DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang perpustakaan Daerah, organisasinya, tenaga perpustakaannya serta hak-hak masyarakat dalam memperoleh akses fasilitas dalam perpustakaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, wahana pendidikan, penelitian, rekreasi, teknologi, dan pelestarian kebudayaan yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan serta memiliki karakteristik budaya daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan. 1 2 Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dann karya rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
7.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentan serah simpan karya cetak dan karya rekam; 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional pustakawan dan angka kredit;
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa TImur Nomor 40);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI dan BUPATI BANYUWANGI,

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2.Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4
4.Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi selanjutnya disebut Kantor PAD adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi;
5.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
7.Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan;
8.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar;
9.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar;
10.Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
11.Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi;
12.Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain; 5
13.Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan;
14.Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan roda 2 maupun roda 4 dalam melayani pengguna;
15.Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan;
16.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
17.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
18.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
19.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan adalah semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk

1.Menjamin terselenggaranya Perpustakaan, Taman atau Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat Banyuwangi;
2.Menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat Banyuwangi dan memenuhi hak masyarakat Banyuwangi 6 untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat;
3.Sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan/Taman/Sudut Bacaan termasuk kerjasamanya.

BAB III

HAK KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 5

(1)Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya paling sedikit 1 (satu) buku setiap judul kepada Kantor PAD.
(2)Setiap pengusaha rekaman di daerah yang menghasilkan karya rekam wajib menyerahkan 1 (satu) rekaman dari setiap judul kepada Kantor PAD;
(3)Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 7

Pasal 6

(1)Pemerintah Kabupaten berkewajiban :
1. a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di daerah;
3. c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
6. f.menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
7. g.menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
8. h.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
9. i.melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
5. e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan. 8
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 8

(1)Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
(2)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(3)Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada SKPD yang menangani Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banyuwangi.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
2. b.tenaga perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan;
4. d.sumber pendanaan ;
5. e.Memberitahukan keberadaannya ke kantor PAD.
(2)Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi taman bacaan;
2. b.sarana dan prasarana taman bacaan. 9
(3)Pembentukan sudut baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi sudut baca;
2. b.sarana dan prasarana sudut baca.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (20)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2014