DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 April 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu,

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 517); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja, anggaran, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi internal, dan kerja sama serta penyiapan bahan pimpinan.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB;
b.pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB serta penyiapan bahan pimpinan;
c.penataan organisasi dan tata laksana serta koordinasi reformasi birokrasi internal, pelaporan isu strategis; dan
d.perencanaan, koordinasi, dan administrasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri.
1. 3.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

4.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.pemantauan, evaluasi dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB;
b.pelaporan dan pengelolaan data kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB; dan
c.penyiapan bahan pimpinan Kementerian PANRB.
1. 5.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Susunan organisasi Bagian Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, terdiri atas:

a.subbagian pemantauan dan evaluasi; dan
b.subbagian pengelolaan dan pelaporan data kinerja.
c.subbagian penyiapan bahan pimpinan
1. 6.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB.
(2)Subbagian Pengelolaan dan Pelaporan Data Kinerja mempunyai tugas melaporkan dan mengelola data kinerja, dan anggaran di lingkungan Kementerian PANRB.
(3)Subbagian Penyiapan Bahan Pimpinan menpunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan bahan sidang pimpinan.

7.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang hukum, komunikasi publik, pelayanan informasi, pengaduan internal, dokumentasi, persuratan, kearsipan, perpustakaan, serta data dan sistem informasi.

8.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang- undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pemberian advokasi hukum;
b.penyelenggaraan komunikasi publik dan pelayanan informasi;
c.penyelenggaraan pengaduan internal;
d.pengelolaan persuratan dan kearsipan;
e.pengelolaan perpustakaan; dan
f.pengelolaan data dan teknologi informasi.
1. 9.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Susunan organisasi Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, terdiri atas:

a.bagian hukum;
b.bagian komunikasi publik dan pelayanan informasi;
c.bagian persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
d.bagian data dan teknologi informasi; dan
e.kelompok jabatan fungsional.
1. 10.Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

11.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 35

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019