DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4.Peraturan …
4.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10.Peraturan … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA.
10.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
15.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
16.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
17.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
2.Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan.
3.Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
4.Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
5.Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
6.Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian Kepustakawanan, pengembangan Kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem Kepustakawanan.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
9.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
10.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
11.Angka Kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.
12.Tim …
12.Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pustakawan.
13.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian bidang kepustakawanan yang disusun oleh Pustakawan baik perorangan atau kelompok.
14.Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satya Lancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.
15.Organisasi Profesi adalah Organisasi Profesi Pustakawan yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika Pustakawan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan, dan yang berkaitan.

Pasal 3

(1)Jabatan Fungsional Pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kepustakawanan.
(2)Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.

Pasal 4

Tugas pokok Pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan adalah Perpustakaan Nasional.

Pasal 6

(1)Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas, antara lain:
1. a.menyusun ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pustakawan;
2. b.menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Pustakawan;
3. c.mengembangkan dan menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan;
4. d.menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan;
5. e.menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan;
6. f.menganalisis kebutuhan dan menyelenggarakan diklat fungsional/ teknis di bidang Kepustakawanan;
7. g.menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pustakawan;
8. h.mengusulkan tunjangan dan perpanjangan batas usia pensiun Jabatan Fungsional Pustakawan;
9. i.mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Pustakawan;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pustakawan;
11. k.melakukan pembinaan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan;
12. l.melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Pustakawan, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan teknisnya;
13. m.memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Pustakawan;
14. n.memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pustakawan;
15. o.memfasilitasi pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan dan Tempat Uji Kompetensi (TUK); dan
16. p.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan.
(2)Instansi …
(2)Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasilnya secara berkala kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

Pasal 7

(1)Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari:
1. a.Pustakawan Tingkat Terampil; dan
2. b.Pustakawan Tingkat Ahli.
(2)Jenjang Jabatan Pustakawan Tingkat Terampil dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pustakawan Pelaksana;
2. b.Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
3. c.Pustakawan Penyelia.
(3)Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yaitu:
1. a.Pustakawan Pertama;
2. b.Pustakawan Muda;
3. c.Pustakawan Madya; dan
4. d.Pustakawan Utama.
(4)Pangkat, golongan ruang Pustakawan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.Pustakawan Pelaksana:
  1. 1.Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
  2. 2.Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
  3. 3.Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
2. b.Pustakawan Pelaksana Lanjutan:
  1. 1.Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
3. c.Pustakawan Penyelia:
  1. 1.Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
(5)Pangkat …
(5)Pangkat, golongan ruang Pustakawan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
1. a.Pustakawan Pertama:
  1. 1.Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. 2.Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
2. b.Pustakawan Muda:
  1. 1.Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. 2.Pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3. c.Pustakawan Madya:
  1. 1.Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. 2.Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. 3.Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
4. d.Pustakawan Utama:
  1. 1.Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. 2.Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
(6)Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan.
(7)Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pustakawan berdasarkan jumlah Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 8

Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pustakawan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari:

a.Pendidikan, meliputi:
1. 1.pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
2. 2.diklat fungsional/ teknis di bidang Kepustakawanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
3. 3.diklat Prajabatan.
b.Pengelolaan …
b.Pengelolaan Perpustakaan, meliputi:
1. 1.perencanaan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan; dan
2. 2.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
c.Pelayanan Perpustakaan, meliputi:
1. 1.pelayanan teknis; dan
2. 2.pelayanan pemustaka.
d.Pengembangan Sistem Kepustakawanan, meliputi:
1. 1.pengkajian Kepustakawanan;
2. 2.pengembangan Kepustakawanan;
3. 3.penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan; dan
4. 4.penelaahan Pengembangan Sistem Kepustakawanan
e.Pengembangan profesi, meliputi:
1. 1.pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kepustakawanan;
2. 2.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan- bahan lain bidang Kepustakawanan; dan
3. 3.penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Pustakawanan.
f.Penunjang tugas Pustakawan, meliputi:
1. 1.pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kepustakawanan;
2. 2.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kepustakawanan;
3. 3.keanggotaan dalam Organisasi Profesi;
4. 4.keanggotaan dalam Tim Penilai;
5. 5.perolehan Penghargaan/Tanda Jasa; dan
6. 6.perolehan gelar/ijazah kesarjanaan lainnya.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 9

(1)Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Terampil sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pustakawan Pelaksana, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan;
  2. 2.menghimpun alat seleksi Bahan Perpustakaan;
  3. 3.mengidentifikasi …
  4. 3.mengidentifikasi Bahan Perpustakaan untuk pengadaan;
  5. 4.membuat desiderata;
  6. 5.meregistrasi Bahan Perpustakaan ;
  7. 6.menyusun daftar tambahan Bahan Perpustakaan (accession list);
  8. 7.memverifikasi data bibliografi;
  9. 8.melakukan katalogisasi deksriptif salinan;
  10. 9.melakukan alih data bibliografi secara manual;
  11. 10.melakukan alih data bibliografi secara elektronik;
  12. 11.membuat kelengkapan Bahan Perpustakaan ;
  13. 12.mengeluarkan Koleksi Perpustakaan dari jajaran koleksi dalam rangka pelestarian;
  14. 13.merawat Koleksi Perpustakaan bersifat pencegahan;
  15. 14.mereproduksi Koleksi Perpustakaan dalam bentuk tercetak;
  16. 15.mengelola jajaran Koleksi Perpustakaan (shelving);
  17. 16.melakukan layanan peminjaman dan pengembalian koleksi; dan
  18. 17.melakukan layanan Perpustakaan keliling.
2. b.Pustakawan Pelaksana Lanjutan, meliputi:
  1. 1.mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan;
  2. 2.menyusun rencana kerja operasional sebagai peserta/anggota;
  3. 3.melakukan monitoring penyelenggaraan Perpustakaan;
  4. 4.melakukan katalogisasi deksriptif tingkat satu;
  5. 5.mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog;
  6. 6.mengelola data bibliografi dalam bentuk basis data;
  7. 7.membuat kliping;
  8. 8.mengidentifikasi kerusakan Koleksi Perpustakaan ;
  9. 9.merawat Koleksi Perpustakaan bersifat penanganan;
  10. 10.mereproduksi Koleksi Perpustakaan dalam bentuk elektronik;
  11. 11.menyediakan koleksi di tempat;
  12. 12.melakukan …
  13. 12.melakukan layanan bahan pandang dengar;
  14. 13.melakukan layanan story telling ;
  15. 14.membuat statistic Perpustakaan;
  16. 15.menyusun materi publisitas berbentuk poster, spanduk, pembatas buku, stiker, dan sejenisnya;
  17. 16.menyelenggarakan pameran sebagai penata pameran; dan
  18. 17.menyelenggarakan pameran sebagai pemandu pameran di dalam negeri.
3. c.Pustakawan Penyelia, meliputi:
  1. 1.menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator;
  2. 2.melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan;
  3. 3.melakukan survei sederhana kebutuhan informasi Pemustaka;
  4. 4.melakukan katalogisasi deksriptif tingkat dua;
  5. 5.melakukan validasi katalogisasi deskriptif;
  6. 6.membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa Indonesia;
  7. 7.melakukan klasifikasi ringkas dan menentukan tajuk subjek;
  8. 8.melakukan validasi klasifikasi ringkas dan tajuk subjek;
  9. 9.melakukan layanan referensi cepat (quick reference);
  10. 10.melakukan layanan penelusuran informasi sederhana;
  11. 11.melakukan layanan orientasi Perpustakaan;
  12. 12.melakukan layanan penyebaran informasi terbaru/kilat (current awareness service);
  13. 13.melaksanakan penyuluhan tatap muka dalam kelompok tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpustakaan kepada Pemustaka;
  14. 14.melaksanakan penyuluhan massal tentang kegunaan dan pemanfaatan Perpustakaan; dan
  15. 15.menyelenggarakan pameran sebagai panitia.
(2)Rincian kegiatan Pustakawan Tingkat Ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. a.Pustakawan Pertama, meliputi:
  1. 1.mengumpulkan data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan;
  2. 2.mengidentifikasi …
  3. 2.mengidentifikasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan;
  4. 3.melakukan katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga;
  5. 4.membuat kata kunci;
  6. 5.membuat cadangan data (backup);
  7. 6.mengelola basis data (data maintenance);
  8. 7.membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa daerah;
  9. 8.membuat anotasi Koleksi Perpustakaan berbahasa asing;
  10. 9.membuat abstrak indikatif koleksi perpustakan berbahasa Indonesia;
  11. 10.membuat abstrak indikatif Koleksi Perpustakaan berbahasa daerah;
  12. 11.menyusun literatur sekunder berupa bibliografi tercetak/elektronik;
  13. 12.menyusun literatur sekunder berupa indeks tercetak/elektronik;
  14. 13.menyusun literatur sekunder berupa kumpulan abstrak tercetak/elektronik;
  15. 14.menyusun literatur sekunder berupa bibliografi beranotasi tercetak/elektronik;
  16. 15.melakukan pelestarian informasi koleksi mikrofis;
  17. 16.melakukan pelestarian informasi koleksi mikrofilm;
  18. 17.melakukan pelestarian informasi koleksi foto;
  19. 18.mengelola layanan sirkulasi;
  20. 19.mengelola layanan pinjam antar Perpustakaan (inter library loan service);
  21. 20.mengelola layanan Koleksi Perpustakaan bukan buku (non book materials service);
  22. 21.mengelola layanan story telling;
  23. 22.mengelola layanan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus;
  24. 23.menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk lembar lepas secara cetak/elektronik;
  25. 24.membuat statistik Kepustakawanan;
  26. 25.melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (teknis operasional);
  27. 26.melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan sebagai penyaji;
  28. 27.melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk berita;
  29. 28.melakukan …
  30. 28.melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk brosur/leaflet/spanduk dan sejenisnya;
  31. 29.melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran radio;
  32. 30.melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah dan mengunggah melalui web (intranet/ internet); dan
  33. 31.menyelenggarakan pameran sebagai panitia.
2. b.Pustakawan Muda, meliputi:
  1. 1.mengolah data untuk persiapan perencanaan penyelenggaraan Perpustakaan;
  2. 2.menyusun rencana kerja operasional sebagai peserta/anggota;
  3. 3.melakukan monitoring penyelengaraan Perpustakaan;
  4. 4.melakukan survei kebutuhan informasi Pemustaka;
  5. 5.melakukan seleksi Koleksi Perpustakaan;
  6. 6.mengevaluasi Koleksi Perpustakaan untuk penyiangan;
  7. 7.melakukan klasifikasi kompleks dan menentukan tajuk subjek Bahan Perpustakaan;
  8. 8.membuat tajuk kendali nama badan korporasi;
  9. 9.membuat tajuk kendali nama orang;
  10. 10.membuat tajuk kendali nama geografi;
  11. 11.menyunting data bibliografi;
  12. 12.membuat abstrak indikatif koleksi perpustakan berbahasa asing;
  13. 13.membuat abstrak informatif koleksi perpustakan berbahasa Indonesia;
  14. 14.membuat abstrak informatif Koleksi Perpustakaan berbahasa daerah;
  15. 15.menyusun literatur sekunder berupa direktori tercetak/elektronik;
  16. 16.melakukan pelestarian fisik Koleksi Perpustakaan;
  17. 17.melakukan pelestarian informasi Koleksi Perpustakaan dalam format digital;
  18. 18.melakukan bimbingan Pemustaka dalam bentuk pendidikan Pemustaka;
  19. 19.melakukan …
  20. 19.melakukan penelusuran informasi kompleks;
  21. 20.membina kelompok pembaca;
  22. 21.menyusun dan menyebarkan informasi terseleksi dalam bentuk paket informasi secara tercetak/elektronik;
  23. 22.melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat sederhana (taktis operasional);
  24. 23.memberi konsultasi Kepustakawanan yang bersifat konsep kepada perorangan;
  25. 24.melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan sebagai penyaji;
  26. 25.melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan Kepustakawanan sebagai penyaji;
  27. 26.melakukan publisitas melalui media elektronik dengan menyiarkan naskah melalui radio; dan
  28. 27.menyelenggarakan pameran sebagai pemandu di dalam negeri.
3. c.Pustakawan Madya, meliputi:
  1. 1.menyusun rencana kerja strategis sebagai peserta/anggota;
  2. 2.menyusun rencana kerja operasional sebagai koordinator;
  3. 3.melakukan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan;
  4. 4.mengelola Koleksi Perpustakaan hasil penyiangan;
  5. 5.melakukan validasi katalogisasi deskriptif Bahan Perpustakaan tingkat tiga;
  6. 6.membuat panduan pustaka (pathfinder);
  7. 7.melakukan validasi klasifikasi kompleks dan tajuk subjek Bahan Perpustakaan ;
  8. 8.membuat tajuk kendali subjek;
  9. 9.melakukan validasi data di pangkalan data;
  10. 10.membuat abstrak informatif Koleksi Perpustakaan berbahasa asing;
  11. 11.melakukan bimbingan Pemustaka dalam bentuk literasi informasi;
  12. 12.mengelola layanan e-resources;
  13. 13.melakukan bimbingan penggunaan sumber referensi;
  14. 14.melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis sektoral);
  15. 15.membuat …
  16. 15.membuat prototip/model Perpustakaan diakui untuk lingkup kelembagaan;
  17. 16.memberi konsultasi Kepustakawanan yang bersifat konsep kepada institusi;
  18. 17.mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan;
  19. 18.melaksanakan penyuluhan tentang pemanfaatan Perpustakaan sebagai narasumber;
  20. 19.Melakukan sosialisasi Perpustakaan dan Kepustakawanan sebagai narasumber;
  21. 20.melakukan publisitas melalui media cetak dalam bentuk sinopsis;
  22. 21.melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah siaran televisi;
  23. 22.melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk menyiarkan naskah melalui televisi;
  24. 23.melakukan publisitas melalui media elektronik dalam bentuk membuat naskah film dalam bentuk audio visual;
  25. 24.menyelenggarakan pameran sebagai pemandu di luar negeri;
  26. 25.menyelenggarakan pameran sebagai perancang desain; dan
  27. 26.menganalisis/membuat kritik karya Sistem Kepustakawanan.
4. d.Pustakawan Utama, meliputi:
  1. 1.menyusun rencana kerja strategis sebagai koordinator;
  2. 2.melakukan pengkajian Kepustakawanan bersifat kompleks (strategis nasional);
  3. 3.membuat prototip/model Perpustakaan yang dipatenkan;
  4. 4.melakukan pengembangan prototip/model Perpustakaan;
  5. 5.membangun jejaring Perpustakaan tingkat nasional;
  6. 6.membangun jejaring Perpustakaan tingkat internasional;
  7. 7.mengidentifikasi potensi wilayah untuk penyuluhan tentang pengembangan Kepustakawanan;
  8. 8.melaksanakan …
  9. 8.melaksanakan penyuluhan tentang pengembangan Perpustakaan sebagai narasumber;
  10. 9.menyempurnakan karya Kepustakawanan; dan
  11. 10.menelaah Sistem Kepustakawanan.
(3)Pustakawan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
(4)Pustakawan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pustakawan diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1)Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pustakawan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2), maka Pustakawan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
(2)Pustakawan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai tugas tambahan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016