DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pembentukan dan Jenis Perpustakaan; 4. Hak, Kewajiban dan kewenangan; 5. Tenaga Perpustakaan; 6. Kerjasama dan Peran serta masyarakat dan dunia usaha; 7. Pembudayaan gemar membaca; 8. Pendanaan; 9. Pembinaan dan pengawasan; 10. Sanksi administratif; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mewujudkan kemudahaan dalam akses pelayanan perpustakaan serta memberikan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang … SALINAN
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3418);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Right of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9.Undang-Undang …
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
17.Peraturan …
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
21.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);
22.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
23.Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN dan WALIKOTA PASURUAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Pasuruan.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3.Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka.
5.Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
6.Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
7.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
8.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
9.Taman …
9.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah sebuah tempat/wadah yang didirikan dan dikelola baik oleh masyarakat maupun Pemerintah dalam rangka penyediaan akses layanan bahan bacaan bagi masyarakat sekitar sebagai salah satu sarana utama dalam perwujudan konsep pembelajaran sepanjang hayat untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar TBM.
10.Ruang Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
11.Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
12.Karya tulis adalah karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis.
13.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang- kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
14.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan, dan pengembangan perpustakaan.
15.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
16.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17.Bahan …
17.Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
18.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk:

a.menyediakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat;
b.mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 4

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.
(2)Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi syarat:
1. a.memiliki Koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.memiliki Tenaga Perpustakaan;
3. c.memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
4. d.memiliki sumber pendanaan.
(3)Perpustakaan …
(3)Perpustakaan yang dibentuk oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan pada instansi yang berwenang.
(4)Terhadap pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), instansi yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Perpustakaan yang memuat Nomor Pokok Perpustakaan.
(5)Penerbitan Tanda Daftar Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
(6)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan Perpustakaan, TBM, atau Ruang Baca.
(2)Pembentukan TBM atau Ruang Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
1. a.koleksi; dan
2. b.sarana dan prasarana.

Pasal 6

Perpustakaan terdiri dari:

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
c.Perpustakaan Khusus;

Pasal 7

(1)Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
(2)Perpustakaan …
(2)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mengembangkan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

(1)Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Kota menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya dapat mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(3)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
(4)Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
(5)Pemerintah Kota menyelenggarakan layanan Perpustakaan Keliling.

Pasal 9

(1)Pemustaka dapat memanfaatkan bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), tidak dikenakan biaya.
(2)Ketentuan mengenai tata cara memanfaatkan bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (25)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 17 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1954

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 6 Tahun 2015