit kerja yang ada di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat yang ada di daerah terhadap pelaksanaan di lapangan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/OT.140/10/2014 perlu ditinjau kembali. B. Maksud dan Tujuan
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian meliputi jenis naskah dinas, penyusunan naskah dinas, pejabat penandatangan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas. D. Pengertian Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
BAB II JENIS NASKAH DINAS A. Naskah Dinas Arahan Naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian yang bersifat pengaturan dan penetapan diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian. Jenis naskah dinas pengaturan pada tata naskah dinas Kementerian Pertanian hanya mengatur satu jenis naskah yaitu Surat Edaran. Surat Edaran Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, dengan susunan dan wewenang sebagai berikut.
1) Kepala Bagian kepala Surat Edaran terdiri atas: a) kop naskah dinas, yang berisi gambar lambang negara/ logo instansi dan nama jabatan/instansi, yang ditulis dengan huruf kapital, diletakkan secara simetris; b) tulisan Surat Edaran, yang dicantumkan di bawah lambang negara/logo instansi, ditulis dengan huruf kapital serta nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris; c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) rumusan judul Surat Edaran, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah kata tentang. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh Surat Edaran terdiri atas: a) alasan tentang perlunya dibuat Surat Edaran; b) peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan Surat Edaran; c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. 3) Kaki Bagian kaki Surat Edaran terdiri dari: a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat penandatangan; d) nama lengkap pejabat penandatangan, yang ditulis dengan huruf kapital; e) cap dinas. 4) Distribusi Surat Edaran disampaikan dengan surat dinas/memorandum/nota dinas dari pejabat yang berwenang kepada pejabat dan pihak terkait lainnya.
Surat Edaran tercantum dalam Format 1A dan Format 1B.
1) Susunan a) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri atas:
b) Konsiderans Bagian konsiderans instruksi terdiri atas:
c) Batang Tubuh Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi. d) Kaki Bagian kaki instruksi terdiri atas:
2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Instruksi yaitu Menteri Pertanian. 3) Distribusi dan Tembusan Instruksi yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan. 4) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga harus merujuk pada suatu peraturan perundang- undangan; b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain. Instruksi tercantum dalam Format 2
1) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat perintah terdiri atas:
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat perintah tersebut;
c) Kaki Bagian kaki surat perintah terdiri atas:
d) Distribusi dan Tembusan
e) Hal yang Perlu Diperhatikan
2) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Perintah tercantum dalam Format 3A dan Format 3B.
1) Susunan a) Kepala Bagian kepala surat perintah terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat tugas terdiri atas:
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya surat tugas tersebut;
c) Kaki Bagian kaki surat tugas terdiri atas:
2) Distribusi dan Tembusan a) Surat tugas disampaikan kepada yang mendapat tugas; b) Tembusan surat tugas disampaikan kepada pejabat/ instansi yang terkait. 3) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar; b) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri atas kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan; c) Surat tugas tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan. 4) Wewenang Pembuatan dan Penandatangan Surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Tugas tercantum dalam Format 4. B. Naskah Dinas Korespondensi Korespondensi sangat penting untuk mendukung terselenggaranya tugas fungsi organisasi. Jika pelaksanaannya tidak diatur dengan cermat dan teliti, akan diperlukan banyak waktu dan biaya. Pengurusan naskah dinas korespondensi yang baik akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi instansi pemerintah.
Nota dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju. 1) Susunan a) Kepala Bagian kepala nota dinas terdiri atas:
b) Batang Tubuh Bagian batang tubuh nota dinas terdiri atas alinea pembuka, isi, dan penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat, dan tembusan (jika perlu). 2) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas; b) Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern instansi; c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor nota dinas, kode klasifikasi arsip, kode jabatan penanda tangan, bulan dan tahun; d) Nota dinas dipergunakan sebagai laporan bawahan ke atasan. 3) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Nota Dinas dibuat oleh pejabat dalam satu lingkungan instansi/satuan organisasi sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya. Nota Dinas tercantum dalam Format 5.
1) Susunan a) Kepala Bagian kepala Memorandum terdiri atas:
b) Batang Tubuh Batang tubuh memorandum terdiri dari alinea pembuka, alinea isi dan alinea penutup yang singkat, padat, dan jelas. c) Kaki Bagian kaki memorandum terdiri dari tandatangan dan nama pejabat serta tembusan jika diperlukan. 2) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Memorandum tidak dibubuhi cap dinas; b) Tembusan memorandum berlaku di lingkungan intern instansi; c) Penomoran memorandum dilakukan dengan mencantumkan nomor memorandum, kode klasifikasi arsip, kode jabatan penandatangan, bulan dan tahun; d) Memorandum digunakan dari atasan ke bawahan. 3) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan. Memorandum dibuat oleh pejabat dalam lingkungan instansi/ unit kerja sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Memorandum tercantum dalam Format 6A dan Format 6B.
1) Kepala Bagian kepala surat dinas terdiri atas: a) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara) secara simetris; b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth. ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama jabatan yang dikirimi surat; e) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi dan penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat dinas terdiri atas: a) nama jabatan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri tanda baca koma; b) tanda tangan pejabat; c) nama lengkap pejabat/penandatangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; d) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; e) tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada). 4) Distribusi Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak. 5) Hal yang Perlu Diperhatikan a) Kop naskah dinas dengan memakai logo Kementerian Pertanian hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas; b) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom Lampiran dicantumkan jumlahnya; c) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca. 6) Wewenang Penandatanganan Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Surat Dinas tercantum dalam Format 7A dan Format 7B.
1) Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat-menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat dan teliti agar tidak menimbulkan salah penafsiran. 2) Koordinasi antar pejabat sebaiknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat seperti; diskusi, kunjungan pribadi, dan jaringan telepon lokal. Jika dalam penyusunan surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft sehingga perbaikan/kesalahan pada konsep final dapat dihindari. 3) Urusan kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat-menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi. 4) Jawaban terhadap surat yang masuk a) Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada penerima surat atas keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi; b) Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh instansi pengirim. 5) Waktu Penandatanganan Surat Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman surat yang berlaku di instansi masing-masing dan segera dikirim setelah ditandatangani.
Jika surat masuk disampaikan langsung kepada pejabat yang membidangi urusannya, pejabat tersebut berkewajiban memberi tahu kepada pihak sekretariat atau pejabat yang diberi wewenang melaksanakan penerimaan surat tersebut. Pengurusan surat masuk dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) Penerimaan Surat masuk yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan (SR, R, dan B) dan tingkat kecepatan penyampaiannya (kilat, sangat segera, segera, dan biasa). Selanjutnya, surat ditangani sesuai dengan tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaiannya. 2) Pencatatan a) Surat masuk yang diterima dicatat pada buku agenda menurut tingkat keamanan; b) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan SR dan R dilakukan oleh pimpinan kesekretariatan atau pejabat tertentu yang mendapatkan kewenangan dari pimpinan instansi; c) Pencatatan surat dinas yang mempunyai tingkat keamanan B dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan kesekretariatan; d) Pencatatan surat dilaksanakan dengan prioritas sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian; e) Pencatatan dilakukan pula pada lembar disposisi dan surat mengenai nomor agenda dan tanggal penerimaan; f) Pencatatan surat masuk dimulai dari nomor urut 1 pada bulan Januari dan berakhir pada nomor terakhir dalam satu tahun, yaitu nomor terakhir pada tanggal 31 Desember; g) Pencatatan surat selalu dilakukan pada setiap terjadi pemindahan dan penyimpanan. 3) Penilaian a) Kegiatan penilaian surat masuk sebenarnya sudah mulai dilaksanakan pada tahap pencatatan; b) Pada tahap penilaian, surat dinilai apakah akan disampaikan pimpinan atau dapat disampaikan langsung kepada pejabat yang menangani. Tiap instansi sudah diatur surat yang harus melalui pimpinan dan surat yang dapat langsung disampaikan kepada pejabat tertentu; c) Selain penilaian penyampaian surat, dilakukan pula penilaian penanganan surat, apakah surat masuk itu akan diproses biasa atau melalui proses pemberkasan naskah; d) Surat masuk yang beralamat pribadi (nama orang) dinilai termasuk surat yang harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dalam keadaan sampul tertutup; e) Penilaian dilakukan dengan berpedoman kepada tingkat keamanan dan tingkat kecepatan penyampaian surat. 4) Pengolahan a) Pada tahap pengolahan, pimpinan/pejabat memutuskan tindakan yang akan diambil sehubungan dengan surat masuk tersebut; b) Dari hasil pengolahan dapat diputuskan tindaklanjutnya, yaitu langsung disimpan atau dibuat naskah dinas baru misalnya berupa surat dinas, keputusan, dan instruksi; c) Pengolahan surat masuk dapat menggunakan proses pemberkasan naskah atau proses administrasi biasa sesuai dengan kebutuhan. 5) Penyimpanan a) Surat dinas harus disimpan sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan kembali jika diperlukan; b) Surat masuk yang melalui proses pemberkasan naskah disimpan dalam berkas naskah dinas menurut bidang permasalahan; c) Surat masuk yang diproses tidak melalui proses pemberkasan, naskah dinas disimpan dalam himpunan sesuai dengan kebutuhan. Beberapa cara menghimpun surat adalah sebagai berikut:
Himpunan menurut rubrik dibatasi dengan tahun atau dibatasi sampai dengan masalah selesai.
d) Penyimpanan surat atau himpunan dilakukan sebagai berikut:
e) Surat yang masih aktif, tetap berada di unit pengolah. Setelah surat menjadi arsip inaktif, penyimpanannya harus sudah dialihkan ke unit kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. 6) Sarana Penanganan Surat Masuk a) Buku agenda adalah sarana utama pengendalian dan pengawasan surat masuk. Semua surat masuk pertama kali dicatat pada buku agenda, yang disusun dalam kolom catatan sebagai berikut:
Sesuai dengan kebutuhan, kolom catatan dapat ditambah, misalnya dengan petunjuk pada nomor yang lalu dan petunjuk pada nomor berikutnya. b) Pengurusan surat masuk yang tidak melalui proses pemberkasan naskah dinas, selain buku agenda, dapat digunakan sarana lain yang diatur sesuai dengan kebutuhan setiap instansi. c) Sarana pengurusan surat masuk melalui proses pemberkasan naskah, selain buku agenda juga digunakan sarana lain.
Pengurusan surat keluar dilakukan melalui tahap sebagai berikut: 1) Pengolahan a) Kegiatan pengolahan dimulai dari penyiapan hingga ke penandatanganan surat dinas. Penyiapan surat keluar dilaksanakan, antara lain karena:
b) Penyiapan/penyusunan konsep surat keluar adalah sebagai berikut:
Sesuai dengan petunjuk pimpinan atau menurut pertimbangannya sendiri terhadap isi surat dinas, sekretaris pimpinan sekretariat menetapkan tingkat kecepatan penyampaian dan tingkat keamanan surat;
(a) Paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat penandatangan surat dibubuhkan disebelah kiri/sebelum nama pejabat penandatangan surat; (b) Paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat penandatangan surat dibubuhkan disebelah kanan/setelah nama pejabat penandatangan surat; (c) Setelah surat dinas diparaf oleh pejabat yang bersangkutan dan tidak lagi mengandung kekurangan/kesalahan yang perlu diperbaiki, proses selanjutnya adalah pengajuan kepada pejabat yang akan menandatangani surat; penandatanganan oleh pejabat yang bersangkutan; pembubuhan cap; pemberian nomor. 2) Pencatatan Semua surat keluar dicatat dalam buku pencatatan surat keluar yang bentuk, susunan, dan tata cara pencatatannya diatur oleh setiap instansi. 3) Penggandaan a) Penggandaan adalah kegiatan memperbanyak surat dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai dengan banyaknya alamat yang dituju; b) Penggandaan hanya dilakukan setelah surat keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak; c) Cap dinas yang dibubuhkan pada hasil penggandaan harus asli (bukan salinan); d) Jumlah yang digandakan sesuai dengan alamat yang dituju (alamat distribusi); e) Penggandaan surat keluar yang tingkat kecepatan penyampaiannya kilat dan sangat segera harus didahulukan; f) Penggandaan surat keluar yang tingkat keamanannya sangat rahasia/rahasia harus diawasi dengan ketat; g) Sekretaris/pimpinan sekretariat berkewajiban menjaga agar penggandaan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur oleh setiap instansi. 4) Pengiriman a) Surat keluar yang akan dikirimkan dimasukkan ke dalam sampul; b) Sampul surat keluar yang tingkat keamanannya biasa (B), rahasia (R), dan sangat rahasia (SR) dicantumkan alamat lengkap, nomor surat dinas, dan dibubuhi cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian (kilat/segera/sangat segera/biasa); c) Pada sampul surat yang tingkat keamanannya SR atau R dimasukkan ke dalam sampul, dibubuhi alamat lengkap, nomor surat dinas, cap dinas, cap yang sesuai dengan tingkat kecepatan penyampaian dan cap tingkat keamanan. Selanjutnya sampul ini dimasukkan ke dalam sampul kedua dengan tanda-tanda yang sama kecuali cap tingkat keamanan; d) Semua surat keluar yang dikirim dicatat dalam buku ekspedisi sebagai bukti pengiriman atau dibuatkan tanda bukti pengiriman tersendiri; e) Untuk kepentingan keamanan, sekretaris/pimpinan sekretariat mengusahakan keselamatan pengiriman semua surat keluar, khususnya yang tingkat keamanannya SR/R. 5) Penyimpanan a) Semua arsip surat keluar (pertinggal) harus disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang kearsipan; b) Naskah asli surat dinas keluar dan naskah yang diparaf harus disimpan; c) Tata cara penyimpanan surat keluar diatur oleh instansi masing-masing.
1) Kepala Bagian kepala surat undangan terdiri atas: a) kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara); b) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di bawah kop naskah dinas; c) tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah kanan atas sejajar/sebaris dengan nomor; d) kata Yth. yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama jabatan, dan alamat yang dikirimi surat (jika diperlukan). 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat undangan terdiri atas: a) alinea pembuka; b) isi undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara; c) alinea penutup. 3) Kaki Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital.
1) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, yang membedakannya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat undangan dapat ditulis pada lampiran yang diundang dalam jumlah banyak; 2) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu.
Surat Undangan dan Lampiran tercantum dalam Format 8A, Format 8B, dan Format 8C. Sedangkan Surat Undangan dalam bentuk Kartu Undangan tercantum dalam Format 8D. C. Naskah Dinas Khusus Naskah Dinas Khusus dalam bentuk Surat Perjanjian lingkup Kementerian Pertanian diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian. Sedangkan Naskah Dinas Khusus lainnya meliputi:
Susunan surat kuasa adalah sebagai berikut:
1) kop naskah dinas yang berisi logo dan nama instansi, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul surat kuasa; 3) nomor surat kuasa.
Surat Kuasa tercantum dalam Format 9.
Susunan berita acara adalah sebagai berikut:
1) kop naskah dinas, yang berisi logo dan nama instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; 2) judul berita acara; 3) nomor berita acara.
1) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara; 2) substansi berita acara.
Berita Acara tercantum dalam Format 10.
1) Kepala Bagian kepala surat keterangan terdiri atas: a) kop naskah dinas Keterangan, yang berisi logo Kementerian Pertanian dan nama instansi diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital; b) judul surat keterangan; c) nomor surat keterangan. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan dan pegawai yang diterangkan serta maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.
Surat Keterangan tercantum dalam Format 11.
1) Kepala Bagian kepala surat pengantar terdiri atas: a) kop naskah dinas; b) nomor; c) tanggal; d) nama jabatan/alamat yang dituju; e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris. 2) Batang Tubuh Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri atas: a) nomor urut; b) jenis yang dikirim; c) banyaknya naskah/barang; d) keterangan. 3) Kaki Bagian kaki surat pengantar terdiri atas: a) pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:
b) penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
Surat Pengantar tercantum dalam Format 12.
1) Kepala Bagian kepala pengumuman terdiri atas: a) kop naskah dinas yang memuat logo Kementerian Pertanian dan nama instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris; b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo instansi, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor pengumuman dicantumkan di bawahnya; c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital secara simetris; d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang. 2) Batang Tubuh Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat: a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman; b) peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; c) pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak. 3) Kaki Bagian kaki pengumuman terdiri atas: a) tempat dan tanggal penetapan; b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma; c) tanda tangan pejabat yang menetapkan; d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital; e) cap dinas.
1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok/golongan tertentu; 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.
Pengumuman tercantum dalam Format 13. D. Laporan Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan/kejadian.
1) Pendahuluan, memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan; 2) Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan, faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan; 3) Kesimpulan dan saran, sebagai bahan pertimbangan; 4) Penutup, merupakan akhir laporan, memuat harapan/ permintaan arahan/ucapan terima kasih.
1) tempat dan tanggal pembuatan laporan; 2) nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf awal kapital; 3) tanda tangan; 4) nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
Laporan ditandatangani oleh pejabat yang diserahi tugas. Laporan tercantum dalam Format 14. E. Telaahan Staf Bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar/pemecahan yang disarankan. Susunan telaahan staf adalah sebagai berikut:
Telaahan Staf tercantum dalam Format 15. F. Formulir Formulir merupakan bentuk pengaturan alokasi ruang atau lembar naskah untuk mencatat berbagai data dan informasi. Formulir dibuat dalam bentuk kartu atau lembaran tercetak dengan judul tertentu berisi keterangan yang diperlukan. G. Naskah Dinas Elektronik Naskah dinas berupa komunikasi dan informasi yang dilakukan secara elektronik atau yang terekam dalam multimedia elektronik. Naskah dinas elektronik mencakup surat-menyurat elektronik, arsip dan dokumentasi elektronik, transaksi elektronik, dan naskah dinas elektronik lainnya. Ketentuan lebih lanjut tentang tata naskah dinas elektronik diatur dalam pedoman tersendiri, yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS A. Persyaratan Penyusunan Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:
Kecermatan dan ketelitian sangat membantu pimpinan dalam mengurangi kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan.
B. Nama Instansi/Jabatan pada Kepala Naskah Dinas Untuk memberikan identifikasi pada naskah dinas, pada halaman pertama naskah dinas dicantumkan kepala naskah dinas, yaitu nama jabatan atau nama instansi. Kepala nama jabatan digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh pejabat negara, sedangkan kepala nama instansi digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa naskah dinas ditetapkan oleh nonpejabat negara. Pencantuman kepala naskah dinas adalah sebagai berikut:
Bagi instansi yang telah memiliki sertifikat ISO dapat dicantumkan di sebelah kanan atas pada kepala naskah/surat dinas. C. Susunan Surat Dinas
1) Kop naskah dinas nama jabatan adalah kepala surat yang menunjukkan jabatan tertentu. Kertas dengan kop naskah dinas nama jabatan hanya digunakan untuk surat yang ditandatangani oleh pejabat negara; 2) Kop naskah dinas untuk pejabat negara terdiri atas lambang negara (garuda emas) di tengah dan nama jabatan yang ditulis paling banyak tiga baris (apabila nama jabatan terlalu panjang digunakan singkatan atau akronim tanpa mengorbankan kejelasan). Perbandingan ukuran lambang negara dan huruf yang digunakan hendaknya serasi sesuai dengan ukuran kertas.
1) Kop naskah dinas Nama Instansi menunjukkan nama dan alamat instansi di lingkungan Kementerian Pertanian, kertas dengan kop naskah dinas dimaksud digunakan untuk kemudahan dalam surat menyurat; 2) Kop naskah dinas Kementerian Pertanian menggunakan logo Kementerian Pertanian diletakkan di kiri atas, dan nama unit kerja tersebut ditulis sebanyak-banyaknya tiga baris; logo ditulis setingkat lebih tinggi (serasi) di atas nama unit kerja pembuat surat; 3) Surat yang ditandatangani oleh pejabat pada tatanan kepemimpinan adalah surat jenis nota dinas, memorandum, dan surat pengantar; surat dari instansi yang tidak mempunyai logo instansi tidak perlu mencantumkan logo instansi pada kop naskah dinas. Namun, seyogyanya setiap unit kerja mencantumkan logo;
Contoh: 03 Juli 2014
1) nama jabatan; 2) jalan; 3) kota; 4) kode pos. Contoh: Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550
Contoh: Yth. Menteri Pertanian Republik Indonesia Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan u.p. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian
Isi surat dinas diketik satu spasi dan diberi jarak 1,5-2 spasi di antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Surat yang terdiri atas satu paragraf jarak antar barisnya adalah dua spasi.
Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, surat ini akan merugikan negara.
D. Penomoran Naskah Dinas Nomor pada naskah dinas merupakan segmen penting dalam kearsipan, sehingga susunannya harus dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip.
Contoh penomoran Surat Edaran: SURAT EDARAN Nomor/SE/KKA/A/05/2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS Contoh penomoran Instruksi: INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Nomor/Inst/KKA/M/05/2014 TENTANG PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
a) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); b) kode klasifikasi arsip; c) kode unit kerja; d) bulan (ditulis dalam dua digit); e) tahun terbit. Contoh penomoran Surat Perintah: SURAT PERINTAH Nomor: 04/KKA/A/02/2014 04 : Nomor urut dalam satu tahun takwim; KKA : Kode Klasifikasi Arsip; A : Kode unit kerja; 02 : Bulan Ke-2 (Februari); 2014 : Tahun 2014. Contoh penomoran Surat Tugas: SURAT TUGAS Nomor: 08/KKA/A/11/2013 08 : Nomor urut dalam satu tahun takwim; KKA : Kode Klasifikasi Arsip; A.5 : Kode unit kerja; 11 : Bulan Ke-11 (November); 2013 : Tahun 2013.
kode derajat pengamanan surat dinas; 1) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 2) kode klasifikasi arsip; 3) singkatan/akronim nama jabatan; 4) bulan (ditulis dalam dua digit); 5) tahun terbit. Contoh: R-203/KKA/M/02/2014 Kode Derajat Pengamanan Surat yang Bersifat Rahasia Nomor Naskah Kode Klasifikasi Arsip Singkatan/Akronim Bulan Tahun Terbit
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) kode klasifikasi arsip; 4) kode unit kerja; 5) bulan; ( ditulis dalam dua digit ); 6) tahun terbit. Contoh: B-197/KKA/A/02/2014 Kode Derajat Pengamanan Surat, yang Bersifat Biasa Nomor Naskah Kode Klasifikasi Arsip Kode Unit Kerja Eselon I Bulan Tahun Terbit
1) kode derajat pengamanan surat dinas; 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim); 3) kode klasifikasi arsip; 4) kode unit kerja; 5) bulan; ( ditulis dalam dua digit ); 6) tahun terbit. Contoh: B-234/KKA/A.5/02/2013 Kode Derajat Pengamanan Surat, yang Bersifat Biasa Nomor Naskah Kode Klasifikasi Arsip Kode Unit Kerja Eselon II; Bulan Tahun Terbit
Contoh 1: Memorandum yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 17/KKA/A/07/2013 17 : Nomor urut dalam satu tahun takwim/kalender; KKA : Kode klasifikasi arsip; A : Kode unit kerja; 07 : Bulan Ke-7 (Juli); 2013 : Tahun 2013. Contoh 2: Nota Dinas yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor: 37/KKA/A/09/2013 37 : Nomor urut dalam satu tahun takwim/ kalender; KKA : Kode Klasifikasi Arsip; A : Kode unit kerja; 09 : Bulan Ke-9 (September); 2013 : Tahun 2013
E. Nomor Halaman Nomor halaman naskah ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan secara simetris di tengah atas dengan membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kepala naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman. F. Lampiran Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya. G. Ketentuan Jarak Spasi
Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika, dengan mempertimbangkan banyaknya isi naskah dinas. H. Penentuan Batas/Ruang Tepi Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas, yaitu:
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraf) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika. I. Penggunaan Huruf Untuk naskah dinas biasa menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Untuk naskah dinas arahan dalam bentuk naskah dinas pengaturan yang bersifat peraturan dan perundang-undangan menggunakan huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12. J. Kata Penyambung Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik di belakang kata. Kata penyambung diambil sama dengan kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian/bab. Contoh : Penulisan kata penyambung pada halaman 1 baris paling bawah adalah media… media... Kata Penyambung Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah: media elektronik …dst. media elektronik ..…………………….…………dst. K. Daftar Distribusi Daftar distribusi adalah susunan pejabat yang dibuat oleh pejabat berwenang dan digunakan sebagai pedoman pendistribusian naskah. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar distribusi adalah sebagai berikut:
Cara penggunaan daftar distribusi adalah sebagai berikut:
L. Rujukan Rujukan adalah naskah atau dokumen lain yang digunakan sebagai dasar acuan atau dasar penyusunan naskah. Penulisan rujukan dilakukan sebagai berikut:
1) Rujukan berupa Naskah Penulisan rujukan yang berupa naskah mencakup informasi singkat tentang naskah yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis naskah dinas, jabatan penandatangan naskah dinas, nomor naskah dinas, tanggal penetapan, dan subjek naskah dinas. 2) Rujukan berupa Surat Dinas Penulisan rujukan berupa surat dinas mencakup informasi singkat tentang surat dinas yang menjadi rujukan, dengan urutan sebagai berikut: jenis surat, jabatan penandatangan, nomor surat, tanggal penandatanganan surat, dan hal. 3) Rujukan berupa Surat Dinas Elektronik Penulisan rujukan berupa surat dinas elektronik (surat yang dikirimkan melalui sarana elektronik) diatur tersendiri.
M. Ruang Tanda Tangan Ruang tanda tangan merupakan tempat pada bagian kaki naskah dinas yang memuat nama jabatan (misalnya, Menteri, Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Badan, Sekretaris Menteri, dan Kepala Biro/Direktur) yang dirangkaikan dengan nama instansi/unit organisasi yang dipimpin dengan cara penulisan sebagai berikut:
N. Paraf
Contoh: NAMA JABATAN, NAMA PENANDATANGAN O. Penggunaan Bahasa
Paraf Pejabat Satu Tingkat di bawah Penandatangan Naskah Dinas Paraf Pejabat Satu Tingkat di bawah Penandatangan Naskah Dinas/Pengusul Paraf Pejabat Dua Tingkat di bawah Penandatangan Naskah Dinas/yang Membidangi Hukum
P. Media/Sarana Surat-Menyurat Media/sarana surat-menyurat adalah alat untuk merekam informasi yang dikomunikasikan dalam bentuk media konvensional (kertas).
1) Kertas yang digunakan untuk kegiatan dinas adalah HVS maksimal 80 gram, antara lain untuk kegiatan surat-menyurat, penggandaan, dan dokumen pelaporan; 2) Naskah dinas yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama menggunakan kertas jenis HVS 80 gram atau kertas jenis lain yang memiliki nilai tertentu serendah-rendahnya harus menggunakan kertas dengan nilai keasaman (PH)7; 3) Naskah dinas perjanjian luar negeri menggunakan kertas yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri; 4) Surat berlambang negara dan/atau logo instansi dicetak di atas kertas 80 gram; 5) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas korespodensi adalah A4 yang berukuran 297 x 210 mm ( 8¼ x 11¾ inci), untuk kepentingan tertentu dapat digunakan kertas dengan ukuran berikut: a) A3 kuarto ganda (297 x 420 mm); b) A5 setengah kuarto (210 x 148 mm); c) Folio (210 x 330 mm); d) Folio ganda (420 x 330 mm).
1) Surat dinas yang asli menggunakan kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond); 2) Salinan surat dinas menggunakan kertas yang berkualitas biasa; 3) Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag/manifold/tissue; 4) Apabila digunakan mesin ketik elektronis atau komputer, agar lebih efisien, tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin fotokopi.
Nomor Lebar (mm) Panjang (mm)
Untuk menentukan ukuran minimum sampul yang tepat bagi surat dinas yang cukup tebal dan tidak dapat dilipat, dapat digunakan rumus sebagai berikut: Panjang sampul = panjang surat/naskah + ½" + tebal surat/naskah Lebar sampul = lebar surat/naskah + ¼" + tebal surat/naskah Sampul surat dinas menggunakan kertas tahan lama (bond) berwarna putih atau coklat muda dengan kualitas sedemikian rupa sehingga sesuai dengan ukuran dan berat naskah atau surat dinas yang dikirimkan.
Selanjutnya, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah penerima/pembaca surat. Pada sampul yang mempunyai jendela kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus tepat pada jendela sampul. Cara melipat surat dapat dilihat pada gambar berikut ini: CARA MELIPAT KERTAS SURAT KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : UND/ /M.PAN/6/2008 2 Juni 2008 Sifat : Segera Lampiran : satu berkas Hal : Undangan Lokakarya Yang Terhormat (Daftar Undangan Terlampir) Dalam rangka penyempurnaan Tata Naskah Dinas di lingkungan instansi pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Lokakarya Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : UND/ /M.PAN/6/2008 2 Juni 2008 Sifat : Segera Lampiran : satu berkas Hal : Undangan Lokakarya Yang Terhormat (Daftar Undangan Terlampir) Dalam rangka penyempurnaan Tata Naskah Dinas di lingkungan instansi pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Lokakarya Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, Tasdik Kinanto Tembusan: 1............................. LLLLLLLLLLLLL a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara S KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA Nomor : UND/ /M.PAN/6/2008 2 Juni 2008 Sifat : Segera Lampiran : satu berkas Hal : Undangan Lokakarya Yang Terhormat (Daftar Undangan Terlampir) Dalam rangka penyempurnaan Tata Naskah Dinas di lingkungan instansi pemerintah (Keputusan Menpan Nomor 72 Tahun 2003), Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan menyelenggarakan Lokakarya Regional Tata Naskah Dinas di Hotel Inna Putri Bali, Nusa Dua, Bali, selama dua hari, tanggal 26 dan 27 Juni 2008, susunan acara, terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Saudara menugaskan, Kepala Biro Umum dan Kepala Biro Organisasi atau pejabat yang menangani Tata Naskah Dinas untuk menghadiri lokakarya tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih. a.n. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Sekretaris Kementerian, LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL JKDFLJSAFDFSAFFDSFJJS ASDMA;LMALMAMD ASFKSAD Lembar Kertas Surat Pertama, sepertiga bagian bawah lembaran kertas surat dilipat ke depan Kedua, sepertiga bagian atas lembaran kertas surat dilipat ke belakang Ketiga, surat dimasukkan ke dalam sampul dengan bagian kepala surat menghadap ke depan ke arah pembaca penerima surat KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAAN APARATUR NEGARA Q. Ketentuan Surat-Menyurat
Surat-menyurat yang bersifat operasional teknis diatur lebih lanjut oleh masing-masing instansi/unit kerja. Alur surat-menyurat yang bermuatan kebijakan/keputusan/arahan pimpinan harus menggunakan jalur sesuai dengan garis kepemimpinan/eselon.
Contoh warna kertas disposisi Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
R. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan/atau ralat tersebut. Perubahan dan pencabutan digunakan untuk naskah dinas yang bersifat pengaturan dan Pada sampul yang menggunakan jendela kertas kaca, alamat tujuan pada kepala surat harus tepat di balik jendela kertas kaca keputusan, sedangkan untuk pembatalan dan ralat digunakan untuk naskah dinas yang bersifat penugasan dan korespondensi.
Perubahan dinyatakan dengan Lembar Perubahan.
BAB IV PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH DINAS A. Penandatanganan
Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.
Susunan penandatanganan atas nama (a.n.) pejabat lain, yaitu nama pejabat yang berwenang ditulis lengkap dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan singkatan a.n. Contoh : a.n. Menteri Pertanian Sekretaris Jenderal............................, Tanda tangan Nama
Contoh: a.n. Menteri Pertanian Sekretaris Jenderal, u.b. Kepala Biro....................................., Tanda tangan Nama B. Pelaksana Tugas (Plt.) Pelaksana tugas digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas organisasi, seorang pegawai negeri sipil atau pejabat lain dapat diangkat sebagai pelaksana tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh: Plt. Kepala Biro Umum dan Humas, Tanda Tangan Nama Lengkap C. Pelaksana Harian (Plh.) Pelaksana harian digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada ditempat karena sedang melakukan kunjungan ke daerah atau luar negeri, mengikuti diklat, menunaikan ibadah haji, dirawat di rumah sakit, cuti atau alasan lainnya sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari agar setiap atasan dari pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugas segera menunjuk pejabat lain di lingkungannya.
Contoh: Plh. Kepala Biro Umum dan Humas, Tanda Tangan Nama Lengkap D. Kewenangan Penandatanganan
Tabel kewenangan penadatanganan tercantum dalam Format 17. BAB V PENGGUNAAN LAMBANG NEGARA, LOGO DAN CAP DINAS Lambang negara, logo dan cap dinas digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identitas yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan lambang negara, logo, dan cap dinas pada kertas surat dan sampul. A. Lambang Negara Ketentuan penggunaan lambang negara untuk tata naskah dinas adalah sebagai berikut:
Penggunaan lambang negara pada Kementerian Pertanian, sebagai berikut:
Lambang Negara : Burung Garuda Warna : Kuning Emas Bertuliskan : MENTERI PERTANIAN Cap Dinas/Stemple : Cap jabatan Menteri Pertanian
Lambang Negara : Burung Garuda Warna : Biru Bertuliskan : MENTERI PERTANIAN Cap Dinas/Stemple : Cap dinas Kementerian Semua surat yang menggunakan lambang negara harus mencantumkan alamat kantor tepat di halaman bawah atau footer. B. Logo
1) Logo pada kop naskah dinas dicantumkan berdasarkan bentuk, perbandingan ukuran, dan warna yang telah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Bentuk kop naskah dinas dengan menggunakan logo, yang terletak di tepi atas kertas dan berada di sebelah kiri, diikuti dengan tulisan nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan alamat lengkap yang terletak di sebelah kanan sejajar dengan logo. Tulisan nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah dicetak tebal dengan huruf kapital tipe A r i a l ukuran 16 dengan warna b i r u dan alamat lengkap ditulis dengan huruf kapital berukuran 8. 3) Contoh bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas dengan menggunakan logo dapat dilihat pada contoh gambar berikut:
KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 83/1200/KEBAYORAN PASAR MINGGU TELEPON : (021) 7806131-7804116, FAKSIMILI : (021) 7803237 WEBSITE : http://www.pertanian.go.id 2,9 cm1,25 cm 2,9 cm 1,5 cm Ukuran Huruf 12 Ukuran Huruf 8 Ukuran Huruf 16 Warna : Biru Bertuliskan : REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN
Warna : Biru Bertuliskan : REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL .........
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN ......................................
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN SEKRETARIAT ......................... PUSAT ............................
Warna : Biru Bertuliskan : KEMENTERIAN PERTANIAN Nama Unit Eselon I Nama Unit Eselon II Nama Balai/UPT
C. Cap Dinas
Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Pada lingkaran ketiga, terdapat logo. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan huruf. 40 mm 38 mm 30 mm
Contoh:
Contoh:
Contoh: Ditjen Prasarana dan Sekretariat Jenderal Sarana Pertanian Memakai Cap Memakai Cap Ditjen Tanaman Pangan Ditjen Hortikultura Memakai Cap Memakai Cap Ditjen Peternakan dan Ditjen Perkebunan Kesehatan Hewan Memakai Cap Memakai Cap Badan Penelitian dan Inspektorat Jenderal Pengembangan Pertanian Memakai Cap Memakai Cap Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Badan Ketahanan Pangan Memakai Cap Memakai Cap Badan Karantina Pertanian Memakai Cap
Contoh : Keterangan dari isi cap dinas adalah sbb: 1) Tulisan : KEMENTERIAN PERTANIAN 2) Tulisan : Unit Kerja Eselon I atasan UPT 3) Tulisan : UPT (nama UPT-nya) 2 1 3
BAB VI PENUTUP Tata Naskah Dinas ini ditetapkan agar dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan naskah dinas guna terwujudnya tertib administrasi lingkup Kementerian Pertanian. MENTERI PERTANIAN ttd. AMRAN SULAIMAN Format 1A FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN SURAT EDARAN NOMOR ...... TAHUN ...... TENTANG ………………………………………………….. A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... C. Ruang Lingkup .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... D. Dasar .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... E. .…………………………………………………………………………………......... dan seterusnya Ditetapkan di .................................. Pada tanggal ................................... MENTERI PERTANIAN Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Alamat lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dasar dan seterusnya Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Format 1B FORMAT SURAT EDARAN YANG DITANDATANGANI OLEH NONPEJABAT NEGARA NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ SURAT EDARAN NOMOR ........ TAHUN ........ TENTANG ………………………………………………….. A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………………………………....... ……………………………………………………………………………………....... C. Ruang Lingkup .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... D. Dasar .…………………………………………………………………………………......... ……………………………………………………………………………………....... E. .…………………………………………………………………………………......... dan seterusnya Ditetapkan di .................................. Pada tanggal ................................... NAMA JABATAN, Tanda Tangan dan Cap Instansi NAMA LENGKAP NIP Logo dan nama instansi yang telah dicetak Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul surat edaran yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan tentang perlu ditetapkannya surat edaran. Memuat ketentuan peraturan perundang- undangan yang menjadi dasar ditetapkannya surat edaran Memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Format 2 FORMAT INSTRUKSI YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN NOMOR ..... TAHUN ..... TENTANG ……………………………………………………………………………… MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ................................................................ ..........................................................................;
..........................................................................; Mengingat : 1. ........................................................................... ..........................................................................;
..........................................................................; MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Nama/jabatan pegawai;
Untuk : PERTAMA : ............................................................................... KEDUA : ............................................................................... KETIGA : ............................................................................... KEMPAT : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi.... ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di …….……….… pada tanggal ………………..… MENTERI PERTANIAN Tanda Tangan dan Cap Jabatan NAMA LENGKAP Alamat Lengkap Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Judul instruksi yang ditulis dengan huruf kapital Memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang- undangan Memuat substansi tentang arahan yang diinstruksi kan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima Instruksi Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf kapital Penomoran yang berurutan dalam tahun takwin Memuat uraian pokok- pokok pikiran latar belakang dan alasan pembuatan instruksi Format 3A FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN SURAT PERINTAH NOMOR …/…/…/... ............................................................. Menimbang : a. bahwa ........................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ...................................................................................................;
Untuk : 1. ...................................................................................................;
Nama tempat, tanggal Menteri Pertanian Tanda Tangan dan Cap Jabatan Nama Lengkap Alamat lengkap Nama jabatan yang menandatangani Lambang negara dan nama instansi yang telah dicetak Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama jabatan dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Format 3B FORMAT SURAT PERINTAH YANG DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ SURAT PERINTAH NOMOR …/…/…/... ............................................................. Menimbang : a. bahwa ........................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................................;
Memberi Perintah Kepada : 1. ...................................................................................................;
Untuk : 1. ...................................................................................................;
Nama tempat, tanggal Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Nama jabatan yang menandatangani Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya surat perintah Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Daftar pejabat yang menerima perintah Memuat substansi arahan yang diperintahkan Nama instansi dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Format 4 FORMAT SURAT TUGAS NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ SURAT TUGAS NOMOR …/…/…/2013 ............................................................. Menimbang : a. bahwa ........................................................................................;
Dasar : 1. ...................................................................................................;
Memberi Tugas Kepada : 1. ...................................................................................................;
Untuk : 1. ...................................................................................................;
Nama tempat, tanggal Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Tembusan:
Nama jabatan yang menandatangani Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat peraturan/ dasar ditetapkannya Surat Tugas Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatangan pepenandatanganan Daftar pejabat yang menerima tugas Memuat substansi arahan yang ditugaskan Nama instansi dan nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Format 5 FORMAT NOTA DINAS NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ NOTA DINAS NOMOR .../.../.../BLN/THN Yth. : …………………………….. Dari : …………………………….. Hal : …………………………….. Tanggal : ……………………………... ___________________________________________________________ ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:
Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat laporan, pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan yang sifatnya rutin, berupa catatan ringkas. Format 6A FORMAT MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN MEMORANDUM NOMOR .../.../.../BLN/THN Yth. : …………………………….. Dari : …………………………….. Hal : …………………………….. Tanggal : ……………………………... ___________________________________________________________ ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:
Alamat lengkap Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/ pendapat kedinasan Format 6B FORMAT MEMORANDUM YANG DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ MEMORANDUM NOMOR .../.../.../BLN/THN Yth. : .…………………………….. Dari : .…………………………….. Hal : .…………………………….. Tanggal : ……………………………... ___________________________________________________________ ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. ……..……………………………………………………………………………….. Tanda Tangan Nama Lengkap Tembusan:
Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Nama lengkap ditulis dengan huruf awal kapital, tidak dibubuhi cap dinas Memuat materi yang bersifat mengingatkan suatu masalah atau menyampaikan saran/ pendapat kedinasan Logo dan nama instansi yang dicetak Format 7A FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN Nomor : .../.../.../.../... Tgl.,Bln., Thn. Sifat : Lampiran : Hal : Yth. .......................................... ..……………………................... ..……………………................... ........……………………………………(Alinea Pembuka)…………………………….......... ….……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….….. .......………………………………...........(Alinea Isi)..…………………............………….… …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... ...……………………………….…......(Alinea Penutup)……..........………………………... …………………………………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………... Menteri Pertanian (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Alamat Lengkap tanggal pembuatan surat Kop surat yang berupa lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Format 7B FORMAT SURAT DINAS YANG DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON…………FAKSIMILE………. _____________________________________________________________________ Nomor : .../.../.../.../... Tgl., Bln., Thn Sifat : Lampiran : Hal : Yth. .......................................... ………………………................... ………………………................... ......……………………………………( Alinea Pembuka)………………………………...... ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. .....…………………………………...........Alinea Isi)..…………………............…………… ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….. …..……………………………….…......Alinea Penutup)……..........………………………. ………………………………………………………………………………………………….. Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Tembusan:
tanggal pembuatan surat Kop Surat yang berupa logo, nama instansi dan alamat lengkap yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital dan pakai NIP Format 8A FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PEJABAT NEGARA MENTERI PERTANIAN Nomor : .../.../.../.../... Tgl.,Bln., Thn. Sifat : Lampiran : Hal : Yth. .......................................... ………………………................... ………………………................... ................................…(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ............................................ ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... hari/tanggal : ..................................... waktu : pukul ............................................................................... tempat : ......................................................................................... acara : ......................................................................................... .....................................…..................(Alinea Penutup)…........................................... ..................................................................................................................................... ............................................................................... Menteri Pertanian (Tanda Tangan dan Cap Jabatan) Nama Lengkap Tembusan:
Alamat Lengkap Tempat dan tanggal pembuatan surat Lambang negara dan nama jabatan yang telah dicetak Alamat tujuan yang ditulis dibagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak dapat dibuat pada daftar lampiran Nama Jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Format 8B FORMAT SURAT UNDANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH NON PEJABAT NEGARA NAMA INSTANSI ........................................................................... JALAN........................................................................ TELEPON........, FAKSIMILE........ _____________________________________________________________________ Nomor : ...../..../..../..../... Tgl., Bln., Thn Sifat : Lampiran : Hal : Undangan Yth. ........................... ................................... ................................... ................................... ................................…(Alinea Pembuka dan Alinea Isi) ............................................. ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... hari/tanggal : ...................................... waktu : pukul ............................ tempat : ...................................... acara : ...................................... .....................................…..................(Alinea Penutup)…............................................ ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama lengkap NIP Tembusan:
tanggal pembuatan surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dengan huruf awal kapital Logo dan Nama instansi yang telah dicetak Alamat tujuan yang dapat ditulis di bagian kiri, dan jumlahnya cukup banyak, dapat dibuat pada daftar lampiran Format 8C FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN Lampiran Surat ............................ Nomor : .............................. Tanggal : .............................. DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG
Nama Jabatan, (Tanda Tangan dan Cap Instansi) Nama Lengkap NIP Format 8D FORMAT KARTU UNDANGAN MENTERI PERTANIAN mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada acara .............................................................................................. ......................................................................................... ................................................................................... hari .........../ (tanggal) ........., pukul .......................WIB bertempat di ............................. * Harap hadir 30 menit sebelum acara dimulai dan undangan dibawa * Konfirmasi: .............................. Alamat Lengkap Pakaian : ................ Laki-laki : ................ Perempuan : ................ TNI/Polri : ................ Format 9 FORMAT SURAT KUASA NAMA INSTANSI JALAN…………………………………… TELEPON……………FAKSIMILE…………. ______________________________________________________________________ SURAT KUASA NOMOR … /…/…/.../... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : …………………………………… jabatan: …………………………………… alamat : ……………………………………. memberi kuasa kepada nama : …………………………………… jabatan: …………………………………… alamat : …………………………………… untuk...................................................................................................................... ............................................................................................................................... Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, ……………………….. Penerima Kuasa, Pemberi Kuasa, Tanda Tangan Materai dan Tanda Tangan Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat identitas yang memberikan kuasa Memuat pernyataan tentang pemberian wewenang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penandatanganan Memuat identitas yang menerima kuasa Format 10 FORMAT BERITA ACARA Catatan : Apabila penandatangan PNS supaya membubuhkan NIP NAMA INSTANSI JALAN……………………………………… TELEPON…………….FAKSIMILE…………. ______________________________________________________________________ BERITA ACARA NOMOR …/ …/…/…/... Pada hari ini, ……, tanggal ……, bulan ….., tahun ….., kami masing-masing:
.......……………………………………………………………………………....……..
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan..................................…………….... Dibuat di …………….....…...... PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA, Tanda Tangan Tanda Tangan Nama Lengkap… Nama Lengkap… NIP NIP Mengetahui/Mengesahkan Nama Jabatan, Tanda tangan Nama Lengkap ... NIP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat identitas para pihak yang melaksanakan kegiatan Memuat kegiatan yang dilaksanakan Kota sesuai dengan alamat instansi Tanda tangan para pihak dan para saksi Format 11 FORMAT SURAT KETERANGAN NAMA INSTANSI JALAN………………………………………..… TELPON…………..FAKSIMILE……… ____________________________________________________________________ SURAT KETERANGAN NOMOR .../…/…/.../... Yang bertanda tangan di bawah ini, nama : ............................................................................. NIP : ............................................................................. jabatan : ............................................................................. dengan ini menerangkan bahwa nama : ............................................................................. NIP : ............................................................................. pangkat/golongan: ............................................................................ jabatan : ............................................................................. dan seterusnya ….....………………..................………………………………………………….……. .....………………………….……....…………………………………………….……... ……………………………………....………………………………………......…….... ….....………………..................………………………………………………….……. .....………………………….……....…………………………………………….……... ……………………………………....………………………………………......…….... Jakarta, ……………………………. Pejabat Pembuat Keterangan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Logo dan nama instansi yang telah dicetak Memuat identitas yang memberikan keterangan Memuat informasi mengenai suatu hal atau seseorang untuk kepentingan kedinasan Kota sesuai dengan alamat instansi dan tanggal penan - datanganan Memuat identitas yang diberi keterangan Format 12 FORMAT SURAT PENGANTAR NAMA INSTANSI JALAN………………………………………..… TELPON…………..FAKSIMILE……… ____________________________________________________________________ Tgl., Bln., Thn., Yth. .............................. …………….....…………. ……………….....………. SURAT PENGANTAR NOMOR …/... /…/.../... No. Naskah Dinas yang dikirimkan Banyaknya Keterangan Diterima tanggal…………….. Penerima Pengirim Nama jabatan, Nama jabatan, Tanda tangan Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap Nama Lengkap NIP NIP No. Telepon ............... Logo dan nama instansi yang telah dicetak Tanggal pembuatan surat Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital Format 13 FORMAT PENGUMUMAN Logo dan nama instansi yang telah dicetakNAMA INSTANSI JALAN…….....................………………………………… TELEPON……………FAKSIMILE………. ______________________________________________________________________ PENGUMUMAN NOMOR …../..…/..…/...../..... TENTANG ……………..………………………………… …………………………………………………………………………………….…........ …………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………............................................. .……………………………………………………………………………………........... ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………....................... ………………………………………………………………………………………......... …………………………………………….................................................................. Dikeluarkan di …................. pada tanggal ………………. Nama Jabatan, Tanda Tangan dan Cap Instansi Nama Lengkap NIP Penomoran yang berurutan dalam satu tahun takwin Judul Pengumuman yang ditulis dengan huruf kapital Memuat alasan, peraturan yang menjadi dasar, dan pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap mendesak Kota sesuai dengan alamat Instansi dan tanggal penandatanganan Nama jabatan dan nama lengkap yang ditulis dalam huruf awal kapital Format 14 FORMAT LAPORAN NAMA INSTANSI JALAN……………...........………………………………. TELEPON….., FAKSIMILE…… ______________________________________________________________________ LAPORAN TENTANG ……………………………………………… A. Pendahuluan
Format 15 FORMAT TELAAHAN STAF TELAAHAN STAF TENTANG ……………………………………………………… I. Persoalan Bagian persoalan memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan. II. Praanggapan Praanggapan memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data dan saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di masa mendatang. III. Fakta yang Mempengaruhi Bagian fakta yang mempengaruhi memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan persoalan. IV. Analisis Bagian ini memuat analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan serta akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, serta pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan. V. Kesimpulan Bagian kesimpulan memuat intisari hasil diskusi dan pilihan serta suatu cara bertindak atau jalan keluar sebagai pemecahan persoalan yang dihadapi. VI. Saran Bagian saran memuat secara ringkas dan jelas tentang saran tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf Tanda Tangan Nama Lengkap NIP Format 16 FORMAT DISPOSISI LEMBAR DISPOSISI SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI No. Agenda: Tanggal : Sifat Derajat Batas Waktu Biasa Penting Rahasia Segera Sangat Segera Kilat Penyelesaian Indeks : Kode : No. Surat : Tanggal : Perihal : Lampiran : Asal Surat : DITERUSKAN KEPADA
CATATAN Sekretaris Jenderal Setelah digunakan harap segera dikembalikan kepada : Tanggal : Format 17 TABEL KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS No. Jenis Naskah Dinas Menteri Staf Ahli Sekjen/ Dirjen/ KaBadan/ Irjen Direktur/ Karo/ Sesitjen/ Sesditjen/ Sesba/ Kapus Kabag/ Kabid /Kasubdit Kasubbag/ Kasubdit/ Kasie
- Untuk berita duka cita diserahkan kepada pengelola bagian tata usaha.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen