Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 326
menetapkan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI.
BAB I
Kementerian PANRB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian PANRB menyelenggarakan fungsi:
BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Susunan organisasi Kementerian PANRB, terdiri atas:
BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
BAB III
Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PANRB.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:
Bagian Kedua Susunan Organisasi
Susunan organisasi Sekretariat Kementerian, terdiri atas:
Bagian Ketiga Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama
Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama mempunyai tugas merencanakan; mengkoordinasi; memantau; mengevaluasi; dan melaporkan kinerja, anggaran, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi internal, serta kerja sama.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan